batampos.co.id – Pelaksanaan Lomba Menulis Opini BP Batam memasuki penjurian tahap kedua.
Tahap ini, 20 orang peserta yang tersaring dari jumlah 90 peserta Kategori SLTA se-derajat dan Perguruan Tinggi diberikan kesempatan mempresentasikan tulisannya dihadapan Dewan Juri di Marketing Centre BP Batam, Kamis (24/10/2019) lalu.
Penjurian Lomba Menulis Opini dilakukan tiga juri. Yaitu Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Labibah Zain, Pimpinan Redaksi Batam Pos, Muhammad Iqbal dan Kasubdit Humas BP Batam, Yudi Haripurdaja.
Ketua Dewan Juri, Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Labibah Zain, mengatakan, ada empat poin penilaian pada lomba menulis opini kali ini.
Yaitu orisinalitas ide, isi materi, penggunaan bahasa dan teknik presentasi.
Salah seorang peserta lomba menulis opini BP Batam mempresentasikan hasil karyanya di hadapan para dewan juri. Foto: Dokumentasi BP Batam untuk batampos.co.id
“Hari ini presentasi untuk mengkomfirmasi dan meyakinkan para juri untuk presentasi nilai bobot tiga puluh persen dan tulisan tujuh puluh persen, presentasi tidak lebih dari 10 menit,” kata Labibah.
Ia pun memberikan apresiasi kepada peserta dari generasi muda Batam yang antusias mengikuti lomba tersebut.
Menurutnya kemampuan literasi generasi muda di Batam semakin meningkat setiap tahunnya.
“Saya menjadi juri dari tahun ke tahun di Batam, kualitas menulis peserta terjadi peningkatan yang signifikan hanya saja perlu ditingkatkan dalam hal dukungan terhadap data,” ujarnya.
Mengangkat tema untuk dua kategori berbeda “SDM Batam yang Unggul” dan “Pengembangan Batam Sebagai Kawasan Investasi”. Kepala Biro Umum dan Sekretariat BP Batam, Ilham Eka Hartawan, menyambut baik seluruh peserta lomba menulis opini dan para dewan juri.
Ilham menyebutkan, lomba ini dilaksanakan untuk Pelajar dan Mahasiswa se-Barelang dalam rangka memeriahkan Hari Bakti BP Batam ke-48 tahun, serta untuk merayakan HUT Perpustakaan BP Batam yang ke-11 tahun.
Ia berharap melalui kegiatan positif yang digelar pihaknya dapat mengasah kemampuan para anak muda yang ada di Barelang dan peduli terhadap dinamika dan pembangunan Kota Batam.
“Harapannya mampu membuka wawasan, meningkatkan keahlian literasi, serta mampu meningkatkan kepedulian para generasi muda di Kawasan Barelang terhadap kondisi lingkungan maupun pembangunan Kota Batam dalam era digitalisasi seperti saat ini,” ujarnya.(*)
batampos.co.id – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan anggaran RAPBD 2020 dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Selasa (29/10/2019).
Terungkap bahwa masalah kekurangan blanko e KTP masih belum akan teratasi dalam waktu dekat, Disdukcapil mendapat DAK dari pusat sekitar Rp 4 Miliar.
“Saya tidak mau berkomentar banyak terkait e KTP ini karena memang bukan kewenangan saya,” kata Kadisdukcapil, Said Khaidar.
“Ini di pusat. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan DAK ini permasalahan bisa pelan-pelan berkurang,”
Said mengatakan, setiap hari permintaan blanko e KTP sangat tinggi. Minimal sekitar 200 keping per kecamatan.
Padahal saat diminta ke pusat, tidak semua permintaan akan direalisasikan.
ilustrasi e-KTP
“Kita bilang saja, setiap kecamatan 200 keping yang minta. Karena bukan hanya yang permintaan KTP baru, tetapi ada yang ganti alamat baru, ada yang ganti status perkawinan dan sebagainya,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini masih ada puluhan ribu e KTP yang belum terealisasi. Dan ia berharap pusat bisa memberikan kuota e KTP lebih banyak lagi.
“Kalau misalnya kita minta 50.000 keping, kalau dikasih setengah sudah sangat bagus. Ini terkadang hanya sedikit yang dikasih,” ujarnya.
