batampos.co.id – Egga harus duduk di kursi terdakwa. Pria bergelar Sarjana Komputer itu harus menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam akibat memasarkan produk kecantikan tak memiliki izin edar.
Dalam sidangnya beragendakan pemeriksaan saksi, Rabu (24/10), jaksa penuntut umum (JPU) Samuel Pangaribuan menghadirkan dua saksi penangkap Richard dan Rinaldi yang merupakan anggota kepolisian.
”Kami mendalami informasi yang diterima terkait terdakwa, yang mengedarkan produk tanpa izin edar dari Badan POM RI melalui media sosial,” ujar saksi Richard, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Chandra, Redite Ike dan Hera Polosia.
Pihaknya, melakukan undercover buying terhadap terdakwa dengan cara memesan Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel sebanyak 50 kotak (12 pcs per kotak) melalui pesan singkat WhatsApp, sebagaimana tertera di Instagram terdakwa, 1 Juni lalu. Harga yang disepakati Rp 50 ribu per kotak.
”Saat akan dilakukan transaksi di pinggir jalan depan Ruko Mega Legenda, Batam Kota, kami langsung menggeledah barang bawaan terdakwa yang ada di mobil pribadinya,” terang saksi.
Barang itu berupa, 622 pcs Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel 92%, 12 pcs Nature Republic Aloe Vera Foam Cleanser, 3 sachet Nature Republic Real Nature Ask Sheet Greentea, 2 botol Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel Mist.
”Kesemuanya itu menjadi barang bukti termasuk mobil Fortuner dan ponsel yang terdakwa gunakan untuk memasarkan produk tersebut,” jelas kedua saksi.
Berdasarkan surat Nomor:IC.01.01.95.06.18.3072 tanggal 08 Juni 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang pemeriksaan izin edar sediaan farmasi menyatakan, sesuai database Badan POM barang bukti yang disita dari terdakwa tidak mencantumkan nama pendaftar (importir) dan tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan POM RI.
Terhadap keterangan kedua saksi, terdakwa tidak membantah keterangan tersebut.
Selanjutnya majelis hakim kembali menunda persidangan terdakwa hingga pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. (nji)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Sagulung dan Polsek Nongsa kembali bongkar jaringan pencurian sepeda motor (curanmor) yang selama ini aksinya sangat meresahkan warga Batam. Ada sembilan orang yang diamankan, lima di antaranya masih usia remaja. Kini, diamankan di Polsek Sagulung. Sedangkan empat orang lainnya diamankan di Polsek Nongsa.
Kapolsek Sagulung, AKP Yudha Suryawardana menga-takan para tersangka dibekuk di tempat dan waktu yang berbeda sejak Selasa (22/10) lalu. Mereka adalah KA, LS, EW, AS masih berusia 16 tahun, sedangkan ND berusia 17.
Dari tangan komplotan lima remaja tersebut, polisi mengamankan tiga sepeda motor hasil curian, yakni satu unit Satria FU dan dua unit Yamaha Mio. Selain itu, polisi juga mengamankan pisau lipat dan gunting yang digunakan para tersangka sebagai alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor.
Kelimanya dibekuk berdasarkan petunjuk laporan kehilangan motor yang masuk ke Polsek Sagulung. Dari laporan itu polisi dapat petunjuk jika komplotan ini sering nongkrong di wilayah Jodoh.
”Pertama kami bekuk EW dan ND. Mereka lagi nongkrong di Jodoh dengan dua motor curian ini,” ujar Yudha, Rabu (24/10).
Setelah pengembangan, polisi kembali membekuk tiga pelaku lainnya dari tempat dan waktu berbeda. Mereka tinggal di tempat berbeda-beda, ada yang di Batuaji, Sagulung, dan Batuampar.
”Mereka sudah putus sekolah semua.”
Jaringan mereka, sambung Yudha, terbagi dalam dua kelompok, namun dalam satu komando yang dipimpin AS. ”Mereka bagi tugas, ada yang ’main’ (curi sepeda motor, red) dua ada yang ’main’ tiga tapi dikomando AS,” jelasnya.
Dikatakannya, dari pengem-bangan sementara, komplotan ini sudah beraksi enam kali di TKP (tempat kejadian perkara) yang berbeda-beda. Tiga dari enam sepeda motor yang mereka curi sudah dijual dengan harga mulai Rp 800 ribu.
”Uangnya mereka gunakan happy-happy,” ungkapnya. ”Kelima pelaku ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancamam tujuh tahun penjara,” imbuhnya.
