batampos – Pasar murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Fasum RW 12 Kavling Senjulung, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Selasa (16/9), dipadati warga sejak pagi. Antusiasme tinggi membuat sejumlah komoditas seperti daging, cabai, bawang, dan telur langsung diserbu pembeli.

Tak hanya kebutuhan pokok, warga juga mengantre untuk pembelian gas melon yang disalurkan Pertamina. Sejak pukul 09.00 WIB, warga berbondong-bondong datang ke lokasi pasar. Mereka berburu kebutuhan masing-masing dan memastikan harga-harga di pasar lebih murah.

Rahmi, salah satu warga mengaku harga beberapa kebutuhan hampir sama dengan di pasaran. Meski begitu, ada beberapa komoditas yang memang lebih murah. “Tadi daging murah, cuma Rp 75 ribu per kg, telur perpapan Rp 53 ribu, kalau di pasar bisa Rp 56 ribu. Namun cabai stoknya sedikit, saya sampai sudah habis,” katanya.

Hal senada diungkapkan Siti, warga lainnya. Menurutnya, saat ia datang, sejumlah kebutuhan yang ia cari sudah pada habis. “Saya datang sudah jam 11, daging dan cabainya sudah pada habis. Daging tadi murah, cuma Rp 75 ribu per kg,” ujar Siti salah satu pembeli.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan operasi pasar murah ini merupakan langkah nyata Pemko Batam untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

“Sesuai arahan Wali Kota Batam, Bapak Dr. Amsakar Ahmad, dan Wakil Wali Kota, Ibu Li Claudia Candra, kegiatan ini harus rutin digelar minimal dua bulan sekali,” ujarnya.

Menurut Gustian, harga yang ditawarkan dalam pasar murah sudah disubsidi sehingga lebih rendah dari harga pasaran. Misalnya telur dijual Rp53 ribu per papan, sementara di pasaran mencapai Rp60 ribu. “Ada juga beras, minyak goreng, cabai, hingga LPG tiga kilogram yang disediakan dalam jumlah besar,” jelasnya.

Ia menyebut, untuk Nongsa saja, gas LPG disalurkan hingga tiga truk. Meski tanpa pembatasan jumlah pembelian, stok tetap cepat habis karena tingginya minat masyarakat. “Arahan Pak Wali Kota, tidak ada pembatasan. Semua kebutuhan masyarakat untuk satu sampai dua bulan ke depan diusahakan terpenuhi,” katanya.

Pasar murah ini berlangsung tiga hari, 15–17 September 2025, dengan enam titik lokasi di enam kecamatan. Setelah di Batuampar dan Nongsa, pasar murah juga digelar di Seibeduk. Pada hari terakhir, Rabu (17/9), kegiatan dipusatkan di Lapangan Parkir Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, serta Lapangan Bola Kampung Tua Tembesi, Kecamatan Sagulung.

Selain menjaga daya beli, operasi pasar juga menjadi upaya pemerintah daerah menekan angka inflasi Batam yang kini berada di kisaran 0,8 persen. “Harapannya, kegiatan ini bisa membantu masyarakat menjelang kebutuhan besar, termasuk Natal dan Tahun Baru. November nanti, akan ada pasar murah khusus sembako di 12 kecamatan,” ujar Gustian.

Pemko Batam menegaskan akan terus memperluas pasar murah ke berbagai wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pasar Murah di Nongsa Diserbu Warga, Daging dan Cabai Habis Sejak Pagi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Program seragam sekolah gratis bagi murid baru SD dan SMP di Kota Batam nyaris rampung. Hingga pertengahan September 2025, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mencatat progres penyaluran sudah mendekati 100 persen, dengan hanya sedikit penyesuaian ukuran yang masih berlangsung.

“Sudah hampir selesai. Seragam untuk sekolah negeri dan swasta sudah sampai semua. Tinggal sebagian kecil yang dalam proses penukaran ukuranm karena selisih,” kata Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan, Selasa (16/9).

Menurut Hendri, proses distribusi tahun ini berlangsung lancar. Kendala hanya ditemukan di wilayah hinterland, seperti Pulau Karas, karena akses transportasi yang terbatas.

Baca Juga: Penyaluran Seragam Gratis Murid Baru di Batam Sudah Capai 50 Persen, Ditargetkan Rampung September

“Kalau daerah pulau memang agak menantang karena soal pengiriman. Tapi kami pastikan semua sampai. Untuk ukuran yang kurang pas, penyedia sudah kami instruksikan agar segera diganti. Jangan sampai tidak terpakai,” tegasnya.

Setiap murid baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP mendapat dua stel seragam: Seragam nasional (putih merah atau putih biru), lengkap dengan dasi, topi, ikat pinggang, dan kaos kaki, serta seragam kurung Melayu, sebagai wujud pelestarian budaya lokal.

