MINGGU 28 Oktober 2018, selepas Subuh, Wan Zuhendra bergegas meninggalkan rumahnya di Tarempa, ibu kota Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Roda sepeda motor dinas yang ia kendarai menggelinding menuju Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan.

Hari itu, Anambas sedang menggelar pesta besar. Pemilihan langsung kepala desa dilaksanakan serentak di 22 desa. Warga tumpah di balai desa-balai desa. Wajah Wan Zuhendra semringah.

“Alhamdulillah, pilkades berjalan lancar. Saya senang karena warga antusias, terbukti lebih dari 80 persen warga menggunakan hak pilihnya,” ujar Wakil Bupati Anambas itu kepada Batam Pos di Balai Desa Sri Tanjung.

Ia tak meyangka warganya begitu bersemangat datang, meski pesta demokrasi ini skala desa. “Ini bisa menjadi acuan pada pileg dan pilpres 2019 nanti. Mudah-mudahan tingkat partisipasinya lebih tinggi lagi,” ujar Wan.

“Harapan akan adanya perubahan yang lebih baik di masing-masing desa oleh pemimpin baru membuat warga antusias,” ujar Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Anambas, Ody Karyadi, sahibulhajat kegiatan itu.

Anambas adalah kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau, berdiri tahun 2008, dan salah satu daerah terluar Indonesia. Di utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Vietnam. Di wilayah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia. Posisinya yang jauh di garis batas negara dan terpecah dalam ratusan pulau kecil, membuat Anambas masih tertinggal jauh dari kabupaten lain. Di Tarempa, ibu kota kabupaten, nyaris tak ada kendaraan roda empat. Bupati dan wakilnya masih menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan dinas.

Kondisi daerah yang masih tertinggal itulah yang membuat warga Anambas bersemangat mengejar kemajuan. Pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden dipandang sebagai salah satu jalan untuk mencapai perubahan. Hal itu tergambar dari tingginya tingkat partisipasi warga di setiap pemilihan.

Pada pemilihan anggota legislatif (pileg) 9 April 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anambas mencatat, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 83,95 persen. Sementara pada pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014, lebih dari 80 persen warga menggunakan hak pilihnya. Jumlah total pemilih terdata saat itu sebanyak 30.419 orang.

Pengamat kebijakan publik dari Polteknik Negeri Batam, Muhammad Zainuddin, mengatakan tingginya partisipasi menunjukkan besarnya harapan masyarakat Anambas akan perubahan wilayah mereka. “Di setiap pemilu memang pasti ada harapan akan perubahan yang lebih baik ke depan, meski kenyataanya nanti belum tentu,” ujar Zainuddin.

Analisa Zainuddin terkonfirmasi di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Hingga saat ini, desa tersebut masih kesulitan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar. Pilkades, pilbup, pilgub, pileg, hingga pilpres berganti di setiap periodenya, namun ketersediaan air bersih tak kunjung ada.

Ketika musim kemarau tiba, seperti cerita dahulu kala sebelum ada beragam pemilihan pemimpin, sumur milik warga kering tak berair. Mereka pun mencari air bersih dari tetesan air di balik bebatuan cadas di desa itu.

Harapan akan adanya aliran air bersih sudah berkali-kali disampaikan. Mulai dari level Musrenbang Desa, kecamatan, hingga ke kabupaten, dan gubernur, namun belum ada solusi permanen.

“Mereka benar-benar mengandalkan air hujan untuk minum, mandi, cuci, dan kakus,” ujar anggota DPRD Anambas, Firman Edi, pertengahan November lalu, saat berkunjung ke Desa Nyamuk, yang terpisah pulau dengan ibu kota kabupaten.

Tak hanya persoalan air bersih, masalah lain yang dihadapi Desa Nyamuk maupun desa lainnya di Kepulauan Anambas adalah sulitnya akses telekomunikasi. Sejauh ini, akses telekomunikasi selular hanya bagus di wilayah ibu kota Tarempa. Selebihnya masih blank spot.

