batampos.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Batam Safari Ramadhan meminta ketegasan Pemko Batam terkait hal ini. Jika warga juga memilih sekolah swasta, ia yakini persoalan daya tampung di sekolah negeri yang kerap terjadi setiap tahun akan tertangani.
“Harus ada ketegasan dari pemerintah untuk membangun komitmen bersama dengan sekolah swasta,” kata Safari, kemarin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, bila perlu sekolah swasta yang menolak tidak lagi diberikan bantuan.
“Jangan usulakn dana BOS dan lainnya,” imbuh dia.
Menurutnya, dengan mendapat bantuan dari pemerintah seyogyanya sekolah swasta memberikan kontribusi bagi pemerintah dan warga terkait biaya sekolah.
“Dalam hal ini, berperan membantu mengurangi beban wali murid dengan biaya gratis bagi siswa yang tidak mampu,” katanya.
Dikonfirmasi beberapa kali soal ini Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan belum memastikan kapan pertemuan dengan pihak perwaklan sekolah swasta untuk membahas hal tersebut. Padahal pertengahan Mei lalu rencana bertemu sudah dijadwalkan, namun gagal dilaksanakan.
“Belum lagi, ini yang sekolah swasta, nanti lagi dibicarakan,” ucap dia, belum lama ini.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku tetap mengusahakan agar iuran di sekolah swasta dapat turun. Ia menampik, jika persoalan ini hanya berhenti pada imbauan semata.
“Kami yang putuskan, pemerintah harus kuat dan bisa (turunkan iuran di sekolah swasta, red),” kata dia usai membuka acara pembagian Sembako Murah di Golden Gate Imperium Batamkota, Kamis (10/5) lalu. (iza)
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Batam meninggalkan Dataran Engku Putri Batamcenter usai melaksanakan apel gabungan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Evaluasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) malas dipastikan akan dilaksanakan. Hal ini terkait absennya 239 pegawai, di antaranya 152 absen tanpa keterangan hari pertama kerja selepas libur dan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Batam M Sahir mengatakan pemotongan dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Namun ia menyampaikan, pemotongan dilakukan berbeda antara pegawai tergantung posisi, baik staf maupun pejabat tertentu.
“Dipotong tukinnya (TKD, red), berapa hari tak masuk itu. lebih tepatnya soal besaran orang keuangan yang paham hitungannya,” kata dia.
Menurutnya, sanksi tersebut wajib dilakukan. Apalagi Wali Kota Batam Muhammad Rudi sudah mengintruksikan langsung untuk mengevaluasi TKD para pegawai malas. “Pak wali tegur kepala OPDnya, selanjutnya kepala OPD masing-masing menyampaikan ke pegawainya. Yang jelas pemotongan tukin ini jadi, bisa di cek di OPD apakah sudah dilaksanakan, tapi saya yakin sudah dilakukan,” paparnya.
Walau meyakini hal ini, ia mengaku belum ada satupun OPD yang melaporkan kembali apakah tindakan tersebut dilakukan pada pegawai-pegawai malas. Jika pipimnana OPD tidak mengindahkan hal ini, ia pastikan pimpinan OPD yang akan kena dampaknya.
“Kalau tidak lakukan, kepala OPDnya yang nanti kena sanksinya,” imbuhnya. Salah satu OPD yang pegawainya banyak yang hadir tanpa keterangan adalah Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), namun dikonfirmasi Kepala BP2RD tidak merespon saat dimintai konfirmasi.
Tak hanya pengaruhi tunjangan, malas juga akan pengaeruhi karir pegawai. Maka tak heran, lanjut dia, ada pegawai yang sudah lama mengabdi maupun berpendidikan tinggi tak naik jabatan. “Berarti ada aturan yang ia labrak,” paparnya.
Sebelumnya Wali Kota Batam Muhamamad Rudi menegaskan pegawai malas akan ditindak dengan mengevaluasi tunjangannya. Ini dilakukan agar pegawai jera dan meningkatkan kedisplinan.
“Kalau perlu tak perlu lagi kasih (tunjangan),” tegasnya. (iza)
batampos.co.id – Badan Layanan Umum Dana Bergulir menyiapkan dana Rp 10,5 miliar untuk disalurkan kepada pelaku UMKM di Batam selama tahun 2018. Hingga pertengahan tahun ini, baru Rp 2,4 miliar yang tersalurkan.