AS kepada wartawan tak mengelak atas sangkaan terhadap aksi kejahatannya. AS juga juga mengakui mengkoordinir kelompoknya untuk menggasak sepeda motor warga.
”Kami sering ngumpul malam-malam, jadi muncul niat untuk itu (curi sepeda motor, red). Sudah enam motor yang kami curi di Sagulung, Lubukbaja, dan Batam Kota,” sebutnya.
Sementara itu, empat tersangka yang ditangkap jajaran Polsek Nongsa adalah Dede Rifky, 22, Heru Febrianto, 20. Keduanya merupakan pencuri yang beraksi di wilayah Sagulung. Sedangkan dua pelaku lainnya, yakni Nofri, 46, dan Ferry Chandra, 33, beraksi di wilayah Sekupang.
Kapolsek Nongsa, Kompol Albert Perwira Sihite mengatakan, penangkapan Rifky dan Heru bermula dari Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Nongsa, Ipda Muhammad Hazaquan ketika melakukan patroli di wilayah Simpang Pramuka, Nongsa, Sabtu (20/10) lalu.
”Saat patroli itu, anggota kita mencurigai sepeda motor yang tengah terparkir di depan Alfamart dan kemudian dilakukan pengecekan,” kata Albert.
Dari pengecekan tersebut, ternyata sepeda motor itu tidak dilengkapi dengan dokumen. Polisi langsung mengamankan pengendara sepeda motor itu yang diketahui bernama Dede. Dari pengakuannya, motor itu merupakan hasil curian bersama dengan rekannya Heru.
foto: batampos.co.id/ dalil harahap
”Setelah mendapatkan keterangan itu, langsung kita amankan Heru di rumahnya di kawasan Sagulung dan kemudian keduanya kita bawa ke polsek untuk di proses,” ujarnya.
Dilanjutkannya, untuk penangkapan dua pelaku lainnya, Nofri dan Ferry Chandra bermula dari informasi yang diterima pihaknya dari masyarakat bahwa ada sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya tengah terparkir di depan rumahnya di Batubesar.
”Saat itu, ada seseorang yang mengambil motor itu dan lang-sung kita amankan tersangka atas nama Nofri,” jelasnya.
Nofri tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan sepeda motor itu dan mengakui bahwa sepeda motor itu merupakan hasil curian bersama temannya, Ferry. Dari pengakuan itu, selanjutnya Ferry diamankan jajaran Reskrim Polsek Nongsa pada Kamis (18/10) lalu.
”Selanjutnya kami bawa ke Polsek untuk pengembangan lebih lanjut dan sampai saat ini masih kita lakukan pengembangan,” bebernya.
Albert menyebutkan, dari pe-ngungkapan dua kasus pencurian sepeda motor itu, pihaknya mengamankan barang bukti berupa tiga unit sepeda motor. Dimana dua sepeda motor merupakan hasil curian dan satu sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi.
”Mereka (empat tersangka, red) dikenakan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” imbuhnya. (gie/cr1/eja)
batampos.co.id – Staf ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang jumlahnya mencapai 27 orang, dinilai terlalu banyak.
Setiap bulan mereka digaji Rp 4 juta hingga Rp 4,5 juta yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Para staf ahli tersebut diangkat oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), merujuk pasal 66 Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018 tentang penyu-sunan tata tertib DPRD Kota dan Provinsi pasal 66 ayat 1 yang diundangkan pada 16 April 2018. Sedangkan di ayat 4 kriteria dan jumlahnya harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pada pasal 31 ayat 4 menyebutkan, dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dewan (setwan) dan pakar atau tim ahli.
Sedangkan pada pasal 124 tiap fraksi dibantu satu tenaga ahli dengan syarat S1 berpengalaman 3 tahun.
”Artinya secara aturan memang diatur mengenai staf ahli ini,” kata Kabag Legislasi dan Hukum Sekwan DPRD Kota Batam, Imam Muslim, Rabu (24/10).
Imam menyebutkan, memiliki 27 orang staf ahli sebagai alat kelengkapan DPRD Batam. Rinciannya, dua orang staf ahli Ketua DPRD Batam, tiga orang staf ahli untuk tiga wakil pimpinan, dua orang staf ahli Badan Anggaran (Banggar), dua orang staf ahli Badan Musyawarah (Banmus), sembilan orang staf ahli di sembilan fraksi, empat staf ahli di komisi, satu staf ahli Badan Kehormatan (BK), dan satu orang staf ahli di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
”Fungsinya melekat di alat kelengkapan,” ujarnya.
