batampos.co.id – Badan Pusat Statistik Kota Batam mencatat pada September 2019, kota industri tersebut kembali mengalami deflasi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Rahayuddin, mengatakan, pada September lalu Kota Batam mengalami deflasi 0,55 persen.
Tren ini lanjutnya terjadi di 64 dari 82 kota yang disurvei indeks harga konsumennya.
“September sama seperti Agustus, rata-rata harga turun, sama dengan tahun lalu,” jelasnya, Kamis (3/10/2019).
Cabai menjadi salah satu pendorong deflasi di Kota Batam pada September 2019. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Kata dia, inflasi September 2019 dibanding September 2018 tercatat 2,84 persen. Sementara inflasi tahun kalender sebesar 0,96 persen, jauh di bawah nasional yang sudah menyentuh 2,20 persen.
“Di bulan September biasanya produksi bahan makanan melimpah, stok banyak, jadi harga di pasar turun,” jelasnya.
“Dari tim pengendali inflasi daerah (TPID) juga rutin operasi pasar, jadi inflasi bisa ditekan,” terangnya lagi.
Berikut komoditi yang mendorong deflasi di Kota Batam:
batampos.co.id – Stunting atau kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya masih menjadi persoalan yang harus ditangani pemerintah.
Di Provinsi Kepri sendiri, penanganan gizi buruk termasuk bagus dengan angka kurang dari 13 persen.
Sementara di Batam memiliki prevalensi stunting sebanyak 23,5 persen. Di semester pertama 2019, penderita stunting di Batam meningkat di angka 5,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,35 persen. Penyebabnya adalah kurangnya asupan nutrisi anak.
Selain itu, faktor geografi terhadap layanan kesehatan serta rendahnya pengetahuan ibu menjadi pemicu meningkatkan stunting anak.
Dari peningkatan itulah Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI), bersama pengurus pusat muslimat NU menjalin kerjasama edukasi bijak mengkonsumsi makanan yang bernutrisi.
Ilustrasi Susu Kental Manis (SKM). (Pixabay)
Ketua Harian YIACI, Arif Hidayat, mengatakan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham dalam memberikan nutrisi kepada anaknya.
Seperti misalnya memberikan anak untuk mengkonsumsi susu kental manis (SKM). Padahal kata dia, dalam produk SKM tak ada sama sekali kandungan susu sapi.
“Yang ada hanya krimer dan gula saja. Itu salah satu kebiasaan masyarakat atau orangtua masih ada memberikan balitanya SKM sebagai pengganti asi,” katanya, Kamis (3/10/2019).
“SKM bukan diperuntukkan bagi balita,” katanya lagi.
Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama termakan iklan yang menyesatkan terkait SKM.
“Karena itu perlu pengawasan terhadap promosi dan penggunaan SKM oleh masyarakat,” paparnya.
“Kita (YAICI) ingin mengedukasi dengan melakukan intervensi langsung kepada masyarakat bahwa SKM itu tidak baik untuk balita dan bisa menyebabkan diabetes, gizi buruk dan juga stunting,” jelasnya.(gas)
batampos.co.id – Ekspor komoditas pertanian dari Provinsi Kepri melalui unit pelaksana teknis karantina Batam pada triwulan ke tiga tahun ini menunjukkan peningkatan baik di negara asia maupun eropa.
Kepala Badan Karantina Pertanian Pusat, Ali Jamil, mengatakan, frekuensi ekspor komoditas pertanian melalui Provinsi Kepri meningkat 38,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama.
“Tahun sebelumnya ekspor komoditi pertanian melaui Provinsi Kepri 1.515 kali. Sedangkan tahun ini 2.102 kali,” ujarnya, saat melepas ekspor pertanian berupa tembakau di PT Alcotraindo di kawasan industri Sarana Industrial Point, Kamis (3/10/2019).
Pihaknya mengapresiasi kinerja ekspor produk pertanian dari Kota Batam. Terlebih kata dia, yang diekspor bukanlah produk mentah, tapi produk olahan.
“Sehingga dapat meningkatkan nilai tambah,” katanya lagi.
Sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor, pihaknya memberikan jaminan kesehatan dan keamanan produk pertanian berupa surat keterangan baik bagi tumbuhan maupun hewan.
