batampos.co.id – Desakan agar nama-nama yang diduga bermasalah dicoret dari daftar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kuat.

Sejumlah elemen masyarakat menyuarakan tuntutan itu secara serentak, Jumat (30/8/2019).

Bukan hanya dari lembaga sipil, tapi juga mahasiswa, buruh dan organisasi masyarakat (ormas).

Mereka menggelar aksi di pelataran gedung KPK di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan panitia seleksi (pansel) yang mempertahankan sejumlah capim, meski diduga bermasalah.

Dalam aksi itu, perwakilan elemen masyarakat yang mengenakan pita hitam bergantian menyampaikan orasi dihadapan ratusan massa yang memenuhi pelataran gedung komisi antirasuah itu.

Secara umum, mereka sudah tidak lagi mengarahkan tuntutan pencoretan nama-nama capim diduga bermasalah itu kepada pansel.

Melainkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, sesuai ketentuan, pansel nantinya menyerahkan 10 nama capim kepada Presiden.

Berikutnya, Presiden menyerahkan nama-nama itu ke DPR. Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap meminta Jokowi untuk benar-benar selektif melihat latar belakang capim yang disodorkan pansel.

Dia mewakili pegawai-pegawai KPK merasa pesimis dengan dengan kinerja pansel.

”Yang masuk ke KPK adalah harus pimpinan yang benar-benar bersih, berintegritas dan tidak mempunyai cela,” tuturnya.

Selama ini, tuntutan masya-rakat sipil dan KPK mengkritisi kinerja pansel dalam menyaring capim.

Namun yang terjadi justru perseteruan dibalik proses seleksi tersebut. Bahkan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan dua aktivis antikorupsi, Asfinawati dan Adnan Topan Husodo sampai dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat perseteruan itu.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj turut memberi dukungan kepada KPK.

Dia meminta Jokowi memberikan 10 nama pimpinan KPK yang berkualitas ke DPR nanti. Bila salah pilih, kata dia, akan berdampak pada citra Jokowi.

”Jangan sampai Bapak Presiden salah pilih, nanti dampaknya akan negatif,” tegasnya.

Secara umum, Said berharap pimpinan KPK yang nanti terpilih adalah figur-figur yang berintegritas dan tidak memiliki latar belakang buruk.

”(Pimpinan KPK) harus meyakinkan, betul-betul 10 orang yang bisa dipercaya mengemban amanat yang mulia ini. Pilih yang betul-betul berkualitas, betul-betul yang amanah, jujur dan tanpa ada beban,” paparnya.

Dia menyebut KPK harus terus didukung oleh semua elemen. Sebab, saat ini hanya KPK yang masih dipercaya publik sebagai lembaga yang mampu membersihkan korupsi.

Pun, dia berharap dukungan yang diberikan itu bisa meningkatkan upaya membangun pemerintahan yang lebih bersih.

”Walaupun berat tantangannya, berat ujiannya, berat masalahnya, kita tidak boleh surut.” (tyo/jpg)

batampos.co.id – Kerusuhan di Jayapura mulai mereda. Namun, bukan berarti ancaman telah hilang.

Polri memastikan ada potensi bentrokan antara masyarakat di sekitar pantai dan pegunungan.

Namun, potensi itu coba ditekan dengan bersama tokoh masyarakat langsung turun ke lapangan, menenangkan masyarakat.

Karopenmas Divhumas, Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, untuk masyarakat di sepanjang pantai menghendaki kedamaian, namun berbeda dengan masyarakat di pegunungan.

Masyarakat pegunungan menginginkan sebaliknya.

”Tapi, masyarakat pegunu-ngan ini terprovokasi sekelompok kecil,” urainya.

Saat ini, Polri mengajak tokoh masyarakat, seperti kepala suku dan tokoh agama.

Tujuannya, langsung turun melakukan negosiasi dengan masyarakat. Sehingga, bisa dicegah terjadinya bentrok.

Menurutnya, konsentrasi massa juga belum ada baik dari masyarakat pantai dan pegunungan.

Untuk mendukung semua itu, maka Polri menambah jumlah personel menjadi 2.500 orang.

”Dari sejumlah polda,” jelasnya.

Selain itu, Polri juga mengumpulkan tokoh masyarakat di Jayapura. Sebab, sebelumnya panglima TNI dan Kapolri telah bertemu tokoh masyarakat di Jayapura.

”Tokoh masyarakat saat itu memberikan jaminan tidak terjadi kerusuhan, saat ini kita minta mereka,” jelasnya.

Terkait kondisi Jayapura, dia mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada konsentrasi massa.

Masyarakat sudah pulang ke rumah masing-masing.

”Kami malam pukul 22.00, kami antar pulang menggunakan truk semuanya,” jelasnya.