Adapun tugas staf ahli ini adalah mendampingi anggota dalam rapat komisi atau alat kelengkapan dewan dengan mitra kerja, menyusun telaah, kajian, analisis bagi anggota terkait isu yang berkembang di daerah pemilihan, menyusun telaah analisis berkaitan fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran, dan penga-wasan serta menyiapkan bahan keperluan kunjungan kerja.
Imam menambahkan, masing-masing staf ahli direkomendasikan oleh alat kelengkapan sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Sekwan.
”Staf ahli dikontrak per tahun, gajinya bersumber dari APBD Kota Batam,” jelas Imam.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana
Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Batam, Rukun Mulyadi menyebutkan untuk gaji staf ahli alat keleng-kapan DPRD Batam ditentukan berdasarkan lulusan pendidikan yang bersangkutan. Untuk lulusan S1 memperoleh gaji sebesar Rp 4 juta, sedangkan bagi mereka yang lulusan S2 bergaji Rp 4,5 juta. Diketahui, sembilan orang staf ahli DPRD Batam lulusan S2, 18 lainnya S1.
”Staf ahli itu ditempatkan sesuai bidangnya. Misalnya ekonomi akan di tempatkan di Komisi II, hukum Komisi I, begitu seterusnya. Kalau emang ada permasalahan ekonomi ada juga sumbangsih pikiran mereka kesitu,” kata Rukun.
Sekwan DPRD Kota Batam, Asril menambahkan, ada aturan yang mengatur jika dewan memiliki hak untuk difasilitasi tenaga ahli. Terkait jumlah staf ahli alat DPRD Batam, sambungnya, telah menyesuaikan PP Nomor 12 Tahun 2018.
”Kita kekurangan tenaga ahli sebenarnya, salah dibilang gemuk. Karena sesuai PP-nya, tiap alat kelengkapan maksimal tiga orang staf ahli. Namun, di sini kita hanya satu orang. Hal ini juga karena menyesuaikan ketersediaan anggaran,” kata Asril.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang menambahkan, tugas staf ahli komisi adalah memberikan masukan, pengamatan, menelaah, pertimbangan, serta saran pemecahan masalah terkait dengan tugas-tugas komisi.
”Di Komisi II ada satu orang staf ahlinya,” kata Sallon.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Batam menyoroti banyak tenaga harian lepas (THL) berjumlah 166 orang , serta staf ahli DPRD Batam yang mencapai 27 orang. Jumlah tersebut dianggap terlalu gemuk. (rng)
Petugas BPOM kepri memeriksa produk yang diduga ilegal. foto: batampos.co.id / batampos.co.id
batampos.co.id – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri mengamankan 72 item kosmetik ilegal, satu item obat tradisional, dan obat yang tidak memiliki izin edar, Senin (22/10) lalu. Dari pemeriksaan sementara oleh BPOM, penjual kosmetik, obat tradisional, dan obat tersebut diketahui sudah beroperasi sejak 2015.
”Penjualannya secara online. Nilai ekonomis puluhan barang ilegal yang kita amankan ini sebesar Rp 1,4 miliar,” kata Kepala BPOM Kepri, Yosef Dwi Irwan, Rabu (24/10).
Yosef menyebutkan, 72 item kosmetik tersebut terdiri 27 ribu pieces, satu item obat tradisional terdiri dari 56 pieces, sedangkan obat biasa 1 itemnya terdiri dari sembilan buah.
Ia menuturkan penemuan kosmetik, obat tradisional, dan obat ilegal tersebut, hasil penelusuran oleh BPOM Kepri. Dari info yang didapat BPOM, kosmetik ilegal ini dijual pelaku secara online ke seluruh Indonesia.
”Ia (penjual, red) berdomisili di Batam,” sebutnya.
Yosef mengatakan untuk jenis komestik yang paling banyak dipesan, yakni Aloe Vera dan Bio Aqua. Selain itu, kosmetik yang diamankan BPOM Kepri lainnya seperti Latoja, Kissproof, 88 Natural Glow, dan Hera, Eyebrow.
Dia berharap masyarakat mengerti dan memahami betapa berbahayanya membeli kosmetik maupun obat yang tidak memiliki izin edar. Karena materi yang terkandung di dalam kosmetik dan obat belum terjamin mutu dan manfaatnya.
”Jangan beli barang-barang yang tidak memiliki izin edar,” katanya mengingatkan.(ska)
x.batampos.co.id – Wajah Salah Khashoggi tampak tegang. Terlebih saat dia harus berjabat tangan dengan Pange-ran Muhammad bin Salman (MBS), pria yang diduga menjadi dalang di balik pembunuhan ayahnya, Jamal Khashoggi.