Belum lagi persoalan pendidikan. Rentang kendali yang terlalu jauh dari satu pulau ke pulau lain, membuat banyak anak tak bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Begitupun akses kesehatan. Ditambah masalah listrik yang sering black out. Padahal Anambas merupakan penghasil gas alam yang dikelola perusahaan asing untuk dialirkan ke negara tetangga Singapura sebagai bahan bakar pembangkit listrik di sana.

Namun, induk dari segala persoalan adalah akses transportasi yang terbatas. Sejauh ini, masyarakat yang ingin bepergian dari satu pulau ke pulau lain hanya menggunakan pompong atau sejenis kapal kayu. Sangat berbahaya jika berlayar di musim angin Utara karena berhadapan dengan ombak Laut Cina Selatan yang besar dan ganas.

Masyarakat berharap ada solusi moda transportasi yang cocok untuk medan berombak besar yang mampu mencapai pulau satu dengan pulau lain dalam waktu singkat.

Akses transportasi di Anambas memang sangat vital. Tak hanya terkait mobilitas warga, tapi juga barang kebutuhan. Sembako misalnya, jika transportasi lancar, harga bisa terkendali, namun saat mandeg, harga melambung tinggi.

Seorang pedagang sayuran di Tarempa, Juliani, mengatakan saat ini harga cabai merah naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 90 ribu per kilogram akibat pasokan barang terputus karena angkutan feri Tanjungpinang-Tarempa tidak berlayar akibat cuaca buruk.

“Ini sudah mulai masuk angin Utara. Gelombang tinggi, angin kencang. Feri tak berani berlayar,” ujarnya, Jumat (2/11) lalu.

“Persoalan utama adalah transportasi antarpulau dan akses komunikasi informasi yang belum maksimal. Kami berharap dari Proyek Palapa Ring Kementerian Kominfo isolasi akses informasi di semua wilayah Anambas bisa teratasi,” ujar Bupati Anambas Abdul Haris.

Kendati sederet masalah hidup sehari-hari belum terpecahkan melalui aneka macam pemilihan yang pernah diselenggarakan, animo warga untuk menghadapi pemilu berikutnya di tapal batas utara Indonesia itu masih tetap tinggi.

“Untuk pileg dan pilpres mendatang di Anambas ada 150 tempat pemilihan suara (TPS). Saya yakin partisipasi masyarakat akan tinggi,” ujar Ketua KPU Anambas, Jupri Budi.

Meski sosialisasi menggunakan media sosial atau media massa relatif sulit mengingat masih banyak wilayah tak ada sinyal telekomunikasi, Jupri yakin sosialisasi melalui temu langsung PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) maupun PPS (Panitia Pemungutan Suara) di kelurahan tetap efektif.

“Masyarakat Anambas memang punya harapan besar wilayah mereka maju. Makanya mereka tetap yakin siapapun nanti pemenang pileg maupun pilpres akan memberi perhatian pada Anambas. Karena daerah ini kaya,” ujarnya.

***

SEBELUM berdiri sebagai kabupaten sendiri, Anambas adalah sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Natuna. Meski sama-sama berada di garis batas negara, nasib sang induk kini jauh lebih baik. Sejak tiga tahun terakhir, pembangunan berderap cepat di Natuna.

Presiden Joko Widodo yang menang telak di sana telah berkunjung sebanyak tiga kali ke gerbang utara Indonesia itu. Tak terhitung lagi jumlah kunjungan menteri dan pejabat tinggi, khususnya bidang pertahanan dan kemaritiman. Termasuk duta besar negara-negara luar.

Menteri Perikanan Susi Pujiastuti adalah pejabat yang paling akrab di mata penduduk Natuna. Sudah belasan kali ia menjejakkan kaki di kabupaten itu. Maklumlah, Natuna adalah salah satu lumbung ikan nasional yang selalu disatroni pencuri ikan dari negara-negara tetangga. Kerugian negara dari pencurian ikan di Natuna lebih dari Rp20 triliun setahun. Di Natuna-lah Susi pertama kali menenggelamkan kapal ikan asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia. Setelah itu, kata “tenggelamkan” jadi terkenal ke mana-mana.

