Kamis, 28 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11514

ASDP Siapkan Kapal Jelang Lebaran

Putut A
-
0
ASDP Siapkan Kapal Jelang Lebaran
kapal Ro Ro yang dikelola ASDP
f. slamet nofasusanto/batam pos

batampos.co.id – Harga tiket pesawat semakin tinggi. Dan akan terus meroket saat Ramadan atau Idul Fitri,dipastikan harga tiket akan berada diambang batas atas. Tentunya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, harga tersebut dirasa sangat berat.

Namun bagi mereka yang berniat untuk mudik, pasti akan mengalihkan pilihan ke moda transportasi lainnya, salah satunya dengan kapal.

Melihat fonemena ini, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry cabang Kepri sudah menyatakan kesiapan armadanya untuk menghadapi arus penumpang saat ramadan maupun lebaran.

“Semua kapal siap,” kata Supervisor ASDP Kepri, Herbert Damanik, Jumat (5/4).

Ia mengatakan dari tahun ke tahun, animo masyarakat menggunakan Kapal Roro untuk mudik semakin tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah armada, rute meningkat jelang lebaran. Tahun lalu, PT ASDP Kepri menambah sebanyak 2 kapal, untuk mengakomodir tingginya permintaan masyarakat.

Tidak hanya menambah kapal saja, tapi sistem pengangkutan juga berubah.

“Siap bongkar, langsung berangkat. Jadi biasanya 2 kali seminggu, saat lebaran lalu menjadi lebih. Ketika lebaran itu kapal berangkat di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu,” ungkapnya.

Dan tahun ini, diperkirakan animo masyarakat akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, Damanik menyatakan semua kapal sudah dalam keadaan siap. Tidak hanya itu, nantinya ada beberapa tambahan kapal untuk mengakomodir permintaan masyarakat.
“Kami masih melihat nanti kecendrungan masyarakat. Kalau tinggi, kami terapkan sistem yang lama. Kapalnya kami tambah,” tuturnya.

Perjalanan dari Batam menuju Buton, kata Herbert membutuhkan waktu selama 20 jam. Namun dengan menggunakan kapal roro, memungkinkan masyarakat membawa kendaraan mereka menuju kampung halaman.

Terkait tarif, setiap rute sudah diatur oleh negara. Masyarakat bisa langsung mengecek tarif untuk penumpang, kendaraan roda dua, empat atau lebih ke Kantor ASDP Kepri di Telagapunggur. (ska)

Disdik akan Tambah Lokal SMA Negeri 10 Batam

Putut A
-
0
Disdik akan Tambah Lokal SMA Negeri 10 Batam
SMAN 10 Batam (Bobi Bani/ JawaPos.com)

batampos.co.id – SMAN 10 Batam menjadi salah satu tujuan utama bagi calon siswa yang berasal dari pulau-pulau di sekitar Kecamatan Galang, Batam. Setiap tahun, jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut terus bertambah. Efeknya, daya tampung sekolah jadi terbatas.

Plt Kepala SMAN 10 Batam Heni Aprianie menjelaskan, banyaknya murid yang mendaftar berbanding terbalik dengan ketersediaan ruangan. Selama ini pihak sekolah terus berupaya menampung setiap pendaftar dengan memaksimalkan ruang kelas yang ada.

Saat ini jumlah siswa di sekolah yang terletak di dekat laut itu sebanyak 357 orang. Mereka menempati 11 ruangan. “Beberapa lokal (ruangan, Red) yang ada kami rombak untuk tempat belajar siswa,” kata Heni, Sabtu (6/4).

Untuk menampung calon siswa baru, Heni mengatakan pihaknya saat ini hanya memiliki satu ruangan. Sedangkan kebutuhan ruang kelas untuk siswa baru paling tidak tiga buah.

