Anggota DPRD Batam Kritisi Tambang Pasir Darat di Pulau Batam
batampos.co.id – Kerusakan lingkungan akibat ulah penambang pasir ilegal di beberapa titik di Batam semakin parah. Ratusan hektar lahan milik negara sudah rusak parah akibat penambangan ilegal ini. Apalagi lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan lindung seperti di Nongsa dan Tembesi.
Di kawasan Nongsa yang dulunya kubangan Panglong Batubesar dijadikan sumber penyedotan pasir darat, saat ini sudah ditinggalkan para penambang pasir. Sebagai gantinya, para penambang pasir saat ini beralih mengeruk pasir di kawasan Kelurahan Sambau yang berdekatan dengan pemukiman atau perumahan baru warga Sambau.
Saat ini tak hanya malam hari saja penambangan pasir dilakukan. Siang hari pun para penambang pasir ini blak-blakan menghidupkan mesin penyedot pasir yang langsung tersambung pipa yang mengarah ke dalam kubangan berukuran besar layaknya danau.
Kebetulan kawasan yang disedot dan diambil pasirnya tersebut terletak persis di pinggir jalan raya. Pun demikian lori-lori pasir yang berjumlah lebih dari empat, sudah terparkir siap untuk mengangkut pasir hasil penyedotan yang tak bisa langsung dijual, namun terlebih dahulu dibawa ke pencucian pasir di kawasan Panglong Batubesar yang hanya berjarak 1 hingga 2 kilometer saja dari tempat penyedotan pasir darat
“Kalau di Nongsa ini parah. Setiap 5 menit ada saja truk pengangkut pasir yang keluar dari penambangan,” Sopian, warga Batubesar, Jumat (29/8).
Ia mengaku tidak tahu apakah penambangan pasir itu ilegal atau tidak. Tetapi ia pernah melihat kerusakan yang ditimbulkan penambangan pasir tersebut sangat parah.
Maraknya penambangan pasir darat di dua titik yakni di Nongsa dan Tembesi mendapat kecaman dari anggota DPRD Batam, Jefry Simanjuntak.
“Penyakit tambang pasir darat ini sudah berjalan puluhan tahun di Batam. Semua masyarakat sudah tahu hal itu. Namun pemerintah daerah seolah diam saja tak tahu menahu. Saya yakin penambangan pasir darat di Batam ini ada orang kuat dibelakangnya. Kenapa saya berani ngomong begitu, karena faktanya di Batam penambangan pasir darat itupun jelas-jelas ilegal, tapi tak satupun institusi pemerintah yang berani menertibkan hal itu,” tegasnya.
Jefry meminta pemerintah harus tegas dan harus berani menertibkan penambangan pasir darat di Batam, khususnya di Nongsa yang sudah rusak parah. Ia yakin kalau aparat penegak hukum mau dan diajak bersama-sama pemerintah daerah menertibkan ataupun menghentikan penambangan pasir darat ilegal, tak ada yang namanya tak mampu.
“Hentikan penambangan pasir darat sekarang juga sebelum menyesal nantinya kalau kerusakan lingkungan sudah tak bisa diatasi lagi,” ujar Jefry mengakhiri. (gas)
BP Batam Tawarkan Proyek Desalinasi ke Investor
batampos.co.id – Rencana jangka panjang Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengatasi kebutuhan air yang terus melonjak adalah dengan melelang proyek desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air tawar.
“Desalinasi ini merupakan alternatif terakhir. Untuk bisa melakukannya butuh biaya banyak karena teknologi mahal,” kata Kabid Pengelolaan Air BP Batam, Tutu Witular, Sabtu (31/8).
Meski mahal, Tutu mengatakan bukan tak mungkin suatu saat akan dilakukan.
“Bagi kita tidaklah mustahil, suatu saat akan kita gunakan itu seperti di Singapura,” paparnya.
