Sabtu, 11 April 2026
Beranda blog Halaman 11192

BP Batam Resah Limbah B3 Menumpuk, KLHK Wajibkan Penggunaan Festronik

0
F. KITK untuk Batam Pos
LIMBAH B3 menumpuk di tempat penyimpanan sementara di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Batam, Selasa (30/4).

batampos.co.id – Persoalan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kawasan industri yang menumpuk di tempat-tempat penampungan limbah di Batam membuat BP Batam resah.

Pasalnya, Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI-B3) milik BP Batam sudah penuh dan harus segera dikirim ke Pulau Jawa.

“KPLI ini bersifat pengelola gudang sementara, tiga bulan sekali harus dikirim. Sekarang lahan sudah penuh disewa oleh para tenant,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Limbah BP Batam, Iyus Rusmana, Rabu (8/5/2019).

Secara keseluruhan luas lahan KPLI mencapai 20 hektar dan mampu menampung hingga 195 ribu meter kubik limbah B3.

Saat ini lanjutnya, ada 38 pengelola limbah B3 di Kota Batam.Terdiri dari pengangkut, pengumpul, pengolah dan pemanfaat termasuk yang sering mengangkut limbah dari KPLI BP Batam.

“Secara continue tiga bulan sekali harus dikirim dan yang tersisa sekarang hanya dua gudang kosong yang kita sewakan,” katanya. Gudang kosong tersbeut lanjutnya, dapat diisi sekitar 30 kontainer.

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan, menyebutkan pada 15 April lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meminta agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Kota Batam mewajibkan pengirim, pengangkut dan penerima limbah B3 menggunakan festronik.

Itu lanjutnya sebagai solusi atas penghentian pengiriman limbah B3 dari Kota Batam. Anjuran tersebut dimuat dalam surat bernomor S.357/VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2019 tanggal 18 April. Tentang penggunaan festronik di Kota Batam yang dikeluarkan oleh Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracuk dari KLHK.

“Festronik ini akan menjadi sarana dalam pengelolaan lmbah B3 Batam,” ujarnya. Binsar mengatakan, festronik merupakan solusi pada pertemuan pada 15 April 2019 di kantor KLHK.

Pada pertemuan tersbeut disepakati festronik akan menjadi sarana dalam pengelolaan limbah B3. Namun harus didukung dengan pemantauan perpindahan lintas batas limbah B3 dari kota lain di Indonesia yang masuk ke kota Batam dan sebaliknya.

Kemudian melakukan pengawasan terhadap limbah B3 terkait jumlah dan jenis limbah B3 serta sumber limbah B3 yang dihasilkan dalam negeri.

Kepala Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU BC Batam, Sumarna menjelaskan bahwa surat dari KLHK berisi imbauan agar dalam proses pengeluaran limbah B3 menggunakan aplikasi festronik yang ada dalam website KLHK.

“Ini langkah bagus untuk proses transparansi layanan dan kemudahan submit perizinan. BC sangat mendukung,” ujarnya.

Sayangnya kata Sumarna, surat tersebut belum memberikan kepastian apakah pengeluaran limbah B3 sudah diizinkan atau belum.

“Oleh karena itu, kami akan bersurat ke KLHK untuk meminta kepastian apakah pengeluaran limbah sudah diizinkan dan mekanisme serta syaratnya apa saja,” katanya.

Limbah B3 Mengganggu Dunia Usaha di Batam

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang menjelaskan bahwa kasus penghentian pengiriman limbah B3 dari masing-masing perusahaan industri sangat merugikan investor yang sudah eksis di Batam.

Hal tersebut lanjutnya dapat menjadi citra buruk bagi mata di mancanegara. “Di tempat penampungan limbah milik industri dan KPLI BP Batam sudah overload dan Ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” paparnya.

Menurut OK, hal tersebut sudah mengganggu kegiatan produksi. “Belum lagi sanksi hukum berdasarkan aturan di bidang lingkungan,” paparnya.(leo)

Kejar Ketertinggalan, PPK Sagulung Tambah Dua Panel Rekapitukasi

0

 

foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam menambah panel rekapitukasi surat suara di PPK Sagulung. Total ada enam panel untuk mengejar ketertinggal pleno surat suara tingkat kelurahan di kecamatan Sagulung tersebut.