Heni mengaku sudah menyampaikan persoalan yang dihadapi SMAN 10 Batam kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Dali. Dia berharap Disdik segera ikut membantu memberikan solusi. “Kemarin kami usulkan untuk perluasan lahan untuk bangun ruangan baru. Harapan kami bisa segera dibangun,” tambah Hani

Sementara itu, Dali yang datang langsung ke SMAN 10 Batam belum lama ini mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan langsung dari pihak sekolah terkait dengan kendala tersebut. Pihaknya berjanji akan segera membantu penambahan ruangan.

“Kami usulkan untuk penyediaan lahan dulu. Kalau tidak ada lahan tidak bisa dibangun, sekolah ini sudah tidak punya lahan lagi,” ungkap Dali. (bbi/jpc)

Jokowi Kampanye di Batam 950 Personel Polisi Diturunkan

Putut A
-
0
Jokowi Kampanye di Batam 950 Personel Polisi Diturunkan

batampos.co.id – Presiden Jokowi direncanakan akan datang ke Batam, Sabtu (5/4) pukul 14.00. Sesampai di Bandara Hang Nadim, presiden akan langsung menuju ke Lapangan Tumenggung Abdul Jamal, yang direncanakan akan melakukan kampanye akbar di hadapan para pendukungnya.

Dari jadwal yang diterima sementara, kedatangan Calon Presiden periode 2019 hingga 2024 ini hanya berada di Batam beberapa jam saja. Sekitar pukul 17.00 direncanakan akan meninggalkan Batam, melalui Bandara Internasional Hang Nadim.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga, mengatakan sebanyak 950 orang personel dikerahkan untuk mengamankan kedatangan Presiden Jokowi. “Polda Kepri dan Polresta Barelang sifatnya hanya membantu rekan kami TNI, dalam memberikan pengamanan ke Capres no 01,” katanya, Jumat (5/4).

Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi masih berstatus sebagai presiden. Sehingga pengamanan ring 1, nantinya dikawal langsung oleh Tim Paspampres dan dari jajaran TNI. “Kalau disini, Korem setempat,” ucapnya.

Erlangga mengatakan Polda Kepri dan Polresta Barelang tidak hanya membantu pengawasan di ring 2 dan 3. Tapi juga memberikan pengamanan untuk beberapa pejabat negara lainnya atau tamu-tamu VVIP.

“Polda Kepri beserta jajaran dalam hal ini Polresta Barelang nantinya juga akan melakukan pengawalan di Jalan Raya yakni dari Lalu Lintas dan satuan lainnya yang diperbantukan sesuai fungsinya,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja. Setiap beberapa ruas jalan, akan ditempat personel polisi untuk memastikan kelancaran dan keamanan Presiden Jokowi.

Jokowi dan rombongan mendarat di Hang Nadim, tadi pukul 14.30. Ia melewati terminal VIP Hang Nadim. Sementara itu massa di Temenggung telah menyemut.

(ska)

Rp 100 M untuk Bendungan Sebayar

Putut A
-
0
Rp 100 M untuk Bendungan Sebayar

batampos.co.id – Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, rencana pembangunan bendungan di Natuna yang berlokasi di Sebayar sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Bahkan rencana tersebut sudah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir.

DPRD, kata Candra, sangat mendukung rencana tersebut karena akan memberikan manfaat dan mencukupi kebutuhan air kepada masyarakat untuk masa mendatang. Apalagi kebutuhan air bersih terus meningkat setelah Natuna menjadi kabupaten yang berkembang dan pertumbuhan pendudukan yang lebih padat.

”Pemerintah memang harus segera mengambil langkah tegas terkait persoalan air bersih di Ranai khususnya. Membangunan bendungan di Sebayar adalah solusi jangka panjang,” katanya, Jumat (5/4/2019).

Pembangunan Bendungan Sebayar bukan baru kali ini disampaikan. Bahkan DPRD Natuna sudah mengesahkan anggaran pembebasan lahan. Namun karena kondisi keuangan defisit maka rencana pembebasan lahan dibatalkan.

”Sekarang ada warga hibahkan lahan seluas 5 hektare. semoga tahun depan rencana pembangunan bendungan Sebayar bisa dimulai,” ungkapnya.