Memang saat ini, BP memang gencar menawarkan proyek desalinasi kepada investor asing. Dalam berbagai event internasional yang diikuti, proyek ini merupakan salah satu andalan yang ditawarkan selain tentu saja proyek pengembangan bandara dan pelabuhan.
“Kami menawarkan juga meminta juga agar ada kajian feasibility study (FS). Kalau misalnya kembang terus, maka kita butuh itu,” ungkapnya.
Potensi air baku di Batam memang sangat tipis, apalagi karena sangat mengandalkan air hujan. Sedangkan pertumbuhan penduduk Batam terus melonjak. Bukan tidak mungkin, pulau di sekitar Batam seperti Pulau Galang dan Rempang akan dibuka.
“Sehingga nanti untuk sumber airnya akan pakai air laut,” terangnya. (leo)
Pemasangan Box Culvert Pelintas Jalan Selesai November
batampos.co.id – Pembangunan enam pelintas jalan diproyeksikan akan selesai pada November mendatang. Prosesnya memang menimbulkan kemacetan karena ada dua titik pelintas jalan yang lokasinya berdekatan, tapi diyakini persoalan banjir di Batam akan teratasi.
Proyek pelintas jalan tersebut utamanya yakni pemasangan box culvert sehingga harus menutup sebagian jalan.
“Kami buat pelintas jalan agar saluran drainase menjadi lancar. Soalnya kalau banjir, banyak kendaraan tak bisa lewat khususnya di dekat bandara,” kata Kasubdit Pembangunan Jalan, Jembatan dan Transportasi Massal BP Batam, Boy Zasmita, Sabtu (31/8/2019).
Ia menegaskan bahwa proyek-proyek fisik ini diprioritaskan selesai pada November mendatang.
“Tahun ini di November semua selesai. Tidak akan sampai Desember,” tuturnya.
Ada enam bangunan pelintas jalan yang masuk dalam agenda kerja, seperti di depan SPBU Tiban Ayu, di depan Perumahan Simpang Raya Indah ke arah bandara, di kawasan industri Tanjunguncang, di dekat Simpang BasecampBatuaji, di Pasar Melayu Batuaji dan di depan Perumas MKGR dan SP Plaza.
Pantauan Batam Pos, dua pelintas jalan yang berdekatan yakni berada di Simpang BasecampBatuaji. Karena jarak antara keduanya yang terlalu sempit, maka sering terjadi kemacetan panjang.
Disamping pembangunan pelintas air, BP juga melakukan pelebaran jalan, contohnya di depan Orchard Park Batamcentre. Boy mengatakan batas pelebaran jalan akan dikerjakan hingga mencapai jalanan di depan Perumahan PLN Batamcentre,
“Nanti jalannya akan jadi dua jalur dan akan bertemu di depan Perumahan PLN. Kami proyeksikan selesai pada November mendatang. Dengan dana kurang lebih Rp 7 miliar,” jelasnya.
Secara keseluruhan, kegiatan BP dan Kemenpupera melingkupi rekonstruksi pembangunan pelintas air, kemudian pelebaran jalan.
Disamping itu, preservasi jalan di Nongsa, Batuampar, Tembesi dan Galang. Preservasi terdiri dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 64,74 kilometer, pemeliharaan rutin kondisi sepanjang 62,62 kilometer, penunjang sepanjang 28,05 kilometer dan rehabilitasi minor sepanjang 5,40 kilometer.
Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mengerahkan anggaran sebanyak Rp 43 miliar untuk memelihara aset infrastruktur milik negara berupa jalan, drainase dan jembatan di Batam. (leo)
Penumpang melalui Hang Nadim Cenderung Sepi
batampos.co.id – Meski harga tiket pesawat sudah mulai turun, intensitas penerbangan di Bandara Hang Nadim masih belum normal.
“Biasanya sembilan hingga 12 penerbangan dibatalkan. Contohnya beberapa hari lalu, ada sembilan batal, yakni Garuda tiga dan Lion sampai enam,” kata Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim, Suwarso, Sabtu (31/8/2019).