“Kalau di tahun ini sebenarnya kita targetkan mampu menyalurkan Rp 10,5 miliar. Permintaan tahun ini memang tinggi. Sudah ada sekitar 50 orang yang meminta. Tetapi tentunya tidak semua kita setujui,” kata Kabaghumas dan Protokol Pemko Batam, Yudi Admaji, Rabu (27/6).
Yudi mengatakan hingga saat ini baru 36 pemohon yang sudah disetujui untuk meminjam dana bergulir. Tetapi diyakini jumlahnya akan bertambah di Juli mendatang. Di mana setia pelaku usaha yang meminjam nilainya bervariasi. Yang paling besar adalah Rp 100 juta.
Untuk pemohon pinjaman yang sudah disetujui dalam waktu dekat akan langsung dicairkan. “Kan banyak libur sejak lebaran lalu. Jadi belum sempat untuk pencairan. Tetapi mulai besok sudah mulai proses pencairan,’ katanya.
Ia menjelaskan, sebelum menjadi penerima, maka akan dilakukan verifikasi. Tim akan langsung turun langsung ke lapangan untuk melakukan survey. Yang jelas semua peminjam harus memiliki usaha.
Peminjam juga harus menyiapkan jaminan. Ini dilakukan agar peminjam mempunyai tanggungjawab untuk melunasi. Di mana hingga saat ini masih ada miliaran rupiah dana bergulir yang belum tertagih.
“Yang belum tertagih, pihak BLU dana bergulir terus menagih. Memang ada beberapa kendala, tetapi diupayakan semaksimal mungkin,” katanya.
Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba mengatakan, target Rp 10,5 miliar yang akan disalurkan oleh BLU ini harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha. Tetapi sebaliknya, pemerintah juga harus bisa menjamin peminjam adalah pelaku usaha yang berpotensi untuk berkembang dan bisa melunasi pinjaman tersebut.
“Jadi pemerintah jangan asal kasih. Harus benar-benar diseleksi. Dan memberikan pinjaman ini harus selektif.Harus ada tim yang terus melakukan survey terhadap usaha dari si peminjam,” katanya.
Rindo juga berharap data-data penerima dana bergulir di tahun ini bisa diberikan kepada DPRD dan berhak diketahui oleh masyarakat luas. Di mana peminjam harus jelas jenis usahanya, dan di mana tinggalnya.
“Pemko Batam juga harus mengutamakan pelaku usaha rumahan yang butuh suntikan dana kecil tetapi sangat bermanfaat untuk pengembangan usahanya. Misalnya pembuat kue basah, bengkel, penjahit rumahan dan salon yang masih skala kecil,” katanya (ian)
batampos.co.id – Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat akan mengguyur Kota Batam dalam tiga hari ke depan. Penyebab hujan ini karena adanya pusaran angin tertutup di sebelah barat kalimantan.
“Adanya Eddy (pusaran angin tertutup) menyebabkan terjadinya penumpukan massa udara di wilayah sekitaran Kepulauan Riau,” kata Kasi Datin Stamet Hang Nadim, Suratman, Rabu (27/6).
Ia mengatakan makin tingginya potensi hujan di Batam, karena kelembapan udara yang cukup tinggi. Sehingga mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif. “Cuaca tiga hari ke depan itu mirip seperti hari ini,” ungkap Suratman.
Ia menerangkan dalam tiga hari ke depan cuaca Batam dari pagi hingga siang hari akan turun hujan dengan berbagai intensitas. Setelah itu, kembali berawan. “Malam hingga dini hari berawan lagi. Lalu lanjut paginya hujan, begitu cuacanya,” ujar Suratman.
Cuaca seperti ini masih dinilai kondusif untuk beraktivitas, baik di darata, laut maupun udara. Namun untuk yang beraktivitas di laut, diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca mendadak.
“Sebaiknya waspada apabila terdapat Awan Cummulunimbus yang gelap dan pekat, dapat menyebabkan hujan lebat serta angin kencang yang menaikkan tinggi gelombang secara tiba-tiba,” tuturnya.