Kepala Badan Karantina Pertanian Pusat, Ali Jamil, bersalaman dengan salah seorang eksportir pertanian Kota Batam. Foto: Humas Balai Karantina Batam untuk batampos.co.id
Guna mempercepat proses ekspor, rangkaian tindakan pemeriksaan karantina, dilakukan di gudang pemilik.
Selain untuk mempercepat waktu arus barang saat di pengiriman, pemeriksaan bisa lebih efektif dan akurat karena dilakukan sebelum produk dikemas.
Menurutnya, upaya percepatan layanan ke proses ekspor terbukti membuahkan hasil. Hal ini terlihat selain dari peningkatan frekuensi eksportasi, beberapa tolok ukur capaian ekspor juga mengalami peningkatan.
Seperti jumlah eksportir komoditas pertanian yang meningkat dari 408 pelaku pada tahun lalu, kini menjadi 447 pelaku atau naik sekitar 9,6 persen.
Dari sisi keberagaman produk juga mengalami peningkatan sebesar 24,1 persen dari 224 komoditas, menjadi 278 produk.
Sedangkan tonase ekspor komoditas pertanian dari Kepri yang disertifikasi Karantina Batam juga meningkat 4,5 persen. Atau sebanyak 438,5 ton hingga periode September 2019, setara dengan Rp 13,4 triliun.
Ali mengimbau kepada pemerintah daerah agar mulai mengembangkan dan menarik investor untuk bisa membantu pengolahan komoditas pertanian yang setidaknya dari barang mentah diolah ke setengah jadi.
“Seperti misalnya serabut kelapa yang diekspor, ini merupakan satu kemajuan,” jelasnya.
“Dulunya eksportir hanya tahu mengekspor bahan mentah atau kelapa bulat, tapi saat ini sudah mengalami kemajuan dengan mengekspor dagingnya sendiri, serabutnya sendiri yang mampu mendongkrak nilai tambah,” terangnya.(gas)
batampos.co.id – Warga Kampung Wali Melayu RT 3/RW 1, Seibinti,Sagulung, dikejutkan penemuan bayi berumur tiga bulan di bawah alat berat yang tak jauh dari pemukiman warga.
Bayi itu pertama kali ditemukan oleh Randy, Selasa (1/10/2019) lalu.
“Saya mendengar suara tangisan bayi, kemudian balik berlari ke rumah,” jelasnya.
Sesampainya di rumah, pelajar SMP itu langsung ditanyai oleh orangtuanya.
“Saya bilang saya takut ke warung, soalnya tadi dengar suara bayi dekat beko,” paparnya.
Mendengar jawaban anaknya, orangtua Randy lantas mendekati lokasi yang disebut buah hatinya.
Ternyata yang disampaikan Randy benar. Seorang bayi terlihat di dalam kardus.
Bayi yang ditemukan di Sagulung, saat ini berada di Yayasan Uswatun Hasanah. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Pimpinan Yayasan Uswatun Hasanah, Marmansyah, membenarkan jika ada bayi yang ditemukan di dalam kardus roti dan dibawa ke panti asuhan yang dipimpinnya.
Bayi tersebut lantas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batuaji.
Sesampainya di RSUD bayi yang diperkirakan berumur kurang lebih 3 bulan itu langsung mendapatkan perawatan medis.
“Kata dokter kondisi fisik bayi sehat, namun mengalami kelainan berupa hidrosefalus,” jelasnya.
Menurutnya, bayi tersebut harus diserahkan terlebih dahulu ke Dinas Sosial Batam dan jika mendapatkan izin baru bisa dirawat pihak yayasan.
“Bayinya sekarang udah sama kita, kita bawa ke panti. Tapi nanti kita akan coba minta arahan dari Dinsos dulu akan penanganan bayi ini,” jelasnya lagi.
Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Ipda Rifi, menyebutkan, pihaknya masih melidik dan mengumpulkan keterangan dari dua saksi.
“Laporan atas penemuan bayi tersebut sudah kita terima dan kami masih lidik siapa orang tuanya,” ujarnya.(cr1)
batampos.co.id – Sikap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang tidak menyalami Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat rapat paripurna pelantikan anggota DPR baru, Selasa (1/10/2019) lalu, menjadi sorotan publik.
Hubungan kedua tokoh partai itu dinilai mulai memburuk. Hubungan yang tidak harmonis itu terlihat dalam rekaman video salah satu stasiun televisi swasta yang viral.
