batampos.co.id – Hujan yang mengguyur wilayah Batam Center, Rabu (9/10/2019), semakin memperparah kondisi jalan menuju Mega Wisata Ocarina, Batam Center dan Restoran Seafood Golden Prawn Bengkong.
Akses menuju lokasi wisata dan pemukiman warga di tengah pusat kota tersebut, dinilai kian buruk.
“Jalannya masih bebatuan dan banyak yang berlubang. Apalagi saat hujan seperti ini, makin parah,” ujar Ketua RW 21, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong, Rudianto.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup membahayakan pengendara karena badan jalan berlubang dan ditutupi air berwarna kecoklatan.
“Jadi jalan berlubang itu ngak keliatan, belum lagi percikan becek dengan air yang bercampur tanah, menambah bahaya pengendara roda dua,” jelasnya.
Kata dia, beberapa waktu lalu ada pengendara sepeda motor yang terjatuh karena jalanan licin.
Rudi sangat menyayangkan akses jalan menuju ke tempat tinggal mereka belum memadai.
“Seharusnya ini menjadi perhatian utama pemerintah untuk lebih dulu membenahi jalan yang bakal banyak dilalui warga dan wisatawan,” paparnya.
Lebih lanjut Rudi mengatakan, genangan air ada di beberapa titik jalan. Sehingga ketika melintas, pengendara roda dua maupun roda empat harus ekstra hati-hati.
Ruas jalan menuju Mega Wisata Ocaria dan Bengkong rusak parah. Para pengendara ekstra hati-hati melintasi ruas jalan tersebut. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
“Kalau cuaca lagi panas, berdebu sekali. Kendaraan yang lewat membuat debu-debu dari pasir kerikil itu naik,” ujarnya.
Kata dia, kondisi jalan yang buruk mempengaruhi jumlah pengunjung ke Mega Wisata Ocarina maupun Restoran Seafood Golden Prawn Bengkong.
“Padahal Ocarina dan Golden Prawn merupakan area wisata yang bagus,” jelasnya.
Selain itu lanjutnya, penerangan di ruas jalan tersebut juga sangat minim dan membuat para pengendara was-was.
“Ruas jalan ini juga jadi rawan tindakan kriminal,” lanjutnya.
Kendaraan roda empat juga kesulitan melintasi ruas jalan yang menghubungkan kawasan wisata Ocarina dan Bengkong tersebut. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
Ia mengharapkan, pemerintah secepatnya melakukan perbaikan di ruas jalan tersebut.
“Kami sudah beberapa kali meminta pemasangan lampu penerangan di sekitar jalan yang benar-benar gelap,” ujarnya.
Rudi menyebut, kerusakan jalan di Pasir Putih menuju Perumahan Ocarina sudah lama terjadi.
Bahkan masalah tersebut sudah dibawa warga ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan.
“Sudah diajukan, tapi nggak ada realisasinya sampai sekarang,” katanya.
Ia menjelaskan, sejak akses jalan ke Bengkong Sadai dibuka, mobilitas kendaraan di ruas jalan tersebut padat.
“Di situ ada Sekolah Mondial, kurang lebih 5 ribuan pelajarnya,” jelasnya.
Selain itu, ruas jalan tersebut juga menjadi akses lalu lintas bus Pariwisata dari Ocarina ke Bengkong.
Warga kata dia, tidak ingin berpolemik terkait wewenang perbaikan jalan tersebut.
“Kami bayar pajak. Kami minta pemerintah segera perbaiki jalan menuju perumahan kami,” harapnya.
Sebab, lanjutnya, wilayah Pasir Putih akan menjadi kota moderen, sudah seharusnya jalan diprioritaskan karena sering dilalui.
“Tak tutup kemungkinan pejabat mau ke Bengkong lewat Ocarina karena jalurnya lebih dekat,” tutupnya.(iwa)
batampos.co.id – Sepasang pengantin baru di Kampung Cirawa, Rt 01/10, Desa Kanoman, Cibeber, Cianjur, meninggal tertimbun longsor tebing setinggi 30 meter, Selasa (8/10/2019) sekitar pukul 19.00 WIB.