Saat ini, sambung Candra, pihaknya berharap peme-rintah daerah melalui dinas terkait dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pihak BWS Sumatera IV agar dapat membiayai pemba-ngunan bendungan Sebayar. Bahkan menurut informasi, BWS Sumatera IV akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk pembangunan fisiknya.

”Tentu ini adalah peluang pembangunan untuk jangka pangjang, di satu sisi warga sudah menghibahkan lahan untuk pembangunan, kendalanya tidak ada lagi dan tidak lagi bahas ganti rugi lahan,” ujar Candra. (arn)

Kerugian Investasi Bodong Capai Rp 88,8 Triliun

Putut A
-
0
Kerugian Investasi Bodong Capai Rp 88,8 Triliun

batampos.co.id – Satgas Waspada Investasi memperkirakan kerugian akibat investasi bodong dalam 10 tahun terakhir (2008–2018) sekitar Rp 88,8 triliun. Mudah tergiur bunga yang tinggi dan ketidakpahaman masyarakat terhadap investasi menjadi penyebab utama banyaknya orang yang tertipu investasi bodong. Total kerugian itu belum memperhitungkan kasus financial technology (fintech) pinjaman (lending) maupun mata uang virtual (cryptocurrency) ilegal.

’’Angkanya terus meningkat karena sangat mudah orang menawarkan produk ilegal dengan teknologi saat ini,’’ kata Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Menurut dia, banyak fintech peer-to-peer (P2P) lending ilegal saat ini akibat tingginya demand masyarakat. Pihaknya terus mendorong masyarakat memilih dari 99 fintech yang sudah terdaftar di OJK jika mau melakukan pinjaman.

’’Agar masyarakat terlindungi dan tidak masuk dalam kerugian oleh fintech ilegal dan investasi ilegal ini,’’ tuturnya.

Pihaknya terus mengedukasi masyarakat untuk mencari yang legal dan logis jika akan berinvestasi. Sebab, mayoritas korban investasi bodong berasal dari kalangan berpendidikan tinggi.

’’Tolong berpikir jika ada penawaran-penawaran, alangkah anehnya bunga 5 sampai 10 persen per bulan,’’ tegasnya.

Misalnya, Pandawa Group di Depok yang menjanjikan keuntungan 10 persen per bulan memakan korban 549 ribu nasabah dengan kerugian Rp 3,8 triliun. Dream for Freedom menelan korban 700 ribu orang dengan total nilai kerugian Rp 3,5 triliun. Kemudian, PT Cakrabuana Sukses Indonesia dengan 170 ribu korban mengakibatkan total kerugian Rp 1,6 triliun.

’’Ada juga yang menggunakan testimoni tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga banyak yang ikut,’’ ungkapnya.

Investasi ilegal yang paling banyak tercatat adalah multilevel marketing (MLM) dan perdagangan berjangka komoditas (PBK). Masing-masing 30 persen dan 25 persen.

Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi Bappebti Taufik menyatakan, tidak semua PBK aman. Jadi, masyarakat juga perlu berhati-hati dengan PBK ilegal. PBK ilegal kerap menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal.

“Jangan mudah tergiur,” katanya. (nis/c14/oki)

66 Kontainer Limbah B3 Menumpuk di Pelabuhan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kantor Bea dan Cukai (BC) Batam masih melarang pengiriman limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Batam ke Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, saat ini sedikitnya ada 66 kontainer limbah B3 yang menumpuk di Pelabuhan Batuampar, Batam.

“Persoalan ini bermula dari adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga kontainer pengangkut limbah B3 di Pelabuhan Tanjungpriok asal Batam yang disinyalir limbah kiriman dari luar negeri,” kata Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang, Jumat (5/4/2019).

Setelah temuan tersebut, maka sejak 29 Januari lalu Bea Cukai Batam menghentikan pengiriman limbah B3 dari Batam menuju tempat pengolahan limbah B3 di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat sesuai ins-truksi dari KPK. Pengiriman baru bisa dilakukan apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menerbitkan rekomendasi pengiriman.

