Senin, 25 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11516

Warga Rawan Terserang Ispa

0
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengen-dalian Penyakit Dinas Kesehatan dan KB Pemkab Natuna Hikmat Aliansyah me-ngatakan bahwa cuaca panas yang terjadi belakangan ini di wilayah Natuna menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit. Khususnya, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), dehidrasi, dan berbagai jenis penyakit lainnya.

”Masyarakat diimbau banyak minum air putih. Tindakan ini harus menjadi kebiasaan masyarakat di musim panas yang terasa menyengat ini,” kata Hikmat, Jumat (29/3).

Ia juga mengatakan, kebiasaan dan hobi olahraga di siang hari disarankan untuk dikurangi atau lebih baik dihindari untuk sementara waktu, karena dapat berdampak buruk pada kesehatan kulit, pernapasan dan lainnya. Masyarakat juga diimbau, agar tidak melakukan kegiatan yang berlebihan di luar rumah di saat panas matahari sedang terik.

”Kepada orangtua lebih me-ngontrol kegiatan anak-anak di luar rumah, suhu udara saat ini dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan anak,” ujarnya.

Sebelumnya Stasiun Meteorologi Ranai telah merilis bahwa suhu udara di Natuna berkisar pada 32,7 derajat celcius. Namun, pihak meteorologi menyatakan, tingkat suhu tersebut masih batas normal untuk wilayah Natuna.

”Kondisi kemarau saat ini, masyarakat diimbau berhemat dalam penggunaan air bersih, tidak membakar lahan, maupun membakar sekitar hutan secara sembarangan,” kata Asrul Saparudi, prakirawan Stasiun Meteorologi Ranai.

Seperti diketahui, wilayah Natuna sudah memasuki musim kemarau sejak awal 2019. Musim yang berkepanjangan yang sedang berlangsung berdampak pada banyaknya lahan warga dan lahan pemerintah terbakar. Juga berku­rangnya debit air baku di sejumlah waduk yang berpotensi menyebabkan krisis air bersih. (arn)

Titiek Soeharto: Hasrat Masyarakat untuk Perubahan Tidak Bisa Dibendung

0

Keinginan kuat dari masyarakat untuk perubahan tak lagi dapat dibendung. Hal itulah yang menyebabkan calon presiden Prabowo Subianto selalu disambut dengan meriah, dan masyarakat dalam jumlah puluhan ribu pun tumpah ruah, bersedia berjejal-jejal untuk mengelu-elukannya.

Pernyataan itu disampaikan Siti Hediati Hariyadi, atau akrab disapa Titiek Soeharto, saat ditanya wartawan usai memberikan sambutan dan melakukan peletakan batu pertama dibangunnya Pasar Desa Modern di Desa Trirengo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 30 Maret 2019. Pasar tersebut dibangun sebagai bantuan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau Damandiri, dimana Mbak Titiek menjadi salah seorang pembinanya. Dengan bantuan Yayasan Damandiri pula, Desa Trirenggo sudah lama mengentas sebagai desa mandiri lestari.

Menurut Titiek, sambutan meriah terhadap Prabowo di setiap daerah yang dikunjunginya itu sangat jelas merupakan spontanitas masyarakat.

“Semoga saja semua itu turut memberikan dorongan semangat yang besar buat kita memenangkan Pemilu ini,” kata Titiek. “Bukan untuk kepentingan Pak Prabowo atau Pak Sandi, melainkan kepentingan bangsa Indonesia ke depan.”

Titiek juga meyakini, sambutan meriah dari rakyat itu juga mencerminkan bahwa rakyat sudah sangat rindu dengan pemimpin amanah dan kapabel. Pemimpin yang punya kemampuan untuk melakukan perbaikan bagi Indonesia ke depan, yakni yang bisa membangun bangsa, segera mengentaskan kemiskinan dan memerangi kebodohan agar Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

“Karena itu, pemilih harus memilih pemimpin yang pas dengan hati nurani Bapak Ibu semua,” kata Titiek sembari menekankan bunyi pada kata ‘pas’ yang ia katakan.

Dengan tekad untuk maju itu pula, kata Titiek, pihaknya terus mengembangkan desa Trirenggo, dengan membangun pasar modern setelah desa itu tergolong menjadi desa mandiri-lestari. Ia berharap, hal itu bisa memberikan lapangan kerja dan menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.

Desa Trirenggo merupakan desa binaan Yayasan Damandiri yang telah mengentas menjadi desa mandiri lestari. Menurut Kepala Desa Trirenggo, Munawar, dengan bantuan intensif yang dilakukan Damandiri, desa itu berhasil mengurangi jumlah keluarga miskin.