Keduanya adalah Muhamad Hendri (21) dan Siti Masrupah (21). Mereka ditemukan dalam posisi berpelukan.
Selain menimpa rumah milik Muhamad Hendri, tanah bercampur air itu juga menimbun rumah milik Ida (45) dan Iwan (39) beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri.
Bencana longsor yang menewaskan sepasang pengantin baru itu terjadi setelah Desa Kanomoan diguyur hujan deras selama lebih dari tiga jam.
Korban selamat Iwan mengatakan, dirinya sempat merasa guncangan yang cukup keras dan melihat gumpalan tanah menerjang rumah miliknya.
Rumah warga di Kampung Cirawa rusak tertimbun longsor. Foto: Fadilah Munajat/ Radar Cianjur
“Saya sedang ngasih pakan ternak, tiba-tiba ada guncanagan seperti gempa, tak lama dari itu saya melihat tanah dari tebing terseret dan menimpa rumah,” katanya seperti dikutip dari Radar Cianjur (Jawa Pos Group).
Dia mengatakan, setelah guncangan berakhir dan rumah sudah tertimbun longsor, lantas ia memeriksa rumah dan tetangga yang juga rumahnya tertimbun.
“Hendri dan Siti saya teriakin nggak bersuara, saya curiga mereka tertimbun,” ujarnya.
Korban lainya Ida mengatakan saat terjadi musibah itu ia sedang berada di kamar mandi dan merasakan guncangan yang cukup keras.
“Saya lagi wudhu, tiba tiba lampu mati, saya lihat kebawah lantai sudah pecah-pecah, saya lari keluar, suami saya menarik orang tua saya yang lagi salat, tak lama setelah kami sekeluarga keluar rumah, tiba-tiba tanah dari bukit longsor dan menimpa rumah,” ujarnya.
Camat Cibeber Ali Akbar mengatakan, setelah mendengar informasi tersebut pihaknya beserta BPBD, PMI, TNI dan Polri langsung mendatangi tempat kejadian. “Akibat peristiwa longsor itu dua orang meninggal dunia dan tiga rumah rusak berat,” tuturnya.(dil/rc/jpnn)
batampos.co.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan dukungan kepada Soerya Respationo untuk maju pada bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 mendatang.
Ketua DPW PKB Kepri, Abdul Basyid, mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan itu dengan berbagai pertimbangan.
“Kami membuat dukungan ini setelah melihat, menimbang dan memutuskan bahwa beliau yang paling tepat untuk memimpin Provinsi Kepulauan Riau ini ke depan,” katanya, Rabu (9/10/2019).
Kata dia, PKB melihat Soerya adalah sosok pemimpin yang komit dan sangat memperhatikan masyarakat.
“Beliau adalah sosok pemimpin yang bisa dipercaya dan siapa pun yang dipilih oleh pak Soerya sebagai pasangannya kita tetap dukung.,” jelasnya.
Ketua DPW PKB Kepri, Abdul Basyid (tengah) memberikan surat dukungan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, Soerya Respationo (kiri) untuk maju pada Pilgub Provinsi Kepri tahun depan didampingi Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
Soerya Respationo menjelaskan sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan DPW PKB kepada dirinya.
DPW PKB Kepri lanjutnya adalah partai pertama yang secara tegas memberikan rekomendasinya kepada dirinya untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Kepri yang akan datang.
“Tentu kepercayaan itu tidak akan saya sia-siakan dan saya akan berjuang mati-matian untuk mewujudkan apa yang telah direkomendasikan oleh DPW PKB Kepri,” jelasnya.
Soerya berharap nantinya dirinya dan DPW PKB Kepri bisa bekerja sama dan turun ke masyarakat untuk belanja masalah.
“Kalau nanti saya diberikan amanah, PKB Kepri akan menjadi salah satu pilar utama untuk bekerjasama dengan eksekutif untuk membangun Kepri ke depan,” jelasnya.(esa)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melebarkan jalan masuk dan keluar Bandara Hang Nadim.