“Seharusnya jika salah satu perusahaan melakukan kesalahan, jangan satu Pulau Batam yang kena imbasnya. Tolong KPK telusuri perusahaan yang bersalah tersebut,” paparnya.
OK mengatakan, ada sejumlah urusan yang tidak boleh dibuat ribet, yakni soal listrik, air, limbah, dan perizinan.

Sebab hal-hal itu merupakan indikator yang membuat investor mau menanamkan modalnya di suatu tempat.

“Soal gaji naik, mereka juga tak ada masalah asal jangan diganggu saja yang empat itu,” jelasnya.

Persoalan ini menimbulkan keresahan karena sejak peng-hentian tersebut, banyak perusahaan di kawasan indus-tri terpaksa menimbun limbah B3 di dalam perusahaan atau membawanya ke Kawasan Pengoalahan Limbah Industri (KPLI) BP Batam di Kabil.

“KPLI di Kabil itu merupakan tempat penimbunan sementara limbah B3 yang sudah melebihi kapasitas,” ucapnya.

Di kawasan industri, penumpukan limbah B3 banyak memakan kapasitas sehingga menggangu kegiatan produksi. Sedangkan tempat penampungan limbah sementara di dalam kawasan industri juga sudah penuh.

“Jadinya ada 66 kontainer menumpuk di Batuampar karena tidak boleh dikirim ke Jawa,” ucapnya.

Persoalan ini juga merugikan pengusaha yang mengangkut limbah B3.

“Mereka merasakan imbasnya karena menunggu keputusan pemerintah pusat yang tidak tahu sampai kapan akan keluar,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam Susila Brata mengatakan, sebenarnya persoalan ini masih menunggu arahan dari Kementerian LHK.

Sebab kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar tersebut memiliki wewenang soal pengiriman limbah di Indonesia.

“Ini sudah beberapa kali dibahas di Kementerian LHK. Kita masih menunggu penjelasan bagaimana prosedur dan persyaratannya,” ujar Susila.

Tanpa petunjuk dari Kementerian LHK, Bea Cukai belum bisa membuka pengiriman limbah B3 dari Batam ke Jawa.

Sedangkan Kepala Kantor Pengelolaan Limbah Badan Pengusahaan (BP) Batam Iyus Rusmana mengatakan, persoalan ini memang merugikan investor.

“KPLI milik BP Batam cuma tempat penampungan sementara saja. Dalam waktu tertentu harus dikirim ke pihak pengolah. Industri yang meng-hasilkan limbah B3 juga tidak bisa menumpuk limbahnya lama-lama,” paparnya.

Di Batam, sudah banyak perusahaan industri yang mengantongi manajemen lingkungan hidup ISO 14000. Dengan kata lain, perusahaan tersebut mampu menjaga lingkungan dengan baik.

“Tapi jika terus seperti itu, maka ISO-nya bisa dicabut. Padahal sebelumnya, selama lebih dari 20 tahun tak pernah ada masalah,” ucapnya.

Ia meminta kepada KPK, jika menemukan kejanggalan sebaiknya dibuka saja. “Jika ada kesalahan, sama-sama kita perbaiki dengan cepat tanpa mengganggu jalannya pengiriman limbah B3,” paparnya.

Iyus juga berharap Kementerian LHK segera mengambil sikap, karena sikap KPK ternyata juga tergantung dari LHK.

“Maka Bea Cukai akan melaksanakan jika memang Kementerian LHK sudah mengizinkan dan klir,” tegasnya. (leo)

Ada Produk Kadaluwarsa Dikemas Ulang

Putut A
-
0
Ada Produk Kadaluwarsa Dikemas Ulang

batampos.co.id – Sebanyak 826.929 item pangan segar dan pangan olahan ilegal dan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dari 425 sarana disita. Nilai ekonomi barang sitaan itu lebih dari Rp 61 miliar. Penyitaan itu dilakukan oleh 77 kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di daerah kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Pertanian pada periode 15 Februari hingga 31 Maret.