Selasa (23/10) lalu Salah dan saudaranya, Sahel, diminta datang ke Istana Yamama, Riyadh. Agar Raja Salman dan Putra Mahkota MBS bisa mengucapkan bela sungkawa secara langsung.
“Bayangkan rasa sakit dan ketakutan putra Jamal Khashoggi yang dipaksa untuk ambil bagian dalam penipuan ini demi melindungi pembunuh ayahnya,” tulis Trita Parsi, pendiri National Iranian American Council di akun Twitter-nya.
Saudi, agaknya, berupaya memperbaiki citra sang putra mahkota dengan menampilkan foto MBS dan Salah di media-media yang dekat dengan pemerintah. Tapi hal itu justru jadi bumerang. Terlebih mencuat kabar bahwa empat anak Khashoggi dilarang ke luar negeri.
MBS kemarin (24/10) dijadwalkan berpidato di acara Future Investment Initiative (FII). Itu akan menjadi pidato pertamanya di hadapan para petinggi dunia pasca terkuaknya kasus pembunuhan Khashoggi.
Berita kematian Khashoggi sudah muncul sejak 23 hari lalu. Tapi hingga kini jasadnya belum diketahui keberadaannya. Kemarin, penyidik Turki akhirnya diberi izin untuk memeriksa sumur di area taman kediaman konjen Saudi di Istanbul. Tapi, hingga berita ini selesai ditulis, belum diketahui hasil resminya.
Senin (22/10) lalu Chairman Partai Patriotik Turki Dogu Perincek menegaskan bahwa potongan tubuh Khashoggi dimasukkan di sumur tersebut. Jarak sumur itu dari konsulat tempat Khashoggi dihabisi hanya 500 meter.
Kantor berita Anadolu me-ngungkapkan bahwa awalnya otoritas Saudi menolak saat penyidik ingin memeriksa sumur tersebut. Tidak diketahui apa yang membuat mereka berubah pikiran. Sejak Khashoggi menghilang, penyidik Turki sudah beberapa kali menyisir area konsulat dan kediaman konjen di dekatnya.
Sebelum penyisiran itu, dua sumber Sky News mengungkap ada potongan tubuh Khashoggi di taman konjen Saudi. Sumber itu juga me-ngungkap bahwa setelah dimutilasi, wajah Khashoggi dirusak. Laporan tersebut langsung menuai reaksi dari banyak pihak. Juru bicara PM Inggris Theresa May menyebut lokasi penemuan tubuh Khashoggi itu sangat mengganggu dan patut dipertanyakan.
Sementara itu sikap Amerika Serikat (AS) juga berubah pasca pidato Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Selasa lalu. Erdogan dengan tegas menyatakan bahwa Khashoggi dibunuh dengan cara yang keji. (sha/ttg/JPG)
batampos.co.id – Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam mendukung penuh acara funwalk Batam Pos yang akan menggunakan tanjak dengan bahan koran, Minggu (25/11) mendatang. Acara ini dimaksudkan mencetak rekor di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori jalan santai memakai tanjak koran dengan peserta terbanyak.
Sekretaris Umum LAM Batam M Syahir mengatakan, sejatinya tanjak bukanlah sekadar kain yang dilipat dan melilit di kepala kaum adam Tanah Melayu.
“Tanjak merupakan simbol keagungan atau lambang kewibawaan bagi kaum Melayu,” ujar Syahir yang memimpin pertemuan Batam Pos dengan para pengurus LAM Kepri di Kantor LAM Batam, Rabu (24/10).
Dari bentuk lipatan tanjak yang dibuat, lanjutnya, juga mengartikan bahwa semakin tinggi dan kompleks bentuknya maka semakin tinggi pula status sosial si pemakainya.
Namun demikian, guna melestarikan kebudayaan sesuai perkembangan zaman saat ini yang tanpa mengurangi kaidah dari tanjak tersebut, LAM Batam secara tegas mendukung pembuatan tanjak berbahan koran yang digagas Batam Pos.
“Dengan catatan, kami ikut memantau proses pembuatan tanjak yang sesuai dengan makna untuk bisa digunakan semua kalangan masyarakat, serta wajib adanya narasi tentang arti sebuah tanjak agar tak mengurangi khazanahnya,” terang Syahir.
Dukungan itupun disambut baik Batam Pos yang siap mengikuti arahan dari LAM Batam.
Berfoto bersama setelah berdiskusi rencana pemecahan rekor MURI Tanjak berbahan koran.
