Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11621

BP Batam Tak Ikut Proses Lima Tahun Sekali

0
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama sejumlah deputi bersalaman dengan karyawan BP Batam saat acara perpisahan di Gedung BP Batam, Selasa (8/1/2019). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Mantan Kepala BP Batam Periode 2017-2018 Lukita Dinarsyah Tuwo beserta tiga deputinya menggelar acara perpisahan dengan karyawan BP Batam di Lantai 3 Balairungsari, Gedung BP Batam, Selasa (8/1).

Dalam kesempatan itu, dia meminta pimpinan baru BP Batam tetap mempertahankan status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ).

“FTZ dipertahankan dari sisi profesionalisme harus berjalan. Kewenangan sudah berada di pengelola FTZ ini akan sangat memudahkan dan sangat menarik investor datang ke Batam. Batam itu kan fokus PMA untuk orientasi ekspor,” ucapnya.

Di kesempatan itu, Lukita juga berharap agar BP dipimpin kalangan profesional.

“Sehingga (BP Batam) tetap berada di garisnya siapa pun yang memimpin, karena BP tidak ikut proses lima tahun sekali (pemilu, red),” kata Lukita.

Ia berharap agar pemerintah pusat mempermudah semua perizinan yang terkait dengan praktik FTZ di Batam.

“Berikanlah semua perizinan atau apapun terkait best practice FTZ di dunia ke sini,” ucapnya lagi.

Untuk pimpinan baru, Edy Putra Irawady, Lukita berharap agar meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan BP Batam di era kepemimpinannya.

“Kita sudah dapat dana besar dari APBN. Segera laksanakan agar bisa terserap semua untuk dukung infrastruktur Batam di bandara dan pelabuhan serta akses jalan ke kawasan industri,” katanya.

Kemudian, menyelesaikan masalah sosial seperti persoalan Seigong, Dam Baloi, kampung tua, termasuk juga program penghijauan di sekitar dam yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan air baku di Batam.

Sedangkan mantan Deputi IV Eko Budi Soepriyanto dan mantan Deputi V Bambang Purwanto enggan berkomentar. Mereka hanya tersenyum saat ditanya awak media.
Sedangkan mantan Deputi II, Yusmar Anggadinata hanya mengingatkan pemerintah bahwa dimanapun FTZ di dunia, selalu dipimpin profesional.

“Tidak ada campur tangan dari pemerintah konvensional,” tutupnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam pengganti Lukita, Eddy Putra Irawady telah tiba di Batam, Selasa (8/1/2019) malam tadi. (leo)

Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Renang di Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Puluhan pelatih akan mengikuti ser-tifikasi pelatih renang level D yang akan diselenggarakan Central Aquatic Club (CAC) bekerja sama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kepri dan PRSI Batam di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (12/1) hingga Minggu (13/1/2019). Dalam sertifikasi pelatih renang ini, juga akan dilaksanakan sertifikasi wasit juri renang.

Kepala Bidang Bina Prestasi PRSI Kepri, Agus Hariyanto mengatakan sertikasi pelatih renang punya feedback yang bagus bagi perkembangan renang itu sendiri. Apalagi sertifikasi pelatih renang ini pertama kali digelar di Kepri.

”Ini adalah cikal bakal upaya untuk memajukan renang di Kepri. Suatu upaya yang sangat dilakukan berlandaskan atas kepedulian pada perkembangan olahraga renang. Dan tentunya kami tidak ingin berhenti sampai di tingkat ini saja,” tuturnya, Selasa (8/1/2019).

Agus berharap setelah penyelenggaraan sertifikasi pelatih renang level D, akan dilaksanakan kembali pelatihan di tingkat selanjutnya.

Karena keberhasilan pembinaan renang, tentunya juga bergantung pada peningkatan kualitas unsur-unsur yang ada di dalamnya.

”Tentunya juga mengikuti aturan yang berlaku dalam PRSI, karena sertifikasi pelatih renang memiliki tingkatan dan juga diatur berdasarkan regulasi yang berlaku,” sambungnya.

Untuk sekarang, lanjut Agus, dalam setiap kejuaraan maka sertifikasi menjadi kebutuhan wajib bagi setiap pelatih. Dalam setiap kejuaraan pasti akan ditanya sertifikasi pelatih. Lalu bagaimana jika tidak memiliki?

Selain itu, dengan sertifikasi ini kemampuan pelatih akan terangkat dengan sendirinya. Pelatih akan memahami aspek-aspek yang dibutuhkan dalam mempersiapkan atlet untuk bisa meraih prestasi maksimal.

