batampos.co.id – Penindasan dan pelanggaran HAM yang dialami jutaan warga muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, menyedot perhatian dunia. Tak terkecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB menyebut lebih dari satu juta orang ditahan pemerintah Tiongkok di kamp isolasi yang oleh Tiongkok disebut sebagai “sekolah”.

Laporan investigasi BBC menyebutkan, selama empat tahun terakhir pemerintah Tiongkok mengetatkan keamanan terhadap muslim Uighur dengan cara mengintimidasi mereka secara psikologis.

Hal itu mencakup penggunaan teknologi berskala besar, seperti memasang kamera pengenal wajah, perangkat pemantauan yang mampu membaca isi ponsel, serta pengumpulan data biometrik secara massal.

Tak hanya itu, sanksi hukum diterapkan untuk menekan identitas dan praktik keislaman, antara lain melarang salat dan puasa Ramadan, dilarang menggunakan hijab, dilarang memelihara janggut panjang, dilarang pengajaran keagamaan untuk anak-anak, hingga melarang nama-nama Islam.

Tindakan itu terjadi setelah pemerintah Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping mengetatkan kendali terhadap masya-rakat sehingga kesetiaan terhadap Partai Komunis harus didahulukan ketimbang loyalitas kepada keluarga dan agama.

Kini sudah menjadi pemandangan umum ketika warga Uighur digeledah di jalan-jalan dan pos-pos pemeriksaan kendaraan. Bahkan, ada aturan yang menyebutkan bahwa pekerja di ruang publik, seperti stasiun dan bandara, wajib menghalangi warga yang menggunakan pakaian menutup seluruh bagian tubuh, termasuk wajah mereka atau memakai jilbab dan cadar. Para petugas ini juga diminta untuk melaporkan warga yang menggunakan pakaian tertutup dan jilbab itu tersebut kepada polisi.

Lalu, bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan sikap Indonesia menolak penindasan dan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Namun, menurut JK, Indonesia juga tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

“Kita semua menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia,” ujar JK seusai memberikan pidato pada konferensi di Jakarta, Senin (17/12) lalu.

Jusuf Kalla berkata, Indonesia tidak bisa ikut campur masalah domestik yang dialami muslim Uighur. Pasalnya, hal tersebut merupakan kedaulatan Tiongkok.

“Tentu kita tidak ingin campuri masalah domestik Uighur. Tapi secara umum pelanggaran hak asasi manusia juga harus kita perjuangkan,” kata Jusuf Kalla.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengecam keras penindasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Penindasan seperti itu, menurut Din, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional.
Hak asasi manusia dan International Covenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.

“Maka, muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar Din.

Pemerintah Tiongkok membantah tudingan dari berbagai pihak itu. Dalam tanggapannya, pejabat Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Hu Lianhe, mengatakan, warga Xinjiang, termasuk orang Uighur, menikmati kebebasan dan hak yang setara.

“Anggapan bahwa satu juta orang Uighur ditahan, sepenuhnya tidak benar,” tambahnya. Namun kemudian ia mengakui adanya program permukiman kembali dan pendidikan kembali atau reedukasi.(BBC/Reuters/JPG)