“Dengan restu yang diberikan dari petinggi adat Melayu di Kepri ini, sebagai awal langkah untuk memantapkan pencapaian MURI dalam penggunaan tanjak Melayu terbanyak,” ungkap Direktur Utama Batam Pos, Guntur Marchista Sunan.
Guntur menjelaskan, ide ini tercetus untuk menciptakan sebuah kegiatan yang menorehkan prestasi dalam mengembangkan produk Batam Pos yang juga berkaitan dengan kebudayaan asli Melayu.
“Targetnya adalah MURI. Pihak MURI mengatakan, bahwa pemecahan rekor mengenai budaya akan lebih diprioritaskan,” paparnya.
Secara rinci, tanjak yang disediakan Batam Pos nantinya akan digunakan bagi peserta funwalk yang menargetkan 10 ribu peserta.
“Karena tanjak hanya dipakai bagi kaum pria, maka kurang dari setengah target peserta funwalk sudah mampu memecahkan MURI tersebut,” ucap Guntur.
Acara funwalk sendiri akan digelar pada Minggu (25/11) mendatang di Batam Center. Dengan biaya pendaftaran Rp 25 ribu, peserta sudah mendapatkan kaus, snack, dan kupon undian berhadiah. Adapun hadiah utama yang disiapkan panitia dalam acara ini adalah satu unit mobil.
Jalan santai ini merupakan rangkaian kegiatan peraya-an HUT ke-20 Batam Pos dan Hari Bhakti Badan Pengusahaan (BP) Batam yang ke-47. Selain funwalk, juga akan digelar funbike night pada Sabtu (24/11) malam.(nji)
batampos.co.id – Usulan agar uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk rumah sederhana ditiadakan kembali mengemuka. Setelah sebelumnya digaungkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, kali ini usulan tersebut muncul dari Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo mengatakan, sebenarnya hampir tidak mungkin jika UWTO di Batam dihapus. Namun menurut dia, pemerintah pusat bisa menerapkan kebijakan Rp 0 untuk UWTO rumah kategori sederhana.
“Artinya, rumah kategori menengah ke atas harus tetap bayar UWTO. Rumah yang sederhana saja yang dibebaskan. Ini yang perlu diperjuangkan,” kata Firman saat ditemui di Senayan, Selasa (23/10).
Menurutnya, Batam sebagai daerah industri dan banyak pengusaha dan rumah-rumah mewah harus tetap dikenakan UWTO. “Memang di Batam itu diciptakan untuk seperti itu,” katanya.
Selain menyoroti masalah UWTO, Firman juga menyoal wacana memperjuangkan sertifikat hak milik (SHM) di Batam. Sebab selama ini tanah yang ditempati warga hanya memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB).
Menurut dia, sebaiknya pemerintah tetap mempertahankan kebijakan itu. Jangan sampai status tanah atau lahan di Batam menjadi SHM.
“Sudahlah jangan bising-bising lagilah terkait hak milik atau HGB di Batam,” kata Firman.
Polikus senior Partai Golkar tersebut ini mengatakan, wacana SHM di Batam ini sudah sejak lama digaungkan. Bahkan, saat ini sudah ada ribuan SHM yang diterbitkan. Padahal, menurut dia, hal ini bisa menjadi ancaman serius bagi Batam sendiri.
“Kalau tanah di Batam menjadi hak milik, maka yakinlah pulau sekecil itu kemungkinan besar hanya akan dimiliki oleh orang asing. Transaksi atau jual belinya bisa dilakukan di bawah tangan,” katanya.
Firman mengaku sudah pernah berkomunikasi dengan beberapa pihak termasuk Kementerian Agraria dan BPN. Menurut dia, sejauh ini memang tidak pernah ada rencana pemerintah pusat menjadikan lahan di Batam jadi hak milik.
“Jadi sudahlah, mari kita hentikan perdebatan HGB dan status hak milik ini. Tugas kita adalah bagaimana membuat Batam lebih nyaman,” katanya.
Dalam persoalan ini, ia juga meminta para pemangku kepentingan di Batam satu suara. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi masyarakat dengan isu SHM ini.
foto: batampos.co.id / dalil harahap
“Jadi, harus semua menghindari hal-hal yang membuat Batam tidak aman dan tidak nyaman. Mari terus tingkatkan investasi untuk peningkatan perekonomian,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly me-ngatakan permasalahan lahan di Batam ini cukup pelik. Masih banyak lahan yang belum bisa diselesaikan.
“Sudah sangat crowded masalahnya. Banyak lahan yang dikuasai orang tertentu. Dan ini memang sudah sejak lama,” katanya.