Ketua PPK Sagulung Herman mengatakan, enam panel penghitungan ini sudah berjalan sejak pukul 13.00 WIB, sebagai waktu dimulainya rekapitulasi, Rabu (8/7) siang kemarin.

Hasilnya cukup baik yang mana progres penghitungan mulai berjalan cepat dan terakhir sudah 387 TPS yang diplenokan.

“Penambahan dua panel terakhir ini cukup bagus. Progresnya sangat terasa dan kita harap ini segera dirampungkan,” ujarnya.

Jika tidak ada kendala kata Herman, rekapitulasi ini akan rampung dalam tiga hari kedepan. Ini berdasarkan waktu penghitungan normal (tanpa kendala) di tiap panel untuk sisa 195 TPS yang belum direkapitulasi.

“Kalau tak ada kendala. Saksi juga tak protes banyak. Kalau kendala ya bisa lebih dari tiga hari lagi,” kata Herman.

Panel rekapitulasi surat suara di PPK Sagulung semula ada empat sesuai dengan kebijakan dari KPU. Namun karena berjalan lambat dan molor dari jadwal rekapitulasi yang ditentukan KPU akhkirnya menambah panel penghitungan dari empat jadi enam.

Enam panel ini ternyata berjalan lancar dan sangat membantu untuk segera merampungkan proses rekapitulasi tersebut.(eja)

Tiket Kapal Sudah Bisa Dipesan

0
Kapal laut hendak menyandar di Pelabuhan Sekupang, F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pemudik yang ingin pulang kampung menggunakan angkutan laut sudah bisa memesan tiket kapal mulai dari sekarang. Hal ini disampaikan Ketua DPC INSA Batam, Asmadi, Selasa (7/5/2019).

Kenaikan harga tiket dan penerapan bagasi berbayar memang memberikan dampak yang cukup baik bagi angkutan laut. Ia menjelaskan ada kenaikan hingga 20 persen pasca kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar maskapai penerbangan.

“Tiket sudah bisa dipesan. Sudah banyak juga yang menanyakan informasi tiket tersebut,” kata dia.

Asmadi mengungkapkan pergerakan pemesanan tiket ini baru bisa terlihat di minggu kedua bulan puasa atau dua minggu jelang lebaran. Menurutnya pemudik tentu harus memastikan dulu cuti dan kerjaan mereka.

“Bisa jadi mereka masih menunggu THR dulu baru pesan tiket. Melihat keadaan saat ini sepertinya akan ada lonjakan penumpang,” sebutnya.

Ia menyebutkan kapal tujuan Dumai menjadi paling favorit saat mudik lebaran. Sebab dari sana mereka bisa melanjutkan perjalanan melalui darat seperti ke Padang dan Medan.

“Kalau ke Medan kan ada Pelni. Tapi kalau tidak kebagian mereka biasanya pulang melalui PDS juga,” ucapnya.

Menyambut mudik lebaran nanti, juga ada tambahan armada cadangan yang disiapkan operator kapal. Informasi terbaru nanti ada kapal baru selain armada yang sudah ada.

“Dumai itu paling banyak. Jadi pemudik yang ingin pulang menggunakan kapal laut boleh pesan sekarang,” imbaunya.

Untuk harga tiket kapal tidak ada kenaikan. Untuk tujuan Dumai dijual Rp 350 ribu sekali jalan. Asmadi menambahkan sudah tiga tahun belakangan harga tiket tidak ada kenaikan.

“Tiket masih sama. Mudah-mudahan banyak yang naik kapal mudik kali ini. Karena pemesanan tiket pesawat juga masih sepi informasinya,” ujarnya.

Mahalnya tiket pesawat membuat penumpang berfikir dan mencoba mencari jalan alternatif untuk mudik lebaran.