”Kegiatan penggeledahan dan penindakan yang dilakukan ber­sama lintas sektor ini me­ru­pakan bagian dari Operasi Opson VIII-2019. Operasi terse­but bertujuan memerangi tindak pidana di bidang pangan segar dan olahan ilegal yang tidak memenuhi persyaratan keama­nan pangan,” ucap Kepala BPOM Penny Lukito, Jumat (5/4/2019).

Operasi Opson dikoordinir oleh International Criminal Police Organization (ICPO)-INTERPOL di Prancis. Secara global, dunia internasional ingin memberantas jaringan kejahatan teroganisir terhadap perdagangan pangan segar dan pangan olahan ilegal.

Tahun ini merupakan tahun keempat Indonesia berpartisipasi dan BPOM ditunjuk sebagai National Coordinator Operasi Opson VIII-2019.

Pada Operasi Opson kali ini, produk pangan kedaluarsa yang dikemas ulang dan minuman beralkohol ilegal merupakan temuan terbanyak. Penny mengungkapkan, bahwa kemasan ulang pangan kedaluarsa diganti tanggalnya. Selain itu, ditemukan juga 1.000 drum minuman beralkohol yang diproduksi secara ilegal di Jakarta Barat.

Modus lainnya adalah pelaku mengedarkan makanan impor ilegal. Makanan itu diimpor melalui ekspedisi jalur laut. Diketahui makanan tersebut tidak memenuhi persyaratan.
Menurut Undang-Undang Pangan, pelanggaran tersebut mendapat ancaman pidana paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga disebutkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

”Hasil temuan Operasi Opson ini, akan kami tindak lanjuti secara pro-justitia. Badan POM terus memastikan setiap pelanggaran kejahatan pangan di Indonesia akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. Meski demikian Penny menyayangkan pada proses pengadilan, akhirnya pelaku dihukum ringan.

Deputi Bidang Penindakan BPOM Hendri Siswadi menambahkan bahwa untuk menjerat pelaku, BPOM telah bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, hingga Badan Intelejen Negara (BIN). Ketiga lembaga ini digandeng untuk memperkuat pemberkasan sebelum disidangkan.

”Proses penyidikan akan lebih efektif lagi,” tuturnya. Dengan cara ini diharapkan hakim akan lebih yakin untuk menjatuhi hukuman yang berat.

Hendri menjelaskan, ke depan dalam penyidikan bisa saja dikaitkan dengan pencucian uang dan kerja sama dengan perpajakan. Sebab pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pangan ilegal dimungkinkan berpeluang sebagai pencucian uang.

”Saya juga yakin bahwa mereka tidak membayar pajak,” ungkapnya.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Napoleon Bonaparte menyinggung soal akses pangan impor ilegal yang terbuka lebar. Alasannya, terdapat banyak jalan tikus.

”Pelaku internasional tidak akan berhasil kalau tidak ada kerja sama dengan orang Indonesia,” bebernya. Untuk itu penjagaan pintu batas negara harus ditingkatkan. (lyn)

Sagulung Juara Umum STQ Tingkat Kota

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kecamatan Sagulung berhasil menjadi juara umum pada pelaksa-naan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) VII tingkat Kota Batam 2019. Berdasarkan data, Kecamatan Sagulung unggul di tilawah anak-anak putra, tahfiz 1 juz dan tilawah putri, tahfiz 20 juz putra, dan tafsir Bahasa Arab putra.

Kecamatan yang dipimpin Reza Khadafi ini meraih total nilai 33. Terpaut cukup jauh dari juara II Kecamatan Batam Kota yang memperoleh poin 20. Sementara juara III diraih Kecamatan Batuaji dengan selisih 1 poin dari Batam Kota. Dan juara IV diraih Kecamatan Bengkong dengan perolehan 14 poin.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyerahkan piala bergilir kepada para pemenang. Penyerahan piala dilaksanakan di Astaka Utama, Dataran Engku Putri, Batam Centre, pada penutupan STQ VII Batam, Jumat (5/4) malam.