Pada Pilpres 2014 lalu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meraup 22.372 suara dari 158 TPS di 12 kecamatan. Pesaingnya pasangan Prabowo-Hatta hanya memperoleh 9.952 suara.

Jokowi kemudian menetapkan Natuna sebagai pangkalan utama Indonesia di Laut Cina Selatan, yang jadi rebutan dan medan konflik banyak negara. Karena itu, pembangunan berbagai sarana pertahanan digesa di Natuna. Latihan tempur oleh TNI beberapa kali digelar di sini. Kegiatan itu berdampak pada denyut perekonomian warga. Terlebih setelah Natuna ditetapkan sebagai salah satu titik persinggahan kapal tol laut di Sumatera.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, mengakui besarnya perhatian pemerintah pusat pada Natuna empat tahun belakangan ini. “Investor dari berbagai negara juga sudah banyak yang dibawa ke Natuna untuk menjajaki peluang investasi,” ujarnya.

Minyak dan gas bumi adalah potensi sumber daya alam terbesar Natuna. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kandungan minyak Natuna mencapai 14.386.470 barel. Sedangkan kandungan gas bumi 112.356.680 barel. Terdapat 16 blok migas potensial di Natuna. Blok D-Alpha merupakan blok paling terkenal. Blok yang punya nama lain East Natuna ini pernah dikelola raksasa migas Amerika Serikat ExxonMobil sebelum diserahkan kepada Pertamina pada 2017 lalu.

Geliat perubahan di Natuna jadi pendorong kuatnya perhatian warga pada pileg dan pilpres 2019. Sehari-hari masyarakat membincangkan politik di kedai-kedai kopi. Akan seperti apa Natuna setelah pilpres nanti? Masihkah Gerbang Utara -julukan Natuna- akan tetap ramai dikunjungi presiden dan petinggi dari Jakarta? Itulah pertanyaan yang menggantung di pikiran warga.

Bupati Abdul Hamid Rizal mengatakan, Pemilu 2019 bagi Natuna adalah penentu arah pembangunan ke depan. Natuna sudah dijadikan pangkalan militer. Namun, ia meminta pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan, khususnya sektor ekonomi masyarakat.

“Lima pilar percepatan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat belum tuntas. Perlu pemerataan yang seimbang di sektor migas, pariwisata, dan lapangan pekerjaan,” ujar Hamid di kantornya pekan lalu.

Denyut pembangunan yang cepat diyakini para aparat pemerintah akan meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu 2019 nanti.

“Karena pembangunan yang terus dilaksanakan pemerintah menjadikan masyarakat semangat,” ujar Camat Pulau Laut, Sudirman, kepada Batam Pos di kantornya awal November lalu.

Pulau Laut adalah salah satu pulau terluar di Natuna yang berbatasan dengan Vietnam dan Thailand. Dari Ranai, ibu kota kabupaten, butuh waktu delapan jam dengan kapal untuk sampai ke sana. Di Pulau Laut sekarang dibangun banyak infrastruktur. Mulai jalan, embung, jaringan air bersih, dan lainnya. Bahkan masyarakat sudah merasakan listrik PLN yang menyala 24 jam. Tahun depan direncanakan pelabuhan perintis juga rampung dibangun.

Akses informasi ke daerah itu diyakini Camat Sudirman akan semakin maju dengan telah selesainya pembangunan proyek Palapa Ring Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jika sebelumnya para operator selular mengandalkan satelit yang berbiaya mahal tapi tidak stabil, kini bisa memanfaatkan jarigan fiber optic dari proyek Palapa tersebut.

“Dulu memang masyarakat kami tidak begitu peduli soal pemilu. Apalagi tingkat pendidikan yang tak begitu tinggi. Tapi sekarang masyarakat tidak ketinggalan informasi lagi. Pemilu sudah jadi topik bahasan sehari-hari,” kata Sudirman.