Menurut Yasona, untuk menyelesaikan permasalahan lahan di Batam termasuk isu pergantian FTZ ke KEK masih harus terus dilakukan pembahasan. Dalam setiap pembahasan akan melibatkan pengusaha dan pemerintah di Batam.
“Ini masih akan terus kita bahas. Tetapi intinya, pemerintah akan tetap berupaya membuat yang terbaik untuk Batam,” katanya.
Sementara itu, Frans Parsaoran Sitohang, warga Dapur 12 Sagulung mengaku senang mendengar usulan dari DPR RI mengenai penggratisan UWTO untuk masyarakat dengan rumah sederhana. Meski statusnya tetap HGB.
“Paling tidak masyarakat tidak perlu lagi membayar. Harapan kami adalah masyarakat kecil lebih dimudahkan,” ujarnya.
Usulan penghapusan UWTO rumah sederhana di Batam juga pernah muncul saat Ferry Musyidan Baldan menjabat sebagai Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN). Saat berkunjung ke Batam bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution April 2016 silam, usai berdialog dengan pengu-saha dan berbagai kalangan di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Ferry mengatakan dua pungutan UWTO dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) memberatkan masyarakat Batam.
“Mestinya salah satu saja, kalau UWTO ya UWTO saja, atau PBB saja, jangan dobel begini,” ujar Ferry, kala itu.
Saat itu Ferry berjanji akan mengkaji kemungkinan peng-hapusan UWTO, khususnya rumah sederhana di Batam. Kalaupun tidak bisa dihapus, Ferry menilai perlu ada skema pembayaran yang menyatukan UWTO dengan PBB, sehingga pembayarannya sekali dan tidak dobel di dua instansi (BP Batam dan Pemko Batam).
Ferry saat itu juga prihatin dengan status kepemilikan lahan di Batam yang hanya Hak Guna Bangunan (HGB). Sementara masyarakat sudah membayar UWTO dan PBB.
“Harusnya semua hak milik,” katanya.
Namun sayang, belum sempat mengeluarkan kebijakan penghapusan UWTO maupun status kepemilikan lahan di Batam, Ferry dicopot dari posisi Menteri ATR-BPN pada Juli 2016. Ia digantikan Sofyan Djalil.
BP Tergantung Pusat
Sementara itu, Badan Pengu-sahaan (BP) Batam menanggapi positif masukan DPR agar tarif UWTO untuk rumah sederhana ditiadakan. Namun, BP Batam hanya sebagai pelaksana dari kebijakan dan keputusan pemerintah pusat.
“Intinya UWTO itu, kami hanya diberi wewenang. Sedangkan keputusannya ada di pemerintah pusat,” kata Plt Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan, Rabu (24/10) di Mediacentre BP Batam.
Ia mengatakan wacana tersebut bisa saja diusulkan. Tapi sebelumnya harus melalui kajian mendalam. “Dikaji dulu baru bisa diusulkan ke kami. Setelah ada dasarnya, baru kami usulkan ke Dewan Kawasan (DK) yang akan meneruskannya ke pemerintah pusat,” katanya.
Taofan menjelaskan, selama ini pungutan UWTO menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pungutan UWTO tersebut dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana dan infrastruktur. (leo)
Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM beserta jajaran direksi ATB bersama Walikota Batam H. Muhammad Rudi SE saat membuka kegiatan ATB peduli pendidikan lomba Cerdas Cermat dan Kreasi jingle 2018 di Mega Mall Rabu (24/10/2018).
Bentuk konsistensi ATB memajukan dunia pendidikan di Batam, secara rutin menggelar kegiatan cerdas cermat dan lomba kreasi jinggle ATB 2018. Kompetisi cerdas cermat antar SD dan SMP di Kota Batam diharapkan bisa melahirkan generasi muda dengan pendidikan yang lebih baik.
Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM beserta jajaran direksi ATB, bersama Walikota Batam H. Muhammad Rudi, SE membuka secara resmi kegiatan cerdas cermat 24-28 Oktober 2018.
“Anak-anak sangat kreatif, sangat cerdas, sangat bersemangat itu semua tidak lepas dari dukungan Walimurid dan guru di sekolah. Cerdas cermat ATB selama ini diikuti dengan kompetisi yang ketat, tetap menjunjung sportifitas meskipun tetap menjaga kompetisi yang semakin baik. Kami merasa sangat bangga ATB mampu memberikan dukungan baik dari sisi layanan air terlebih dapat memberikan dukungan kepada tingkat pendidikan yang lebih baik,” jelas Benny Andrianto, Rabu (24/10).