Adapun total ruas jalan yang akan dilebarkan sekitar 400 meter. Proyek pelebaran jalan tersebut sudah dieksekusi sejak September dan merupakan arahan dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
“Proyek ini sudah berjalan sejak September dan direncanakan rampung pada Desember,” kata Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana BP Batam, Purnomo Andiantono, Rabu (9/10/2019).
Adapun ruas jalan yang dilebarkan itu terdiri dari 200 meter sisi jalan raya dari Nongsa dan 200 meter sisi jalan raya dari Nagoya.
“Anggarannya untuk proyek pelebaran jalan kurang lebih mencapai Rp 3 miliar Rupiah. Jika ditotal dengan saluran pelintas, bisa mencapai Rp 7 miliar lebih,” jelasnya.
Setelah jalan dilebarkan, maka sesuai dengan instruksi Kepala BP, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan lengan jalan (ramp) agar semakin memperlancar arus lalu lintas di sana.
“Mengingat arahan tersebut baru disampaikan pada peninjauan lapangan Senin (7/10/2019) kemarin, maka belum dianggarkan. Tapi akan diusulkan pada tahun anggaran 2020,” paparnya.
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana BP Batam, Purnomo Andiantono (tiga dari kanan) dan Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Yumasnur meninjau ruas Jalan Simpang Bandara yang akan dilebarkan. Foto: Humas BP Batam untuk batampos.co.id
Andi kemudian menjelaskan bahwa rencana penambahan lengan jalan yang dimaksud adalah jalur dari Nongsa ke arah Bandara Hang Nadim dan dari bandara ke arah Nagoya.
“Diharapkan nanti pengendara tidak perlu lagi melewati lampu merah seperti sebelumnya.
Dalam paket pekerjaan pelebaran jalan ini, juga sudah termasuk pembangunan saluran pelintas untuk melayani daerah tangkapan air mulai dari perumahan Bida Asri sampai Bandara Hang Nadim Batam.
Saluran pelintas ini berupa box culvert dengan ukuran tiga kali 2 meter bujur sangkar sebanyak tiga baris dengan panjang 50 meter.
Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi memberikan arahan agar setelah pelebaran jalan dilanjutkan dengan pembuatan lengan jalan.
Tujuannya untuk memperlancar arus lalu lintas di sekitar bandara.
“Jalan ini yang sering dilalui oleh pengendara roda dua maupun empat, sehingga perlu diperlebar dan dibuat lengan jalan agar tidak melalui traffic light (lampu lalu lintas) sehingga masyarakat semakin nyaman berkendara,” ungkap Rudi.
Sedangkan Pemko Batam akan ikut melaksanakan normalisasi saluran air di bandara untuk menanggulangi banjir dan melancarkan aliran air ke hilir.(leo)
batampos.co.id – Upaya memperketat persyaratan bagi eks koruptor menjadi calon pejabat publik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dimula Selasa (8/10/2019).
Para hakim konstitusi menyidangkan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Gugatan itu diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Substansi gugatan itu tidak terbatas hanya pada eks koruptor, namun semua eks terpidana.
Pada pokoknya, memohon agar eks terpidana diberikan syarat tambahan. Tidak sekadar mengumumkan kepada publik bahwa dia mantan terpidana.
Melainkan juga memberi jeda lima tahun setelah bebas murni, tidak sedang dicabut hak politiknya, dan bukan merupakan residivis.
Kuasa hukum pemohon, Donal Fariz, mengungkapkan bahwa para pemohon ingin pelaku tindak pidana tertentu dibatasi pencalonannya sebagai kepala daerah.
Kasus Bupati Kudus menjadi cermin utama yang membuat para pemohon mengajukan gugatan.
Dimana, setelah keluar dari penjara, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih kemudian korupsi lagi.
Ada dua tuntutan yang diminta para pemohon. Pertama mempercepat pemeriksaan dan memprioritaskan putusan.