Agus juga mengingatkan jika sertifikasi pelatih menjadi salah satu syarat bagi pelatih untuk membawa anak asuhnya di setiap kejuaraan.

”Karenanya manfaatkan keberadaan pelatihan ini,” ajaknya.

Satu nilai lebih dari sertifikasi yang digelar oleh CAC adalah pemateri yang didatangkan dari PB PRSI.

Suroyo dan Afrizal adalah tokoh yang membina para pelatih renang selama ini. Mereka berdua bisa dikatakan adalah tokoh yang tak perlu diragukan lagi kapasitasnya. Ditambah Suroyo adalah salah satu finalis FINA (organisasi renang dunia, red).

“Sangat disayangkan jika tidak mengikuti pelatihan ini,” papar Agus.

Sedang ketua panitia Putra mengatakan panitia masih menunggu peserta yang ingin menambah ilmu kepelatihan hingga Jumat (11/1) malam. Tentunya untuk CAC bekerja sama dengan Pengprov PRSI Kepri dan PRSI Kota Batam akan menggelar kelanjutan sertifikasi pelatih level-level selanjutnya.

”Tetapi sesuai dengan regu-lasi yang berlaku bahwa yang bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah pelatih yang telah memiliki sertifikat level D,” tegasnya.

Putra berharap seluruh pelatih renang yang ada di Kota Batam dan Kepri, terutama yang belum memiliki sertifikat kepelatihan bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena ini diselenggarakan di Batam yang notabene akan menghemat jika mengikuti sertifikasi di daerah lain.

Kelebihan lain adalah pemateri yang langsung didatangkan dari pusat. Tentunya ilmu yang diberikan akan lebih lengkap.

Putra juga menjelaskan jika keberadaan CAC menggelar sertifikasi ini adalah untuk mengajak para pelatih semakin maju dan berkembang. Juga untuk mendapatkan ilmu kepelatihan yang akan mendorong perkembangan prestasi anak didiknya.

Selain itu, dalam pelatihan ini juga digelar pelatihan wasit dan juri. Dilaksanakannya pelatihan wasit juri renang karena keberadaan wasit juri mutlak dalam etiap kejuaraan.

“Dengan meningkatkan kualitas instrumen pertandi-ngan, tentunya kualitas kompetisi dan kompetensi renang di Batam akan semakin meningkat,” jelas Putra.(yan)

Tanker Tebakar

0

SEBUAH kapal tanker berbendera Vietnam terbakar saat berlayar di dekat Pulau Lamma, Hongkong, Selasa (8/1/2019). Insiden ini menewaskan satu kru kapal dengan nama lambung Aulac Fortune itu. Sementara 21 kru lainnya berhasil diselamatkan.

Kepala BP Batam Terlalu Sering Berganti

0
Pelantikan Edy Putra Irawady (2 dari kiri) sebagai Kepala BP Batam, Dewan Kawasan juga mengangkat Purwiyanto (3 dari kiri) sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam dan Dwianto Eko Winaryo (paling kanan) sebagai Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Senin (7/1/2019)

batampos.co.id – Pergantian kepala BP Batam dalam waktu singkat dalam rentang dua tahun terakhir mengundang beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Anggota Komisi II DPRD Kepri Onward Siahaan menilai pergantian pucuk pimpinan BP Batam ini justru akan menimbulkan ketidakpastian iklim investasi di Batam.

“Karena sebagai pelaksana tugas pada masa transisi, kepala BP Batam yang baru tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis yang mungkin sangat dibutuhkan,” katanya.

Hal senada disampaikan General Manager PT Batamindo Investment Cakrawala, Mook Soi Wah. Menurut dia, pergantian pimpinan BP Batam akan membuat calon investor ragu.

“Pergantian terlalu sering akan membuat investor ragu-ragu. Pemerintah harus konsisten dalam terapkan regulasi,” kata Mook, Selasa (8/1/2019).

Menurut Mook, investor sangat menyukai pemerintah yang pro investasi. “Jika regulasi dilakukan secara teratur, maka suasana investasi akan semakin kondusif,” paparnya.

Terpisah, mantan Ketua Otorita Batam periode 1998-2005, Ismeth Abdullah mengaku terkejut melihat begitu banyak pergantian pimpinan BP Batam di era pemerintan Presiden Jokowi. Ditambah lagi, sejumlah pergantian ini tidak pernah meminta masukan dari orang Batam.