Masrizal misalnya, pekerja di salah satu pabrik yang ada di Batamcenter menuturkan mudik kali ini menggunakan angkutan laut. Hal ini karena mahalnya tiket mudik.

“Biasanya ke Padang hanya Rp 600 ribu sekarang sudah Rp 1 juta. Jadi saya pulang pakai kapal saja,” kata dia usai memesan tiket di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS).

Untuk tiket tujuan Dumai ia mengeluarkan biaya Rp 350 ribu. Biaya ini jauh lebih murah bila dibandingkan harga tiket pesawat. “Nanti nyambung pakai travel ke padang. Tidak apa-apa agak lama yang penting bisa hemat dan bisa berlebaran di kampung bersama orangtua,” bebernya.

Manager Operasional PT Pelni Batam, Dicky Demawandi menyebutkan untuk tiket mudik h-7 sudah terjual hampir 80 persen. Pemesanan tiket sudah mulai ramai sejak dibuka awal bulan lalu.

“Pemudik silahkan pesan sekarang biar tidak kehabisan,” ajaknya.

Untuk ketersedian tiket mudik untuk saat ini masih banyak. Kendati demikian demi menghindari antrean tiket boleh dipesan dari sekarang. “Harga sama dan tidak ada kenaikan. Dampak mahalnya tiket pesawat memang cukup berpengaruh terhadap angkutan kapal laut,” imbuhnya. (nji)

Limbah Beracun Ancam Batam, Ribuan Ton Limbah B3 Menumpuk di Kawasan Industri

0

batampos.co.id – Masalah penumpukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Batam belum juga mendapatkan solusi. Saat ini, ribuan limbah B3 masih dibiarkan menumpuk di tempat penyimpanan sementara (TPS) di beberapa kawasan industri, salah satunya di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Batam.

Government Relations & QHSE Manager KITK, Sony Fuah, mengatakan tumpukan limbah B3 di KITK dan beberapa kawasan industri lainnya di Batam kian mengkhawatirkan. Sebab beberapa TPS mulai penuh karena setiap hari ada limbah baru yang masuk.

Ia memperkirakan, dalam sebulan satu perusahaan bisa menghasilkan limbah B3 sebanyak 3 ton. Jika diasumsikan 75 persen dari 1.500 perusahaan di Batam menghasilkan limbah B3, maka saat ini terdapat 1.125 industri penghasil limbah B3 di Batam. Dengan jumlah tersebut, diperkirakan produksi limbah B3 di Batam mencapai 3.375 ton B3 per bulan.

“Asumsi yang saya sampaikan itu, merupakan perkiraan minimum saja. Karena secara faktual, bisa jadi jumlahnya jauh lebih besar dari tiga ton setiap bulannya,” ujar Sony, Selasa (7/5/2019).

Sony mengatakan, saat ini perusahaan terpaksa menimbun limbah B3 tersebut karena proses pengiriman ke luar Batam belum berjalan lagi. Kondisi ini menyusul adanya kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang pengiriman limbah B3 dari Batam ke Jawa Barat sejak terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam pengiriman limbah B3 dari Batam, beberapa waktu lalu.

Menurut Sony, apabila kondisi ini berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, besar kemungkinan akan terjadi kebocoran limbah B3 ke lingkungan di Batam.

Tak hanya di lokasi TPS milik kawasan industri, penumpukan limbah B3 ini juga terjadi di TPS Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) yang berlokasi di Kabil, Nongsa. Pihak perusahaan industri sudah mulai ketakutan karena limbah terus dihasilkan, sedang TPS-TPS limbah B3 sudah tak sanggup lagi menampung limbah.

“Daya tampung TPS Limbah B3 di lokasi perusahaan menjadi masalah (overloaded). Sedangkan ketersediaan lahan atau tempat untuk menyimpan limbah B3 sangat terbatas,” ungkap Sony.

Ia mengatakan, ancaman pencemaran lingkungan semakin terbuka. Karena limbah disimpan di luar TPS yang tidak beratap dan tidak memiliki proteksi. Kondisi ini, menurut Sony memaksa para pelaku industri melanggar aturan pengelolaan limbah B3. Karena, seharusnya limbah B3 disimpan dalam TPS.

