batampos-Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring dari ruang rapat Setdako Batam, Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/10/2025).

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan turut diisi dengan arahan dari Menteri Koperasi dan UKM mengenai penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program penyediaan tiga juta rumah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, serta memperkuat program ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

BACA JUGA: Harga dan Pasokan Beras di Batam Stabil, Amsakar Pastikan Inflasi Terkendali Jelang Akhir 2025

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Program seperti Gerakan Pasar Murah, yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Badan Pangan Nasional (Bapanas), dinilai sebagai langkah konkret dalam menekan harga kebutuhan pokok.

Selain pengendalian inflasi, isu pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian utama dalam Rakor tersebut.

“Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. Inflasi menjadi atensi utama kita bersama, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk terus menekannya,” ujar Tito.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Batam, Yusfa Hendri, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kota Batam hingga saat ini masih sangat terkendali. Ia menyebut, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Batam, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

“Kita bersyukur, inflasi di Kota Batam masih dalam batas aman dan terkendali. Kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat,” kata Yusfa.

Rakor tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Artikel Batam Jaga Inflasi Tetap Terkendali, Pemko Ikuti Rakor Bersama Mendagri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia kini memiliki landasan hukum terbaru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah pengakuan resmi terhadap skema umrah mandiri, yang memungkinkan masyarakat melaksanakan perjalanan umrah tanpa harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi.

Dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan melalui PPIU, secara mandiri, atau melalui Menteri. Artinya, calon jemaah kini memiliki hak penuh untuk mengatur sendiri perjalanan ke Tanah Suci. Mulai dari tiket pesawat, akomodasi, hingga layanan pendukung ibadah lainnya.

Umrah mandiri sebenarnya bukan hal baru. Sejak Arab Saudi membuka kebijakan visa turis pada Maret 2023, banyak warga Indonesia yang memilih cara ini untuk menekan biaya dan mendapatkan fleksibilitas waktu.

Salah satunya Nofriadi warga Sekupang, yang menunaikan umrah mandiri awal tahun 2024. Ia mengaku mengurus seluruh keperluan secara mandiri, mulai dari tiket pesawat, visa, hingga pemesanan hotel.

“Saya atur semua lewat aplikasi. Dari tiket pesawat, visa umrah, sampai hotel saya siapkan sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: DKPP Batam Ambil Sampel Bawang di Batuampar, Masyarakat Diminta Waspada

Berbekal pengalaman umrah tahun sebelumnya, Nofriadi mampu menekan biaya perjalanan menjadi kurang dari Rp30 juta untuk dua minggu perjalanan, jauh lebih hemat dibandingkan paket umrah reguler yang umumnya di atas Rp35 juta untuk durasi sembilan hari.

“Saya pilih hotel dekat Masjidil Haram memang agak mahal, tapi bisa tertutupi karena tiket pesawat dapat harga promo,” jelasnya.

Keputusan untuk berangkat mandiri, kata dia, justru membuatnya lebih memahami medan dan bisa fokus beribadah tanpa terikat jadwal rombongan.

Pengalaman serupa dialami Indah, warga Batam yang berangkat umrah bersama suaminya pada 2023. Ia menilai umrah mandiri memberi keleluasaan menentukan jadwal dan durasi ibadah.

“Kita bisa atur hotel, mau berapa lama tinggal, itu terserah kita. Memang sedikit repot di awal, tapi semua bisa lewat aplikasi sekarang,” ujarnya.

Indah menyebut total biaya perjalanan mereka sekitar Rp25 juta per orang, termasuk visa umrah dan asuransi.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Batam, Syahbudi, membenarkan bahwa pemerintah kini resmi memperbolehkan pelaksanaan umrah mandiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2025.

Ia menjelaskan, Pasal 87A mengatur lima syarat utama bagi jamaah yang ingin berangkat umrah secara mandiri, yaitu, beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku minimal enam bulan sejak tanggal keberangkatan. Memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi dengan jadwal keberangkatan dan kepulangan yang jelas.

Baca Juga: Penyidik Fokus Lengkapi Berkas Kasus Dugaan Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batuampar, Konsultan Pengawas Berstatus Saksi

Memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kementerian.

“Poin kelima ini nanti dikontrol melalui sistem di kementerian. Kalau dulu belum bisa dipantau secara terpusat,” kata Syahbudi.

Ia menambahkan, dinamika dunia dan kebijakan Arab Saudi yang semakin terbuka harus disikapi secara adaptif oleh pelaku usaha perjalanan.