Memang harga tiket ada penurunan, seperti Jakarta-Batam yang biasanya Rp 1,6 juta turun jadi Rp 1,4 juta.
“Bahkan Lion juga ada beberapa seat yang harganya Rp 900 ribu,” jelasnya.
Imbasnya berpengaruh pada jumlah penumpang pesawat saat ini di Hang Nadim. Saat arus mudik, penumpang biasa mencapai 7000-an. Dan dalam jumlah normal, biasa antara 6.200 hingga 6.400 penumpang.
“Tapi sekarang jumlahnya dibawah itu,” ungkapnya.
Pengurangan jadwal penerbangan ini disebabkan kurangnya animo masyarakat menggunakan transportasi udara.
“Penumpang memang sepi, sehingga maskapai mengurangi frekuensi penerbangan mereka ke sejumlah rute-rute tertentu,” paparnya.
Suwarso mengaku belum bisa memprediksi kapan frekuensi penerbangan dari Hang Nadim akan normal kembali.
” Kami masih terus melakukan pemantauan,” ungkapnya. (leo)
Meniti Jejak Ibu Tien bersama Yayasan Harapan Kita
batampos.co.id – Sudah pernah berwisata ke Taman Mini Indonesia?! Atau sudah pernah berkunjung ke Perpustakaan nasional?!
Keduanya tempat itu ialah buah karya Ibu Tien Soeharto. Perempuan hebat ini ialah first lady Indonesia menemani Presiden Soeharto.
Beliau wafat pada 28 April 1996. 23 tahun yang lalu.
Kenangan terhadap beliau masih jelas tergambar. Yang paling jelas ialah bagaimana beliau berbusana. Jarit atau kain panjang batik senantiasa ia kenakan, termasuk saat keluar negeri atau menyambut tamu dari luar negeri.
Sebuah identitas yang jelas. Jati diri bangsa.
Kenangan lain pun masih bisa kita rasakan hari ini. Bahkan bagi generasi penerus yang tidak pernah mengenal Ibu Tien secara langsung. Deretan bangunan fisik menjadi tetenger, kiprah beliau di negeri tercinta ini.
Melalui Yayasan Harapan Kita Ibu Tien meninggalkan warisan yang sangat berharga. Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ialah sedikit contoh warisan beliau untuk generasi penerus.
Selain Taman Mini Indonesia Indah, dan Perpustakaan Nasional, Taman Anggrek Indonesia Permai pun lahir dari tangan dingin Ibu Tien Soeharto melalui Yayasan Harapan Kita (YKH).
Masih banyak lagi karya beliau yang lahir melalui Yayasan ini.
Dari sini kita bisa membayangkan betapa jauh jangkauan piker ibu negara kala itu.
Taman Mini Indonesia Indah Ibu Tien gagas opada saat rapat pengurus lengkap YHK pada 13 Maret 1970 di Jalan Cendana No. 8, Jakarta.
Saat itu Ibu Tien Soeharto menyodorkan sebuah gagasan, membangun mininatur Indonesia.
Dalam bayangan Ibu Tien, ini merupakan sebuah kawasan yang diisi bangunan-bangunan bercorak rumah adat dari masing-masing provinsi,
Kebayang enggak sih pada tahu itu telah muncul gagasan untuk membuat mahakarya yang hingga kini masih bisa kita nikmati.
Ide itu tak sekadar ide, Ibu Tien kuat memegang mimpinya. Saat melakukan kunjungan ke Malaysia dan Thailand, pada 16-22 Maret 1970, ibu negara mengunjungi Thailand in Miniature (TIM) Land yang lokasinya tak jauh dari bandara Don Muang.
Mei 1970, menemani Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, Ibu Tien menyempatkan berkunjung ke Disneyland.
“Studi banding” itu dirasa cukup. Yayasan Harapan Kita mulai mewujudkan mimpi Ibu Tien pada tahun 1972. Taman Mini demikian kini rang banyak meyebut iresmikan pada tanggal 20 April 1975.
Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar itu.
Yayasan Harapan Kita sendiri hingga saat ini masih tetap berkarya meski sang pendiri telah lama tiada.
Tentu masih banyak kisah prestasi dari sang ibu negara. Satu hal yang menarik ialah visi yang jauh ke depan. Pada era milenial saat ini semangat Ibu Tien masih pas untuk ditiru. (putut)
Presiden Didesak Coret Capim KPK Bermasalah
batampos.co.id – Desakan agar nama-nama yang diduga bermasalah dicoret dari daftar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kuat.
Sejumlah elemen masyarakat menyuarakan tuntutan itu secara serentak, Jumat (30/8/2019).
Bukan hanya dari lembaga sipil, tapi juga mahasiswa, buruh dan organisasi masyarakat (ormas).
Mereka menggelar aksi di pelataran gedung KPK di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan panitia seleksi (pansel) yang mempertahankan sejumlah capim, meski diduga bermasalah.
Dalam aksi itu, perwakilan elemen masyarakat yang mengenakan pita hitam bergantian menyampaikan orasi dihadapan ratusan massa yang memenuhi pelataran gedung komisi antirasuah itu.
Secara umum, mereka sudah tidak lagi mengarahkan tuntutan pencoretan nama-nama capim diduga bermasalah itu kepada pansel.
Melainkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, sesuai ketentuan, pansel nantinya menyerahkan 10 nama capim kepada Presiden.
Berikutnya, Presiden menyerahkan nama-nama itu ke DPR. Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap meminta Jokowi untuk benar-benar selektif melihat latar belakang capim yang disodorkan pansel.
Dia mewakili pegawai-pegawai KPK merasa pesimis dengan dengan kinerja pansel.
”Yang masuk ke KPK adalah harus pimpinan yang benar-benar bersih, berintegritas dan tidak mempunyai cela,” tuturnya.
Selama ini, tuntutan masya-rakat sipil dan KPK mengkritisi kinerja pansel dalam menyaring capim.
Namun yang terjadi justru perseteruan dibalik proses seleksi tersebut. Bahkan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan dua aktivis antikorupsi, Asfinawati dan Adnan Topan Husodo sampai dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat perseteruan itu.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj turut memberi dukungan kepada KPK.
Dia meminta Jokowi memberikan 10 nama pimpinan KPK yang berkualitas ke DPR nanti. Bila salah pilih, kata dia, akan berdampak pada citra Jokowi.
”Jangan sampai Bapak Presiden salah pilih, nanti dampaknya akan negatif,” tegasnya.
Secara umum, Said berharap pimpinan KPK yang nanti terpilih adalah figur-figur yang berintegritas dan tidak memiliki latar belakang buruk.
”(Pimpinan KPK) harus meyakinkan, betul-betul 10 orang yang bisa dipercaya mengemban amanat yang mulia ini. Pilih yang betul-betul berkualitas, betul-betul yang amanah, jujur dan tanpa ada beban,” paparnya.
Dia menyebut KPK harus terus didukung oleh semua elemen. Sebab, saat ini hanya KPK yang masih dipercaya publik sebagai lembaga yang mampu membersihkan korupsi.
Pun, dia berharap dukungan yang diberikan itu bisa meningkatkan upaya membangun pemerintahan yang lebih bersih.
”Walaupun berat tantangannya, berat ujiannya, berat masalahnya, kita tidak boleh surut.” (tyo/jpg)
Gara-gara Selir Raja, Website Down
batampos.co.id – Website resmi kerajaan Thailand down. Penyebabnya adalah Sineenat Wongvajirapakdi.
Kerajaan merilis lebih dari 60 foto dan 46 halaman biografi selir Raja Maha Vajiralongkorn tersebut.
Beberapa merupakan foto resmi bersama raja dan sisanya diambil secara candid.
Sineenat mendapat gelar Chao Khun Phra alias permaisuri kerajaan, namun bukan ratu.