“Dari 1700 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin di akhir November 2016, jumlah keluarga miskin kini tinggal 837 KK saja,” kata Munawar.

Tak hanya menggerakkan perekonomian masyarakat dengan pendampingan perkonomian dan memberikan akses modal, Damandiri pun kerap memberikan sumbangan social. Dalam kesempatan itu pun, Ketua Yayasan Damandiri Soebiyakto Cakrawerdaya menyatakan pihaknya membantu masyarakat Trirenggo membangun 44 homestay, semenisasi lantai dan bedah rumah untuk 35 unit rumah, bantuan pembangunan jamban di 235 rumah, pemberian akses modal murah kepada para pedagang kecil dan sebagainya.

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan warganya, bekerja sama dengan Damandiri, kini Desa Trirenggo sudah menyiapkan tanah seluas 7 hektare untuk pembangunan desa wisata.

Tidak hanya dihadiri warga masyarakat setempat, peletakan batu pertama pembangunan pasar modern itu juga dihadiri warga empat desa lainnya yang juga mendapatkan bantuan dan pemdampingan Damandiri, antara lain untuk para anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Mandiri Lestari Krambilsawit di Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul.

“Yayasan Damandiri merupakan yayasan yang didirikan Pak Harto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini sejalan cita-cita Pak Harto yang selalu peduli dengan rakyatnya. Beliau ingin semua masyarakat terus meningkat kesejahteraannya,” kata Titiek. [*]

Bagi-bagi Sertifikat di Batam

0
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, saat memantau pembagian sertifikat tanah di Batam, Sabtu (30/3). (Bobi Bani/JawaPos.com)

batampos.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil membagikan sertifikatkepada warga Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (30/3/2019).

Pembagian sertifikat diwarnai hujan yang mengguyur Batam sejak pagi. Kendati demikian, masyarakat tetap memadati lokasi pembagian di Alun-alun Engku Putri, Batam.

Hadirnya Sofyan Djalil yang disertai hujan dianggap sebagai berkah tersendiri. Karena memang wilayah Batam dan Kepri secara umum sudah lama tidak diguyur hujan.

“Ini berkah untuk kami. Hadirnya pak menteri (Sofyan A Djalil) membawa berkah untuk kami semua. Tidak hanya berkah dapat sertifikat tanah. Tapi berkah turun hujan juga,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sambutannya.

Hujan yang terus mengguyur juga tidak menyurutkan Sofyan untuk meninjau 100 stan yang disediakan panitia dalam penyerahan sertifikat. Sofyan datang dengan didampingi Nurdin, Wali Kota Batam HM Rudi, Kepala Kantor BPN Kepri Asnawati, dan sejumlah pejabat lainnya. Mereka menyusuri stan-stan yang melayani proses penyerahan sertifikat tanah.

Untuk wilayah Kepri sendiri ada 60.764 sertifikat tanah yang akan dibagikan pada 2019. Jumlah itu tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri.

Sofyan menjelaskan, tahun ini BPN ditargetkan mampu menerbitkan 10-12 juta sertifikat tanah. Target selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2018, BPN berhasil mengeluarkan sertifikat tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 9,3 juta bidang. Tahun sebelumnya dikeluarkan sertifikat sebanyak 5,4 juta bidang tanah.

Percepatan penerbitan sertifikat tanah bersumber dari instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar masyarakat memiliki kepastian akan hak mereka. “Kami harapkan dengan sertifikat ini tidak ada lagi persoalan sengketa lahan yang terjadi. Biasanya kalau harga tanah mahal, banyak sekali sengketa. Presiden tidak menginginkan itu,” tegas Sofyan.

Sofyan menambahkan, sertifikat bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh modal usaha. Masyarakat bisa menjaminkan sertfikat lahan untuk memperoleh pinjaman ke bank.

Terkait dengan kemudahan ini, Sofyan mengingatkan agar masyarakat benar-benar bijak dalam memanfaatkannya. Sebab bukan tidak mungkin hal tersebut justru bisa menjadi bumerang ketika tidak disiapkan dengan matang.

“Kalau dijaminkan untuk modal usaha tidak apa-apa. Jangan untuk bermewahan. Karena bisa-bisa sertifikat tidak kembali, duit juga habis begitu saja,” pesan Sofyan.

BPN terus berupaya untuk mempercepat sertifikasi seluruh seluruh masyarakat. Targetnya pada 2025, 126 juta lahan di seluruh Indonesia bisa disertifikasi.

