batampos.co.id – Matahari sudah lewat sepenggalan, namun suasana di kedai kopi Double Peach Belakangpadang masih ramai, Jumat (23/11) lalu. Puluhan warga berkelompok mengelilingi satu atau dua meja yang disatukan. Mereka sarapan di kedai kopi yang terkenal dengan sebutan kedai kopi Ameng.

Setiap pagi warga dari ragam profesi berkumpul di sana. Mulai nelayan, pedagang, hingga pegawai negeri sipil (PNS). Sambil berkumpul, mereka menikmati sarapan di kedai kopi Ameng. Menu favorit tak terlalu berat, ada roti bakar, mi goreng, dan segelas kopi susu atau teh tarik. Namun tetap ada menu makanan lainnya, termasuk aneka menu makan siang.

Mereka membincangkan macam-macam tema. Mulai dari kehidupan sehari-hari, hasil melaut selama memasuki musim angin Utara, hingga politik. Adnan, 60, turut dalam perbincangan tersebut.

Ketika sampai pada soal politik, obrolannya pun mengerucut pada calon legislatif dari Pulau Penawar Rindu itu.

Di Kecamatan Belakangpadang setidaknya ada delapan warganya yang mencalonkan diri menjadi caleg untuk DPRD Kota Batam maupun DPRD Kepri. Adnan yang namanya sudah masuk dalam DPT pun bertekad akan menggunakan hak pilihnya dengan harapan calon anggota legislatif ataupun pemimpin yang terpilih benar-benar memperjuangkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

“Anak bisa sekolah, anak yang sudah sekolah disalurkan untuk kerja, bantu pengangguran untuk mendapatkan kerja. Jangan sampai bapak nelayan, anak jadi nelayan juga,” katanya.

Adnan sudah dua tahun ini bekerja sebagai nelayan. Pendapatannya tidak menentu karena melaut dengan cara tradisional. Hasil tangkapan berupa ikan dan sotong dijual di Belakangpadang. Paling banyak ia mendapatkan uang Rp 150 ribu sehari. Padahal biaya operasional besar.

Karena itu, ia berharap ban­tuan pemerintah. Ia memulainya dengan membentuk Kelompok Nelayan Sejati. Anggotanya sepuluh orang. Melalui kelompok, ia bisa mendapatkan bantuan kapal dan alat tangkap. Ia juga menyelipkan harapannya pada calon legislatif yang akan maju pada pileg 2019 agar memerhatikan kesejahteraan nelayan.

“Siapa pun yang terpilih dan duduk di DPRD nanti, bantu kami. Intinya bantu peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya berharap. Usai menyampaikan harapannya, Adnan pamit pergi. Ia pulang ke rumahnya karena ada urusan pekerjaan.

Warga Belakangpadang lainnya, Asoy alias Herman, juga memastikan akan menggunakan hak pilih pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Meski begitu, pemilik warung kelontong di Kelurahan Tanjungsari ini tidak terlalu menaruh harapan pada wakil rakyat terpilih maupun presiden terpilih.

Menurutnya, pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali ini tidak terlalu banyak membawa perubahan terhadap taraf hidupnya. Atapun perubahan Pulau Belakangpadang tempat ia tinggal.

“Dulu 1999 saya pilih SBY, Belakangpadang begini juga. Lalu pilih Jokowi, begini juga. Tak banyak perubahanlah. Nanti saya coba (pilih, red) Prabowo. Kita lihatlah dulu. Apa berkembang atau tak,” ujar warga Kampung Tanjung, RT 001/RW IV ini.

Ia berharap, apapun hasil pemilu nanti, Belakangpadang bisa lebih baik. Terutama ketersediaan air bersih. Meski Belakangpadang sudah memiliki danau buatan (dam) dan penyulingan air bersih, terkadang air sulit didapatkan, terutama saat musim kemarau. Saat itu, kata Asoy, mereka terpaksa membeli air di Batam. Harganya Rp 20 ribu-Rp 30 ribu per drumnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Belakangpadang, Amry Beddu mengungkapkan, euforia Pemilu 2019 di Belakangpadang memang semarak. Tapi tidak untuk pembahasan mengenai pilihan presiden, melainkan pembicaraan tentang ada berapa warga Belakangpadang yang mencalonkan diri jadi caleg untuk pemilu nanti.

“Warga lebih memilih membahas para caleg itu daripada bahas calon presiden,” kata pria 55 tahun ini.

***

Di Batam lebih terasa semarak lagi menjelang pesta lima tahun sekali ini. Warga menyambut beragam dan penuh harapan. Berbagai harapan mereka gantungkan kepada mereka yang akan terpilih nanti.