Ia mengatakan ada tiga kegiatan Disduk di tahun 2020 mendatang yakni program peningkatan adminitrasi perkantoran.
Dengan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar, peningkatan saran dan prasarana aparatur Rp 50 juta dan DAK Rp 4 miliar.
“Ini semua sudah termasuk dalam pengadaan Blanko dan sebagainya. Kalau DAK ini memang dua kali lipat besarnya dari tahun ini. Mudah-mudaan jadi, nilainya sekitar Rp 4 miliar,” katanya.
Anggota komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai mengatakan, masalah anggaran untuk Disdukcapil memang tidak perlu dipermasalahkan.
Karena memang tidak terlalu besar. Tetapi pelayanan di tingkat kecamatan harus terus ditingkatkan.
“Kalau boleh jujur Kadisduk yang ada sekarang kinerjanya lebih baik dibanding dua kadisduk sebelumnya,” jelasnya.
“Tetapi memang di kecamatan masih sering ada kendala saat mengurus dokumen-dokumen kependudukan,” katanya.
Menurutnya, di daerah maju seperti Batam, permasalahan dokumen seperti kartu keluarga, KTP dan sebagainya tidak lagi menjadi masalah.
“Tapi yang jelas kalau masalah blanko memang tidak bisa kita berbuat banyak karena dari pusat. Mudah-mudahan dengan bergantinya mendagri semua akan lebih baik,” katanya.(ian)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaksanakan sosialisasi aplikasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1, Selasa (29/10/2019).
Dari rilis yang diterima batampos.co.id, OSS Versi 1.1 diharapkan dapar meningkatkan pengetahuan dan memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha dan investasi,
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari dua ratus pelaku usaha di Kota Batam.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan, sosialisasi ini akan menjadi acuan langkah-langkah dalam merealisasikan investasi di Batam.
“Substansi kegiatan hari ini adalah sosialiasi perubahan OSS menjadi versi 1.1,” jelasnya.
Kata dia yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi kesempatan BP Batam untuk mengkomunikasikan kepada pelaku usaha bahwa akan ada perubahan kebijakan yang sedang diproses.
“Diharapkan (OSS Versi 1.1) akan memangkas perizinan yang menjadi kendala administrasi,” ujar Sudirman.
Menurutnya, indikator kinerja BP Batam bukan diukur dari seberapa besar pemasukan dari lahan.
Melainkan seberapa besar investasi yang direalisasi. Sehingga bisa menumbuhkan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan menekan inflasi.
Para peserta sosialisasi OSS Versi 1.1 berfoto bersama setelah acara selesai. OSS 1.1 diharapkan dapat memudahkan para pelaku usaha saat akan memulai usahanya di Kota Batam. Foto: Dokumentasi BP batam untuk batampos.co.id
Dengan begitu ekonomi Batam bisa berkembang dengan baik.
Kata dia, dirinya memanggil para direktur yang berada di bawahnya. Diantaranya DIrektur Lahan, Lalu Lintas Barang, PTSP, Infrastruktur, dan Pengamanan.
“Kami sepakat bahwa diperlukan penyederhanaan perizinan. Karena bagaimana investasi bisa masuk, jika investor dijejali perizinan-perizinan yang kurang efektif?,” ujar Sudirman.
Ia menambahkan, untuk kepengurusan lahan, nantinya hanya akan menggunakan dua izin yang dikeluarkan BP Batam.
Yaitu penunjukan lokasi dan perjanjian pengalokasian lahan saja. Ia juga meminta dukungan kepada seluruh pelaku usaha di kawasan industri Batam dan BKPM selaku rekan pengelolaan investasi, untuk bersama-sama membenahi regulasi perizinan.
Kasubdit Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah, Dendy Apriandi, mengatakan, penyederhanaan dan percepatan perizinan memang telah menjadi fokus utama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Penyederhanaan itu akan memberikan target kepada kita berupa perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB), yang merupakan indeks yang dibuat oleh Bank Dunia,” kata Dendy.
Ia mengatakan, peringkat EoDB pada 2020 yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia tetap berada pada peringkat 73.
Dengan skor mencapai 69,6 poin. Di kawasan ASEAN, skor EoDB Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam, serta di atas Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
“Memang dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan sebanyak 33 peringkat,” jelasnya.