“TPS-TPS limbah ini harus ada izin dari Pemko Batam,” ujarnya.

Penumpukan limbah ini bisa berdampak langsung ke kesehatan para pekerja. Sonny menerangkan jika limbah B3 disimpan di area terbuka dan tidak memiliki batasan yang jelas, maka ancaman terbesarnya terhadap manusia yang berada di lingkungan tersebut.

F. KITK untuk Batam Pos
LIMBAH B3 menumpuk di tempat penyimpanan sementara di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Batam, Selasa (30/4).

“Ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan dari klien. Karena menganggap perusahaan tidak dapat memberikan jaminan perlindungan lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup mendapatkan perhatian utama dari customer maupun klien perusahaan-perusahaan yang ada di KITK,” katanya.

Kondisi ini, kata Sony, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Batam saja. Tapi juga untuk perusahaan. Sebab pihak perusahaan terpaksa harus membangun TPS tambahan untuk menyimpan limbah.

“TPS tambahan ini membutuhkan biaya yang besar, karena harus menyiapkan lahan, membangun fisik dan menambah fasilitas di TPS,” ucapnya.

Kerugian lainnya, perusahaan juga harus menambah fasilitas kesehatan dan keselamatan.

“Potensi kerugian lainnya, aspek yuridis. Pelanggaran atas Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan limbah. Ada ancaman materil dan imateril. Bisa-bisa perusahaan ditutup,” ujarnya.

Ia mengatakan, penyebab tidak diperbolehkannya limbah-limbah ini keluar dari Batam, masih belum ada keterangan yang jelas dari instansi terkait yang mengeluarkan larangan tersebut.

“Polemik ini masih tidak jelas ujungnya. Perusahaan penghasil limbah B3 tidak pernah mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Apa akar permasalahan yang sesungguhnya. Atau setidaknya diberikan solusi jangka pendek ke perusahaan yang menghasilkan limbah B3,” kata Sony.

Sony berharap segera ada solusi dari pemerintah. Ia sendiri mengaku sudah menjalin komunikasi intens dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, dan instansi terkait lainnya.

“Badan Pengusahaan Batam dan HKI (Himpunan Kawasan Industri) Kepri sudah mendesak Kementerian LHK menyelesaikan persoalan ini. Namun hingga kini, kami belum diberikan solusi. Masih nihil dan no response,” ucapnya. (ska)

Memasuki Musim Kemarau, Masyarakat Diimbau Hemat Menggunakan Air

0
Kondisi Dam Sei Harapan, Sekupang.

batampos.co.id – Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Batam, Binsar Tambunan mengimbau masyarakat untuk hemat menggunakan air, dikarenakan saat ini Kota Batam memasuki musim kemarau.

“Sekarang Batam memasuki musim pancaroba. Setelah itu masuk musim kemarau dari Mei hingga Agustus,” katanya, Rabu (8/5/2019).

Menurutnya hal tersebut sangat mempengaruhi elevasi air di Dam Sei Harapan, Sekupang. Dampaknya rationing atau penggiliran air di kawasan Sekupang akan semakin panjang.

Kata Binsar, curah hujan cukup tinggi pernah terjadi pada Minggu (5/5/2019) kemarin. Saat itu lanjutnya tingkat curah hujan mencapai 56,8 sentimeter dan mampu mengangkat level elevasi Dam Sei Harapan dari minus 2,04 menjadi minus 1,75.

Binsar menambahkan, hujan terakhir terjadi pada Selasa (7/5/2019) dengan curah hujannya mencapai 1,5 sentimeter dan meningkatkan level elevasi hingga minus 1,74.

“Rationing masih akan terus kita lakukan meski level elevasi sudah naik. Ini untuk mengantisipasi masa-masa terakhir musim pancaroba sebelum masuk ke musim kemarau,” katanya.

Bisnar menjelaskan, apabila level elevasi Dam Sei Harapan mencapai nol, rationing akan segera dihentikan.