Dalam video itu terlihat Megawati menyalami satu per satu undangan yang sudah datang. Mulai dari Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus, kemudian politisi Golkar Rizal Mallarangeng.
Ketika melewati Surya Paloh yang sudah berdiri, Mega tidak menyalaminya. Dia langsung menyapa dan menjabat tangan wakil presiden terpilih, Ma’ruf Amin, kemudian menyalami Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.
Terkait sikap Megawati tersebut, Surya Paloh mengatakan, tidak ada masalah antara dirinya dengan Megawati.
“Hubungan saya dengan Bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik saja,” terang dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Dia sudah berteman dengan Mega sejak 40 tahun lalu. Jadi, ia sudah sangat kenal dengan sosok Presiden Kelima RI itu.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berjabat tangan dengan Ma’ruf Amin setelah melewati Ketua Umum NasDem Surya Paloh (dua dari kanan) saat menghadiri rapat paripurna pelantikan anggota DPR/MPR/DPD, Selasa (1/10/2019). Foto: Fedrik Tarigan /JAWA POS
Dia menegaskan tidak ada masalah personal antara dirinya dengan Megawati.
Paloh menegaskan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tetap solid.
Tidak terganggu hanya karena masalah jabat tangan. Menurut dia, modal utama KIK adalah soliditas.
“Begitu tidak solid, akan rusak semuanya,” ujarnya.
Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate, menyatakan, masalah itu hanya soal interpretasi saja.
“Namanya tokoh politik kan harus siap dengan berbagai interpretasi, tapi interpretasi yang benar,” ujar dia.
Dia mengaku belum melihat langsung video yang beredar luas di media sosial itu.
Seharusnya, kata dia, kehadiran para tokoh nasional pada rapat paripurna pelantikan DPR diapresiasi dan direspon baik.
Karena mereka datang untuk memberikan dukungan terhadap lembaga pemusyawaratan yang akan mengambil keputusan politik penting untuk kemajuan dan kejayaan negeri ini.
Hendrawan Supratikno, anggota DPR Fraksi PDIP, mengatakan, apa yang terjadi antara Megawati dengan Surya Paloh di rapat paripurna merupakan hal yang lumrah.
Menurut dia, kejadian seperti itu sering terjadi saat pertemuan di internal DPP PDIP. Mungkin karena banyak orang yang menyapa dan ingin bersalaman, sehingga ada satu dua orang yang terlewatkan.
Pengamat politik, Ujang Komaruddin, mengatakan, apa yang terjadi antara Megawati dengan Surya Paloh bukanlah hal yang sepele.
Kondisi itu menunjukkan ada masalah antara dua tokoh politik itu.
“Sepertinya ada masalah serius. Ada keretakan dalam hubungan keduanya,” terangnya.
Pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan, kemungkinan di antara keduanya ada persaingan dalam perebutan pengaruh di lingkaran internal koalisi pendukung Jokowi.
Apalagi sebelumnya, pada 22 Juli lalu, Surya Paloh pernah mengundang sejumlah ketua umum parpol koalisi, yaitu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa di Kantor DPP Nasdem.
Saat itu, hanya Megawati yang tidak tampak hadir. Dua hari kemudian, terjadi pertemuan antara Megawati dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar Nomor 27 Menteng yang akhirnya dikenal dengan sebutan Poros Teuku Umar.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, buruknya hubungan kedua tokoh itu tidak bisa dianggap sepele.
“Mungkin persaingan dalam merebut pengaruh sudah sangat tajam,” urainya.(lum/jpg)
batampos.co.id – Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan agenda pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (2/10) seharusnya dimulai pukul 10.00.
Namun, sidang tak kunjung bisa dimulai. Sebab, berdasar laporan sekretariat MPR, jumlah anggota yang hadir sangat minim.
”Laporan bagian Setjen (sekretariat jenderal, red) MPR tidak lebih dari seratus anggota,” ungkap Hillary Brigitta Lasut, pimpinan sidang sementara.
Jumlah tersebut tentu tidak memenuhi kuorum. Sidang pun diskors sekitar 30 menit.
Setelah lewat masa skors, beberapa anggota DPR dan DPD mulai berdatangan memasuki ruang sidang.
Sekitar pukul 10.40 sidang kembali dilanjutkan. Berdasar data presensi yang dibacakan, jumlah anggota yang hadir mencapai 376 orang.
Artinya, di antara 711 anggota gabungan DPR dan DPD, yang tidak hadir mencapai 335 anggota.