“Tapi tetap ada hal-hal yang harus kita kejar. Tapi kompetitor kita sudah sprint. Sehingga kita terlihat seperti jalan di tempat, padahal sebenarnya kita bergerak maju,” kata Dendy lagi.
Dendy menambahkan, berdasarkan 190 kasus investasi pada POKJA IV Kementerian Koordinator Perekonomian, faktor penghambat investasi utama adalah Perizinan sebanyak 32,6 persen, Pengadaan Lahan 17,3 persen, dan Regulasi Kebijakan 15,2 persen.
Oleh karena itu, lanjutnya, OSS akan melakukan penghapusan rekomendasi, Penerbitan Izin Lokasi melalui Single Submission, dengan satu Nomor Induk Berusaha untuk pelaku usaha yang juga berfungsi sebagai pengganti TDP, API, dan Hak Akses Kepabeanan.
Sementara itu, menurut data dari BKPM, sistem OSS sudah diregistrasi lebih dari 781.000 pengguna pada periode Juli 2018 sampai September 2019.
Serta melayani dua tipe pelaku usaha, yaitu Perseorangan 38,82 persen dan Non Perorangan 61,18 persen.
Dengan jenis penanaman modal, yaitu PMDN 95,62 persen dan PMA 4,38 persen, serta skala usaha Non UMKM 27,05 persen dan UMKM 72,95 persen.
Beberapa perubahan sebagai bentuk pengembangan OSS versi 1.0 dengan versi 1.1 secara umum di antaranya, dilakukan penyesuaian bisnis proses, penambahan data elemen, perubahan desain database dan tapilan disesuaikan dengan perubahan bisnis proses.
Dikutip dari laman resmi OSS, versi 1.1 ini akan diterapkan per 4 November 2019 mendatang.
Migrasi data pelaku usaha juga dilakukan sebelum menerapkan OSS versi terbaru paling lambat pada hari Jumat, 1 November 2019.
Sebelum acara berakhir, para pelaku usaha yang hadir juga berkesempatan untuk melakukan simulasi penggunaan OSS versi baru secara langsung dan dipandu oleh Abi Al Irsyad selaku Kepala Seksi Kerjasama Bimbingan Teknis Wilayah Timur BKPM. (*)
batampos.co.id – Hong Kong dilanda resesi ekonomi. Penyebabnya adalah unjuk rasa yang sudah berlangsung selama lima bulan dan terakhir telah menyebabkan Pertumbuhan ekonomi pusat keuangan Asia itu tercatat negatif sepanjang 2019.
Dilansir Reuters, pekan lalu pemerintah regional mengumumkan langkah-langkah bantuan sebesar HKD 2 miliar dolar atau setara dengan Rp 3,5 triliun.
Paket pendukung perekonomian senilai HKD 19,1 miliar atau setara dengan Rp 34 triliun juga disiapkan.
Sayangnya, usaha tersebut tidak membuat Hong Kong terhindar dari resesi. Pasalnya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini mengalami penurunan.
Demontrasi warga Hong Kong. Foto: jpnn
Di Kuartal II, angka pertumbuhan ekonomi Hong Kong berada di -0,4 persen. Alhasil pertumbuhan sepanjang tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai angka 0-1 persen.
Sejak awal Juni lalu, unjuk rasa semakin meluas dan membuat Hong Kong terjebak dalam krisis politik dan ekonomi.
Jumlah wisatawan anjlok, penjualan ritel menurun, pengangguran meningkat, hingga kebangkrutan terjadi di mana-mana.
Dengan aksi protes yang tidak kunjung berhenti, pengunjuk rasa membakar toko-toko, merusak fasilitas umum, hingga melempar bom molotov ke arah polisi.
Unjuk rasa Hong Kong berawal dari penolakan terhadap RUU Ekstradisi yang memungkinkan pelaku kriminal di Hong Kong untuk diadili di wilayah Tiongkok daratan.
Sesuai keinginan demonstran, pemerintah setempat akhirnya membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Namun, demonstrasi sampai sekarang masih berlangsung.(jpnn)
batampos.co.id – Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kanwil DJBC Maluku, dan Kanwil DJBC Khusus Papua mendukung pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional.