”Mengingat permohonan ini akan berdampak langsung terhadap proses pencalonan (pilkada),” terangnya.
ilustrasi
Apalagi proses penyerahan syarat dukungan calon perseorangan akan dimulai 11 Desember mendatang.
Kemudian, para pemohon juga meminta syarat tambahan untuk pencalonan bagi eks terpidana.
Di luar kewajiban mengumumkan statusnya sebagai eks terpidana. Yakni jeda lima tahun, tidak dicabut hak politiknya, dan bukan merupakan residivis alias pelaku kejahatan berulang.
Majelis hakim panel konstitusi pun memberikan sejumlah saran perbaikan. Hakim Konstitusi Suhartoyo, misalnya, meminta agar dalam permohonan diberi gambaran soal jeda lima tahun tersebut.
”Apakah ada jaminan kalau sudah lima tahun itu kemudian orang justru akan menjadi lebih baik?’’ ujarnya.
Pada 2009, MK pernah membuat klausul bahwa harus ada jeda lima tahun setelah menjalani pidana.
Namun, di putusan yang sama, ada klausul yang bisa meniadakan syarat tersebut.
Yakni dengan mengemukakan secara jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.
Senada, hakim konstitusi Saldi Isra meminta pemohon untuk memperjelas klausul jeda lima tahun itu.
’’Setelah lima tahun itu ternyata kemudian dia masih melakukan tindak pidana, apakah nanti dinaikkan menjadi 10 tahun begitu?’’ tanya dia.
Maka harus ada argumentasi kuat mengapa harus ada jeda lima tahun. Dia juga meminta pemohon untuk membuat tabel pergeseran-pergeseran norma terkait permohonan, sejak UU 32/2004 hingga UU 10/2016.
Tabel itu akan memudahkan MK dalam memeriksa dan memahami pergeseran norma yang ada.
Ketua Panel, Arief Hidayat, meminta agar argumentasi itu berupa kajian. Khususnya yang berkaitan dengan hal mengumumkan kepada publik.
’’Kita tahu bahwa pendidikan politik di Indonesia itu belum maksimal,’’ tuturnya.
Harus ada kajian yang bisa menjelaskan bahwa memilih mantan koruptor sebagai kepala daerah punya risiko seperti kasus Bupati Kudus.(byu/fat/jpg)
batampos.co.id – Semua partai politik sedang menunggu kepastian jatah menteri dari Joko Widodo.
Tak terkecuali Partai Gerindra yang bukan partai koalisi. Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu mengajukan tiga konsep ketahanan kepada Presiden terpilih.
Jika usul itu disetujui, maka Gerindra siap bergabung dalam pemerintahan lima tahun mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah, baik saat rekonsiliasi maupun pasca rekonsiliasi.
Terkait kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah, Dasco menyatakan bahwa pihaknya lebih mengedepankan pengajuan konsep-konsep.
Ada tiga ketahanan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan keamanan, dan ketahanan energi kepada pemerintah.
”Kami masih komunikasikan tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah,” tutur Dasco, Selasa (8/10/2019).
Wakil Ketua DPR itu menga-takan, jika konsep itu diterima, maka pihaknya kemungkinan akan masuk koalisi pemerintah.
Namun, dia menegaskan bahwa partainya tidak pernah meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Gerindra hanya mengajukan konsep kepada pemerintah.
Gerindra
Terkait jabatan menteri pertahanan yang katanya diminta Gerindra, Dasco mengatakan, dia belum pernah mendengar.
Menurut dia, Prabowo tidak pernah meminta posisi menteri pertahanan. Begitu juga soal menteri pertanian, lanjut dia, partainya juga tidak pernah memintanya.
Dasco menambahkan, pihaknya akan mengambil keputusan apakah bergabung dengan Pemerintahan Jokowi atau menjadi oposisi melalui rapat kerja nasional (rakernas).
Rapat akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Tetapi, lihat dulu tentang konsep yang kita tawarkan, itu yang kemudian kita bahas di rakernas yang akan dijalankan, mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi,” ujar dia.