Berdasarkan data KPU Natuna, pada pileg dan pilpres 2014 angka partisipasi warga di atas 81,24 persen.

Kajian yang dilakukan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna tahun 2015 mengungkapkan, besarnya partisipasi publik kala itu karena maraknya politik uang (money politics). Masyarakat datang ke TPS karena sudah menerima duit dari calon-calon yang bertanding. “Jika tak ada yang memberikan uang, masyarakat lebih suka tak menggunakan hak pilihnya atau golput,” kata Umar Natuna, akademisi dari STAI Natuna.

Namun, pada pemilu 2019 mendatang, politik uang diperkirakan menurun karena publik sudah melihat dan merasakan langsung perhatian pemda maupun pemerintah pusat di berbagai sektor.

Menurut Umar, kesadaran warga akan kemajuan daerahnya bakal menentukan tinggi-rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilu. Jika kesadaran politik masyarakat tinggi maka partisipasi juga tinggi. Namun jika kesadaran politik rendah maka partisipasi masyarakat dalam pemilu juga rendah.

“Tapi di Pemilu 2019, partisipasi bisa meningkat dilihat dari pembangunan di daerah. Perhatian pusat besar di Natuna. Apalagi pemilu legislatif dilakukan serentak dengan pemilu presiden. Namun politik uang tidak bisa terlepas di sebagian kalangan masyarakat. Itu menurut kajian kami tahun 2015,” kata Umar.

Ketua KPU Natuna, Junaedi Abdilah, mengatakan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 50.050 orang. Namun angka tersebut masih terus diperbaiki karena masih banyak warga belum masuk DPT akibat belum punya e-KTP.

KPU sendiri, kata dia, memasang target partisipasi pemilih di 2019 sekitar 80 persen. “Politik uang adalah tantangan pemilu. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama mengawalnya agar tak terjadi lagi, baik Bawaslu dan semua elemen masyarakat, termasuk media,” katanya.

Suherman, tokoh masyarakat di Ranai melihat perubahan pembangunan saat ini membuat kepedulian masyarakat untuk memilih bisa meningkat. Namun bisa juga menurun dari target KPU jika masyarakat masih memikirkan pentingnya “serangan fajar” jelang pencoblosan.

“Dulu ada uang dapat suara banyak. Tapi pemilu serentak ini mudah-mudahan berbeda. Saya yakin masyarakat sudah sadar bahwa pembangunan lebih penting,” ujar Suherman.

***

GEDUNG-GEDUNG pencakar langit di sekitar Marina Bay Sand, Singapura, tampak jelas dari bibir pantai Pulau Belakangpadang, Batam. Dari sini, Pelabuhan Harbourfront, salah satu pintu masuk jalur laut Singapura, bisa dijangkau dalam waktu 30 menit. Siaran radio dan televisi Singapura dan Malaysia, kerap terdengar dari balik pintu rumah-rumah warga.

Pada masa sebelum konfrontasi Indonesia-Malaysia, hubungan warga Belakangpadang dan Singapura (ketika itu masih tergabung dalam Federasi Malaysia) seolah tanpa batas. Jual beli dan barter aneka produk kebutuhan antar-kedua wilayah sudah jadi rutinitas. Dolar beredar luas di Belakangpadang, dan jadi alat pembayaran utama. Tak sedikit warga Belakangpadang menetap turun-temurun di Singapura.

Kini, Belakangpadang merupakan satu dari 12 kecamatan di Kota Batam sejak otonomi daerah didengungkan pada 1999 lalu, dan merupakan kecamatan tertua yang menjadi saksi sejarah berkembangnya Batam sebagai kota industri.

Berkunjung ke Belakangpadang kita seolah diajak melintasi zona waktu era 1990-an. Bangunan-bangunan lama dengan jalan kecil. Warga berinteraksi dengan akrab. Sesuatu yang langka di Pulau Batam.