Untuk siswa laki-laki, seragam Melayu dilengkapi kain sampin, sementara siswi muslim mendapatkan tambahan jilbab.

“Ini bukan cuma soal pakaian sekolah, tapi juga soal identitas budaya. Kami ingin anak-anak Batam percaya diri di sekolah, sekaligus bangga dengan akar budayanya,” ujar Hendri.

Program ini disambut antusias oleh orang tua siswa. Salah satunya Anita, wali murid dari Sekupang.

“Alhamdulillah, anak saya dapat dua stel seragam lengkap. Bahannya bagus, anak senang. Kami berterima kasih sekali karena ini sangat membantu di tengah banyaknya kebutuhan sekolah,” ungkapnya.

Tahun ini, Pemko Batam menyalurkan 105.670 stel seragam kepada 52.835 murid baru SD dan SMP, yang terdiri dari: 13.215 murid SD negeri, 13.119 murid SD swasta, 14.539 murid SMP negeri, dan 11.962 murid SMP swasta.

Menurut Hendri, program ini adalah bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Batam untuk memastikan tidak ada anak yang merasa tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Kita ingin semua anak punya kesempatan yang sama. Dengan seragam ini, mereka bisa sekolah dengan nyaman, percaya diri, dan merasa didukung,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Distribusi Seragam Gratis Tuntas, Disdik Pastikan Tak Ada Anak yang Tertinggal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Upaya pemerintah menuntaskan sertifikasi guru dalam jabatan (daljab) kini dirasakan para guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di Kota Batam. Tahun 2025 mendatang, sebanyak 192 guru agama di Batam tengah mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), sebagai bagian dari percepatan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, Budi Dermawan, menjelaskan bahwa jumlah guru agama yang tercatat saat ini mencapai 852 orang. Dari angka tersebut, 539 guru sudah bersertifikasi, terdiri dari 225 PNS, 174 PPPK, dan 140 non-PNS.

“Saat ini yang sedang mengikuti PPG tahun 2025 berjumlah 192 orang. Artinya, masih tersisa 121 guru yang belum tersertifikasi, dan ini menjadi prioritas kami ke depan,” ujar Budi, Selasa (15/9).

Selain peserta tahun 2025, ada juga delapan guru yang sedang menjalani PPG susulan Batch II tahun 2024. Mereka akan menyelesaikan prosesnya pada awal 2025, namun belum bisa menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sampai seluruh tahapan dinyatakan lulus.

Budi menekankan pentingnya percepatan sertifikasi, bukan semata demi tunjangan, tetapi juga untuk menjaga mutu dan profesionalisme guru pendidikan agama di sekolah-sekolah.

“Guru tersertifikasi diharapkan lebih kompeten, profesional, dan mampu menjadi teladan moral dan spiritual bagi peserta didik,” tegasnya.

Percepatan PPG tahun 2025 ini sejalan dengan kebijakan Kemenag RI yang menaikkan kuota PPG secara nasional dari 29.933 menjadi 206.411 peserta naik hampir 700 persen.

Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp165 miliar untuk mendukung pelaksanaan PPG tersebut. Kenaikan kuota ini menjadi angin segar bagi guru di daerah, termasuk Batam, yang selama ini harus menunggu antrean panjang.

“Ini bentuk keberpihakan negara kepada guru. Kami optimis, semua guru agama di Batam secara bertahap akan mendapat kesempatan ikut PPG. Semakin banyak yang tersertifikasi, semakin kuat pula kualitas pendidikan agama kita,” tutup Budi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Sertifikasi Guru Agama Dipercepat, 192 Guru Ikuti PPG pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sekitar 200 kepala sekolah SD dan SMP negeri se-Kota Batam menghadiri sosialisasi pengelolaan dana BOS yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam bekerja sama dengan **Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Selasa (16/9).

Acara yang digelar di Gedung Gurindam Disdik Batam ini membahas pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS sekaligus menjawab keresahan banyak kepala sekolah atas pemberitaan oleh oknum wartawan yang dinilai tidak berimbang.

Diskusi dimulai pukul 10.00 WIB dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari PWI Kepri, PWI Batam, Disdik Batam, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Batam, Inspektorat, dan Polresta Barelang.

Ketua PWI Batam, M. Khafy, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar karena banyak kepala sekolah merasa cemas menghadapi pemberitaan yang menyudutkan, terutama terkait dana BOS.

“Kami di PWI mendengar langsung keresahan bapak dan ibu kepala sekolah. Dan sebagai organisasi profesi wartawan, kami berkewajiban menjaga marwah jurnalistik, termasuk menegakkan kode etik, agar berita yang disampaikan ke publik berimbang dan tidak menyesatkan,” tegas Khafy.