Bagaimana dengan sikap Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa partainya akan mendukung pemerintahan Jokowi.
Soal menteri, pihaknya menyerah-kan sepenuhnya kepada Jokowi. Menurut dia, siap membantu pemerintah dan menyiapkan kader jika dibutuhkan untuk mengisi kursi di Kabinet Kerja jilid II.
Partai Demokrat, kata dia, tidak meminta-minta jabatan menteri, karena penetapan menteri menjadi kewenangan penuh Presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober mendatang tersebu.
Apakah Partai Demokrat akan tetap mendukung Jokowi jika tidak diberikan jatah menteri?
“Kami tidak berandai-andai,” ucap dia, kemarin.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kans masuknya Partai Gerindra ke kabinet sangat terbuka lebar.
Sebab, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berhasil menjalin komunikasi intim dengan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Rekonsiliasi kemarin itu kan ujungnya power sharing dan itu semuanya sangat tergantung pada Bu Mega,” ujarnya, Selasa (8/10/2019).
Pangi menambahkan, masuknya Gerindra ke kabinet tentu tidak diinginkan oleh partai koalisi Jokowi.
Sebab, keberadaannya dipastikan mengurangi jatah kekuasaan yang dialokasikan untuk partai.
Hanya saja, dia menilai partai koalisi tidak memiliki opsi lain. Sehingga pada akhirnya herus tetap berkompromi.
“NasDem mungkin sudah gak nyaman di pemerintahan sekarang karena terlalu banyak. Tapi sudah berjuang masa gak dapat apa-apa. Tentu mereka rugi kalau oposisi,” imbuhnya.
Oleh karenanya, masuknya Gerindra ke pemerintah di-prediksi tinggal menentukan jumlah kursi yang cocok.
Pangi sendiri menilai Gerindra tidak perlu diberi banyak posisi, cukup satu atau maksimal dua saja.
“Partai pengusung harus prioritas. Kalau yang lain ini kan hanya politik akomodir dan kompromi,” tuturnya.
Terpisah, Pakar Politik Ahmad Khoirul Umam menyebut secara garis besar, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian Presiden saat menyusun kabinet.
Masing-masing adalah integritas, efektivitas, dan akomodatif. Ketiganya akan menjadi modal yang baik untuk mengelola negara lima tahun ke depan.
Persoalan integritas dan antikorupsi adalah hal utama yang perlu menjadi perhatian Presiden.
Kedua faktor itu akan menjadi jaminan bagi terwujudnya clean government and good governance.
’’Kalau Presiden Jokowi mau mengonsultasikan para calon menterinya kepada KPK dan PPATK, masyarakat akan mengapresiasi,’’ terangnya.
Khusus untuk menteri asal parpol, menurut Umam sebaiknya parpol memberi kesempatan kader terbaik untuk membuktikan kapasitasnya memimpin kementerian.
“Kader parpol harus gantian. Jangan dimonopoli elite saja, agar proses kaderisasi berjalan,’’ tutur doktor lulusan, University of Queensland, Australia, itu.(lum/far/jpg)
batampos.co.id – Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta kepada idola. Yang dilakukan Elvira Irena ini boleh dibilang super-niat.
K-popers multifans itu memasang fotonya di billboard dengan tulisan: Minhyuk Oppa Notis Me Plis! Billboard tersebut berada di depan Metropolitan Mall, Bekasi.
’’Plis, bantu viralin billboard aku ini supaya dinotis sama oppa-ku dong… Dear Minhyuk Oppaa, I’m from Indonesia, notis me plis! #BekasiPride #GarisKeras #PantangDrop #Sebelumdinotis,’’ cuit Elvira di Twitter.
Elvira Irena berfoto di dekat billboard yang ia pasang khusus untuk sang idola. Foto: kapanlagi.com
Postingan itu pun viral. Hingga berita ini ditulis, cuitan tersebut mendapat lebih dari 10 ribu retweet dan disukai 8.983 warganet.