Saban pagi warga dari ragam profesi. Mulai nelayan, pedagang, hingga pegawai negeri sipil (PNS) berkumpul menikmati sarapan di kedai kopi Double Peach atau yang terkenal dengan sebutan kedai kopi Ameng.

Sambil menikmati roti bakar, mi goreng, dan segelas kopi susu atau teh tarik, mereka duduk melingkari meja membincangkan macam-macam tema. Mulai dari kehidupan sehari-hari, hasil melaut selama memasuki musim angin Utara, hingga politik.

“Pro-kontra mengenai pemilihan presiden kalau duduk di sini tak adalah. Kita berbeda pilihan tapi tetap akrab ngobrol, minum kopi bersama. Sangat beda kondisinya dengan media sosial saat ini,” ujar salah seorang warga Belakangpadang, Amry Beddu.

Pria 55 tahun ini mengungkapkan, euforia Pemilu 2019 di tempatnya memang semarak. Tapi tidak untuk pembahasan mengenai pilihan presiden, melainkan pembicaraan tentang ada berapa warga Belakangpadang yang mencalonkan diri jadi caleg untuk pemilu nanti.

“Kebetulan saya juga termasuk yang ikut mencalonkan diri menjadi caleg Kota Batam dari PKS. Ada delapan warga yang jadi caleg di sini. Nah, warga lebih memilih membahas para caleg itu daripada bahas calon presiden. Kita di kedai ini kan sebagian besar orang tua. Politik itu pekerjaannya orang tua,” katanya.

Benar saja. Asoy alias Herman, sang pemilik kedai, mengungkapkan hal yang sama. “Jarang bahaslah sama warga. Yang penting nanti, saat pemilu, saya menggunakan hak pilih saya,” ungkapnya.

Menurutnya, pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali ini tidak terlalu banyak membawa perubahan terhadap taraf hidupnya dan perubahan Pulau Belakangpadang tempat ia tinggal.

“Dulu 1999 saya pilih SBY, Belakangpadang begini juga. Lalu pilih Jokowi, begini juga. Tak banyak perubahanlah. Nanti saya coba Prabowo juga. Kita lihatlah dulu. Apa berkembang atau tak. Tak mungkin Prabowo yang seorang mantan panglima suruh kita berperang untuk kampung ya kan,” ujar warga Kampung Tanjung, RT 001/RW IV ini.

Pilpres tak terlalu membuat pusing Asoy. Akan halnya pileg, seperti kebanyakan warga Belakangpadang, ia pening menentukan pilihan. Pasalnya, delapan warga Belakangpadang yang mencalonkan diri menjadi caleg tersebut ia kenal semua. Kedelapan orang tersebut datang dari partai yang berbeda.

“Bingung saya. Tapi nanti lihatlah. Lihat orangnya dan tim suksesnya juga pada saat kampanye. Saya memilih bukan melihat partai, tapi memilih orangnya,” ujar pria kelahiran Moro yang sudah tinggal di Belakangpadang sejak 38 tahun yang lalu.

“Kadang calon yang kita pilih itu baik, tapi tim suksesnya sombong. Kalau orang-orang sini kita sudah hafal-lah tabiatnya pada saat musim pemilu begini,” tambahnya.

Ia berharap, apapun hasil pemilu nanti, Belakangpadang bisa lebih baik. “Yang jelas, bisa lebih memperhatikan pulau inilah. Air bersih perlu diperhatikan. Di sini punya sulingan air bersih. Tapi kalau sudah musim kemarau, kita pasti beli air dari Batam. Bisa bayar Rp 20 ribu – Rp 30 ribu per drumnya. Diperhatikanlah. Belakangpadang sekarang masalahnya air bersih,” ujarnya.