“Pada 2014 lalu baru ada 46 juta lahan yang bersertifikat. Karena memang sebelumnya, kami terbitkan 500 ribu sampai 800 ribu saja per tahun. Sekarang sudah sampai 9,3 juta dalam setahun,” papar Sofyan. (jpc/bbi)

Lubang di Pedestrian tak Kunjung Ditutup

0
foto: batampos / rani

batampos.co.id – Seorang turis nyaris terperosok dan jatuh ke drainase tanpa penutup di sekitar Engku Putri, Selasa (26/3). Lobang di pedestrian di samping pagar alun-alun Engku Putri itu hanya diberikan penanda yakni ranting-ranting pohon dan tali plastik.

Be careful, Big Hole (hati-hati ada lobang besar),” ujar seorang wisatawan yang berjalan kaki dari arah pelabuhan Batam Center.

Wisman tersebut langsung menjauhkan kakinya dari lobang tersebut. Dan terlihat mereka mengerutkan dahi melihat lobang yang menganga tersebut.

Seorang warga yang sedang jalan di sana juga mengakui bahwa keberadaan lobang tersebut sangat berbahaya. Sudah ada beberapa warga yang hendak masuk ke drainase tersebut.

“Saya sering olahraga di sekitar sini. Dan ini memang sudah lama. Banyak yang mau jatuh ke lubang itu,” katanya.

Sementara itu anggota komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean meminta Pemko Batam untuk serius menangani lobang tersebut. Di mana lubang tersebut memang sengaja dibuat untuk memudahkan pembersihan drainase.

“Ya kami minta itu ditutup. Jangan dibiarkan terbuka seperti itu. Itu sangat berbahaya. Jangan sampai ada dulu korbannya,” katanya.

Sementara itu Kabaghumas Pemko Batam Efrius mengatakan, bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti dinas bina marga untuk proses penggantian.

“Ya itu akan diubah ke beton, karena kalau besi sering hilang dicuri,” katanya.

Ia meminta warga yang melintas di sana untuk lebih berhati-hati. Di sana sudah ada penanda yang diberikan Pemko Batam.(*)

Gegara Malas Kerja, Pura-pura Dirampok

0

”TOLONG rumah saya dirampok.” Begitu kira-kira laporan Brian Anderson kepada petugas operator 911, Selasa (26/3) lalu.

Selanjutnya, pekerja di restoran Hardee’s itu menuturkan, ada pria bersenjata api yang masuk rumahnya. Mereka mengambil kalung, uang, dan telepon genggam sebelum melarikan diri menggunakan mobil. Nyaris sempurna skenarionya.

Polisi pun meluncur ke rumah Anderson di Dundee, Polk County, Florida, AS. Namun, dari hasil penyidikan, diketahui bahwa perampokan itu tidak pernah terjadi.

Anderson akhirnya mengaku telah berbohong. Itu dilakukannya agar tidak perlu menjalankan sif pagi di Hardee’s. Dia sedang malas. (sha)

Caleg Pengguna Sabu Terancam Penjara 5 Tahun

0

batampos.co.id – Oknum calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Lingga daerah pemilihan I nomor urut 2, Rahmat Nur Cahyono yang ditangkap Jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu masih mendekam di sel tahanan Mapolresta Barelang.

Berkas perkara Rahmat Nur Cahyono yang diamankan bersama dengan rekannya, Hendri alias Ahok terus dilengkapi oleh penyidik.

Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengatakan, Rahmat Nur Cahyono dan Hendri dikenakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1). Dengan ancaman paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar.

”Saat ini, masih dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka sebelum dikirimkan ke jaksa untuk disidangkan,” ujarnya.

Sementara itu, dari pengakuan Rahmat, ia baru-baru kali ini menggunakan narkotika jenis sabu. Sabu tersebut ia konsumsi bersama-sama dengan Hendri di Batam maupun di Tanjungpinang. Hendri merupakan warga Batam sementara Rahmat Nur Cahyono merupakan warga Tanjungpinang.

”Kenalnya karena sama-sama satu kampung dari Lingga. Kalau makai sabunya di Batam sama di Tanjungpinang,” ujar Rahmat dalam ekspose, kemarin.

Dalam berita sebelumnya, keduanya ditangkap di salah satu hotel di Lubukbaja, Rabu (13/3) sekitar pukul 21.00 WIB. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,60 gram yang mereka beli seharga Rp 500 ribu dari seseorang yang berinisial R. (egi)

Tentang PPJU Batam, Tak Perlu Revisi, Tidak Masalah …

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum mengajukan perihal rencana revisi Peraturan daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi justru menilai, revisi tidak perlu dilakukan jika penundaan bisa dilakukan sembari menunggu perbaikan ekonomi.