Banyak warganet yang menyatakan sudah melihat langsung billboard berukuran 6 x 12 meter dengan tarif pemasangan Rp 20 juta–Rp 25 juta per pekan itu.
Sudah jelas papan iklan tersebut ditujukan untuk Minhyuk. Hanya, belum diketahui Min-hyuk mana yang dimaksud.
Sebab, ada banyak idol Korea dengan nama Min-hyuk. Namun, sebaiknya sang idol yang dimaksud jangan menyadari dulu kalau ada billboard itu sebelum tulisan notis tersebut diperbaiki, hehe…(adn/c5/ayi/jpg)
batampos.co.id – Keputusan pemerintah menaikkan iuran peserta jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai Januari 2020 mendatang, menambah beban masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda).
Sebab rencana kenaikan itu mencakup semua kelas, termasuk penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemda bagi peserta kurang mampu.
Seperti diketahui, rencananya pemerintah menaikkan iuran PBI dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu per bulan per jiwa.
Kemudian kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, Kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan Kelas III dari 25 ribu menjadi Rp 42 ribu per bulan per jiwa.
Di Kota Batam sendiri, untuk peserta BPJS Kesehatan kategori PBI jumlahnya mencapai 36 ribu jiwa.
Biaya iuran mereka ditanggung anggaran Pemko Batam melalui Dinas Kesehatan Kota Batam.
Setiap bulannya Pemko Batam harus mengeluarkan dana sebesar Rp 900 juta lebih atau sekitar 10,8 miliar per tahun.
“Kalau tarif baru benar-benar diterapkan, berarti anggaraanya naik dua kali lipat dari tahun ini. Kami masih menunggu informasi resminya, jadi belum kami hitung detailnya,” jelas Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi, Selasa (8/10/2019).
Kadis Kesehatan berlatarbelakang dokter spesialis kandungan ini membenarkan setiap tahunnya Pemko Batam menanggung iuran 36 ribu lebih warga miskin atau tidak mampu yang menjadi peserta BPJS Kesehatan kategori PBI.
Jumlah PBI tersebut mengacu pada data warga miskin Kota Batam yang dimiliki Kementerian Sosial.
Massa buruh dari beberapa serikat pekerja di Batam menggelar demontrasi di depan kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/10/2019). Mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Penerima bantuan iuran itu sudah diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinsos,” katanya.
Didi menambahkan, rencana kegiatan penggunaan anggaran 2020 oleh Dinkes Batam sudah disusun.
Namun, jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu benar-benar diterapkan mulai 1 Januari 2020, maka pihaknya akan mengubahnya kembali dengan memasukkan usulan anggaran untuk kenaikan iuran PIB itu.
“Kami menunggu surat resmi tentang kenaikan iuran itu dari pihak BPJS-nya terlebih dahulu, baru bisa ajukan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika nanti keputusan keluar setelah ketok palu APBD 2020, pihaknnya terpaksa berutang kepada BPJS hingga pengajuan APBD perubahan nantinya.
“Kalau itu keadaannya terpaksa utang dulu. Tapi nanti pasti dibayarkan. Intinya selama masih belum ketok palu APBD aturan keluar berarti masih bisa diubah usulannya. Kalau tidak ya kita utang sama mereka,” bebernya.
Menurutnya Didi, kenaikan BPJS harus seiring dengan membaiknya pelayanan kepada masyarakat.
Sebab mereka sudah bayar dua kali lipat tentu harus ada kompensasi pelayanan yang lebih baik yang mereka terima.
“Kalau bayarnya naik pelayanan tetap sama, maka peserta BPJS Kesehatan bisa kecewa. Jadi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS perlu memperhatikan ini. Jangan sampai pengguna BPJS kecewa,” ujarnya.
Marlina, salah satu peserta BPJS Kesehatan, mengaku sangat keberatan dengan tarif baru iuran BPJS Kesehatan.
Kenaikan dilakukan saat ekonomi masyarakat sedang susah. Apalagi, ia harus membayar mandiri lima anggota keluarganya yang semuanya masuk di kelas dua.