“Saat elevasi nol, air biasa berlebih dari lubang air dan tidak baik kalau tidak digunakan,” ujarnya.

Namun, mengingat Batam akan memasuki musim kemarau, BP Batam akan memaksimalkan potensi dam dalam menampung curah hujan yang ada agar memiliki persediaan air baku yang cukup.

Rationing juga pernah dilakukan pada 2015 lalu. Saat itu kemarau panjang karena pengaruh El-Nino dan mengancam ketersediaan air baku di Batam. Saat itu rationing dilakukan hampir empat bulan.

Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, mengatakan pelanggan harus lebih bersabar dalam menampung serta menghemat pemakaian air bersih saat mengalir.

“Usai rationing diberlakukan, suplai air kepada pelanggan tidak akan sehandal saat normal. Suplai air bersih yang dinikmati pelanggan otomatis akan berkurang,” ucapnya.(leo)

Bisnis Pom Bensin Lepas Pantai Tak Jalan

0

batampos.co.id – Bisnis floating storage unit (FSU) di perairan Batuampar tak jalan karena terganjal persoalan perizinan niaga umum bahan bakar minyak (BBM). Penundaan ini terjadi sejak Januari lalu.

“Ini hanya soal komunikasi saja. Karena Kementerian ESDM merasa tak dilibatkan di proses awal. Tapi kami segera akan komunikasi pada minggu depan nanti,” kata Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) BP Batam, Nasrul Amri Latif, Selasa (7/5/2019).

BP akan mengundang Kementerian ESDM dan stakeholder lainnya ke Batam untuk menyelesaikan persoalan ini. Persoalan perizinan tata niaga ini memang belum sepenuhnya mengatur kegiatan serupa untuk kawasan free trade zone (FTZ).

Sebelumnya, pihak ESDM memang meminta minimal perusahaan fasilitator dapat memenuhi ketentuan perizinan migas yang diperlukan. Setelah itu maka kedepannya akan diusulkan untuk pembuatan peraturan khusus mengenai FSU ship to ship migas di wilayah FTZ.

Menurut Nasrul, izin niaga umum BBM tidak diperlukan dalam bisnis FSU ini karena prosesnya merupakan pengangkutan lanjutan.

Nasrul Amri Latif

“Seharusnya tak perlu. Untuk pengangkutan lanjutan tak perlu itu. Ini sudah lama tidak berjalan. Makanya kita tengah proses untuk penyelesaian agar tidak diusik lagi,” paparnya.

Persoalan ini juga dipertanyakan pemegang lisensi bisnis yang bekerja sama dengan BP, yakni PT Agra Telaga Kajayan (ATK). Begitu juga dengan kapal-kapal yang dulu rencananya mau melabuhan jangkarnya di Batam demi bisnis FSU ini.

“Sekarang tertunda. Padahal potensi ekonominya besar sekali. Selama ini, Batam belum pernah mendapat manfaat apa-apa. Sedangkan kapal lain, kalau kita siap, maka akan masuk,” ungkapnya.

FSU adalah semacam pom bensin terapung di lepas pantai. Sebelumnya, BP Batam sudah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Agra Telaga Kajayan pada Maret lalu.

Isi kerja sama itu terkait pengelolaan dan pengoperasian FSU di perairan lepas Pelabuhan Batuampar. Setidaknya ada tujuh titik perairan di Batam yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan alih muat kapal dan FSU hingga saat ini. Tahun lalu, kapal Ocean Explorer sudah berlabuh di Batam untuk menjalankan bisnis ini. Dan rencananya akan disusul oleh kapan tanker Wu Yi San dan kapal kargo Kota Nipah.

Pengembangan FSU menjadi salah satu wacana dalam pengembangan Pelabuhan Batuampar. Proses pengem­bangan sendiri akan direncanakan dalam dua tahapan. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kapasitas pelabuhan dari 400 ribu TEUs menjadi 3,1 juta TEUs. Sedangkan target konstruksi akan dimulai pada tahun 2019 dan target operasi pada tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim sangat menyayangkan hal tersebut. Ia memang sudah mendengar hal tersebut sebelumnya dan menilai bahwa perizinan dari negara harus dipenuhi.