Ia menyampaikan bahwa PWI Batam siap menjadi mitra sekolah, bukan ancaman. “Kalau ada informasi yang mau disampaikan, kami terbuka. Ada call center PWI, bisa dihubungi. Setiap informasi akan diverifikasi ulang sebelum tayang,” tambahnya.

Senada, Ketua PWI Kepri Syaibansah juga mengingatkan bahwa wartawan tidak boleh menerbitkan berita tanpa konfirmasi dari narasumber.

“Kalau ada wartawan yang tidak konfirmasi, itu melanggar Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Jadi bapak ibu cukup sampaikan informasi yang benar, selebihnya kami yang bertanggung jawab menjaga pemberitaan tetap proporsional,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, tugas wartawan hanya sebatas mengolah dan menyajikan informasi. “Wartawan tidak boleh jualan produk atau menawarkan barang di luar tugas jurnalistik. Kalau ada yang begitu, itu bukan wartawan, tapi oknum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan, menyambut baik inisiatif PWI. Ia mengakui bahwa isu dana BOS memang sensitif dan sering menjadi sorotan publik, terutama menjelang laporan penggunaan anggaran.

“Ada tiga isu utama yang sering muncul di sekolah: PPDB, dana BOS, dan sumbangan dari orang tua siswa. Untuk itu saya minta seluruh kepala sekolah mengelola dana BOS dengan baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Hendri.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini khusus digelar untuk kepala sekolah SD dan SMP negeri. “Hari ini hadir 64 kepala SMP dan 136 kepala SD. Kami juga undang Inspektorat, Kominfo, Polresta Barelang, dan Kejaksaan, agar diskusi ini komprehensif,” jelasnya.

Hendri berharap forum seperti ini bisa menjadi ruang dialog yang sehat antara pendidik dan wartawan. Dengan begitu, tidak ada lagi kesan bahwa media hanya datang untuk mencari kesalahan.

“Kita ingin kepala sekolah merasa tenang dan fokus bekerja. Jangan sampai takut berlebihan hanya karena pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Pahami prosedur, pahami hak jawab, dan jalankan tugas sesuai aturan,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Ratusan Kepsek Diskusi Dana BOS Bareng PWI, PWI Tegaskan Komitmen Jurnalis Sesuai Kode Etik pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rencana pengembangan kawasan Rempang kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam, Senin (16/9) kemarin. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, ingin langkah pasti BP Batam dalam menjalankan arahan pemerintah tanpa praktik pemaksaan terhadap masyarakat.

Dia juga meminta Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan secara detail pendekatan yang dilakukan. Tujuannya agar isu relokasi yang kerap menjadi pertanyaan berulang di forum DPR dapat dijawab tuntas.

“Bagaimana pendekatan yang diambil sesuai arahan Pak Prabowo, juga sinkronisasi dengan kebijakan Menteri KKP, Menteri Imigrasi, dan kementerian lain yang mendukung? Jangan sampai persoalan ini terus dipertanyakan,” kata Andre.

Baca Juga: Kepala BP Batam Dampingi Menteri Transmigrasi RI Serahkan 94 SHM kepada Warga Rempang

Menanggapi hal itu, Amsakar menyebut program pengembangan di kawasan Tanjung Banon, Rempang, masih berjalan sesuai rencana. Saat ini, sudah dibangun 304 unit rumah untuk warga terdampak, dan ke depan ditambah 200 unit lagi. Menurutnya, pembangunan itu mendapat dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga.

“KKP akan membangun dermaga, sementara BP Batam menyiapkan sekolah, masjid, perkantoran pemerintah, hingga fasilitas TNI/Polri,” kata dia.

Dia menambahkan, kawasan tersebut dirancang menjadi permukiman dengan fasilitas lengkap agar masyarakat mendapat kepastian tempat tinggal layak. Di sisi lain, warga yang bersedia direlokasi akan memperoleh lahan seluas 500 meter persegi berikut kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Yang tidak mau, tidak ada persoalan. Tapi harus ada legalitas terhadap status warga. Ini menghitamputihkan kepemilikan yang sebelumnya belum jelas,” ujarnya.

Ia mencontohkan, di Batam selama ini masyarakat lebih banyak mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) daripada SHM. Program relokasi ini justru memberi peluang bagi warga untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah.

Amsakar menyampaikan langkah yang ditempuh BP Batam saat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Ia menolak anggapan adanya pemaksaan dalam program relokasi Rempang.

“Tak ada yang namanya mematok-matok, apalagi gas air mata. Sampai bulan ke-enam masa jabatan kami, saya jamin tidak ada langkah seperti itu,” kata dia.

