batampos.co.id – Politik uang dianggap sebagai salah satu ancaman nyata menjelang puncak pemilu 17 April mendatang. KPU dan KPK memastikan bekerja sama untuk meminimalkan politik uang menjelang hari pemungutan suara. Tentu saja, kerja sama itu berbentuk pendidikan politik terkait dengan pemilu kepada masyarakat.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, saat ini pihaknya dan KPK berfokus pada sosialisasi perlawanan terhadap politik uang. ’’Kami akan mengemukakan tagline Pemilih Berdaulat Negara Kuat dan Pilih yang Jujur,’’ terang Wahyu, Rabu (3/4).
Artinya, pemilih diajak untuk memilih berdasar pilihan sendiri tanpa iming-iming apa pun. Juga, memilih peserta pemilu yang jujur. Salah satu indikatornya adalah tidak menggunakan politik uang untuk memengaruhi pemilih.
Rencananya, sosialisasi itu digencarkan bersamaan dengan event Pemilu Run pada 7 April mendatang. Sosialisasi terus dilakukan hingga menjelang pemungutan suara.
’’Pemilu Run akan dipusatkan di Jakarta dan dilaksanakan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,’’ lanjutnya.
Selain itu, KPK dan KPU membuat materi iklan layanan masyarakat yang mengajak melawan politik uang. Iklan tersebut ditayangkan pada debat kelima 13 April mendatang. Materinya tetap seputar memilih mereka yang jujur dan memastikan pemilih berdaulat atas pilihan sendiri di bilik suara.
Sementara itu, Jubir KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa dukungan lembaganya bukan sebatas sosialisasi. Salah satu bentuk support lain KPK yakni transparansi kekayaan para pejabat negara.
’’Kami membahas rencana pengumuman nama-nama anggota DPR, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia yang sudah melaporkan LHKPN,’’ terangnya.
KPU akan hadir dalam momen pengumuman tersebut. Mereka sekaligus menyosialisasikan kembali aturan yang mewajibkan caleg terpilih melaporkan harta kekayaan.
’’Itu sebagai syarat pelantikan,’’ lanjutnya. Hal lainnya sebagaimana disampaikan KPU, pemilih diminta mengabaikan politikus main uang.
Febri menambahkan, politik uang merupakan fenomena gunung es. Karena itu, masya-rakat diminta waspada kepada politikus-politikus yang menggunakan uang untuk memengaruhi pilihan.
’’Kalau masyarakat sudah menolak uang, uang itu tidak akan bermanfaat,’’ tutur Febri. Para caleg pun akan berpikir ulang untuk menggunakan politik uang.
Sejauh ini, dari keseluruhan pejabat negara, sekitar 74 persen sudah melaporkan harta kekayaan. Batas waktunya adalah 31 Maret lalu. Pihaknya mengumumkan nama-nama itu dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi.
Politik Berbiaya Tinggi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan publik agar memilih pasangan capres dan cawapres serta caleg yang memiliki integritas dan kejujuran.
Meski demikian, kasus politik uang selalu mewarnai pelaksanaan pemilu. Tak terkecuali menjelang pemungutan suara 17 April saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bowo Sidik Pangarso yang merupakan legislator Golkar dari dapil II Jawa Tengah. Dalam OTT tersebut, KPK menyita tumpukan amplop berisi uang yang berada di dalam 82 kardus dan 2 kontainer. Rencananya, uang itu akan digunakan Bowo untuk “serangan fajar” menjelang Pemilu 2019.
Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikchar Hadjar mengungkapkan, saat ini sulit mencari politikus yang mempunyai integritas dan kejujuran. Pemicunya, sistem politik memaksa para aktor politik untuk tidak berlaku jujur.
’’Karena itu, tidak heran bahwa ketidakjujuran itu korupsi. Oleh politisi sudah seperti udara untuk bernapas, politik biaya tinggi ini menye-babkan sebagian besar politisi menutupi kebutuhan biayanya dengan cara yang tidak jujur. Anehnya, ini diterima sebagai sesuatu yang alami. Semua orang permisif memaklumi,” kata Fikchar, Rabu (3/4).
Oleh karena itu, menurut Fikchar, wajar jika KPK secara terus-menerus mengampanyekan publik agar ’’pilih yang jujur’’. Sebab, lembaga antirasuah ikut bertanggung jawab kepada pencegahan praktik korupsi.
’’Pencegahan pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan agar timbul kesadaran para politikus tidak melakukan korupsi jika sudah duduk sebagai anggota DPR,’’ tegas Fikchar.
Dalam konteks tidak jujur, kata Fikchar, yang berkaitan dengan sistem politik harus dilakukan reformasi. Terutama dalam pola rekrutmen kader.
’’Sebab, dengan sistem pemilihan seperti sekarang ini, lebih banyak orang berduit, tapi tidak cerdas politik yang menguasai caleg-caleg parpol,’’ sesal Fickhar.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kembali mengajak masyarakat untuk mengingat dan memahami slogan ’’pilih yang jujur’’ sebagai sikap yang harus diambil dalam Pemilu 2019 ini.
Menurut dia, para pemilih harus bersikap jujur dengan cara menolak setiap bujukan atau pemberian uang lewat “serangan fajar” dan tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang.
’’Sebab, hal tersebut akan mendorong mereka korupsi saat menjabat. Yang terpenting, KPK juga mengajak kami semua memilih calon yang jujur, memenuhi janji-janji kampanye dengan setulusnya,’’ jelas Basaria, Sabtu (30/3) lalu. (mr/jpc/c4/byu/c19/agm)
batampos.co.id – Pembagian sembako murah yang digelar Pemko Batam, diprotes dewan. Protes muncul, karena pasar sembako murah digelar jelang Pemilu dan diluar kesepakatan, sebelum pengesahan APBD. Selain diprotes soal waktu, juga sasaran yang dinilai kurang tepat sasaran dan sebagian sembako murah sisa, hingga ada yang dibawa balik Pemko Batam. 
batampos.co.id – Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler 2019 ditutup sekitar sepuluh hari lagi. Kementerian Agama (Kemenag) mencatat pergerakan pelunasan beberapa hari terakhir mengalami peningkatan. Data ter-akhir sampai Selasa (2/4) sebanyak 153.333 jemaah calon haji (JCH) sudah melunasi BPIH.
Sosok Arcandra Tahar menjadi magnet bagi para pemilih di Sumatera Barat dalam menaikkan elektabilitas paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di wilayah itu. Pribadi Arcandra yang sholeh, santun dan cerdas seolah mewakili pribadi masyarakat Minang yang terkenal religius dan pekerja keras.