Dalam sambutannya, Rudi mengatakan bahwa STQ adalah wadah untuk menumbuh-kan semangat membaca dan mempelajari Alquran. Sehingga Alquran benar-benar dijadikan pedoman hidup.

“Orangtua harus mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, terutama pendidikan budi peker­ti dan akhlak. Dengan demikian maka mereka akan tumbuh dan berkembang sebagai generasi yang tangguh dan teguh imannya,” ujar Rudi.

Pelaksanaan musabaqah menurutnya sebagai ajang memacu pengembangan tilawah, hafalan serta pendalaman isi Alquran. Kegiatan religius dan sarat syiar Islam ini akan menjadi sia-sia dan percuma apabila tidak meninggalkan bekas dan pengaruh di tengah masyarakat.

“Upaya yang dilakukan tidak boleh berhenti sampai di sini. Diperlukan perhatian, keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen umat dan jajaran pemerintah,” tuturnya.

Kepada qari-qariah, hafiz-hafizah dan mufasir-mafasirah yang menjadi juara, Rudi memberikan ucapan selamat. Harapannya prestasi ini bisa dipertahankan di masa akan datang.

Bagi anggota kafilah yang belum berhasil menunjukkan prestasinya diharapkan untuk terus berlatih dan memacu diri untuk prestasi di kesempatan akan datang. Rudi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan hakim yang telah memberikan penilaian secara bijaksana.

Dalam kesempatan itu Rudi mengundang seluruh warga Batam untuk hadir dalam peresmian Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah.

”Pada tanggal 20 September nanti, tanpa terkecuali. Makanan Pemko yang tanggung,” kata Rudi.

Masjid tersebut akan menjadi ikon tambahan bagi Batam. Dan dapat menopang wisata religi Batam. Ini sejalan dengan semangat Pemko Batam mengembangkan potensi kepariwisataan Batam.

”Selain masjid di Batuaji ini, kami juga revitalisasi Masjid Agung Batam,” kata dia.
Rudi juga mengimbau, kepada masyarakat Batam agar pada bulan politik ini dapat menyalurkan hak pilihnya.

”Kita sudah diberi hak, jangan sampai tidak datang, suara bapak ibu menentukan masa depan bangsa,” imbuhnya.

Selain itu, ia berharap masya­rakat ikut andil mewujudka­n pe­milu damai. Sebagai kepal­a daerah, ia mengaku tidak ing­in sesama anak bangsa ataupun warga Batam berseli­sih walau berbeda pilihan. ”Dalam hal ini saya memin­ta kita hindari saling mence­la,” ajaknya.

Ketua Lembaga Pengem­ba­ng­an Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang STQ 2019.

Ia juga menyampaikan harapannya agar STQ VII tingkat Kota Batam dapat menjadi sumber kesadaran bagi peningkatan komitmen umat untuk membaca, memahami dan mengamalkan kandu-ngan Alquran serta menjadikan sebagai pedoman hidup.

“Melalui kegiatan STQ ini para pecinta Alquran dari seluruh kecamatan se-Kota Batam dapat melakukan silahturahmi dan komunikasi. Pada akhirnya akan menumbuhkan kecintaan dan keagungannya terhadap kandu-ngan dan kemukzizatan Alquran,” ucap Amsakar dalam pidatonya.

Alquran sebagai kalam Allah­ SWT yang diturunkan se­bagai mukjizat kepada Nabi Mu­hammad SAW dan menja­di pegangan hidup bagi umat ma­nusia.

“Alquran mengan­du­ng nilai-nilai keimanan, hu­kum, akhlak serta aturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Alquran juga sebagai sumber ilmu pengetahuan, nasehat serta kecerdasan bagi umat manusia,” sebutnya.