“Jamaah sekarang lebih cerdas, teknologi makin maju. Jadi travel umrah harus beradaptasi dengan cerdas. Kalau jamaah bisa daftar sendiri, tugas travel adalah meyakinkan bahwa lewat mereka lebih nyaman dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan legalisasi umrah mandiri dalam UU baru ini didasari oleh perubahan besar dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah dunia.

“Banyak jamaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah melakukan umrah mandiri. Pemerintah ingin memastikan mereka tetap terlindungi secara hukum dan administratif,” kata Dahnil.

Dengan dilegalkannya skema ini, setiap jamaah yang berangkat mandiri tetap berada dalam pengawasan dan perlindungan pemerintah, tanpa mengurangi pilihan mereka untuk mengatur perjalanan sesuai kemampuan dan kenyamanan masing-masing. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Lebih Hemat dan Fleksibel, Umrah Mandiri Kini Resmi Dilegalkan Pemerintah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri kini menindaklanjuti petunjuk baru dari jaksa terkait berkas perkara dugaan korupsi proyek revitalisasi Pelabuhan Batuampar senilai Rp75 miliar. Petunjuk tersebut disampaikan dalam bentuk P-19 setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menilai berkas tahap pertama belum lengkap.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Gokma Uliate Sitompul, mengatakan salah satu fokus penyidik saat ini ialah memperkuat pembuktian teknis, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan proyek.

“Kami sedang menindaklanjuti petunjuk jaksa. Salah satunya terkait keterangan tambahan dan dokumen pendukung yang diminta,” ujarnya, Senin (27/10).

Disinggung soal peranan konsultan pengawas dalam kasus tersebut, Gokma menegaskan status mereka masih sebagai saksi. “Konsultan masih saksi,” katanya singkat.

Baca Juga: Sering Kebanjiran, Pemko Batam Bangun Kantor Camat Nongsa di Lokasi Baru Tahun Depan

Meski begitu menurut Gokma proses penyidikan dalam pelaksanaan proyek yang gagal direalisasikan itu masih terus berlangsung.

Sebagaimana diketahui, konsultan pengawas memiliki tugas memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan sesuai mutu yang disyaratkan. Mereka bertanggung jawab melakukan pengawasan kualitas, jadwal, hingga kesesuaian penggunaan anggaran. Namun, dalam kasus ini, hasil di lapangan justru jauh dari semestinya.

Hingga termin kelima, dana proyek yang telah dicairkan mencapai sekitar Rp63 miliar. Ironisnya, proyek revitalisasi yang semestinya menjadi wajah baru Pelabuhan Batuampar itu hanya menyisakan pancang dan beberapa kontainer di lokasi.

Tak ada tanda-tanda pembangunan berarti, meski anggaran besar telah digelontorkan. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas fungsi pengawasan.

“Konsultan pengawas seharusnya menjadi pihak yang memastikan pekerjaan sesuai progres dan spesifikasi. Namun hasilnya tidak terlihat,” ujar salah satu sumber yang enggan namanya disebut.

Sebelumnya, Kejati Kepri menyatakan berkas tahap pertama perkara tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil. Kasi Penuntutan Pidsus Kejati Kepri, Aji Satrio Prakoso, mengatakan pihaknya telah mengembalikan berkas dengan disertai petunjuk (P-19). Aji menegaskan, Kejati tidak hanya fokus pada unsur pidana, tetapi juga menekankan pengembalian kerugian negara.

Diketahui, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Mereka berasal dari unsur pejabat BP Batam, pihak konsorsium, dan rekanan kontraktor. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp30 miliar akibat pembayaran pekerjaan fiktif dan ketidaksesuaian kontrak.

Baca Juga: DKPP Batam Ambil Sampel Bawang di Batuampar, Masyarakat Diminta Waspada

Para tersangka diantaranya, AM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BP Batam; IMA kuasa konsorsium penyedia; IMS Komisaris PT Indonesia Timur Raya; ASA Direktur Utama PT Marinda Utama Karya Subur; AHA Direktur Utama PT Duri Rejang Berseri; IRS Direktur PT Teralis Erojaya (konsultan perencana); serta NFU dari tim pelaksana penyedia.

Proyek bernilai Rp75 miliar yang semestinya memperkuat fasilitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar itu kini justru menjadi simbol mangkraknya pembangunan. Sementara penyidik dan jaksa berpacu menuntaskan proses hukum, publik menunggu siapa yang akhirnya paling bertanggung jawab atas proyek yang tak pernah berdiri itu. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Penyidik Fokus Lengkapi Berkas Kasus Dugaan Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batuampar, Konsultan Pengawas Berstatus Saksi pertama kali tampil pada Metropolis.