Selama berlangsung dari waktu ke waktu, antusias peserta maupun sekolah mengikuti cerdas cermat semakin besar. Hal ini membuat ATB selalu mendapat apresiasi dari dunia pendidikan di Batam.
ATB penuh komitmen menjalankan salah satu kegiatan CSR peduli pendidikan melalui cerdas cermat dan beasiswa pendidikan. Oleh karena itu, tidak mungkin jadi bangsa yang besar ketika tidak memiliki wawasan dan tingkat pendidikan yang baik. ATB selama 23 tahun berjalan, selalu berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Event cerdas cermat ATB sudah dilakukan hingga kini memasuki tahun ke delapan. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda yang jatuh di setiap Oktober. Semoga kedepan bisa memberikan layanan yang baik sehingga Batam memiliki masa depan lebih cerah, lebih baik dan lebih gemilang,” harap Benny Andrianto.
Apresiasi kegiatan cerdas cermat juga disampaikan oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi. Menurutnya, kegiatan cerdas cermat yang digagas ATB sangat memotifasi anak-anak di usia sekolah di Kota Batam.
“Ibaratnya seseorang yang sudah pintar kalau tidak diadu (berlomba-red) maka tidak tau kepintaran yang dimiliki, bukan hanya sebatas antar siswa saja, namun ini antar sekolah yang ada di Batam. Ucapan terimakasih kepada ATB yang sudah rutin menggelar kegiatan cerdas cermat,” ujar Rudi
Kemeriahaan hari pertama kegiatan cerdas cermat terasa saat memasuki atrium timur Mega Mall, tempat berlangsungnya kegiatan lomba cerdas cermat ATB. Semangat dan riuh kumpulan peserta cerdas cermat terlihat. Masing-masing perwakilan sekolah terlihat sibuk mempersiapkan bekal kepada setiap siswa untuk menghadapi lomba.
“Tetap fokus ya, ingat yang sudah dipersiapkan,” ujar sorang guru
Cerdas cermat dan lomba kreasi jingle ATB peduli pendidikan 2018 yang sudah menggelontorkan ratusan juta rupiah ini, diikuti oleh 72 sekolah di kota Batam. Sebanyak 36 Sekolah Dasar (SD) dan 36 Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertanding menunjukan yang terbaik di kota Batam.
Setiap harinya digelar babak penyisihan, babak penyisihan tingkat SD Rabu 24 Oktober 2018, Kamis 25 Oktober 2018 babak penyisihan tingkat SMP serta Sabtu 27 Oktober 2018 semifinal SD dan SMP, untuk babak final SD dan SMP akan digelar Minggu 28 Oktober 2018. (*)
x.batampos.co.id – Terkait model baru seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN) 2019, belum ada komunikasi antara Kemenristekdikti dengan Kemendikbud. Padahal, waktu penyelenggaraan SBM PTN tahun depan berpotensi beririsan dengan ujian nasional (UN).
Pelaksana teknis UN di Kemendikbud ditangani Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Kepala Puspendik Moch. Abduh mengatakan secara kelembagaan belum ada koordinasi atau pertemuan antara mereka dengan jajaran Kemenristekdikti maupun panitia SBM PTN.
Dia bahkan belum mendapatkan informasi langsung terkait model baru SBM PTN. ”(Info sistem baru SBM PTN, red) Baru tahu dari anda,” katanya di Jakarta, Rabu (24/10).
Abduh menuturkan Puspendik saat ini terus mengkaji dan menyiapkan pelaksanaan UN 2019. Menurutnya di antara aspek yang dikaji adalah jadwal pelaksanaan UN 2019. Namun, dia belum bisa membeberkannya.
”(Jadwal UN 2010, red) nanti akan ditetapkan BSNP,” tutur dia.
Sementara itu, di lapangan ada kekhawatiran nilai UN tahun depan kembali dijadikan sebagai penentu kelulusan. Sebagaimana diketahui tahun ini nilai UN sebatas pemetaan. Abduh menegaskan sampai saat ini belum ada perubahan terkait fungsi nilai UN.
Abduh mengatakan nilai UN tidak sekadar jadi pemetaan. Tetapi lebih dari itu, nilai UN dipakai sebagai umpan balik untuk peningkatan mutu pembelajaran.
Dia berharap siswa dan guru berkonsentrasi pada pemenuhan dan penuntasan materi atau kompetensi pelajaran. Kepastian tidak ada perubahan dalam UN 2019 juga ditegaskan Mendikbud Muhadjir Effendy.