“Ini sudah tiga kali diganti, tapi orang pusat tidak melibatkan orang lokal. Sehingga nanti bisa jadi gaduh,” ungkapnya.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri OK Simatupang menilai perubahan kebijakan menyangkut BP Batam berlangsung cukup cepat. Ia mengaku banyak yang belum merasa siap.

“Kita hanya berharap baik-baik saja. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan bisa menghasilkan situasi kondusif bagi penanaman modal Batam. Ya, kita tunggu sajalah,” ucapnya di Gedung BP Batam, kemarin.

Dinamika investasi di Batam berlangsung cukup dinamis. Apalagi, saat ini, banyak investasi yang mau masuk ke Batam. Sempat terbersit kekhawatiran melihat dinamika pimpinan BP Batam yang terus berganti akan membuat situasi dunia usaha menjadi tidak kondusif.

“Namun, kami akan tetap kawal investasi ini. Kita harapkan semua pihak juga tidak berdebat yang tidak pas, sehingga merugikan Batam. Jaga investasi yang mau masuk ke Batam. Kalau tak masuk, akan sulit bagi Batam,” ujarnya.

OK mengatakan, angka pengangguran masih tinggi saat ini. Di kawasan industri Batamindo, ribuan pelamar datang padahal yang dibutuhkan hanya 20 hingga 40 orang saja.

“Pesan saya, semua komponen harus bahu-membahu menjaga supaya iklim investasi tetap terjaga. Kalaupun mau memberikan keterangan ke investor, berikanlah keterangannya yang sifatnya selalu positif,” harap OK.(leo/ian)

JK Kritik Bocoran Debat Pilpres

0

batampos.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tidak tepat pemberian pertanyaan sebelum pelaksanaan debat. Menurut pria yang juga menjadi dewan pengarah tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma’uf Amin itu, debat dipergunakan untuk mengukur kemampuan capres-cawapres. Bukan tim sukses mereka.

JK yang berpengalaman tiga kali terlibat dalam kontestasi capres-cawapres menuturkan, pertanyaan-pertanyaan saat debat itu ditujukan untuk mengukur pengetahuan capres-cawapres. Terutama untuk persoalan-persoalan yang harus dihadapi dan diputuskan sendiri.

”Kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawab tim. Padahal, yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi. Jadi, saya sendiri kurang pas untuk melihat itu pertanyaan,” ucap JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (8/1/2019).

Maka, bila yang menjawab adalah tim sukses, tentu yang layak menjadi presiden atau wakil presiden adalah tim sukses tersebut. Padahal, dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan dadakan yang diberikan itu, masyarakat atau publik bisa menilai secara pribadi.

”Menurut saya, itu kan menguji kemampuan supaya publik mengetahui bagaimana calon ini. Kedua belah pihak, di mana-mana begitu,” tegas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

Meski begitu, JK tetap menyerahkan kepada KPU aturan main dalam berdebat. Meski, dia sebenarnya punya catatan panjang.

”Secara pribadi saya pikir jawaban itu tidak menandakan jawaban yang asli,” tegasnya.

Selain soal debat capres-cawapres, JK menilai visi-misi capres belum ditampilkan dengan baik selama masa kampanye. Padahal, sejak awal semestinya visi-misi calon itu disosialisasikan agar perdebatan yang muncul terkait visi-misi tersebut.

”Karena tidak ada bahan perdebatan, maka macam-macamlah yang dibuat isunya karena tidak ada suatu bahan yang bisa dikritik. Yang dikritik hanya perilaku,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa tidak semua sesi debat menggunakan sistem pertanyaan terbuka.

”Hanya dua segmen yang pertanyaannya diberikan. Itu adalah pertanyaan panelis,” terangnya di KPU kemarin. Selain itu, nantinya pertanyaan dari panelis saat debat berlangsung juga diacak.

Dalam kondisi tersebut, sebenarnya paslon tidak benar-benar diberi tahu pertanyaan apa yang akan diajukan alias setengah terbuka. Setelah itu, ada dua segmen yang pertanyaannya murni dari masing-masing kandidat. Dengan demikian, mereka tidak akan tahu juga apa yang akan ditanyakan lawan debatnya.

”Jadi, kami desain acara debat menjadi lebih debat,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim tersebut.

Dia menjamin sesi panelis jauh berbeda dari sekadar memberikan soal untuk ujian. Soal ujian, jelas dia, ketika peserta sudah menjawab, ujian dinyatakan selesai.