STQ VII tingkat Kota Batam juga menggelar lomba kasidah rebana dan bazar. Sebagai juara I Lomba Qasidah Rebana tingkat Kota Batam Tahun 2019 diraih grup Al-Kaffah dari Kecamatan Nongsa­ dengan jumlah nilai 468. Juara II diraih grup rebana Annisa dari Kecamatan Sekupang dengan nilai 465, juara III diraih grup rebana Al-Hijrah dari Kecamatan Sei Beduk dengan nilai 441 dan juara IV diraih grup rebana Shofwatunnisa dari Kecamatan Batam Kota dengan nilai 438.

Untuk lomba bazar tingkat Kota Batam 2019 juara I diraih Kecamatan Lubukbaja dengan nilai 4.278, Kecamatan Batuampar di posisi II dengan nilai 4.230, peringkat III Kecamatan Batuaji dengan nilai 4.228 dan peringkat IV diraih Kecamatan Nongsa dengan jumlah nilai 4.220.

Penutupan STQ dimeriahkan dengan penampilan juara I grup rebana dan selawat zikir barat. Hadir dalam penutupan STQ Ketua TP PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi, Wakil Ketua TP PKK Kota Batam Erlita Sari Amsakar, anggota FKPD, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam Zulkarnain Umar serta tokoh agama di Kota Batam. (iza)

Komisi Pengawas Haji Dibubarkan

Putut A
-
0
Komisi Pengawas Haji Dibubarkan

batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) kini menjadi lembaga regulator, operator, sekaligus pengawas penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini menyusul dibubarkannya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Pembubaran KPHI tertuang dalam Pasal 129 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang disahkan 28 Maret lalu.

Ketua KPHI Samidin Nashir menuturkan, mereka sedang mempersiapkan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembubaran tersebut. Dia menegaskan selama pembahasan RUU PIHU, KPHI tidak pernah dilibatkan.

’’Tahu-tahu ada pasal yang isinya pembubaran KPHI,’’ katanya di kantor KPHI, Jumat (5/4/2019).

Menurut Samidin dengan pembubaran KPHI otomatis kewenangan Kemenag menjadi lebih luas. Kemenag saat ini menjadi lembaga yang menjalankan fungsi regulator, operator, sekaligus evaluator dalam penyelenggaraan ibadah haji. Padahal menurut KPHI, keberadaan pengawas eksternal untuk penyelenggaraan ibadah haji masih diperlukan.
Alasannya adalah hampir seluruh keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji itu adalah uang milik masyarakat atau jemaah.

Anggaran dari APBN tidak terlalu besar. Umumnya digunakan untuk pembiayaan petugas haji dan layanan kesehatan haji. Samidin mengatakan, kabar pembubaran KPHI membuatnya kaget. Apalagi saat ini KPHI sedang melakukan pengawasan penyelenggaraan haji musim 2019.

Samidin menerima kabar bahwa pembubaran KPIH untuk efisiensi anggaran. Dia menegaskan anggaran KPHI rata-rata hanya Rp 3 miliar/tahun. Menurutnya, anggaran tersebut sangat kecil untuk ukuran lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Selain itu sampai saat ini KPHI juga tidak memiliki sekretariat.

Lebih lanjut dia menuturkan, selama ini banyak rekomendasi penyelenggaraan haji yang kemudian diadopsi pemerintah. Seperti ketentuan istithoah atau kemampuan berhaji dari aspek kesehatan.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki menuturkan jika memang ada ketidakpuasan, KPHI bisa mengajukan judicial review ke MK. ’’Karena itu hak konstitusional KPHI yang dilindungi Undang-Undang,’’ tuturnya.

Menurut dia pemerintah bersama DPR tentu sudah sangat hati-hati dan mendengar berbagai aspirasi dalam merumuskan pasal-pasal di dalam UU PIHU. Termasuk pasal 129 yang mengatur tentang pembubaran KPHI. Di dalam pasal tersebut juga disebutkan pembubaran Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Mastuki mengatakan, pertimbangan yang muncul saat penggodokan RUU PIHU saat itu adalah pemerintah dan DPR ingin memaksimalkan fungsi lembaga pengawasan yang sudah ada. DPR, lanjutnya, berfungsi untuk pengawasan eksternal. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangannya. Sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag sebagai pengawas internal. (wan)

Alasan saat Nyoblos Tidak Boleh Bawa Ponsel

Putut A
-
0
Alasan saat Nyoblos Tidak Boleh Bawa Ponsel

batampos.co.id – Pas sudah poada mendengar saat datang ke tempat pemungutan suara tidak boleh membawa ponsel terutama saat menyoblos di bilik suara.