Camat Belakangpadang, Ashraf Ali, menyebutkan dari sekitar 30 ribu warga Pulau Belakangpadang, ada 15 ribu yang sudah terdata sebagai pemilih aktif. “Kita di sini ini ada enam kelurahan. Data dari KPU Batam, khusus Belakangpadang, ada sekitar 15 ribu pemilih aktif. Ada nelayan, PNS, pedagang, sudah termasuk pemilih pemula anak-anak usia sekolah,” jelasnya.

KPU Kota Batam mencatat, khusus Kecamatan Belakangpadang, berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) untuk Pemilu 2019 ini sebanyak 15.625 orang.

“Ada 7.800 pemilih pria, dan 7.825 pemilih perempuan. Untuk mengcover jumlah pemilih itu, kami siapkan 70 TPS di Belakangpadang,” ujar Ketua KPU Batam, Syahrul Huda ketika ditemui di sela-sela bongkar muat kotak suara di gudang KPU di Pelabuhan Logistik Sekupang, Kamis (22/11) lalu.

Anggota PPK Belakangpadang, Muhammad Hanafi, menambahkan sebagian besar pemilih berada di dua kelurahan yang berada di Pulau Belakangpadang. Masing-masing di Kelurahan Tanjung Sari sebanyak 4.302 dan Kelurahan Sekanak Raya 4.441 orang.

“Khusus di Pulau Belakangpadang memang ada dua kelurahan dan pemilih paling banyak di Belakangpadang ini,” ujar Muhammad Hanafi, Jumat (23/11).

Sejauh ini, lanjut Hanafi, tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung lancar. DPT tidak begitu banyak masalah. Perbaikan harus dilakukan karena masih ada beberapa pemilih ganda. Bawaslu yang merekomendasikan perbaikan tersebut memberi waktu satu bulan.

Tahapan demi tahapan pendataan pemilih, lanjut Hanafi, berjalan lancar. Dalam pendataan ini, PPK Belakangpadang masih menemukan warga yang sama sekali tidak memiliki dokumen kependudukan. Mereka adalah warga Suku Laut. Di wilayah Kecamatan Belakangpadang, tercatat ada 45 warga Suku Laut yang hidup di atas perahu.

“Kami sudah mendata dan melaporkan ke KPU. Nantinya apakah mereka bisa memilih atau tidak itu diputuskan KPU. Karena mereka tidak memiliki akte lahir, KTP, dan dokumen lainnya,” ungkap Hanafi.

Setiap tahapan pendataan dilanjutkan dengan pengumuman daftar pemilih. Ketua PPK Belakangpadang, Faizal Hamid, mengatakan daftar pemilih langsung disebarkan ke PPS. Kemudian PPS melanjutkan ke setiap RT/RW. “Dari PPS ke RT/RW. Jadi langsung terjun ke bawah biar warga tahu ada atau tidak nama mereka dalam daftar pemilih,” kata Faizal.

Saat ini, lanjut Faizal, tidak sulit mengumumkan daftar pemilih. Sebab setiap RT/RW memiliki grup Whatsapp dan daftar pemilih langsung disebarkan di grup tersebut. Dengan begitu, warga yang tidak menemukan namanya, bisa langsung menyampaikan laporan.

Hanafi menambahkan, untuk melindungi hak pilih warga, pada tahapan DPTHP-2, KPU meluncurkan gerakan nasional dengan nama Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). GMHP adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan hak pilih warga negara. Jadi, bagi penduduk yang setelah mengecek daftar pemilih belum menemukan namanya, dapat langsung mendatangi PPS.

“Kita sudah memasang spanduk di mana-mana untuk mengimbau warga bila terdapat yang belum terdaftar agar melapor ke PPS,” tegasnya.

Selain melalui GMHP, kata Hanafi lagi, PPK juga menerima laporan masyarakat terkait pemilih yang sudah meninggal, pemilih ganda, pemilih yang sudah pindah atau tidak dikenali. Termasuk TNI/Polri yang tidak boleh masuk dalam daftar pemilih. Sejauh ini, katanya, respon masyarakat relatif bagus ketika tidak menemukan namanya dalam daftar pemilih atau ada pemilih yang sudah pindah.