Dari rilis yang diterima batampos.co.id, General Manager PT Pelindo IV Terminal Petikemas Bitung, Mohammad Ayub, memaparkan, dukungan optimalisasi ekspor langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Kesiapan Pelabuhan Hub Internasional Bitung dalam menyelenggarakan ekspor langsung.
Dalam koordinasi dengan PT Pelindo IV Terminal Petikemas Bitung disampaikan perlunya kapal yang berfungsi sebagai feeder (pengumpan) yang berasal dari wilayah Papua dan Maluku menuju ke Pelabuhan Bitung.
Kapal tersebut membawa muatan berupa barang-barang yang akan diekspor dan barang-barang tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu di Pelabuhan Bitung yang kemudian berangkat ekspor dari Bitung sebagai last port.
PT Pelindo IV Terminal Petikemas Bitung berkomitmen membantu terlaksananya Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional. Di antaranya dengan penambahan kapasitas penimbunan container dan IT infrastruktur guna mewujudkan reservasi dan monitoring layanan Terminal Petikemas yang efektif dan efisien.
Kapasitas penimbunan kontainer berdasarkan skenario pengembangan jangka panjang (2025 – 2034) akan ditingkatkan menjadi 2.500.000 Teus per tahun guna mendukung Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional.
Kemudahan IT infrastruktur di pelabuhan berupa penerapan TPK online yang memungkinkan pengguna jasa untuk melakukan reservasi dan monitoring pelayanan jasa TPK secara mandiri, dari manapun dan kapanpun menggunakan koneksi internet, dapat diakses menggunakan Komputer dan Smartphone.
Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kanwil DJBC Maluku, dan Kanwil DJBC Khusus Papua berfoto bersama setelah penandatanganan piagam deklarasi bersama untuk bersama-sama berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam mendukung Optimalisasi Ekspor Langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Terminal Petikemas Bitung serta melihat langsung kondisi pelabuhan dengan menggunakan kapal patroli Bea Cukai Bitung.
Kemudian, bertempat di Kantor Bea Cukai Bitung, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) tiga kantor wilayah di mana masing-masing kantor wilayah menyampaikan dukungan dan komitmen serta menyampaikan potensi-potensi daerah masing-masing yang akan mendukung optimalisasi kespor langsung dari Pelabuhan Bitung.
Dalam kegiatan FGD tersebut, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Cerah Bangun, mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi lebih dari itu.
Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Utara dan juga memberikan pengaruh perdagangan yang efisien. Sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
“Dengan adanya Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional, diharapkan dapat mengurangi biaya logistik,” ujarnya.
Cerah juga menyampaikan terima kasih kepada Bea Cukai Bitung beserta Tim Direct Call Sulbagtara atas upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Ekspor Langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, Finari Manan, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah yang besar.
Kata dia, ini merupakan momen yang tepat. Karena pemerintah mendukung ekspor dan investasi di wilayah Indonesia Timur.
Pelabuhan Bitung. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
Sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur dapat tumbuh dengan cepat dan tidak tertinggal dari wilayah Indonesia lainnya.
“Hal tersebut bukan lagi strategi masing-masing daerah, tetapi harus diwujudkan dengan sinergi bersama sesuai arahan Menteri Keuangan dalam Rapat Koordinasi,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua, Akhmad Rofiq memaparkan, potensi pada Indonesia Timur khususnya Papua begitu luar biasa.
Menurutnya, hasil tambang di Papua sangat luar biasa. Tidak hanya itu kekayaan perikanan yang melimpah, kayu, dan hasil bumi lainnya, harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia Timur.
Sehingga mampu menambah devisa bagi negara.
“Perlu adanya efisiensi biaya serta waktu agar pengusaha lebih terbantu dan barang lebih cepat sampai pada tujuan,” jelasnya.
Oleh karena itu lanjutnya, dipandang perlu Pelabuhan Hub Internasional Bitung berfungsi sebagai pintu keluar dan masuk bagi barang-barang dari Indonesia Timur.
Kepala Kantor Bea Cukai Ternate, Musafak, menyampaikan, untuk mewujudkan ekspor langsung dari Bitung, perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak karantina agar tidak terjadi hambatan dalam pengiriman barang.