’’Tapi, kalau debat, selesai jawab, saya akan tanya, kenapa kok kamu jawabnya begitu,’’ tambahnya. Kemudian, peserta juga akan menanggapi.(jun/byu/c17/fat)

Lukita: Saya Plong

0
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama sejumlah deputi berswafoto dengan karyawan BP Batam saat acara perpisahan di Gedung BP Batam, Selasa (8/1/2019). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Mantan Kepala BP Batam, Lukita D Tuwo bersama beberapa mantan Deputi/Anggota mengadakan perpisahan dengan karyawan BP Batam di Lantai 3 Balairungsari, Gedung BP Batam, Selasa (8/1/2019), sore.

Susana Balauirung nampak hangat dan akrab, meski Lukita dan tim memimpim BP batam dalam kurun 1 tahunan.

Bersama Lukita Dinarsyah Tuwo, terlihat ‎para deputi, seperti Mayjen TNI Eko Budi Soepriyatno, Irjen Pol Bambang Purwanto dan Yusmar Anggadinata. ‎Hadir juga deputi BP yang dipertahankan, Purwiyanto dan Dwianto Eko Winaryo‎.

Ketika ditanya perasaannya mengenai pergantian ini, Lukita menyebut pada awalnya ia agak kecewa.

“Tapi itu manusiawi sebagai ciptaan yang punya rasa, kecewa itu ada, tapi hanya sesaat, karena kita tahu tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita,” katanya lagi.

“Perasaan saya plong. Tapi saya kehilangan kawan-kawan di sini, teman-teman BP yang solid kompak dalam setahun terakhir bersama kami,” ujarnya.

Apa yang diungkapkan Lukita bukan isapan jempol. Pegawai BP berjabat tangan dengan mantan bos mereka sembari berpelukan, untuk mereka yang lelaki.

Yang perempuan cukup jabat tangan dan ditambahi foto bersama.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama sejumlah deputi bersalaman dengan karyawan BP Batam saat acara perpisahan di Gedung BP Batam, Selasa (8/1/2019). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Lukita berpesan pada karyawan BP Batam agar mampu bekerja dengan baik mencapai target yang telah dicanangkan untuk tahun 2019.

“BP itu berkontribusi besar terhadap Batam. Kita ingin Batam tetap maju, karena potensi luar biasa tersebut,” tegasnya.

Terkait dengan rencananya kedepan, Lukita mengaku akan kembali ke lembaga induknya sebagai PNS. Lukita sendiri sebelumnya, bertugas Kemenkoekuin. “Saya PNS, ada induk. Saya akan melapor dulu nanti. Masalah ditempatkan dimana, saya ikut,” ujar Lukita.

Pernyataan senada juga disampaikan Irjen Bambang, yang akan kembali ke Mabes Polri. “Ditempatkan dimana, saya siap. Saya menunggu arahan dari pimpinan (Mabes Polri),” kata Bambang. (leo)

Pembangunan Masjid Sultan Mahmud Syah Sudah 58 persen

0

batampos.co.id – Pembangunan Masjid Sultan Mahmud Syah Batam sudah mencapai 58 persen. Masjid yang berada di Batuaji ini ditargetkan selesai Agustus 2019. Pantauan di lapangan, Senin (7/1), pengerjaan struktur kubah masjid dan lainnya terus dipercepat.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cahaya Murni mengatakan untuk fasilitas parkir kendaran terbagi menjadi dua, yakni parkiran basement, dan halaman luar di atas, masing-masing bisa menampung 639 kendaraan di basement dan 222 kendaraan di parkiran luar. Menurutnya lahan parkiran nanti bisa di perluas sesuai dengan kebutuhan, namun untuk saat ini masih dalam tahap pengerjaan adalah di dua area tersebut.

”Saat ini lahan parkiran masih dalam proses pengerjaan, dan mudah-mudahan bisa cepat selesai sesuai dengan yang ditargetkan,” ujarnya.

Masjid ini dapat menampung sampai 18.563 jemaah. Pada bagian ballroom mampu menampung hingga 5.485 jemaah, bangunan utama bisa tampung 5.748 jemaah, lantai atas 1.175 jemaah, dan area koridor bisa menampung hingga 5.616 jamaah.

Menara utamanya direncanakan akan dibangun setinggi 99 meter.

”Masjid ini diproyeksikan untuk salah satu wisata religi di Kota Batam,” katanya.