Yuliardi Iqbal misalnya, salah seorang tenaga pengajar honorer di lingkungan Pemerintah Kota Batam berharap Pemilu 2019 bisa berjalan dengan damai tanpa kecurangan dan tanpa aksi atau sengketa terhadap hasil pemilu nantinya.

Menurut asal Sumatera Barat ini, secara pribadi pemilu tidak terlalu membawa efek langsung terhadap kehidupannya. Namun tentu berbeda bagi Batam ke depannya. Apapun hasil pemilu nanti tentu akan berdampak bagi kemajuan Batam. Sebagai kota yang tengah menjadi sorotan pusat, kota Madani diharapkan bisa lebih baik di 2019 mendatang.
Tidak saja soal investasi yang tentu memberikan dampak terhadap perekonomian di Batam, juga persoalan pencari kerja hingga kesejahteraan pegawai honorer di Batam.

“Ya kalau semua baik, pasti yang lain ikut kena imbasnya,” kata dia, Kamis (27/12).

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Batam memang turun menjadi 5,45 persen dan Kepri ikut turun menjadi 5,03 persen. Lalu pada 2017, pertumbuhan ekonomi Batam hanya 3,08 persen dan Kepri hanya 2,01 persen. Tetapi dalam dua triwulan pertama 2018 perekonomian Kepri sudah mulai menunjukkan percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata 4,5 persen. Namun pada triwulan ketiga 2018 (yoy), pertumbuhannya sedikit agak melambat, yaitu 3,74 persen.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan jika menyangkut pegawai honorer pasti akan berdampak langsung kepada dirinya. Pegawai honorer, lanjutnya, saat ini tengah menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Pascaseleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) beberapa waktu lalu, persoalan nasib honorer belum jelas.

Menurut dia lagi, persoalan pegawai honorer belum tuntas, meski sebelumnya pemerintah telah menggelar tes kategori dua (K2). Hasilnya memang beberapa dari mereka sudah berhasil diangkat menjadi PNS. Namun sekarang ini pengangkatan K2 dihentikan dan digantikan PPPK.

Ia berharap honorer yang sudah mengabdi bisa mendapatkan prioritas untuk menjadi PPPK setelah penutupan seleksi CPNS

“Semoga ada banyak hal yang bisa diperjuangkan untuk kami. Terutama di dunia pendidikan,” ucapnya.

Agar harapannya terpenuhi dan wakil rakyat yang terpilih memperjuangkan nasibnya, Iqbal mengatakan sangat antusias menghadapi pemilu yang tinggal menghitung bulan. Ia juga menaruh harapan pada presiden yang bakal terpilih nanti. “Kalau pilihan sudah ada. Semoga yang menang nanti bisa membuat Indonesia lebih baik lagi,” imbuh pria 31 tahun ini.

Harapan yang sama dilontarkan Atika, honorer Pemko Batam. Ia berharap janji-janji kampanye yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terealisasi. Namun sebelum itu, ia mengharapkan Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar. Siapapun yang terpilih nanti bisa membawa kebaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga anggota dewan yang terpilih nanti benar-benar bisa menjadi penyampai aspirasi warga Batam di pemerintahan. Dan setelah pemilu semua kembali bersatu, tak ada lagi kubu-kubu atau perpecahan,” kata wanita yang sudah dua kali mengikuti pemilu ini.

Giansyah, warga Seibeduk, juga menekankan Pemilu 2019 yang damai dan aman. Tidak lagi bersinggungan soal suku, ras, agama, dan lain-lain. Sementara harapan untuk dirinya pribadi, perekonomian tidak lagi terpuruk dan lapangan kerja semakin banyak sehingga ia bisa mendapatkan pekerjaan.

“Setiap kali pemilu saya ikuti. (Harapan) Belum dipenuhi, yang saya sesalkan adalah kenapa setiap ganti kepemimpinan kebijakan selalu berubah,” katanya.

Ia pun berharap para pemimpin dan elit negeri yang terpilih agar memenuhi amanat rakyat. Tidak melupakan janji-janji yang disampaikan saat kampanye.

***

Menurut data BPS Batam, dalam periode enam tahun, jumlah angkatan kerja di Batam selalu meningkat. Pada 2012, jumlah angkatan kerja sebanyak 518.839 orang. Kemudian pada 2017, angkatan kerja menjadi 605.518 orang. Sementara pengangguran 2012 sebanyak 26.189 orang dan 2017 sebanyak 47.364 orang.