Apabila cuaca semakin memburuk, ia berharap nakhoda dapat menepikan kapalnya mencari pulau terdekat. “Dan jangan lupa selalu membawa life jacket yang cukup untuk penumpang,” ucapnya.
Akibat hujan yang mengguyur Batam dalam beberapa minggu ini, membuat daerah RT 03, RW 21 Kavling Bida Kabil, selalu direndam air. Menurut pengakuan salah seroang warga Kavling Bida Kabil, Teguh kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. “Hujan sebentar aja, air meninggi,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan kejadian ini berawal dari sebuah lahan kosong yang ditimbun oleh perusahaan. Lahan kosong itu dulunya menampung air saat hujan turun. Namun, karena lahan tersebut sudah ditinggikan, akibatnya air mengalir ke rumah warga.
“Di tambah lagi gorong-gorong itu hanya 60 centimeter saja. Air ini bercampur dengan tanah timbunan, bisa dilihat airnya berwarna kekuning-kuningan,” ujar Teguh.
Ia berharap dari pemerintah kota Batam ada solusi terkait permasalahan yang dialami di daerahnya. (ska)
batampos.co.id – Kenaikan harga sejumlah komoditi terutama sayur-sayuran masih terjadi hingga kini, Rabu (27/6). Keadaan tersebut tak lain dipicu kondisi cuaca di Batam yang belakangan sering turun hujan.
Pantauan Batam Pos di Pasar Mega Legenda Batamcenter, sayur-sayuran yang tersedia di kios-kios pasar tidak banyak seperti biasanya. Bahkan ada beberapa sayur yang mulai menghitam dan layu.
Salah satu pedagang Anwar mengaku, pihaknya tidak mengambil sayur baru setiap hari karena harga dari pengepul yang sudah merangkak naik. “Harga dari merekanya saja sudah tinggi, mau berapa lagi dijual,” ujarnya.
Ia yang sembari berdagang bumbu itu menyebutkan, hampir semua sayur yang datang dari luar Batam naik harga. Seperti mentimun naik Rp 16 ribu dari Rp 7 ribu per kilogram, bayam Rp 15 ribu, dan sawi Rp 17 ribu hingga Rp 20 ribu. “Yang paling tinggi itu kacang panjang, petai, jengkol yang harganya naik hingga tiga kali lipat,” terang Anwar.
Sementara, sayur dari produksi lokal jarang sampai ke Pasar Mega Legenda. Menurut pedagang lainnya, Siti, hal itu karena jumlah sayur yang diproduksi lokal masih terbilang sedikit. “Paling sudah habis di Pasar dekat Barelang sana atau di Pasar Samarinda. Kalau mau dijual disini, kami harus jemput bola (jemput langsung ke ladang),” jelasnya.
Para pembeli yang datang dari pemilik usaha kuliner juga tak sedikit yang mengurangi porsi dagangannya. Separti Triatno yang berdagang mie ayam di salah satu kawasan perumahan Batamcenter. “Terpaksa mengurangi porsi jumlah sayurnya, atau ditambah dengan batang sawi yang biasanya tidak banyak diambil,” beber Tri.
Menurutnya, pihaknya tidak lagi bisa menambah harga beli bahan baku karena pelanggan tidak akan mau dibebankan dengan harga yang bertambah walaupun hanya Rp 1000. “Jadi bahan pokok tetap dibeli dengan harga seperti biasa, meskipun porsi jadi berkurang. Tapi jika kondisi kembali normal tentu akan kembali ke porsi semula,” paparnya yang menjual satu porsi mie ayam dengan harga Rp 10 ribu.
Keadaan serupa juga tidak jauh berbeda di pasar tradisional lainnya. Seperti di pasar Botania 1 dan 2, Pasar Mustafa, dan Pasar Cahaya Garden, Bengkong Sadai.
Di pasar Fanindo Batuaji harga kacang panjang cukup tinggi yakni Rp 24 ribu dari harga biasanya Rp 8 ribu per kilo gram, mentimun Rp 18 ribu dari harga sebelumnya Rp 7 ribu, dan sayur lokal hijau seperti kangkung, bayam dan sawi dijual Rp 16 ribu. Murni pedagang Pasar Fanindo mengatakan kenaikan disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Banyak petani gagal panen, akibatnya pasokan sayur menjadi berkurang dan harganya pun menjadi mahal.