“Pemerintah mestinya mikir kondisi masyarakat saat ini. Naikin iuran juga tak tanggung-tanggung,” ujar wanita 40 tahun ini.
Menurut dia, selama ini pelayanan BPJS di sejumlah faskes bahkan rumah sakit belum maksimal.
Bahkan tak jarang pelayanan pasien BPJS Kesehatan dibedakan dengan pasien umum.
“Kalau memang mau naik, harusnya bisa memperbaiki pelayanan faskes tingkat pertama maupun lanjutan,” imbuhnya.
Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam Irfan Rachmadi mengatakan, pihaknya tak bisa memberi informasi kenaikan iuran peserta BPJS tersebut.
Sebab, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi atau surat resmi dari BPJS pusat.
“Sampai saat ini saya belum tahu berapa kenaikannya. Kami juga belum menerima,” kata Irfan.
Menurut dia, seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan berada di pusat. Pihaknya hanya menjalankan kewajiban dan menginformasikan kepada peserta nantinya.
“Kami juga masih menunggu informasi resmi dari pusat,” kata Irfan.
Irfan juga enggan mengomentari rencana kenaikan tarif kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen.
“Untuk berapa kenaikan itu juga saya belum tahu. Kan belum ada dari pusat,” jelas Irfan.
Wakil Presiden: Orang Miskin Tak Terdampak
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai naiknya iuran BPJS Kesehatan tidak akan memberatkan rakyat.
Ia membandingkannya dengan kemampuan masyarakat membeli pulsa. “Beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu.
Masa lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan,” kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Menurut JK, kenaikan iuran ini untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan tiap tahunnya.
Pemerintah, kata dia, juga tetap menanggung biaya lebih dari 120 juta masyarakat tidak mampu.
“Sebenarnya ini hanya cara pergantian defisit, karena kalau defisit pemerintah juga bayar. Tapi kalau ini naik tarif, pemerintah juga yang bayar yang lebih 120 juta itu,” ujarnya.
JK berujar masyarakat yang tidak masuk kategori kurang mampu seharusnya tidak masalah jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.
“Jadi jangan dianggap itu menyusahkan rakyat kecil,” ucapnya.
Selain itu, kata JK, ke depan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan akan dibantu oleh pemerintah daerah.
“Artinya penduduk satu daerah, ini silakan kelola dengan dana sekian. Lebih desentralistis. Pokoknya kalau sudah naik tidak ada lagi defisitnya,” ujarnya.
JK menjelaskan selama ini yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu bukan kategori orang miskin.
Sebab dia menegaskan lagi, iuran BPJS Kesehatan orang miskin dibayar pemerintah.
Sehingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan kali ini tidak akan berdampak pada warga miskin.
“Itu dulu dipegang dulu. Ada 120 juta orang dibayar negara. Kira-kira Rp 20 triliun dibayar oleh pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir,” katanya.(she/yui)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan bilateral di Delegation Room, The Istana, Singapura, Selasa (8/10/2019).
Batam menjadi salah satu topik perbincangan dalam pertemuan tahunan kedua kepala negara itu.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengapresiasi perkembangan Nongsa Digital Park (NDP) di Batam yang menurutnya tak lepas dari peran Singapura.
Kerja sama pengembangan NDP Batam tercapai dalam pertemuan Leader’s Retreat pada tahun lalu.
“Kami menyambut baik tindak lanjut kesepakatan Leaders’ Retreat tahun lalu, antara lain berkembangnya Nongsa Digital Park di Batam,” kata Jokowi.
Jokowi juga memuji dukungan Singapore Economic Development Board (SEDB). Menurut dia, SEDB turut membantu meningkatkan investasi di Batam, terutama terkait pembukaan operasi perusahaan Pegatron di Batam.
Selain membahas Batam, dari pertemuan kemarin hubungan Indonesia dan Singapura juga dipastikan akan semakin kuat.