Menurutnya, sesuai kontrak pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah selesai November 2019. Tetapi Pemko Batam menargetkan September 2019 selesai, sehingga awal Agustus 2019, masjid yang diklaim terbesar di Pulau Sumatera ini sudah harus diresmikan.

Pembangunan Masjid Agung di Batuaji ini diprediksi memakan anggaran sekitar Rp 243 miliar dan tambahan anggaran 10 persen. Masjid kebanggaan masyarakat Batam ini digadang bakal jadi pusat peribadatan sekaligus destinasi wisata yang menarik. Masjid tersebut berdiri di atas lahan seluas 4 hektare dan dilengkapi pelbagai fasilitas yang komplit mulai dari Islamic Centre, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), mes santri, media tablig, dan sebagainya.(*)

Bangunan Baru SMP 6 Siap Ditempati

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Bangunan baru kantor dan kelas SMP Negeri 6 Batam dalam waktu dekat akan ditempati. Namun sejumlah pekerja bangunan masih tampak bekerja dibangunan baru tersebut, Senin (7/1/2019).

Kepala Sekolah SMPN 6 Batam, Wagiyem mengatakan proses pengerjaan bangunan Kantor dan kelas sudah selesai sejak Desember lalu. Masih adanya pekerja yang bekerja dibangunan baru, menurutnya adalah proses pembersihan.

“Untuk fisik bangunan sudah selesai. Tinggal proses finishing saja. Hanya mengecat bagian yang kurang rapi,” terang Wagiyem.

Dikatakan Wagimen proses pembangunan Kantor SMP Negeri 6 itu diawasi oleh TP4 Kejaksaan Agung. Dimana pembanguan merupakan anggaran dari Kementrian Pendidikan.

“Setiap ada pengerjaan kami lapor, hampir setiap minggu kami lapor. Begitu juga dengan proses finishing ini kami lapor juga dan diawasi TP4,” jelasnya.

Sedangkan bangunan kelas sudah siap ditempati. Ruangan yang awalnya hanya untuk kelas direnovasi menjadi 4 kelas.

“Total kelas ada 29 lokal,” imbuh Wagiyem

Disisi lain, ia berharap bangunan baru tersebut dapat terbebas dari banjir karena dibuat lebih tinggi. Sedangkan bagian bawah kantor dijadikan lahan parkir kendaraan.

“Kami memang tak punya lahan parkir, karena memang terbatas. Kedepan saja sudah jalan besar. Sebentar lagi pagar dimundurkan ke belakang, sehingga halaman pun semakin kecil,” jelas Wagiyem.

Pantauan Batam Pos, ruangan Kantor baru SMP Negeri 6 tampak kosong. Beberapa pekerja nampak mengecat bangunan yang berada di lantai 2 tersebut. Sementara lantai bawah kantor masih terlihat berantakan dengan sisa-sisa pekerjaan pembangunan. (she)

Pemko Batam Tunggu Aturan Teknis Guru Honor Jadi PPPK

0
Ilustrasi guru SD.
F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih menunggu aturan teknis pemerintah pusat terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin mengatakan, kuota PPPK di Kota Batam belum diketahui karena masih menunggu intruksi dari pemerintah pusat. Namun demikian secara umum kebutuhan tenaga PPPK di lingkungan Pemko Batam terbilang cukup banyak. Demikian dengan kebutuhan CPNS di Kota Batam hingga 2021 sebanyak 2ribu-an orang?.

“PP-nya sudah keluar. Tapi secara teknis untuk Batam belum,” kata Jefridin di DPRD Batam, Senin (7/1).

Diakui, saat ini ada ribuan honorer di Batam, dengan umur diatas 35 tahun. Sehingga, untuk mengganti tenaga honor menjadi PPPK, dibutuhkan aturan teknis.

“Ada mekanisme yang akan ikuti untuk menerima PPPK. Kalau ikut mekanisme, yang sekarang (honor) banyak terbuang. Karena tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi,” bebernya.

Walau pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan lewat Peraturan Pemerintah (PP) terkait penetuan kuota, namun teknis Batam belum.

“Ini masih menungu. Sehingga jelas nanti bagaimana untuk penerimaannya,” kata Jefridin.

Disinggung bagaimana sistem penggajian PPPK, apakah seperti PNS atau daerah, mantan Kepala Dinas Tata Kota Batam itu mengaku belum mendapat informasi. “Kita belum sampai arah sana. Yang jelas aturan itu sudah ada,” tuturnya.