“Kenapa harus revisi, ditunda saja nggak masalah kan. Kalau saya ditunda saja, kalau ekonomi semakin membaik, pengusaha bisa terima kan langsung jalan,” ucap Rudi, Jumat (29/3).

Akan tetapi, ia mengatakan, perihal akan ditunda atau direvisi, ia akan berbicara dengan Ketua DPRD Batam Nuryanto. Namun ketika ditanya kapan rencana pertemuan resmi dengan DPRD Batam, Rudi justru mengatakan tidak perlu ada agenda yang resmipun bisa dilakukan.

“Semalam (kemarin) ketemu ketua DPRD di Pinang, kalau saya jarang resmi-resmi, kalau ketemu bicarakan, kalau resmi susah juga ya. Tapi kalau resmi, DPRD bisa ngundang kami (Pemko Batam),” imbuhnya.

Menurutnya, jika revisi dilakukan tentu akan membutuhkan waktu pembahasan lagi. Juga biaya, namun ia tidak menyampaikan berapa keperluan pembiayaan yanga akan dibutuhkan dalam merevisi satu Perda.

“Revisi kan harus ke sana lagi (bahas di DPRD), biaya juga. Kalau biaya kalian tahu kan, berapa? kan mereka (DPRD) pernah juga sampaikan berapa anggaran untuk Perda,” kata Rudi tidak ingin mengomentari dana yang dibutuhkan dalam revisi Perda.

Memang, biaya revisi Perda belum diketahui secara pasti. Namun dalam salah satu pewartaan Batam Pos, biaya satu perda baru mencapai ratusan juta.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan, pada prinsipnya pemerintah merupakan pelaksana Perda. Karean hingga saat ini belum ada perubahan, otomatis pihaknya menjalankan tarif yang terdapat pada perda yang sudah ada.

“Sekarangkan jalan yang tarif baru. Karenakan tak ada yang menghalangi perda (penundaan),” imbuhnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang pajak daerah pasal 31 ayat 1 butir B menyatakan, tarif PPJU bagi pengguna rumah tangga ditetapkan tujuh persen. Naik satu persen dari tarif sebelumnya yakni enam persen.

Kemudian di butir C, tarif PPJU bagi pengguna bisnis ditetapkan delapan persen, atau mengalami kenaikan dua persen dari sebelumnya enam persen.

Sejatinya penundaa sebelum ditunda hingga akhir Maret, dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2017 bahwa keringanan penundaan pajak juga sudah diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2018 lalu. (*)

Pemeriksaan Saksi Kasus Laporan Guru Honorer K2 Masih Berlanjut

0

batampos.co.id – Jajaran Satreskrim Porlesta Barelang masih mendalami adanya laporan para guru honorer K2 yang gagal diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun seleksi 2013.

Laporan itu mengenai adanya dugaan uang pelicin hingga Surat Keputusan (SK) bodong dengan memalsukan tanda tangan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Muslim Bidin.

Terkait dengan adanya laporan itu, Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengatakan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan masih ditangani oleh Satreskrim Polresta Barelang. Beberapa orang saksi, baik itu dari pelapor dan pihak-pihak terkait sudah dimintai keterangan dan sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Saat ini Satreskrim masih melakukan penyelidikan dan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” ujarya.

Dikonfirmasi mengenai siapa saja saksi-saksi yang diperiksa untuk selanjutnya, Hengki enggan membeberkannya karena sudah masuk ke dalam teknis penyelidikan. Ia memastikan, bahwa pihaknya akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia meminta kepada pihak pelapor untuk bersabar dalam mengungkap kasus dugaan pungli ini.

Jika nantinya keterangan dari seluruh saksi sudah diambil, selanjutnya jajaran Satreskrim Polresta Barelang akan melakukan gelar perkara dalam menentukan kasus ini, apakah termasuk dalam dalam unsur tindak pidana pungli atau tidak. Jika termasuk dalam tindak pidana pungli, maka pihaknya akan segera menetapkan status tersangka.

“Nanti akan kami informasikan lagi kalau sudah ada tersangkanya. Yang jelas, saat ini belum ada tersangkanya dan kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” katanya.

Dalam berita sebelumnya, jajaran Satreskrim Polresta Barelang telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 tenaga guru honorer. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Sahir. (egi)

KPU: Surat Keterangan Mudah Dipalsukan

0
ilustrasi

batampos.co.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Widiyono Agung Sulityo menyatakan betapa pentingnya masyarakat memegang KTP elektronik saat melakukan pencoblosan. Karena dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan saat pencoblosan.

