Solusi Siswa Numpang di SMPN 35 Batam
batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan meninjau langsung keadaan siswa SDN 013 Sagulung yang belajar di musala karena kekurangan ruang kelas.
“Memang kurang. Ini keadaan sudah berlangsung sejak awal tahun ajaran kemarin. Jadi karena tak ada ruang kelas mereka memilih belajar di musala,” kata dia, Jumat (26/10).
Hendri menyebutkan sebelumya sekolah berencana menumpang di SMPN 35 yang berada di dekat SDN 013 Sagulung. Namun ada protes dari orangtua, sebab siswa harus pulang petang karena mulai belajar siang hari atau seusai siswa SMPN 35 Batam menyelesaikan jadwal belajar mereka.
“Jad wali murid tidak mau anaknya masuk shif dua karena sore sekali pulangnya,” imbuh pria kelahiran Dabo Singkep ini.
Untuk itu orangtua memilih musala sebagai solusi agar siswa tetap bisa masuk pagi. Namun demikian, setelah menemui pihak SMPN 35 dan SDN 013 Sagulung, ada satu ruangan yang tidak terpakai milik SMPN 35 Batam.
“Nah nanti siswa belajar di sana. Sekarang lagi dibenahi ruangan itu agar siswa bisa belajar pagi,” ungkap pria menjabat sejak 4 September 2018 lalu ini.
Siswa terpaksa menumpang hingga memiliki ruang belajar yang baru. Pihaknya berencana mengusulkan pembanguan ruang kelas (RKB) melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 mendatang.
“Ya mudah-mudahan DAK tidak ada pengurangan, jadi nanti bisa diusukan mendapatakan tambahan kelas sehingga siswa tidak menumpang lagi,” tutupnya.
Mengenai bantuan kursi dan meja, Hendri menyebutkan Disdik akan mendatangkan peralatan pendukung belajar siswa tersebut.
“Kursi meja aman. Mulai besok siswa tak lagi belajar di musala,” ungkapnya.(yui)
DPRD Tolak Sistem Penggajian Jukir
foto: batampos.co.id / cecep mulyana
batampos.co.id – DPRD Kota Batam menolak sistem penggajian juru parkir (Jukir) di tahun 2019 mendatang. Menurut DPRD sistem gaji ini hanya akan menimbulkan masalah baru. Apalagi anggaran untuk menggaji Jukir ini setiap tahunnya sangat besar sampai Rp 23 miliar.
“Kalau sistem seperti ini, maka justru akan menimbulkan masalah baru. Kalau targetnya besar tetapi sebagian besar untuk gaji Jukir . Lah untuk kas daerah kan minim. Kalau saya bilang rugi,” kata wakil ketua komisi III Eki Kurniawan, Jumat (26/10).
Eki Kurniawan mengatakan bahwa penggajian Jukir ini nantinya sangat memungkinkan untuk macet. Apalagi kalau keuangan daerah defisit. Dan pemko akan kesulitan untuk menggaji seperti yang terjadi pada ratusan Satpol PP tahun lalu.
Selain itu, perekrutan Jukir ini nantinya juga akan menjadi masalah. Kemungkinan akan banyak titipan dari pihak-pihak tertentu.
“Jangan lagi lah terulang seperti kasus Satpol PP. Akan menjadi masalah baru kalau ini diterapkan,” katanya.
Politikus PPP tersebut juga pesimis bahwa setiap Jukir akan menyerahkan semua kutipan parkirnya.
“Bagaimana Dishub mengawasi semua Jukir yang ada. Jadi cari alternatif lain lah. Ini berat,” katanya.
Anggota komisi II DPRD Kota Batam Dandis Rajagukguk juga menolak sistem penggajian Jukir tersebut. Kecuali menambah pemasukan ke kas daerah maka hal tersebut bisa dilaksanakan.
“Katanya target Rp 30 miliar. Tapi kalau untuk gaji jukir Rp 23 miliar, lalu apanya yang tambah. Kan hanya Rp 7 miliar ke kas daerah. Ingat, itu kalau tercapai target,” katanya.
Masalah utama adalah ketika target tak tercapai dan defisit anggaran Pemko Batam terjadi. Dipastikan, penggajian Jukir akan bermasalah.
“Kalau defisit, gaji tak lancar, maka kami juga nanti yang akan didemo,” katanya.