Kata dia, produk-produk yang berasal dari Ternate berupa buah-buahan, produk hewani, dan kayu.
“Saya berharap dengan terlaksananya Deklarasi Bersama ini dapat memberikan dukungan kepada importir, eksportir, dan forwarder untuk memanfaatkan Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional,” ujarnya.
“Serta dapat melakukan konsolidasi barang ekspor sehingga bisa mewujudkan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional.” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Piagam Deklarasi Bersama oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua untuk bersama-sama berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam mendukung Optimalisasi Ekspor Langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung.(*)
batampos.co.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Candra Ibrahim semakin membuktikan keseriusan untuk maju sebagai salah satu kandidat bakal calon wakil wali kota Batam periode 2020-2024.
Usai beberapa waktu lalu Candra mendaftar di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Batam, DPW Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Kepri dan hari ini Selasa (29/10/2019), Direktur Utama (Dirut) Batam Pos itu kembali memantapkan langkahnya untuk maju di Pilwako Kota Batam dengan mendaftar di partai Golkar.
Di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Batam, Candra datang bersama tim relawannya dan disambut Sekretaris Tim Penjaringan Partai Golkar Batam, Amrullah Rasal.
“Kedatangan kami ke sini untuk ikut berpartisipasi pada Pemilu kada Kota Batam,” jelasnya.
“Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Batam tentu memiliki keinginan untuk mengusung dan mencari calon yang terbaik,” kata Candra lagi.
Ia memahami, internal partai Golkar sendiri memiliki sejumlah nama besar dan kader terbaik.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Candra Ibrahim (kemeja putih) memperlihatkan formulir pendaftarannya saat berada di DPD Golkar. Foto: Rengga/batampos.co.id
Namun demikian tidak ada salahnya ia mencoba mencuri perhatian Partai Golkar kota Batam, sehingga bisa menjadi salah satu calon yang bisa dikaji serta mampu diperhitungkan.
“Kami yakin dan percaya partai mana pun pasti bertekat untuk menang dan mengusung kader dan non kader yang elektabilitasnya bisa diperhitungkan. Mudah-mudahan niat baik ini bisa disambut dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu Amrullah Rasal, mengatakan, Partai Golkar adalah partai yang terbuka bagi siapapun.
Baik kader Golkar sendiri maupun eksternal. Partai Golkar lanjutnya tidak menutup pintu tertutup bagi siapapun yang ingin mendaftar.
“Mekanisme di internal kami semuanya yang mendaftar akan diproses dan nanti tim penjaringan atau tim 9 akan memverifikasi berkas calon,” jelasnya.
“Tahapan selanjutnya akan diusulkan ke DPP Partai Golkar. Nanti dari DPP lah yang akan memutuskan siapa yang akan dicalonkan dari partai kami,” kata Amrullah.
Ia berpesan, siapapun calon memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Baik itu kader Golkar sendiri maupun eksternal.
“Jadi jangan merasa bukan kader sehingga peluangnya kecil. Kami tidak ada namanya prioritas, semua tergantung elektibilitas,” paparnya.
“Karena seperti yang disampaikan pak Candra kita mau ke depan untuk menang,” tegasnya.
Sehingga kalau pun ada calon yang memiliki elektabilitas tinggi di luar kader Golkar tentu akan diprioritaskan.
“Kalau ada yang lebih baik kenapa tidak. Alangkah sayang dan ruginya jika ada potensi di luar kader tapi tidak melakukan pendaftaran,” ucap Amrullah.
“Kami sangat apresiasi kehadiran pak Candra dan apa yang dilakukan hari ini sangat tepat dan bisa diridhoi Allah,” tutupnya.(rng)
batampos.co.id – Dermaga peti kemas Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepulauan Riau yang ambles sejak Juni lalu, hingga kini belum dilakukan perbaikan.
Dari pantauan batampos.co.id, Selasa (29/10/2019), kondisinya semakin mengkhawatirkan. Ruas jalan yang ambles semakin luas.
Kondisi dermaga peti kemas Pelabuhan Batuampar kian mengkhawatirkan. Sejak ambles pada Juni 2019 lalu, hingga kini belum ada perbaikan yang dilakukan pihak terkait. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Karena kondisi tersebut seluruh aktivitas bongkar muat dipindahkan ke dermaga utara.
batampo.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap fakta baru terkait peristiwa kerusuhan 21 hingga 23 Mei 2019 lalu.