”Jumlah itu sudah cukup untuk melanjutkan sidang karena sudah mencapai kuorum,” ujar Hillary.
Bahkan, Hillary harus memimpin sidang sendirian. Sebab, pimpinan sidang sementara lainnya, Sabam Sirait, juga absen.
Anggota DPD yang usianya genap 83 tahun pada 13 Oktober nanti itu tidak masuk dengan alasan sakit.
Sejumlah kursi anggota DPR terlihat kosong saat sidang paripurna, Rabu (2/10/2019). Foto: JawaPos.com
”Beliau kan memang sudah sepuh. Mungkin karena kelelahan saat hari pelantikan, seharian full,” tutur legislator 23 tahun tersebut.
Hillary mengaku prihatin dengan maraknya anggota DPR yang absen. Kondisi itu dinilai sangat tidak elok.
Apalagi, mereka baru saja dilantik. Seharusnya para wakil rakyat itu sedang semangat-semangatnya karena baru saja menjabat.
”Terus terang saya prihatin juga sih. Apalagi di tengah citra DPR yang buruk seperti sekarang. Ini sangat disayangkan,” ucapnya.
Dia tidak keberatan media memberitakan DPR yang bolos masal tersebut. Sebab, pemberitaan itu akan menjadi teguran bagi dewan untuk memperbaiki citra negatif yang selama ini masih melekat.
”Masyarakat di dapil akan menilai,” tegas jebolan magister Washington University, Amerika Serikat, itu.
Pemandangan kursi kosong saat rapat juga terjadi ketika DPR menggelar sidang paripurna perdana pada Selasa (1/10/2019) malam.
Berdasar data presensi Setjen DPR, jumlah yang hadir hanya 285 di antara total 575 anggota DPR.
Artinya, yang tidak hadir mencapai 290 orang atau 50,43 persen anggota dewan bolos di rapat paripurna perdana dengan agenda pengesahan Ketua DPR Puan Maharani itu.
Bagaimana mengatasi kebiasaan membolos anggota DPR tersebut? Puan Maharani menegaskan bahwa itu terkait dengan komitmen anggota dewan.
Dia meminta para pimpinan fraksi dapat mendorong anggota menghadiri rapat-rapat paripurna.
”Ke depan, saya mengharapkan komitmen pimpinan fraksi supaya mengimbau anggotanya untuk aktif,” kata Puan.
Bersama pimpinan DPR lainnya, dia berjanji mencari formula agar anggota dewan memiliki komitmen untuk hadir dalam rapat.
Namun, di sisi lain, menurut Puan, ketidakhadiran anggota DPR bisa dimaklumi. Sebab, mereka juga memiliki tugas dan kewajiban turun ke dapil masing-masing.
”Kami komitmen untuk itu. Namun, perlu juga diketahui bahwa setiap anggota punya konstituen sehingga wajib turun ke dapil,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut. (mar/c10/fal/jpg)
batampos.co.id – Massa buruh dari beberapa serikat pekerja di Batam menggelar demontrasi di depan kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/10/2019).
Mereka merupakan pekerja dari sejumlah kawasan industri di Batam, seperti Tanjunguncang, Mukakuning, Kabil, Batuampar, serta Batam Centre.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Kota Batam, Alfitoni, menyampaikan, untuk isu nasional pihaknya menyuarakan tiga poin.
Pertama, menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut pria yang akrab disapa Toni ini, dalam draf revisi UU tersebut terdapat aturan yang tidak manusiawi.
Misalnya bagi pekerja perempuan yang tidak lagi mendapatkan hak cuti haid.
“Aturan ini lebih menyedihkan dari undangan nikah dari mantan,” kata Toni.
Selain itu, poin yang ditolak dalam draf revisi UU Ketenagakerjaan tersebut yakni pemberlakuan kontrak hingga lima tahun, ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya dua tahun.
Hal ini belum termasuk masa pemagangan yang disebutkan paling lama dua tahun.
“Kalau begini tak ada lagi pekerjaan tetap. Memang yakin, setelah kerja tujuh tahun diangkat permanen? Pasti selesai itu, kontrak dua tahun saja dihabisin,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dalam draf revisi UU tersebut pemerintah juga akan mengatur soal pesangon karyawan.
Pesangon hanya akan diberikan bagi pekerja yang sudah enam tahun bekerja. Itupun besarannya hanya enam kali gaji saja.