“Makanya ada surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri, meminta Dinas Kependudukan Kota maupun Kabupaten segara melakukan percetakan KTP Elektronik. Suket (Surat Keterangan) yang dipegang masyarakat itu, takutnya menimbulkan permasalahan saat pencoblosan,” katanya, Jumat (29/3).

Ia mengatakan suket yang diterbitkan sebagai penganti KTP sementara, sangat gampang dipalsukan. Suket, dikhawatirkan menimbulkan polemik saat hari pencoblosan. “Selain pemalsuan, kami takut ada yang mencoba mencoblos dua kali. Kami mencoba meminimalisir segala bentuk kecurangan yang timbul,” ungkapnya.

Widiyono mengatakan masih ada sebagian kecil masyarakat di Kepri, belum melakukan pencetekan KTP Elektronik. Namun sebagian besarnya yang belum mencetak tersebut, sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kalaupun tak terdaftar, masih bisa dapat melakukan pencoblosan. Dengan membawa KTPnya, mencoblos dari pukul 12.00 hingga 13.00. Tapi pencoblosan harus sesuai alamat,” ungkapnya.

Terkait DPT, Widiyono mengaku sudah tidak ada lagi permasalahan. “Semuanya clear. Baik permasalahan ada WNA yang terdaftar sebelumnya,” ungkapnya.

Widiyono mengatakan KPU akan bekerja maksima, agar dapat menyukseskan pemilu serentak tahun 2018. (ska)

 

Wako Minta Krisis Air di Rusunawa Diatasi

0
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi memerintahkan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam agar menye-lesaikan persoalan air yang dialami warga Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Batamec, Batuaji.

”Saya sudah sampaikan ke yang urus rusun. Apa-apa kendalanya, selesaikan,” kata Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (29/3).

Ia menilai, yang paham persoalan terperinci terkait ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Pemko Batam dan Disperkimtan Batam.

”Nanti Yudi (Kepala Disperkimtan Batam, Eryudhi Apriadi) yang selesaikan,” imbuhnya.

Kepala Seksi UPT Rusun Pemko Batam Joko Susilo menyambut arahan wali kota tersebut. Menurut dia, pihaknya tidak akan lepas tangan untuk mencari cara agar pasokan air warga rusun terpenuhi.

”Tetap kami usahakan,” imbuhnya.

Ditanya, apakah Pemko Batam dapat turun tangan me-ngirim air? Joko menyebutkan pihaknya berencana akan berkoordinasi dengan bagian taman, guna pengiriman air. Namun demikian, armada taman sekarang sedang fokus menangangi sejumlah titik taman yang kekeringan akibat cuaca panas.

”Ini perlu kita pahami juga, kalau lagi sempat mereka (taman) kami akan minta bantuannya. Armada bagian taman juga terbatas,” ucap dia.

Joko menilai, pada prinsipnya penyediaan air adalah tugas PT Adhya Tirta Batam (ATB). Maka, ia meminta ATB komit akan kesepakatan untuk me-ngirimkan dua hingga empat tangki per hari.

”Soal air ini sekarang memang susah, warga perlu air untuk makan minum, mencuci,” pungkasnya.

Pasokan Air Masih Tersendat

Krisis air bersih masih melanda penghuni rusunawa Pemko Batam di Tanjunguncang, Batuaji. Ratusan penghuni kewalahan sebab suplai air melalui tangki belum maksimal. Sehari, penghuni rusun hanya dapat dua kiriman tangki sehingga tak mencukupi.

Dua tangki dengan kapasitas 5.000 liter per tangki yang dibagi 170 kepala keluarga yang menghuni rusun tersebut, maka satu KK hanya dapat dua galon atau 30-an liter per hari. Ini memberatkan penghuni sebab kebutuhan air bukan hanya untuk mandi.

”Bantuan datang paling sehari, setelah itu kembali lagi se-perti semula,” ujar Hamida, penghuni rusunawa blok D, kemarin.

Pihak ATB saat dikonfirmasi menuturkan, tersendatnya suplai air ke wilayah Tanjung-uncang karena minimnya ketersediaan bahan baku air pada waduk yang terpakai saat ini. Wilayah Tanjunguncang yang berada di ujung menjadi penyebab seretnya pasokan air.

Untuk solusi jangka panjang, adalah pengoperasian IPA Dam Tembesi. Sementara jangka pendek menyuplai air pakai mobil tangki.

”Suplai air tangki masih berlanjut, cuma disesuaikan kemampuan armada kami,” ujar Humas ATB Iksa. (iza/eja)