Apa sih alasannya?

Anggota Bawaslu Kepri, Said Abdullah Dahlawi, memberi jawabannya.

Hal ini demi mencegah terjadinya politik uang. Menurutnya, ada dua cara untuk politik uang. Dibayar dimuka atau di belakang.

“Setelah mereka mencoblos mereka diminta untuk foto dan kirim sebagai lapora,” urai Said.

Said mengungkapkan hal itu pada saat sosialisasi Pemilu 2019 yang digelar Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu- Persatuan Wartawan Indonesia (MAPPILU-PWI) Kepri bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu Kepri, berlangsung seru di Atoks Coffee Ruko Royal Sincom Batam, Jumat (5/4/2019).

Antusias peserta dari kalangan mahasiswa dan wartawan dalam melontarkan pertanyaan kepada pembicara, membuat sang moderator yang saat itu dipegang anggota MAPPILU-PWI William Seipatiratu, cukup keteteran. Selain antusias untuk bertanya, peserta juga harus berpacu dengan waktu yang cukup terbatas.

”Forum ini sangat menarik, tapi sayang waktunya sedikit,” ujar mahasiswi Unrika Rani, yang mengaku belum mendapat kesempatan bertanya karena keterbatasan waktu yang hanya berjalan 2 jam.

Kegiatan yang dimulai dari pukul 15.00 WIB itu menda­tangka­n tiga pembicara, yak-ni Komisioner KPU Kepri Arison, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi, dan mahasiswa Unrika Beni Nababan sebagai perwakilan kalangan milenial. Sebagaimana topik kegiatan ’Pendidikan pemilih melalui metode tatap muka bersama MAPPILU-PWI Kepri’, materi yang dijabarkan berkaitan dengan teknis Pemilu yang akan digelar 17 April mendatan­g. Tidak dipungkiri, Pemilu serentak kali ini tidak hanya untuk memilih Presiden dan wakilnya, tapi juga para pejabat legislatif daerah.

Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi saat berbicara.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

”Untuk itu, perlunya dilakukan banyak sosialisasi jelang Pemilu 2019 guna mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat,” kata Ketua MAPPILU-PWI Kepri Priya Ribut Sentosa, dalam sambutannya.

Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim juga menegaskan, di samping memperkenalkan kembali peran MAPPILU-PWI di tengah masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan menjadi edukasi yang tepat untuk penyebaran informasi ke masyarakat melalui mahasiswa juga insan pers.

”Waktu yang tidak lagi banyak menuju hari Pemilu ini bisa kita manfaatkan bersama untuk mengajak lingkungan sekitar dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena kesempatan ini untuk menentukan nasib bangsa dalam lima tahun ke depan,” ungkap Candra.

Pembicara Arison yang sebelumnya pernah menduduki bangku pimpinan KPU Kepri periode 2013-2018 menjelaskan, angka pemilih yang terdata saat ini tak jauh berbeda dibanding periode sebelumnya yaitu dari 1,229 juta menjadi 1,230 juta jiwa.

”Namun begitu, di tengah memanasnya perpolitikan saat ini masyarakat bisa menyadari arti pentingnya sebuah suara yang diberikan. Jangan golput,” ucapnya.

Beni Nababa­n yang sempat mengutip hasil survei dari media daring nasional (CNN Indonesia) bahwa lebih dari 40 persen kalangan milenial memilih sebagai golput dalam Pemilu 2019. Hal ini sangat disayangkan mengingat sikap apatis tersebut dapat merugikan bangsa. (nji)

1...11,51311,51411,515...14,385Halaman 11,514 dari 14,385

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000