Gelar itu didapatkannya pada Juli lalu di perayaan ulang tahun raja yang ke-67. Dia menjadi perempuan pertama yang menyandang gelar tersebut dalam satu abad terakhir.
Gelar itu diberikan hanya dua bulan setelah Maha Vajiralongkorn menikahi Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya.
Selama ini kehidupan keluarga kerajaan Thailand tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Yang melanggar bisa dipenjara 15 tahun.
Karena itu, begitu kerajaan merilis sepenggal kehidupan pribadi selir raja, penduduk langsung ramai-ramai mengakses website kerajaan. Akibatnya website itupun down. (sha/c20/dos/jpg)
Jokowi Diminta Ngantor di Papua untuk Redam Kerusuhan di Papua
batampos.co.id – Kerusuhan di Jayapura mulai mereda. Namun, bukan berarti ancaman telah hilang.
Polri memastikan ada potensi bentrokan antara masyarakat di sekitar pantai dan pegunungan.
Namun, potensi itu coba ditekan dengan bersama tokoh masyarakat langsung turun ke lapangan, menenangkan masyarakat.
Karopenmas Divhumas, Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, untuk masyarakat di sepanjang pantai menghendaki kedamaian, namun berbeda dengan masyarakat di pegunungan.
Masyarakat pegunungan menginginkan sebaliknya.
”Tapi, masyarakat pegunu-ngan ini terprovokasi sekelompok kecil,” urainya.
Saat ini, Polri mengajak tokoh masyarakat, seperti kepala suku dan tokoh agama.
Tujuannya, langsung turun melakukan negosiasi dengan masyarakat. Sehingga, bisa dicegah terjadinya bentrok.
Menurutnya, konsentrasi massa juga belum ada baik dari masyarakat pantai dan pegunungan.
Untuk mendukung semua itu, maka Polri menambah jumlah personel menjadi 2.500 orang.
”Dari sejumlah polda,” jelasnya.
Selain itu, Polri juga mengumpulkan tokoh masyarakat di Jayapura. Sebab, sebelumnya panglima TNI dan Kapolri telah bertemu tokoh masyarakat di Jayapura.
”Tokoh masyarakat saat itu memberikan jaminan tidak terjadi kerusuhan, saat ini kita minta mereka,” jelasnya.
Terkait kondisi Jayapura, dia mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada konsentrasi massa.
Masyarakat sudah pulang ke rumah masing-masing.
”Kami malam pukul 22.00, kami antar pulang menggunakan truk semuanya,” jelasnya.
Untuk jumlah korban dan kerusakan fasilitas publik, hingga saat ini masih dalam penghitungan. Semoga kata dia, tidak ada koban jiwa dalam kerusuhan di Jayapura.
”Kami masih data, apalagi ada gangguan komunikasi juga,” terangnya.
Selain itu, Dedi menyebut soal penambahan tersangka dalam kasus demonstrasi di depan Asrama Papua.
Dia menuturkan bahwa telah ditetapkan SA menjadi tersangka. Dengan peran membuat voice atau suara serta narasi yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi.
”SA ini rekan dari TS, tersangka pertama,” paparnya.
Saat ini juga sedang didalami soal kemungkinan bahwa ujaran kebencian dan provokasi bernada rasis di Surabaya itu terancang atau tidak.
Menurutnya, didalami hubungannya bagaimana antara perusakan bendera dengan ujaran kebencian tersebut.
Rentetan huru-hara yang meletus di wilayah Papua membutuhkan penanganan cepat. DPR meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan mencegah meluasnya ekskalasi pergolakan di Bumi Cenderawasih.
Salah caranya dengan menyarankan Presiden berkantor di Papua.
’’Ini penting untuk meredakan tensi ketegangan di Papua,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, kemarin.
Disampaikan, kehadiran presiden secara langsung bisa berdampak positif menurunkan ketegangan.
Presiden bisa mendengar keluhan masyarakat Papua. Juga mengorek keterangan sesungguhnya ada terjadi dan apa saja tuntutan warga.