“Izin tersebut harus difasilitasi kalau mau memberikan manfaat untuk negara. Kita tak punya lokasi strategis. Kalau bisnis tersebut diseriusi, maka pendapatan sebulan bisa untuk bangun satu sekolah besar,” paparnya.

Osman menegaskan bahwa bisnis FSU ini potensial, apalagi Batam merupakan tempat yang dilalui banyak kapal. (leo)

Menag Diperiksa KPK dan Akui Terima Rp10 Juta

0
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengakui dirinya menerima Rp10 juta terkait jual beli jabatan yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.

Menag diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak pukul 10.00WIB hingga pukul 14.40 WIB atau kurang lebih enam jam.

“Saya bersyukur hari ini bisa memenuhi kewajiban konstitusional saya selaku warga negara,” kata Lukman di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Menang menyatakan, dirinya harus koperatif dengan lembaga hukum ketika dimintai keterangan sebagai saksi.

Menag menambahkan, tidak ada paksaan ketika dirinya memberikan kesaksian di hadapan penyidik.

Bahkan Lukman menyebutkan, KPK telah bekerja secara profesional. “Saya merasa nyaman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh mereka (penyidik KPK),” paparnya.

Menag mengaku bersyukur semua proses berlangsung dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Terkait soal dugaan penerimaan uang Rp 10 juta, kata Lukman, dirinya mengaku menerima uang tersebut.

Namun lanjutnya, uang tersebut telah diserahkannya kepada penyidik lembaga antirasuah.

“Sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepada KPK. Saya serahkan kepada KPK karena saya merasa tidak berhak untuk menerima uang itu, jadi itu yang bisa saya sampaikan,” tegas Lukman.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu enggan menjelaskan secara rinci soal materi pemeriksaan penyidik KPK terhadapnya. Karena prosesnya masih berlangsung.

“Saya harus menghormati dan menghargai proses yang sedang berlangsung, sehingga saya merasa tidak pada tempatnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku akan mendalami dugaan penerimaan uang sebesar Rp 10 juta kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Fakta aliran uang itu terungkap dalam sidang praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.

“Pokoknya apapun yang ada di dalam sidang itu pasti penyidik akan mengejar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/5) malam.

Namun, kata Basaria, pihaknya masih akan mempelajari dan mendalami mengenai hal tersebut. Nantinya, setelah semua bukti dan informasi yang memadai lembaga antirasuah akan mendalami lebih lanjut aliran uang.

“Tapi apakah itu benar atau tidak sampai sekarang laporan belum masuk,” jelasnya.

Mulanya, Tim biro hukum KPK menjelaskan, terkait dengan kronologi kasus tersebut, dari pengintaian, operasi tangkap tangan (OTT) sampai penetapan tersangka dan penahanan. Selain itu, ada juga bukti berupa surat, dokumen, sadapan dan uang berjumlah 30 bukti.

“‎Serta keterangan dari sekurang-kurangnya tujuh orang termasuk keterangan pemohon (Rommy) yang diperoleh penyelidik termohon di tahap penyelidikan,” kata anggota tim biro hukum KPK saat membacakan surat jawaban di sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5).

Dalam perkara ini, tersangka mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy diduga telah menerima uang suap senilai Rp300 juta. Uang itu diduga diberikan dari tersangka mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kab Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi. Rinciannya, Rp 250 juta dari Haris dan Rp50 juta dari Muafaq.

Suap itu diduga diberikan demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim. KPK juga menduga Rommy tak sendirian dalam menerima aliran suap itu.(jpc)

Angkutan ke Destinasi Wisata Masih Terbatas

0

batampos.co.id – Pelaku usaha dan masyarakat minta Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mempermudah transportasi ke destinasi wisata di Batam. Sejauh ini, untuk menjangkau destinasi wisata di daerah Rempang dan Galang harus menggunakan angkutan pribadi, sementara transportasi umum masih sangat terbatas.