Menurut Dandis, Dishub harus bisa menyampaikan usul dan ide yang bisa diterima dan masuk akal. Intinya pendapatan daerah bertambah dari retribusi parkir.
“Seperti yang saya bilang tadi. Kalau pendapatan besar tetapi ke kas daerah kecil untuk apa. Dan ingat, Jukir tidak bisa dijamin akan menyerahkan semua hasil kutipan parkir ke Dishub,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala UPT Parkir , Alexander mengaku optimis bisa menghasilkan Rp 30 miliar. Meski diakui memang, bahwa Rp 23 miliar untuk Jukir. Dan ia tidak optimis bisa mengawasi semua Jukir yang akan digaji nantinya.
“Saya optimis bisa meraup itu. Tapi memang agak sulit,” katanya. (ian)
Borobudur Coba Gaet Turis dari Batam
foto: batampos.co.id / Rifki
batampos.co.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mempromosikan paket wisata Candi Borobudur di Batam. Candi warisan dunia ini menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas (DPP) andalan dalam mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.
“Ini merupakan misi penjualan paket wisata Borobudur dengan memfasilitasi 10 industri pariwisata dari Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai penjual untuk bertemu bisnis dalam table top dengan sekitar 70 industri parisiwata Provinsi Kepri sebagai pembeli,” kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar Wawan di Hotel Nagoya Hill, Kamis (25/10).
Batam dipilih sebagai tempat pemasaran karena memiliki tiga faktor utama sebagai pendukung. “Tiga itu yakni atraksi, amenitas dan aksesibilitas, terutama konektivitas penerbangan langsung dari Batam ke Semarang, Jawa Tengah maupun Yogyakarta,” ungkapnya.
Batam menjadi kota penting bagi paket wisata menuju Borobudur karena merupakan gerbang pertama wisman masuk dari Asia Tenggara. Kemenpar juga memberikan target yang cukup tinggi untuk wisman yang berkunjung ke candi tersebut, yakni sebanyak 4,3 juta untuk tahun ini dan meningkat menjadi 5 juta pada tahun 2019.
Di Batam, ada enam kali penerbangan perhari menuju Semarang dengan maskapai Citilink, Lion dan Batik Air. Sedangkan ke Yogyakarta ada 23 kali penerbangan dengan Garuda, Citilink, Lion dan Batik Air.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Buralimar mengatakan pihaknya akan membantu Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendatangkan wisatawan dari Kepri ke Yogyakarta.
“Yogyakarta itu penting bagi Kepri, karena banyak mahasiswa Kepri yang kuliah disana dan juga di Bandung,” ungkapnya.
Dan ia sangat berharap bentuk kerja sama ini juga akan mendatangkan wisatawan dari Yogyakarta menuju Batam. Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Kepri, Tupa Simanjuntak mengatakan wisawatan yang datang ke Yogyakarta cukup tinggi mencapai 360 ribuan orang.
“Trennya terus meningkat dan kami berharap kita bisa mix dan Yogyakarta membantu mendatangkan wisatawan dari sana sekitar 360 ribuan orang juga,” paparnya.
Tupa mengatakan tidak menutup kemungkinan dinas pariwisata dan GIPi Provinsi Kepri akan melaksanakan kegiatan serupa di Yogyakarta untuk mendongkrak jumlah wisnus ke Kepri.(leo)
Lagi, Pipa ATB Jadi Korban Alat Berat, Bocor
Lokasi pipa ATB bocor terkena alat berat pihak ketiga di perumahan Marchelia Batam Centre, Sabtu (27/10) siang.
Pipa distribusi ATB di area perumahan Marchelia Batam Center mengalami kebocoran akibat pekerjaan pihak ketiga, Sabtu (27/10) siang. Akibat kebocoran, suplai air di kawasan Marchelia terganggu sementara waktu.
“Ya, pipa ATB tercangkul alat berat di komplek perumahan Marchelia karena pekerjaan pihak ketiga, mengakibatkan pipa ATB jadi bocor. Tim teknis distribusi langsung turun melakukan perbaikan untuk meminimalisir kebocoran. Suplai air di kawasan tersebut terhenti sementara waktu sampai proses perbaikan selesai dilakukan,” ujar Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB
Pipa ATB yang mengalami kebocoran merupakan pipa berukuran 2″ (dua inchi), pipa tersebut merupakan pipa penyuplai utama air ATB ke area perumahan Marchelia.