Kasi Statistik Sosial BPS Batam Nanda Muliansyah menyebutkan, meski secara nasional angka pengangguran menurun tahun ini, tetapi di Batam justru naik.

“Tingkat pengangguran di Batam per data Agustus 2018 berada pada posisi 8,93 persen. Naik sekitar satu persen dibanding 2017 lalu yang hanya pada posisi 7 persen,” ujarnya.
Sampai Agustus 2018 sebanyak 604.831 orang di antaranya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja itu, penduduk yang bekerja sebanyak 550.813 jiwa dan angkatan kerja yang belum terserap atau yang pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 54.018 jiwa.

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2018 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SMA sebanyak 229.854 orang (25,51 persen), SD ke bawah sebanyak 205.800 orang (22,84 persen), SMK sebanyak 184.948 orang (20,53 persen), lulusan perguruan tinggi 122.396 orang (13,58 persen), SMP sebanyak 109.442 orang (12,15 persen), dan terakhir penduduk bekerja yang berpendidikan Diploma ada sebanyak 48.579 orang (5,39 persen).

Tidak hanya pegawai honorer, para pelaku UMKM juga menaruh harap dan meminta nasib mereka lebih diperhatikan. Menurut Ian Junaidi, seorang pelaku UMKM yang ada di Sagulung, pemerintah maupun wakil rakyat belum begitu berpihak kepada pelaku UMKM yang ada di daerah, salah satunya Batam.

Sebagai contohnya, banyak pengusaha mikro yang tidak bisa menjalakan usahanya karena kalah bersaing. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak peduli atau tidak membantu memasarkan produk lokal ke kancah nasional maupun internasional.

“Di Batam sendiri belum banyak minimarket khusus memasarkan produk lokal. Yang banyak malah memasarkan produk dari Malaysia dan Singapura,” ujar Ian, Rabu (26/12) lalu.

Tak hanya itu, untuk Presiden dan Wakil Rakyat terpilih, Ian meminta agar melanjutkan pembangunan infratruktur di daerah, serta mengobarkan semangat untuk memberantas para koruptor. Idrus Mustaqin, 35, seorang tokoh masyarakat di Sagulung berharap pemilihan umum 2019 berjalan dengan lancar, siapun yang terpilih bisa membawa Indonesia semakin maju. Khususnya untuk Batam, ia berharap ekonomi kembali bangkit, infrastruktur semakin memadai, industri kembali menggeliat dan pariwisatanya banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.(uma/iza/une/yui)

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam masih menunggu kebijakan KPU pusat, solusi untuk pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun telah melakukan perekaman, namun belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) hingga hari Pemilihan Umum (Pemilu).

Komisioner KPU Kota Batam Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Muhammad Sidik mengatakan, hingga saat ini syarat utama untuk mengikuti Pemilu adalah KTP elektronik. Sementara masih banyak pemilih pemula sudah melakukan perekaman, namun e-KTP-nya belum ada.

“Seperti di Belakangpadang, lebih dari 200 pemilih pemula sudah punya hak tapi belum punya KTP, sangat disayangkan sekali jika suara mereka tidak tersalurkan,” ujar Muhammad Sidik kepada Batam Pos, Minggu (30/12/2018).

Sidik mengatakan, akan menyampaikan masalah ini ke provinsi dan selanjutnya akan dilaporkan ke KPU pusat untuk dicarikan solusinya.

“Biasanya ada surat edaran untuk mengatasi masalah seperti ini,” kata Sidik.

Ia menjelaskan, masalah seperti ini merupakan keluhan masyarakat saat KPU sosialisasi pemilu.

“Itulah gunanya KPU sosialisasi kepada masyarakat, KPU terima banyak keluhan dan masukan dari masyarakat juga,” sebutnya.

Menurut Sidik, masalah ini juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sehingga nantinya Disdukcapil segera membantu menyelesaikan masalah ini.

Sidik menyebutkan, tidak berani mengatakan surat keterangan dari KPU Batam bisa digunakan, sebab dari Peraturan KPU (PKPU) hingga hari ini syaratnya adalah KTP elektronik bukan yang lain.

“Kita tunggu saja kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh KPU pusat,” katanya.

Sidik mengingatkan bagi masyarakat yang sudah memiliki KTP namun belum terdaftar, tetap bisa memilih dengan membawa KTP saat hari pemilihan dengan melapor kepada panitia TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Ada surat suara tambahan 2 persen dari setiap TPS. Maksimal setiap TPS ada 300 pemilih jadi disediakan sekitar 6 surat suara untuk pemilih yang belum terdaftar tersebut setiap TPS,” ujarnya. (cr1)