Salah satunya jumlah korban meninggal sebanyak 10 orang dari sebelumnya hanya 9 orang versi kepolisian.
Korban tewas itu, sembilan di antaranya karena terjangan peluru tajam. Sementara satu korban meninggal akibat pukulan benda tumpul.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara memaparkan korban meninggal itu tidak hanya buntut aksi demonstrasi 21-23 Mei di depan gedung Bawaslu Jakarta, tapi juga di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
Kala itu, gelaran aksi massa berkaitan dengan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019.
”Korban meninggal empat di antaranya anak-anak,” kata Beka, Senin (28/10/2019).
Sampai saat ini polisi belum berhasil mengungkap siapa pelaku penembakan dan pemukulan terhadap 10 korban meninggal tersebut.
Itulah yang menjadi dasar Komnas HAM menerjunkan tim pencari fakta (TPF) untuk mengumpulkan data terkait insiden nahas tersebut.
”Penembakan terhadap sembilan warga sipil itu diduga dilakukan oleh orang terlatih,” ungkapnya.
Anehnya, Komnas HAM tidak mengungkap siapa orang terlatih yang diduga melakukan penembakan.
Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melakukan pembakaran ban, Kamis (23/5) lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap fakta baru terkait peristiwa kerusuhan 21-23 Mei 2019 lalu. Foto: Chandra Satwika/jawa pos
Beka hanya menyebut kesimpulan itu diperoleh dari hasil rekonstruksi yang menunjukkan adanya kesama-an pola penembakan. Yakni dari samping. Sementara posisi polisi ada di depan kelompok massa.
”Itu saya kira membuktikan mereka terorganisir,” jelasnya.
Beka menyebut pihaknya masih menerima informasi lain tentang hasil temuan tersebut.
Termasuk indikasi bahwa kelompok terlatih itu terafiliasi dengan aparat keamanan yang tidak berada di barisan polisi saat aksi massa berlangsung.
Indikasi itu merujuk pada pengetahuan umum bahwa pelatihan menembak selama ini kerap kali melibatkan aparat.
”Kalau ada indikasi lain kami masih terbuka lebar untuk kemudian menerima data dan fakta tambahan yang bisa memperkuat temuan Komnas HAM,” ujarnya.
Beka menyebut insiden penembakan itu disinyalir telah direncanakan jauh-jauh hari dengan memanfaatkan situasi chaos pada 22 Mei.
”Dalam situasi penuh kerumunan massa akan sangat sulit mengidentifikasi pelaku,” imbuhnya.
Selain korban meninggal, TPF Komnas HAM menemukan fakta terkait 32 orang yang dilaporkan hilang setelah kerusuhan 21-23 Mei.
Penelusuran TPF, 32 orang itu telah ditemukan keberadaannya. Yakni ada yang ditangkap dan ditahan polisi, dilakukan diversi ke panti sosial anak, dan dilepaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.
TPF juga menemukan fakta terkait kekerasan oleh oknum anggota polisi. Di antaranya terjadi di Jalan Kota Bambu Utara I Jakarta Barat pada 23 Mei dan di Kampung Bali.
Menurut Komnas HAM, tindakan brutal itu terjadi karena anggota Polri yang bertugas tidak mampu mengendalikan emosi akibat kelelahan berlebih dalam menangani aksi massa selama dua malam berturut-turut.
”Prosedur lintas ganti untuk memastikan kondisi psikis dan jasmani pasukan Polri tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan pasukan pengganti,” terangnya.
Beka menegaskan, tindakan represif dengan alasan tersebut sejatinya tidak bisa dibenarkan.
”Karena itu pimpinan Polri harus mengambil tindakan hukum atas semua peristiwa kekerasan tersebut,” imbuhnya.
Beka menambahkan, kerusuhan pada Mei tersebut diduga dipengaruhi oleh informasi di media sosial (medsos).
Informasi itu ditengarai sengaja didesain secara sistematis sebelum, pada saat, dan setelah insiden 21-23 Mei.
”Anak-anak yang terlibat dalam kekerasan dan menjadi korban dalam peristiwa itu merupakan pengguna aktif media sosial,” paparnya.