“Pipa yang mengalami kebocoran merupakan pipa penyuplai air utama ke perumahan, kebocoran ini tentunya akan berpengaruh ke pelanggan. ATB memohon maaf dengan kondisi yang terjadi,” tambah Maria
Estimasi waktu pekerjaan perbaikan diperkirakan hingga pukul 14.00 WIB. Usai pekerjaan dilakukan pelanggan yang mendapat suplai diperkirakan akan mengalami kekeruhan pada suplai air yang diterima. Hal ini dipengaruhi pekerjaan perbaikan kebocoran pipa.
“Mungkin pelanggan ada yang mendapatkan suplai air ditempat mereka sedikit keruh, hal tersebut akibat pekerjaan kebocoran pipa, kondisi ini hanya bersifat sementara dan akan kembali normal,” jelas Maria menambahkan.
ATB berharap pekerjaan oleh pihak ketiga yang sedang gencar di Batam tidak menimbulkan dampak kerusakan pada pipa-pipa distribusi ATB. Selain kerugian yang dialami ATB dari sisi kebocoran air yang terbuang, pelanggan ATB lebih merasa dirugikan dengan terganggunya suplai air.
“Kita berharap semoga pekerjaan perbaikan kebocoran bisa lebih cepat diselesaikan. dan lebih meminimalisir pipa-pipa ATB bocor terkena alat berat,” harap Maria.
Informasi seputar ATB, Pelanggan bisa menghubungi Call Center di 0778-467111, atau bisa berinterkaksi melalaui layanan media sosial di fanpage ATB Batam, Twitter maupun Instagram. (*)
KPK akan Periksa James Riady
x.batampos.co.id – Skandal dugaan suap perizinan proyek Meikarta memanas. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa CEO Lippo Group James Riady pekan depan. Surat panggilan untuk bos perusahaan induk proyek Meikarta tersebut telah disampaikan. James akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk para tersangka.
”Akhir Oktober ini (pemeriksaan James Riady, red),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (26/10).
Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah James di Tangerang. Dari penggeledahan itu, penyidik tidak membawa dokumen atau barang lain yang bisa dijadikan alat bukti.
Febri menjelaskan, sampai kemarin pihaknya telah mengagendakan pemeriksaan 33 orang saksi terkait dugaan suap izin proyek Meikarta. Empat di antaranya berhalangan hadir. Sehingga dijadwalkan ulang sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.
Pemeriksaan silang para tersangka pun telah dilakukan untuk mendalami penyidikan tersebut.
Saksi-saksi yang dipanggil berasal dari berbagai latar belakang. Di antaranya, unsur pejabat Pemkab Bekasi, pejabat dan pegawai Lippo Group serta pensiunan PNS. Mereka dimintai keterangan seputar alur perizinan proyek properti kakap yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat tersebut. Selain itu, saksi-saksi juga digali tentang perspektif aturan dan prosedur perizinan di Pemkab Bekasi.
”Juga (digali tentang) sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dan kawan-kawan,” jelas Febri. Bukan hanya itu, penyidikan Meikarta juga mendalami ada atau tidaknya perbuatan korporasi dalam perkara tersebut.
”Ada pula (pendalaman) tentang alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta,” imbuhnya. (tyo/JPG)
Tak Perlu Impor Beras
x.batampos.co.id – Pemutakhiran data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut surplus beras tahun ini sebesar 2,85 juta ton. Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah di bidang pangan juga menyebut saat ini stok beras dalam kondisi cukup.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, stok beras yang tersebar di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia mencapai hampir 2,5 juta ton. “Itu angka yang cukup memadai,” ujarnya, Jumat (26/10).
Menurut Tri, pada kuartal akhir tahun ini serapan beras produksi petani memang sedikit turun. Namun, Bulog optimistis stok tersebut masih aman untuk mereka menjalankan tugas penyaluran.
“Termasuk untuk melakukan operasi pasar,” katanya.
Pengamat ekonomi dari Suropati Syndicate, Muhammad Ardiansyah Laitte, menyatakan jika surplus beras 2,85 juta ton tahun ini layak diapresiasi. Karena itu, menurut dia, Indonesia tidak perlu impor beras.
“Impor hanya membuang-buang devisa dan merugikan petani,” ucap pria yang biasa disapa Alle itu.