“Pasokan dari pinang juga kosong, makanya harga semakin mahal,” ujar Murni penjual sayur.
Dia mengatakan kenaikan harga komoditas tersebut banyak dikeluhkan masyarakat. Banyak dari mereka enggan untuk berbelanja dalam jumlah yang besar. “Paling belinya per ons saja, semuanya pada ngeluh,” katanya.
foto: Yulianti / batampos
Lisda penjual sayur juga mengaku demikian. Harga sayur selalu naik turun dikarenakan kondisi cuaca yang tak menentu. “Sayur memang selalu naik turun,” jelasnya.
Sementara, Lia warga Batuaji mengeluhkan harga komoditas pokok yang masih tinggi. Menurutnya, sejak bulan Ramadan lalu, harga sayur mayur tak mengalami perubahan. Sempat turun namun naik lagi. “Harga wortel, cabai juga belum turun-turun. Duit seratus ribu tak cukup dipakai belanja,” keluhnya.
Beberapa waktu lalu, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menghimbau warga agar pandai memanfaatkan perkarangan yang ada di sekitar tempat tinggal. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan harga sejumlah komoditi yang selalu terjadi. Kenaikan harga komoditi pokok tak bisa dikendalikan oleh pemerintah kota Batam. Hal itu dikarenakan Kota Batam bukan daerah penghasil, sehingga harga-harga bahan pokok tak bisa dikendalikan.
“Kita hanya daerah penerima. Makanya tak bisa mengendalikan harga-harga jika naik. Salah satu jalan, ya warga harus pandai memanfaatkan lahan,” jelas Amsakar beberapa waktu lalu.
Sementara untuk komoditas daging masih dijualkan di atas HET. Kenaikan harga daging sapi beku sudah terjadi sejak sebelum Bulan Ramadan. Pemko Batam melalui Dinas Perindustrian pun sudah turun mengecek, namun hingga kini harga daging sapi beku tetap bertahan diatas HET. “Harga ayam sekarang Rp 35 ribu, turun tiga ribu dari harga sebelumnya Rp 38 ribu,” kata Usman, penjual daging di pasar Fanindo.
Dia mengatakan, tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak kenaikan harga daging tersebut, para pedagang juga mengaku pusing akan mahalnya harga daging. “Kami pun tak enak juga jual mahal-mahal ke pembeli, tahulah kondisi ekonomi masyarakat sekarang, banyak pengangguran,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam akan memberi sanksi tegas kepada pedagang nakal yang menjual komoditi pokok diatas harga eceran tertinggi (HET). Sanksi tegas itu bisa berupa mempersulit izin publik yang nantinya akan diurus para pedagang. (une/nji)
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. Foto: Cecep Mulyana / batampos
batampos.co.id – Batam butuh rencana induk pembangunan jangka panjang yang berlaku selama 15 hingga 20 tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian arah pembangunan Batam.
“Rencana tersebut harus menjadi kesepakatan bersama yang disahkan Presiden RI. Dengan demikian, tak akan ada perubahan arah pembangunan karena perubahan personel pimpinan lembaga di pemerintahan,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Rabu (27/6).
Kepastian arah pembangunan merupakan hal strategis untuk memberikan rasa nyaman terhadap investor di Batam. Khususnya bagi yang menanamkan modal besar untuk jangka panjang.
Perubahan regulasi secara cepat dan tiba-tiba akan menurunkan kepercayaan investor di Batam.
Hal ini sudah dipaparkan kepada Gubernur Kepri, Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman.
“Dan Kedua Menteri Koordinator telah meminta BP Batam menyusun detail rencana pembangunan yang akan dimasukan dalam rencana induk pembangunan tersebut,” jelasnya.
BP Batam kata Lukita telah diberikan waktu selama tiga bulan untuk menyusun rencana detail tersebut,” katanya lagi.