Komnas HAM pun meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah strategis untuk mencegah terulangnya peristiwa itu.
Presiden harus memastikan Polri menindaklanjuti proses hukum terhadap semua pelaku yang telah mendorong terjadinya kekerasan.(tyo)
batampos.co.id – Jajaran Polresta Barelang menangani dua mayat lelaki yang ditemukan mengambang di perairan pulau Setokok, Jembatan III Barelang dan perairan Belakangpadang pada akhir pekan lalu.
Dua jenazah yang sedang didalami tim medis rumah sakit Bhayangkara Polda Kepri itu ternyata dua sahabat.
Keduanya bekerja sebagai penambang pasir darat di sekitaran Dam Tembesi. Keduanya diketahui bernama Doyo dan Melki yang merupakan warga pulau di dekat Jembatan III.
Informasi yang didapat, kematian dua korban ini saling berkaitan. Keduanya diduga hanyut saat sedang nyebrang ke salah satu pulau di Barelang.
Sebelum menghilang dan ditemukan meninggal, keduanya diinformasikan meneguk minuman beralkohol.
Sehingga kuat dugaan tenggelam karena terpengaruh minuman beralkohol. Saat hanyut keduanya terpisah dibawa arus. Satu ke Jembatan III, satu lain ke arah perairan Belakangpadang.
Personel kepolisian saat akan mengevakuasi mayat yang ditemukan di keramba budidaya ikan di Jembatan III, Pulau Setokok. Terakhir diketahui jasad tersebut bernama Doyo. Foto: Polsek Batuaji untuk batampos.co.id
Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe, yang sempat menangani jenazah Doyo tak menampik informasi tersebut.
Bahkan satu saksi kunci kematian dua korban sudah diketahui. Saksi ini teman kedua korban yang sama-sama berada di pulau sebelum kedua korban ditemukan meninggal.
“Tapi teman kedua korban tak tahu bagaimana keduanya hanyut. Katanya dia diantar pulang oleh Doyo dan setelah itu Doyo pergi sama korban yang ditemukan di Belakang Padang (Melki),” ujar Dalimunthe, Selasa (29/9/2019).
Kasus kematian dua pekerja tambang pasir darat ini terus didalami dan diselidiki. Penyelidikan ditangani oleh Satreskrim Polresta Barelang. Karena kejadian di dua wilayah hukum polsek yang berbeda.
“Sudah diambil alih Polres. Untuk penyebab pasti kematian dan lain sebagainya masih didalami Polres,” ujar Dalimunthe.
Sebelumnya jenazah Doyo ditemukan mengambang di dekat keramba ikan jembatan III Barelang, Kamis (24/9/2019).
Selanjutnya pada, Jumat (25/9/2019) jajaran Polsek Belakangpadang kembali menemukan jenazah Melki.
Saat ditemukan kondisi kedua korban sudah mulai membusuk dan diperkirakan sudah tiga sampai empat hari meninggal sebelum ditemukan.(eja)
batampos.co.id – Bagi Anda yang kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diwajibkan untuk membuat pernyataan kehilangan di media massa sebagai salah satu syarat permohonan pembuatan baru.
Kepala Bagian Penerimaan Berkas Kendaraan Bidang Pendapatan (BP2RD) Kepri, Dicky Wijaya, menegaskan, pengumuman di media untuk kehilangan STNK ataupun BPKB kendaraan, cukup di satu surat kabar.
Aturan itu berlaku sudah sejak lama.
”Di satu media saja, selama tiga hari berturut-turut. Bukan dua media,” tegas Dicky kepada Batam Pos.
Ilustrasi STNK dan BPKB. Foto: Jawa Pos
Selain pengumuman di surat kabar, syarat pengurus STNK hilang juga harus menyiapkan surat keterangan hilang STNK di kantor polisi terdekat.
Kemudian, KTP asli dan fotokopi STNK yang hilang (kalau ada), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Apabila tidak memiliki fotokopi STNK, bawa fotokopi BPKP atau surat pengantar diler. Kemudian membayar biaya pengurusan STNK hilang.
Tarif STNK hilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 mengenai PNBP adalah kendaraan roda dua Rp 50 ribu dan kendaraan roda empat Rp 75 ribu.