”Ke Jembatan Barelang, kalau tak naik motor sendiri sudah pasti tak bisa. Angkutan umum setahu saya hanya Damri. Itu pun tak tahu kapan lewatnya dari sini (Tembesi, red),” ujar Winda, warga Perumahan Tembesi Raya, Selasa (7/5/2019).

Menurutnya banyak warga yang hendak berlibur ke beberapa destinasi di wilayah Barelang. Maklum, di sana banyak pantai yang bisa dikunjungi. Sayang moda transportasi sangat terbatas.

”Misalnya kalau ada keluarga yang datang dari Medan dan ingin jalan-jalan ke sana, kita mikir dua kali. Satu-satunya harus menyewa taksi. Pengeluaran makin mahal,” tambahnya.

Ia berharap bus tujuan Barelang harus ditambah. Dengan demikian, pengunjung akan semakin banyak ke sana. Selain itu, penataan destinasi wisata di Barelang juga harus ditingkatkan.

”Misalnya kamar mandi di sejumlah pantai banyak yang kotor. Termasuk sampah yang kerap ditemukan berserakan di Jembatan Barelang,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Kepri Tupa Simanjuntak juga meminta warga untuk membenahi pariwisata Batam. Akses dipermudah dan objek wisata terus ditata. Menurutnya, mengembangkan pariwisata Batam sudah tidak terlalu sulit.

”Kita beruntung punya alam dan panorama yang indah. Jadi destinasi itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita menatanya dengan baik,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Sallon Simatupang mengatakan, saat ini pariwisata Batam menjadi harapan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya saat ini Pemko Batam sudah mulai mengembangkan pariwisata dengan membangun infrastruktur jalan ke destinasi wisata.

”Saat ini sudah bagus jalan-jalanan di Batam. Ini juga sangat mendukung pertumbuhan pariwisata di Batam. Sementara untuk transportasi memang masih harus terus ditingkatkan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata juga mengatakan bahwa Pemko terus melakukan pengembangan pariwisata. Salah satunya perbaikan jalan raya.

”Intinya terus kita perbaiki. Terkait destinasi wisata, kita minta kepada pengelola untuk terus melakukan perbaikan dan penataan,” tambahnya. (ian)

Tingkatkan Pengawasan Pasar Murah

0

batampos.co.id – Harga pangan di Batam terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir, terutama saat memasuki bulan suci Ramadan 1440 hijriah. Pemerintah Kota (Pemko) Batam pun terus melakukan pengawasan dan intervensi pasar, seperti porgram pasar murah.

”Pengawasan tetap dilakukan agar tidak terjadi gejolak harga-harga kebutuhan pangan di pasaran,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Batam Sri Miranthy Adisthy, Selasa (7/5).

Selain pengawasan, Pemko Batam juga dilakukan intervensi pasar. Yakni menggelar pasar murah pada 10 kecamatan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, serta menggandeng distributor pangan.

”H-3 sudah kami gelar (pasar murah, red). Nanti H-3 Lebaran juga akan kami gelar lagi,” imbuhnya.

Dikatakannya, pada rapat bersama distributor pangan se-Batam yang dipimpin langsung Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/5) pagi, mencuat rencana pasar murah juga digelar di pertengahan Ramadan.

”Tadi (kemarin) juga sudah rapat, mungkin akan ada lagi (pasar murah, red) di tengah puasa ini,” ungkapnya.

Penambahan jadwal ini, setelah Wali Kota Muhammad Rudi menyampaikan keinginan agar pertengahan Ramadan juga harus ada pasar murah.

”Kan ada kekosongan waktu di pertengahan Ramadan. Saya mau agar di antara waktu yang kosong itu, operasi pasar tetap terlaksana. Dan, distributor juga mendukung rencana ini,” kata Rudi usai rapat bersama distributor bahan pokok kemarin.