Dia menyampaikan bahwa UN tahun depan tidak berubah. Sesuai dengan amanat undang-undang, instansinya tidak akan mengubah fungsi ujian tersebut.
”Itu memang untuk pemetaan dan untuk melakukan benchmarking. Terutama dengan standar-standar yang berlaku di dunia internasional,” terang dia ketika diwawancarai, kemarin.
Meski pelaksanaan UN masih tahun depan, Kemendikbud sudah melakukan sejumlah persiapan. Baik untuk pelajar maupun pengajar. Khusus pelajar, Kemendikbud terus berusaha meningkatkan kemampuan mereka agar semakin baik ketika berhadapan dengan materi HOTS atau Higher Order Thinking Skills.
”Sekarang penyiapan siswa terutama untuk mulai meningkatkan standar kualitas, standar dari materi ujian,” jelas Muhadjir.
Selaras dengan itu, pengajar juga dipersiapkan oleh Kemendikbud.
”Kami tatar secara nasional, besar-besaran. Untuk mengejar ketertinggalan mereka. Terutama dalam metodelogi dan penggunaan bahan ajar,” beber pejabat asal Madiun itu.
Untuk sistem, lanjut dia, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tetap diandalkan. Menurutnya, sistem tersebut sudah baik. Salah satu buktinya, tes CPNS tahun ini yang juga memakai sistem serupa UNBK.
Berkaitan dengan pelaksa-naan UN yang juga bersamaan dengan SBMPTN, Muhadjir menyampaikan bahwa SBMPTN sepenuhnya merupakan hak setiap perguruan tinggi. Hanya saja, dia mengimbau agar perguruan tinggi di Tanah Air menghargai kerja keras para pelajar melalui UNBK.
”Dulu kan alasannya ujian nasional itu tidak kredibel karena tingkat kecurangannya tinggi. Saya kira sekarang sudah tidak boleh lagi ada alasan itu,” beber dia. Sebab, yang dikejar Kemendikbud melalui UNBK bukan melulu nilai.
”Dengan UNBK ini justru (yang) kami kejar adalah faktor integiras, kejujuran, dan kredibilitas,” terang Muhadjir.
Untuk itu, meski skor angka atau nilai UN tahun ini turun jika dibandingkan dengan tahun lalu, Kemendikbud tetap optimistis.
Sebab, itu semua bisa mereka tebus dengan tingkat kejujuran yang tinggi. ”Yang hampir 90 persen. Bahkan lebih dari 90 persen,” imbuhnya.
Sementara sekretaris SBM PTN Joni Herman mengatakan sistem baru SBM PTN tetap mengakomodasi mahasiswa tidak mampu melalui beasiswa Bidik Misi. Dia menjelaskan pelamar ujian pra SBM PTN untuk kelompok Bidik Misi digratiskan.
Seperti diketahui biaya setiap kali ujian pra SBM PTN dipatok Rp 200 ribu. Terkait komunikasi dengan Kemendikbud, panitia SBM PTN menjelaskan bisa dilakukan antarkementerian. (wan/syn)
Waduk Tembesi saat diabadikan dari udara beberapa waktu lalu. ATB/Benny Andrianto
batampos.co.id – Dana investasi yang dibutuhkan untuk mengelola Dam Tembesi mencapai Rp 300 miliar. Dana besar tersebut harus disediakan bagi calon investor yang berminat mengikuti lelang pengelolaan Dam Tembesi, akhir tahun ini.
”Bagi yang tertarik, harus menyediakan dana investasi sebesar Rp 300 miliar,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam Binsar Tambunan, Rabu (24/10).
Saat ini, BP Batam sudah melakukan market sounding rencana pelelangan Dam Tembesi. Hal itu mendapat respons positif dari calon-calon investor.
”Dari penjajakan yang kita lakukan, ada 33 perusahaan yang menyatakan minat. 25 di antaranya sudah melakukan presentasi,” ungkapnya.
Dari 25 perusahaan tersebut, ada yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik dari dalam negeri maupun mancanegara, seperti dari Indonesia, Jepang, Filipina, Tiongkok, Singapura dan lainnya.
Dalam proses kerja sama nanti, BP Batam akan memberikan peluang pemanfaatan aset dengan pola business to business (B to B) sehingga BP tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
”Untuk lelang nanti akan dilaksanakan pada November mendatang,” pungkasnya.(leo)
x.batampos.co.id – Wajah Salah Khashoggi tampak tegang. Terlebih saat dia harus berjabat tangan dengan Pange-ran Muhammad bin Salman (MBS), pria yang diduga menjadi dalang di balik pembunuhan ayahnya, Jamal Khashoggi.