Untuk jumlah korban dan kerusakan fasilitas publik, hingga saat ini masih dalam penghitungan. Semoga kata dia, tidak ada koban jiwa dalam kerusuhan di Jayapura.

”Kami masih data, apalagi ada gangguan komunikasi juga,” terangnya.

Selain itu, Dedi menyebut soal penambahan tersangka dalam kasus demonstrasi di depan Asrama Papua.

Dia menuturkan bahwa telah ditetapkan SA menjadi tersangka. Dengan peran membuat voice atau suara serta narasi yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi.

”SA ini rekan dari TS, tersangka pertama,” paparnya.

Saat ini juga sedang didalami soal kemungkinan bahwa ujaran kebencian dan provokasi bernada rasis di Surabaya itu terancang atau tidak.

Menurutnya, didalami hubungannya bagaimana antara perusakan bendera dengan ujaran kebencian tersebut.

Rentetan huru-hara yang meletus di wilayah Papua membutuhkan penanganan cepat. DPR meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan mencegah meluasnya ekskalasi pergolakan di Bumi Cenderawasih.

Salah caranya dengan menyarankan Presiden berkantor di Papua.

’’Ini penting untuk meredakan tensi ketegangan di Papua,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, kemarin.

Disampaikan, kehadiran presiden secara langsung bisa berdampak positif menurunkan ketegangan.

Presiden bisa mendengar keluhan masyarakat Papua. Juga mengorek keterangan sesungguhnya ada terjadi dan apa saja tuntutan warga.

Dengan begitu, tambah dia, presiden bisa merumuskan solusi untuk mengatasi pergolakan tersebut.

’’Kami sarankan presiden segera ke Papua. Kalau bisa berkantor di Papua dalam beberapa hari ini sangat baik. Tentu dengan perangkat pengamanan yang lengkap,” kata Riza.

Itu pernah dilakukan semasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat Yog-yakarta dilanda gempa bumi tahun 2006, SBY saat itu memindahkan aktivitas kerjanya di Jogjakarta.

Itu dilakukan untuk memimpin langsung penanganan bencana.

’’Nah, cara itu bisa juga diterapkan oleh Pak Jokowi sakarang. Dengan begini mudah-mudahan keterangan mereda.”

Apalagi, papar dia, hasil pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih suara besar di wilayah Papua. Yak-ni sampai 90 persen.(idr/mar/tyo/jpg)

batampos.co.id – Komite Perdamaian Dunia bekerjasama dengan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP), memberikan gelar Tokoh Perdamaian Nusantara kepada staff khusus presiden RI bidang Otsus Papua, Lennis Kogoya, Kamis (29/8/2019) di Jakarta.

Dari rilis yang diterima batampos.co.id, pemberian gelar tersebut gagasan dari KBPP Polri, dan referensi Irjen Purn Anton Charliyan selaku pembina KBPP.

“Kami melakukan penulusuran akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwasannya saudara Lennis Kogoya selalu proaktif merajut perdamaian khususnya di wilayah timur Indonesia,” ujar Irjen Purn Anton Charliyan.

Kata dia, berbagai prestasi telah diperoleh oleh Lennis Kogoya jauh sebelum diangkat menjadi Staff Khusus Presiden RI.

Maka lanjutnya, sesuai dengan putusan sidang komite dan persetujuan Presiden Komite Perdamaian Dunia 202 negara, Djuyoto Suntani, akhirnya diputuskan untuk memberikan gelar Tokoh Perdamaian Nusantara kepada Lennis.

Menurut Anton, Lennis Kogoya sangat layak menerima gelar Tokoh Perdamaian Nusantara. Karena prestasi dan sepak terjangnya terkait perdamaian wilayah timur indonesia sudah di lakukan sejak lama.

“Oleh karena itu kami menggagas gelar ini dan berkolaborasi dgn komite perdamaian dunia memberikan gelar kehormatan ini,” jelasnya.

Direktur Pengembangan Komite Perdamaian Dunia, Jeffrey Tan, mengatakan, saat ini Presiden Komite Perdamaian Dunia 202 negara, Djuyoto Suntani, sedang berada di Dubai untuk meresmikan asosiasi blockchain internasional.

“Karena itu kami mewakili masyarakat internasional 202 negara  hari ini menyerahkan gelar kehormatan ini,” tambahnya.

Disela acara, Presiden Komite Perdamaian Dunia, Djuyoto Suntani menyempatkan diri menyapa dan memberikan ucapan selamat serta menitipkan pesan perdamaian kepada Lennis Kogoyo melalui video conference.

Dalam kesempatan yang sama Lennis Kogoya juga dilantik menjadi anggota kehormatan KBPP Polri.(gga)