Rudi mengatakan harga jual bahan pokok melalui operasi pasar TPID ini di bawah harga jual di pasaran. Seperti beras Bulog, gula, daging sapi beku, telur, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kentang, sayur, ikan, mentega, tepung, minyak goreng, susu, minuman, dan ketupat instan.

foto: batampos.co.id / cecep mulyana

”Jadi sembako yang dijual sesuai dengan harga modal. Mereka tidak mendapat untung, karena pemerintah membantu (mensubsidi) mereka,” sebutnya.

Selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan dan tempat operasi pasar pada pertengahan Ramadan nanti, akan dikoordinasikan dengan camat dan lurah. Selanjutnya, camat dan lurah akan menginformasikan ke warga kapan waktu dan tempat pelaksanaan.

”Untuk stok, laporan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mardanis, aman,” katanya.

Dari 34 distributor yang terdaftar di Pemko Batam, yang hadir dalam rapat kemarin sebanyak 26 distributor. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin menyampaikan akan segera diatur jadwal untuk pelaksanaan operasi pasar dengan melibatkan camat dan lurah.

”Nanti Bagian Perekonomian akan rapat dulu, setelah itu kita akan kembali bahas bersama dengan camat dan lurah. Sesuai arahan pimpinan agar kegiatan ini benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepri Kombes Polisi Rustam Mansur mengaku pihaknya akan terus ikut andil dalam upaya mencegah gejolak harga dan menekan harga pangan.

”Kami akan terus awasi harga di pasaran. Apabila ditemukan melanggar aturan akan ditindak secara hukum,” tegas pria yang juga menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri ini. (iza)

Takjil Gratis dan Kultum Selama Ramadan di Hang Nadim

0

batampos.co.id – Pembagian takjil gratis dan siraman rohani setiap Zuhur di Bandara Internasional Hang Nadim, selama Ramadan. Dua kegiatan ini bentuk pelayanan Hang Nadim bagi penumpang yang beragama Islam.

Direktur Badan Usaha dan Bandar Udara Hang Nadim, Suwarso mengaku program ini setiap tahun diadakan, saat Ramadan.
“Kami ingin memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang yang sedang menjalani puasa,” katanya, Selasa (7/5).

Ia berharap pembagian takjil gratis ini dapat melepaskan sedikit dagaha dan mengisi perut, bagi penumpang sehabis menjalani puasa. Nantinya, kata Suwarso konter takjil gratis ini sudah buka pukul 17.45. Dan konter takjil ditempatkan terminal kedatangan penumpang.

“Saya sudah minta buat tulisan takjil gratis, jadi masyarakat bisa ambil di sana. Mulai kemarin (6/5) kami sudah berlakukan,” ungkapnya

Ia mengatakan makanan yang disediakan tersebut yakni kurma, puding dan minuman kemasan. Makanan-makanan ini, diyakini tidak membuat penumpang kerepotan memakannya. Dan bisa menjadi pelepasa dahaga dan lapar, untuk sementara waktu bagi penumpang.

“Kami sempat mencoba-coba (berbagai takjil), namun ada beberapa yang agak ribet (dimakan dan dicerna) juga. Makanya kami sediakan panganan yang gampang dicerna dan bisa dimakan cepat oleh penumpang,” ucapnya.

Suwarso mengaku ada sebanyak 500 paket takjil gratis yang disediakan petugas Hang Nadim setiap harinya.

Sementara itu, terkait dengan program siraman rohani selama Ramadan. Suwarso mengatakan penumpang dapat mendengarkan ceramah-ceramah yang bertemakan Ramadan di Musala Hang Nadim. “Musala dekat Gate 9, kami adakan kultum setelah sholat Zuhur dari Senin hingga Kamis,” tuturnya.

Suwarso menuturkan ada beberapa penceramah yang bergantian setiap harinya memberikan kultum ke penumpang yang akan berangkat. “Tidak lama, paling sekitar 15 menit saja,” ungkapnya.

Hari pertama pelaksanaan kultum selepas Sholat Zuhur ini, kata Suwarso dihadiri sebanyak 100 orang.

“Harapan kami masyarakat dapat menikmati layanan Ramadan ini,” pungkasnya. (ska)