Ia menambahkan, kebutuhan pegawai di Batam hampir di semua bidang. Jefridin mengakui paling banyak guru dan tenaga kesehatan. Begitu juga dengan tenaga teknis, karena banyak juga tenaga teknis pemko yang sudah pensiun. Kebutuhan ini, lanjutnya sudah disampaikan ke pemerintah pusat tahun lalu. Dari 2 ribuan secara keseluruhan yang diusulkan tahun lalu, selanjutnya pemerintah pusat mengeluarkan formasi Batam sebesar 363 dan diterima 353 PNS.

“Artinya kebutuhan kita masih banyak. Bayangin tahun lalu kita usulkan 2 ribuan keluar formasi 363. Kapan kebutuhan itu bisa terpenuhi tergantung pusat. Kita hanya mengusulkan saja,” terang Jefridin.

Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, sistem PPPK tidak sama dengan ASN. Namun ada kepastian terkait dengan honor, karena selama ini, honor mendapatkan upah yang tidak menentu.

” Ada yang misalnya SKnya tidak menentu lewat wali kota ataupun kepala dinas bahkan ada juga yang dari kepala sekolah. Sekarang dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diberikan jaminan melalui perjanjian kerja,” kata Udin.

Namun demikian, lanjut Udin yang membedakan PPPK dengan ASN ini tidak memiliki hak yang sama dengan PNS yakni seperti pensiunan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. “Aturan teknisnya kita memang belum tau, begitu juga dengan mekanisme perekrutan PPPK. Namun saya melihatnya PPPK ini dibuka setelah proses CPNS selesai,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam Aman mengatakan, penerimaan PPPK dibuka untuk menampung tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun yang tidak bisa lagi mengikuti tes CPNS. Aman mengatakan peluang ini harus dimanfaatkan oleh seluruh tenaga honorer di kota Batam. Meskipun tidak sama, namun hak dari PPPK tersebut hampir sama dengan ASN.

“Yang membedakannya hanya tidak ada pensiun saja. Pangkat dan golongan saya pikir sama,” sebut Aman. (rng)

Dua Proyek Masih Menunggu Kajian

0
foto: batampos.co.id / putut ariyotejo

batampos.co.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah memverifikasi data dua proyek tender BP Batam, yakni lelang pengelolaan Dam Tembesi dan lelang pengembangan Bandara Hang Nadim,

Kepala Kantor Air BP Batam, Binsar Tambunan mengatakan pihak Kemenko sedang meminta data yang diperlukan untuk mengkaji soal lelang dua proyek ini.

“Mereka sedang meminta data. Sebelumnya kita maish menunggu arahan dari Menko soal dua proyek ini,” katanya, Senin (7/1/2019).

Sebelumnya, tahapan prakualifikasi untuk Dam Tembesi sudah dimulai November lalu. Dan tahapan berikutnya adalah pengumpulan dokumen yang dijadwalkan pada awal Januari. Namun, karena pengumuman pergantian jabatan pimpinan BP yang mendadak, maka jadwalnya menjadi belum pasti. “Kita menunggu jawaban dari Menko,” ucapnya lagi.

Jawaban dari Menko diperlukan karena untuk menentukan arah lelang kedepannya. “Daripada nanti kalau dilanjutkan, tiba-tiba besoknya dirubah, lebih baik menunggu Menko. Sehingga siapapun pimpinannya nanti, proyek tetap akan berjalan,” katanya.

Hingga saat ini, sudah ada 37 peserta yang sudah mengajukan permohonan menjadi peserta pada pembukaan prakualifikasi lelang Dam Tembesi pada akhir November kemarin.

BP tetap melanjutkan proyek ini karena besarnya minat dari para peserta lelang. Makanya BP sudah menginstruksikan agar tim panitia lelang tetap menjaga komunikasi dengan calon peserta lelang.

Sedangkan Plt Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan BP harus tetap melanjutkan proyek lelang tersebut. Karena nilai praktisnya yang penting untuk masyarakat Batam, yakni soal ketersediaan air baku.

“Lanjutkan saja karena sudah ada yang masuk. Kami apresiasi BP karena tetap bekerja seperti biasa,” kata Plt Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid.

Proses pergantian pimpinan BP jangan sampai mengganggu proyek-proyek yang tengah berjalan.”Jangan sampai dirugikan, makanya pergantian harus berjalan smooth agar tidak yang merasa terganggu,” pungkasnya.(leo)