Massa buruh dari beberapa serikat pekerja di Batam menggelar demontrasi di depan kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/10/2019). Mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Lalu, para pekerja juga tidak akan mendapat hak perumahan dan pengobatan sebesar 15 persen.
“Nah kita semua kena. Tak hanya orang kontrak yang terancam, yang permanen pun terancam,” kata dia.
Para demonstran juga menyoroti rencana pemerintah melakukan penyesuaian upah minimum kota (UMK) dua tahun sekali. Padahal selama ini penyesuaian UMK dilakukan setiap tahun sekali.
Tuntutan kedua, para buruh menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen.
Dalam hal ini tidak hanya buruh yang diberatkan, namun juga perusahaan. Dikhawatirkan beban ini akan berimbas pada efisiensi pekerja.
“Sebenarnya iuran BPJS ini tanpa dinaikkan, setiap tahun naik seiring naiknya upah. Lalu kenapa mesti dinaikkan lagi persentasenya,” jelasnya.
“Tidak hanya itu, bila habis kontrak wajib pindah ke peserta mandiri, ini memberatkan,” paparnya lagi.
Lalu ketiga, menagih janji kampanye Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
“Semua isu ini tetap kami suarakan dan lawan,” imbuhnya.
Semua tuntutan tersebut dituangkan dalam dalam sebuah petisi dan disampaikan ke Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Massa buruh membawa karton bertuliskan “Rakyat miskin Dilarang Sakit”. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Selain isu nasional, pihaknya juga menyuarakan isu daerah. Dalam hal ini pihaknya meminta wali kota Batam memfasilitasi pertemuan buruh dan pengusaha terkait Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam.
“Paling lambat akhir Oktober ini sudah harus dibahas. Supaya bisa diterapkan Januari 2020,” katanya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, ditemani Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo, datang menemui para demonstran, kemarin.
“Yang petisi tadi saya tandatangani dan diteruskan ke pusat. Untuk UMSK, Rabu depan saya akan undang pengusaha membicarakan ini. Dan Senin depan saya undang buruh untuk bicarakan lebih lanjut demo hari ini,” kata Rudi.
Menjawab sentilan pendemo yang mengatakan dengan diangkatnya Rudi menjadi Kepala BP Batam harusnya bisa juga lebih memperhatikan nasib rakyat, termasuk buruh, ia mengaku dirinya tidak akan tinggal diam dan akan berbuat semaksimal mungkin demi kesejahteraan bersama.
“Tak mungkin saya tinggal diam, satu tugas saya bagaimana rakyat sejahtera. Di samping soal upah, saya juga akan cari cara bagaimana orang bisa datang dan investasi ke Batam,” paparnya.
Dalam kesempatan ini, ia mengatakan, ia bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad tengah mengembangkan infrastruktur guna menunjang perkembangan Batam ke arah yang lebih baik.
“Ini semua untuk kalian, untuk anak-anak kita ke depan. Kalau saya ini, sudah mendekati senja juga, ibarat matahari sudah mau tenggelam,” katanya.(iza/cr1)
batampos.co.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri mengamankan 10.394 gram sabu asal Malaysia dalam bungkus Teh Cina, Sabtu (28/9/2019) lalu.
Sabu ini didapat petugas BNNP dari seorang kurir berinisial Sk, 33, di rumahnya di Kampung Tua Tembesi Lestari Blok 3 No. 236 RT 002 RW 003, Sagulung.
Dari pengakuan Sk, per 1 kilogram (kg)-nya ia diupah Rp 2 juta.
”Pengakuan dia saja. Ini masih kami dalami,” kata Kepala BNNP Kepri Brigjen Richard Nainggolan, Rabu (2/10/2019).
Dari penyelidikan, Sk dihubungi seseorang yang dikenalnya. Lalu, ia diminta mengambil barang haram tersebut.
”Serah terima barang ini dilakukan di tepi jalan saja,” ungkap Richard.
Setelah mengambil sabu seberat 10 kg tersebut, Sk diminta untuk menyembunyikan terlebih dahulu dan menunggu instruksi selanjutnya dari bandar.
Sesuai petunjuk dari bandar, Sk menyimpan barang haram itu sebanyak 8 bungkus dalam gundukan pasir dekat rumahnya.
Lalu, sebanyak 2 bungkus diletakkan di atas plafon rumahnya.