Dengan begitu, tambah dia, presiden bisa merumuskan solusi untuk mengatasi pergolakan tersebut.
’’Kami sarankan presiden segera ke Papua. Kalau bisa berkantor di Papua dalam beberapa hari ini sangat baik. Tentu dengan perangkat pengamanan yang lengkap,” kata Riza.
Itu pernah dilakukan semasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat Yog-yakarta dilanda gempa bumi tahun 2006, SBY saat itu memindahkan aktivitas kerjanya di Jogjakarta.
Itu dilakukan untuk memimpin langsung penanganan bencana.
’’Nah, cara itu bisa juga diterapkan oleh Pak Jokowi sakarang. Dengan begini mudah-mudahan keterangan mereda.”
Apalagi, papar dia, hasil pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih suara besar di wilayah Papua. Yak-ni sampai 90 persen.(idr/mar/tyo/jpg)
Peresmian Masjid Sultan Riayat Syah Ditunda, Ini Alasan Wali Kota Batam
batampos.co.id – Sebelum peresmian dilakukan, Masjid Sultan Riayat Syah akan dibuka untuk umum selama tiga hari sejak Jumat (20/9) hingga Minggu (22/9/2019).
Wisatawan, baik dari luar negeri maupun Nusantara, dapat datang melihat dan beribadah di masjid ini.
“Masyarakat yang kami sudah undang, baik dari Kepri sendiri, wisman dari Malaysia, Singapura, maupun Thailand juga wisatawan Nusantara boleh hadir,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi usai peninjauan masjid bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Batam, Jumat (30/8/2019) siang.
“Akan dibuka untuk umum dan beribadah di sini,” kata
Ia menerangkan, pada awalnya peresmian memang direncanakan pada Jumat (20/9/2019).
Namun, FKPD bersepakat peresmian sebaiknya ditunda. Wali Kota bersama FKPD akan kembali melakukan pertemuan guna mengoordinasikan kapan tanggal peresmian dengan mempertimbangkan laporan lengkap dari kontraktor.
“Kontraktor sudah jelaskan tanggal 10 September bisa selesai, tapi karena Wapres Jusuf Kalla yang kita undang, tim pengamanankan harus masuk duluan, berarti tidak keburu,” katanya.
“Kedua, memang dari sisi kesempurnaan masjid ini belum sempurna karena anggaran baru dua tahun rencana kita tiga tahun hingga 2020,” papar dia lagi.
Sejatinya kontrak pengerjaan masjid ini berakhir pada November mendatang, sementara rencana peresmian dipercepat pada 20 September 2019.
“Saya saat itu minta dipercepat dan mereka bilang bisa. Tapi, salah satunya seperti rumput ini ternyata tak hidup, kedua air listrik dan lainnya belum clear, perlu ditingkatkan lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo, menyampaikan, pihaknya menjamin keamanan dengan mempersiapkan jumlah personel yang maksimal.
“Kami siapkan petugas, dari mengatur kelancaran arus lalu lintas karena lonjakan kunjungan masyarakat,” jelasnya.
“Kami juga siapkan personel untuk menjaga keamanan masyarakat yang berkegiatan di masjid,” ujarnya lagi.
Komandan Kodim 0316 Letkol Inf, Romel Jangga Wardhana, menyampaikan pihaknya siap menjaga keamanan.
“Kalau pengamanan, kami jajaran TNI selalu siap, semua kekuatan, manakala diminta bapak Kapolres,” katanya.
Ia menilai, sebenarnya pembangunan masjid sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan, pada rencana sebelumnya peresmian ingin dipercepat, padahal kontrak akan selesai November mendatang.
“Tapi terkait kesiapan yang utuh, karena ini yang datang Wapres kita, harus ada tahapan atau proses, seperti dari segi keamanan yang harus dimaksimalkan, ini mungkin yang jadi pertimbangan tentang sudah siap atau tidak,” ujarnya.(iza)