Presiden Joko Widodo didampingi Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan inspeksi pasukan penyambutan sebelum menggelar pertemuan di Singapura, Selasa (8/10). Dalam pertemuan tersebut kedua kepala negara menyepakati sejumlah kerja sama di bidang ekonomi. Foto: Feline Lim/AFP
Berbagai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua negara berhasil dicapai saat pertemuan itu.
Presiden mengatakan, kesepakatan pertama yang berhasil dicapai mengenai Framework for Negotiation of FIR Realignment.
Kesepakatan itu terkait Flight Information Region (FIR). Saat ini sudah dimulai pembahasan oleh tim teknis kedua negara mulai 7 Oktober dan diharapkan dapat segera membuahkan hasil konkret.
Kedua, Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperpanjang kerja sama keuangan antara bank sentral kedua negara.
Yakni pengelolaan likuiditas valas secara bilateral (bilateral liquidity management arrangement).
Jokowi menilai, kerja sama ini mencerminkan komitmen yang kuat dari kedua pemimpin untuk meningkatkan stabilitas dan pengembangan ekonomi di kawasan.
Teknis perpanjangan kerja sama ini akan dilakukan pada November 2019 mendatang.
Lebih lanjut lagi, kedua negara juga membahas persoalan infrastruktur.
Kepada Lee Hsien Loong, Presiden berbagai peluang kerja sama pendanaan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia.
“Indonesia menawarkan berbagai peluang kerja sama pendanaan proyek-proyek infrastruktur, di antaranya proyek kereta api Makassar-Parepare dan lapangan udara di Labuan Bajo,” ucapnya.
Kemudian untuk sektor pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintahan lima tahun ke depan, Indonesia juga menggandeng Singapura dalam pengembangan vokasi.
Bentuk kerjasamanya berupa operasionalisasi politeknik Kendal dan kegiatan pelatihan bagi para instruktur serta inisiatif RISING (Republic of Indonesia and Singapore) Fellowship.
Terakhir, Lee Hsien Loong dan Jokowi sepakat untuk mendorong penyelesaian proses ratifikasi perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaty) serta peningkatan kerja sama di bidang perdagangan elektronik, teknologi finansial, layanan data, pengembangan techno park, serta regional innovation hub.
“Mari kita bekerja sama untuk kemakmuran dua negara dan masyarakat kita,” kata Jokowi kepada Lee Hsien Loong.(jpg)
batampos.co.id – Kapal MV Faneromeni berbendera Bangladesh diduga melakukan pelanggaran karena lego jangkar di wilayah Teritorial Indonesia (9,3 NM dari Utara Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri).
Perairan tersebut merupakan territorial Indonesia dan bukan area yang ditentukan untuk kapal kapal melakukan lego jangkar.
Pergerakan kapal kapal diwilayah kerja Koarmada I terus menerus dipantau melaui Pusat Komando dan Pengendali Operasi Koarmada I, bekerja sama dengan komando samping, untuk mendapatkan data yang akurat untuk pengelolaan informasi operasi yang lebih efektif.
MV Faneromeni
Dari hasil pemeriksaan, diperoleh informasi nama kapal MV Faneromeni, Kebangsaan Bangladesh, jenis Kapal Kargo, muatan nihil, jumlah ABK 21 orang (WNA Bangladesh).
Berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Komandan KRI Sigurot-864 Mayor Laut (P) Dienul Akbar, S.E., memerintahkan Kapal MV Faneromeni menuju area Lego Tanjung Uban, Bintan untuk proses lebih lanjut.
MV Faneromeni adalah kapal ke-10 yang ditangkap dan diadili karena melakukan pelanggaran yaitu lego jangkar secara liar di perairan territorial Indonesia, di luar area lego jangkar yang telah ditentukan.
Kapal ini ditangkap karena diuga melanggar pasal 317 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran jo. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia jo Pasal 225 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelayaran.
Ketentuan kapal asing yang melakukan lintas damai di perairan Indonesia adalah Kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan force majeure atau dalam keadaan bahaya.
Koarmada I berkomitmen menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan atas tindakan yang illegal di perairan Indonesia khususnya di wilayah pertanggungjawaban Koarmada I.(*)