”Sk ini bekerja sesuai perintah,” imbuhnya.
Kepala BNN Kepri Brigjen Pol Ricard Nainggolan bersama Kabid Brantas BNNP Kepri Kombes Arif Bastari menunjukkan barang bukti beserta kurir Sk (kedua dari kanan) yang berhasil diamankan saat ekspos di kantor BNNP Kepri, Rabu (2/10/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Saat penangkapan dilakukan pihak BNNP, Sk mengaku baru pertama kali melakukan pe-ngantaran sabu.
Kabid Brantas BNNP Kepri, Kombes Arif Bestari, mengungkapkan, Sk mengaku tidak mengetahui keberadaan orang yang menyuruhnya.
”Tersangka ini kami cek positif menggunakan sabu. Saat ini kami masih melakukan pengembangan atas kasus ini,” ujarnya.
Arif mengatakan, Sk dan jaringannya menggunakan sistem terputus. Sehingga menyulitkan petugas BNNP Kepri melakukan pengem-bangan.
”Pengantar dan penerima tidak saling mengenal. Mereka bergerak berdasarkan beberapa instruksi,” tuturnya.
Kemana sabu ini akan diedarkan? Arif mengaku distribusinya masih dalam tahap penyelidikan.
”Masih kami telusuri kemana saja jalurnya. Yang jelas barang ini dari Malaysia,” ungkapnya.
Sk telah ditahan di sel tahanan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, guna dilakukan proses penyidikan.
Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, UU RI No 35 Tahun 2009 dengan hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup.(ska)
batampos.co.id – Hingga Agustus 2019, total investasi yang sudah terealisasi di Kota Batam saat Edy Putra Irawady memimpin Badan Pengusahaan (BP) Batam mencapai $130,8 juta dolar Amerika.
Sedangkan total tenaga kerja yang diserap mencapai 2.994 orang. Total realisasi investasi dibagi atas investasi baru dan investor yang melakukan ekspansi usaha.
Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id, BP Bata
Untuk investasi baru ada enam perusahaan, sedangkan yang ekspansi sebanyak enam perusahaan juga.
Salah satunya adalah Pegatron yang buka pabrik di Kawasan Industri Batamindo dengan nilai investasi Rp 560 miliar.(leo)
batampos.co.id – Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady, cukup puas selama hampir setahun menjabat sebagai orang nomor satu di BP Batam.
Ia mengklaim bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Dewan Kawasan (DK), Darmin Nasution, seperti memantapkan perizinan BP Batam telah diselesaikan dengan baik.
”Saya sudah sejak lama membangun perizinan berusaha terpadu dengan sistem online single submission (OSS), yang saya sebut Indonesia Batam Single Submission (IBOSS),” kata Edy, Selasa (1/10/2019).
“Mengingat, hal itu merupakan satu dari tiga tugas saya yang dimintakan, untuk melakukan harmonisasi pelayanan perizinan yang dikeluarkan PTSP BP Batam dan DPMPTSP Pemkot Batam, serta instansi terkait lainnya,” kata dia lagi.
Selain itu, untuk mempermudah pelayanan perizinan yang berada di bawah Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, pihaknya sudah membentuk Klinik Berusaha.
Fungsi dari klinik ini adalah menerima konsultasi investasi dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan investasi.
Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi (kiri) berbincang dengan Dubes RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun usai melakukan pertemuan, Selasa (6/8/2019). Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id
Selanjutnya, pihaknya juga membentuk garda pengawal investasi dan blink yang meru-pakan unit mobile investasi.
”Saya juga secara lisan, sudah minta Pak Rudi untuk menginstruksikan jajarannya agar bisa mengintegrasikan layanan perizinan ke IBOSS,” ujarnya.
“Seperti izin lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan perizinan operasi lainnya,” jelasnya lagi.
Kata dia, BP Batam juga sudah meminta dukungan ke DK dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pengintegrasian pelayanan perizinan dengan sistem OSS.
Dimana pengintegrasian izin melalui OSS ini, sangat penting untuk mendukung kecepatan investasi.
”Alhamdulillah selama semester pertama 2019, investasi PMA meningkat 53 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2018,” jelasnya.
“Dan yang menarik lagi kecepatan investasi di Batam selama Januari-Agustus 2019 mencapai 73 persen dari rencana investasi yang dilakukan investor ke PTSP,” paparnya lagi.(leo)