Dia menyebut, impor juga bertentangan dengan upaya pemerintah saat ini yang terus mendorong ekspor di tengah situasi sulit menghadapi perang dagang (trade war).
“Waktu lalu ada yang bilang, bila tidak impor akan tewas kita. Ya jangan begitulah. Ini data sudah surplus, jadi tidak bakalan tewas. Justru sebaliknya, bila tidak impor akan tewas para pehobi impor itu,” ujarnya.
Terkait metode Kerangka Sample Area (KSA) yang digunakan BPS, Alle menyatakan jika metode tersebut harus dikombinasikan dengan Sensus Beras agar lebih fair. Cukup sekali Sensus untuk dijadikan pijakan data yang kredibel dan valid.
“Perlu juga pendataan terbaru sebaran stok beras di petani, penggilingan, gudang, pasar dan pedagang, di konsumen, warung hotel, dan restoran,” jelasnya.
Sementara itu, terkait data luas baku sawah yang sebesar 7,1 juta hektare, Alle mengatakan jika data itu perlu dievaluasi. Sebab, kata dia, ada banyak padi ladang, padi gogo, dan rawa yang ditanam di tegalan atau kebun, ladang, belukar, rawa, areal hutan, dan areal sementara yang tidak diusahakan.
“Apakah itu diabaikan, padahal luasnya sangat signifikan,” katanya.(agf/jun)
Jukir Menjamur, Pengunjung Keberatan
foto: batampos.co.id / cecep mulyana
batampos.co.id – Penarikan biaya parkir tanpa karcis pada pusat keramain terus bertambah di Batuaji dan Sagulung. Juru parkir baik yang berseragam ataupun tidak berseragam menjamur hampir di seluruh tempat keramaian seperti komplek pertokoan, bank, mesin ATM bahkan taman.
Kawasan pertokoan Tunas Regency, Sagulung misalkan kini sudah dijaga oleh sejumlah jukir. Padahal sebelumnya kawasan yang juga dijadikan taman bermain bagi masyarakat Batuaji dan Sagulung itu bebas biaya parkir. Pengunjung yang datang dengan kendaraa merasa tak nyaman sebab tidak bisa bergerak bebas lagi seperti sebelumnya. Jika bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dalam komplek yang harus bayar lebih dari sekali.
“Inilah yang disesalkan. Kalau mau narik parkir sebaiknya bikin portal (parkir) seperti di Mal saja. Kalau beginikan jadi tak nyaman kita. Parkir bentar bayar, terus pindah ke toko lain bayar lagi,” keluh Handara, warga kaveling Saguba, Jumat (26/10).
Situasi serupa juga dikeluhkan pengunjung deretan ruko simpang pasar Sagulung. Sebelumnya kawasan tersebut bebas biaya parkir, namun belakangan sudah dijaga oleh sejumlah jukir. Warga sebenarnya tidak keberatan dengan penarikan biaya parkir tersebut, namun karena tidak diberi karcis parkir masyarakat merasa diberatkan dasn direpotkan, sebab harus bayar lagi jika berpindah tempat parkir sekalipun dalam komplek yang sama.
“Lagian sekarang ada aturan parkir dibawa 15 menit. Apa salahnya kalau lokasi-lokasi seperti ini juga diterapkan sehingga berlaku adil. Ini masuk parkir sebentar saja ke ATM keluar-keluar sudah ditodong tukang parkir. Pindah ke toko sebelah ditodong lagi kan jadi repot,” keluh Susanti, warga lainnya.
Lokasi penarikan parkir oleh jukir yang tidak dilengkapi dengan karcis ini terlihat merata diseluruh pusat keramaian di Batuaji dan Sagulung. Selain dua lokasi terbaru diatas, pertokoan dan ruko di kelurahan Buliang, Bukit Tempayang, Batuaji juga ramai dijaga oleh jukir.
Kondisi ini bertentangan dengan kebijakan-kebijakan parkir yang dikeluarkan pemerintah. Aturan drop off yang sudah diberlakukan misalkan, belum berjalan maksimal di Batuaji dan Sagulung. Padahal disana banyak sekali penarikan biaya parkir. Aturan drop off baru berlaku di Aviari Mall saja. Masyarakat berharap agar pemerintah kembali meninjau sistem parkir di sana agar tidak tumpang tindik dan tepat sasaran. (eja)