“Warga langsung melapor ke PPS, warga langsung melapor ke website dan mendaftar di website KPU provinsi dan kita selaku panitia menindaklanjuti laporan tersebut,” ujarnya.

Hanafi mengatakan, meski suasana politik semakin riuh menjelang Pemilu 2019, pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu di Belakangpadang tetap tenteram. Menurut Hanafi, masyarakat Belakangpadang sudah terbiasa dengan perbedaan. Sebab warganya berasal dari berbagai suku. Kerukunan terjaga sejak lama di pulau yang dikenal dengan julukan Pulau Penawar Rindu.

“Jadi untuk rusuh tak ada yang terjadi dan alhamdulillah untuk tahun ini, pengataman kamikejadian-kejadian rusuh itu tidak ada,” katanya.

Hanya saja, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu tidak begitu tinggi. Menurut Faizal, dari jumlah pemilih yang mencapai 15 ribu orang, hanya setengahnya yang menggunakan hak suaranya.

Untuk pemilu mendatang, Faizal tidak bisa menerka-nerka jumlah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. Namun dari pengamatannya, lanjut dia, selama pendataan pemilih, masyarakat relatif antusias untuk melihat daftar pemilih yang diumumkan.

“Kita juga sampaikan kepada masyarakat jangan seperti lima tahun yang lewat. Artinya minat masyarakat ke TPS itu sangat kurang. Dari data pemilih, hanya setengah yang datang,” ungkapnya.

Baik Faizal maupun Hanafi, tidak mengetahui persis penyebab masyarakat Kecamatan Belakangpadang kurang antusias mendatangi TPS. Padahal hampir setiap pulau yang berpenghuni ada TPS. Hanafi mencontohkan Kelurahan Sekanak Raya yang memiliki Pulau Lengkang dan Pulau Sarang, ada TPS.

“Kita hanya berfirasat saja, mungkin kesadaran untuk memilih,” imbuh Faizal.

Untuk mengantisipasi kurangnya partisipasi pemilih, PPK Belakanpadang gencar melakukan sosialisasi. Bahkan hingga saat ini sosialisasi terus dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya satu suara mereka. Antara lain sosialisasi kepada pemilih pemula di SMA 2 Batam di Sekanak Raya dan sosialisasi kepada pemilih berbasis keluarga.

“Sosialisi ini sudah full dan kita lakukan dengan berbagai cara. Sosialisasi berbasis keluarga ini kita mendatangi ke rumah-rumah,” kata Faizal lagi.

Adnan, 60, warga Belakangpadang yang namanya sudah masuk dalam DPT bertekad akan menggunakan hak pilihnya dengan harapan calon anggota legislatif ataupun pemimpin yang terpilih benar-benar memperjuangkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

“Anak bisa sekolah, anak yang sudah sekolah disalurkan untuk kerja, bantu pengangguran untuk mendapatkan kerja. Jangan sampai bapak nelayan, anak jadi nelayan juga,” katanya.

Adnan sudah dua tahun ini bekerja sebagai nelayan. Pendapatannya tidak menentu karena melaut dengan cara tradisional. Hasil tangkapan berupa ikan dan sotong dijual di Belakangpadang. Paling banyak ia mendapatkan uang Rp 150 ribu sehari. Padahal biaya operasional tidak sedikit. “Paling sering ya cuma Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Kadang tak dapat apa-apa,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap bantuan pemerintah. Ia memulainya dengan membentuk Kelompok Nelayan Sejati. Anggotanya sepuluh orang. Melalui kelompok, ia bisa mendapatkan bantuan kapal dan alat tangkap. Ia juga menyelipkan harapannya pada calon legislatif yang akan maju pada pileg 2019 agar memerhatikan kesejahteraan nelayan.

“Siapa pun yang terpilih dan duduk di DPRD nanti, bantu kami. Intinya ada peningkatan ekonomi,” katanya. (nur/sya/arn/uma/cha)