Menurutnya, pendekatan persuasif menjadi strategi utama. BP Batam akan terus berdialog dengan masyarakat agar program berjalan tanpa gejolak. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Relokasi Rempang Kembali Disorot DPR, BP Batam Pastikan Tak Ada Pemaksaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kecelakaan kerja yang merenggut nyawa seorang karyawan PLTGU Tanjung Uncang masih terus didalami pihak kepolisian. Kapolsek Batuaji AKP Raden Bimo Dwi Lambang menegaskan, penyidik saat ini fokus mengusut kemungkinan adanya kelalaian prosedur keselamatan yang membuat korban, Rudi Antoro, tewas akibat tersengat listrik saat bekerja, Sabtu (13/9).

“Dua saksi sudah kami mintai keterangan. Namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyelidikan masih berlanjut untuk mengetahui penyebab pasti, apakah murni kecelakaan kerja atau ada unsur kelalaian,” ujar Bimo, Senin (16/9).

Kecelakaan terjadi saat korban bersama dua rekannya melakukan perbaikan pipa GLP yang bocor. Mereka bekerja di dalam lubang galian sedalam dua meter. Saat mengoperasikan mesin gerinda, korban tersentak akibat aliran listrik dan jatuh ke dalam galian. Rekan korban sempat memberikan pertolongan pertama dengan Resusitasi Jantung Paru (RJP).

Baca Juga: Kecelakaan Kerja di PLTGU Tanjung Uncang Renggut Nyawa Karyawan PLN

Korban sempat dilarikan ke Puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSUD Embung Fatimah. Humas RSUD, Elin, menjelaskan kondisi korban sudah sangat kritis saat tiba di UGD. Luka bakar ditemukan pada lengan kanan bawah dengan ukuran sekitar 13×4 cm. “Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.38 WIB,” ungkapnya.

Menurut Bimo, selain memeriksa saksi, pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa peralatan kerja yang digunakan korban. Pemeriksaan teknis dilakukan untuk memastikan apakah ada gangguan kelistrikan maupun potensi kelalaian pengawasan di area kerja.

“Fokus kami bukan hanya pada kronologi kejadian, tetapi juga pada penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jika ditemukan adanya kelalaian, tentu akan kami tindak sesuai hukum,” tegas Bimo.

Kasus ini menambah catatan panjang kecelakaan kerja di kawasan industri Batam. Aparat kepolisian meminta pihak perusahaan memperketat pengawasan K3 demi melindungi keselamatan pekerja. “Insiden seperti ini seharusnya bisa dicegah jika standar keselamatan benar-benar dipatuhi,” tambah Kapolsek.

Sementara itu, jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini demi memberikan keadilan kepada keluarga korban sekaligus menjadi peringatan bagi perusahaan agar tidak mengabaikan faktor keselamatan kerja. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polisi Selidiki Kematian Pekerja PLTGU, Ada Dugaan Lalai Prosedur pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Ratusan personel tim gabungan bersama masyarakat turun ke jalan menggelar gotong royong di sepanjang Jalan Tengku Sulung, Batam Kota, Selasa (16/9) pagi. Aksi bersih-bersih itu dilakukan di kawasan Taman Raya, tak jauh dari simpang Cikitsu.

Kegiatan ini melibatkan jajaran Polresta Barelang, Polsek Batam Kota, Koramil Batam Kota dan Nongsa, Camat Batam Kota, serta ketua RT/RW dan warga setempat. Mereka membersihkan sampah dan puing-puing bangunan yang berserakan di pinggir jalan untuk kemudian diangkut menggunakan truk sampah.

Kapolresta Barelang Kombes Zaenal Arifin memimpin langsung jalannya gotong royong tersebut. Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan kota.

BACA JUGA: Bersihkan Sampah, Lurah Kerahkan Masyarakat Tanjungriau Goro di Pinggir Jalan Raya

“Kami dari Polri bersama TNI, pemerintah kecamatan, dan masyarakat turun ke jalan demi menjaga Batam, rumah kita bersama, agar tetap bersih,” ujar Zaenal.

Menurutnya, aksi gotong royong juga menjadi bagian dari program Batam Bersih yang telah dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

“Intinya, masyarakat Batam ingin dan sadar untuk menjaga lingkungannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, sehingga kita bisa mewujudkan Batam yang bersih, madani, dan ramah lingkungan,” lanjutnya.

Sementara itu, warga berharap kegiatan serupa bisa menumbuhkan kesadaran agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama di pinggir jalan raya. (*)

Reporter: Galih Adi Saputro

Artikel TNI-Polri dan Warga Kompak Gelar Gotong Royong di Batam Kota pertama kali tampil pada Metropolis.