BP Batam juga telah bertemu dengan Mantan Ketua Otorita Batam, BJ Habibie. Dalam pertemuan tersebut Habibie menegaskan, rencana induk pembangunan yang disusun harus sesuai dengan rencana awal pembentukan Kota Batam.
“Gubernur, Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman sudah setuju dengan ide tersebut. Pak Habibie juga sudah mendengar dan akan mendorong agar presentasi ini dipaparkan di depan Presiden RI,” jelas Lukita.
Rencana induk tersebut nantinya akan disusun dalam bentuk rencana tata ruang. Disamping itu, ada sejumah rencana dan desain pembangunan yang sudah disusun secara detail.
Kendati tak merinci, setidaknya ada 7 mega proyek pembangunan yang akan masuk rencana induk tersebut.
“Soal produk hukumnya akan dibicarakan dengan berbagai pihak. Tapi saya menilai harus ada legalitas yang jelas, karena ini adalah investasi jangka panjang,” paparnya.
Salah satu pembangunan jangka panjang yang akan masuk dalam rencana tersebut adalah pembangunan kota air di atas lahan reklamasi seluas 1.400 hektar.
Dalam rencana besarnya, kota air akan menjadi Central Bussiness District (CBD) baru di kota Batam.
Lokasi kota air ini berada di Batam Centre, tepat di belakang kantor BP Batam.
Sementara pelabuhan internasional Batam Centre nanti akan didorong ke depan Kota Air, sehingga kedalaman lautnya lebih memadai untuk dilabuhi kapal pesiar.
“Lahan 1.400 hektar ini harus dibangun menjadi kota modern di Batam. Tapi ini tentunya butuh waktu yang panjang,” jelasnya.(leo)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan, hari ini Kamis (27/6) bertandang ke Jakarta guna membicarakan penerapan One Sigle Submision (OSS). Ia mengatakan, Pemko Batam sudah sejak lama berkomitmen terkait kemudahan berinvestasi di Batam, namun ia tak menampik ada persyaratan yang harus dilengkapi yakni tata ruang.
“Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kan belum ada, biayanya besar. Ini akan kami sampaikan ke Menko Darmin,” sebut dia.
Walau belum memiliki RDTR, kini Batam merujuk pada tata ruang yang bersifat umum. Menurut Rudi, kehadiran RDTR akan semakin mengefektifkan OSS. “Tata ruang sekarang cuma garis besar, besok harus detail lagi, detailnya RDTR itu. Nanti seperti di Batamcenter, akan diketahu detail wilayahnya untuk apa saja,” ucap dia.
Sementara itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) kini sedang mempersiapakn konten dan data pendukung RDTR seperti foto udara. Hal ini tetap dilakukan walau Perda RTRW belum rampung dibahas di DPRD Batam.
Untuk mendapatkan foto udara beresolusi tinggi, Pemko Batam sudah berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan LAPAN. Dari BIG sudah ada 70 persen datanya, dan sisanya 30 persen dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Setelah foto udara sudah dipersiapkan, rencananya tahun depan data (foto udara) akan diolah dalam bentuk peta untuk kepentingan naskah akademis untuk menyusun perda RDTR.
“Mudah-mudahan 30 persen sisanya, akhir tahun tersedia,” harapnya.
Ia mengaku, walau nanti RDTR rampung dari segi kesiapan tak berarti langsung dipakai karena harus dibahas terlebih dahulu dan menunggu pengesahan RTRW. “Intinya, RDTR ini secara paraler dipersiapkan, tetapi prinsipnya, secara legal kita tak akan bisa mengesahkan RDTR kalau RTRW tidak ada,” imbuhnya. (iza)
Siswa dan siswi SMAN 19 berkumpul di halaman sekolah. | Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Wacana awal yang jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB digelar, yakni akan bekerjasama dengan sekolah swasta untuk meminta menurunkan biasa masuk sekolah sering didengungkan oleh Pemko Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam. Hal tersebut untuk mengantisipasi apabila daya tampung sekolah negeri tak mencukupi, nantinya orangtua murid masih bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, tentunya dengan biaya masuk sekolah yang tak mahal.
Sayangnya wacana dan rencana tersebut ternyata hanya sekedar wacana di angan-angan saja. Sebab, sampai saat ini kerja sama atau MoU antara Disdik Batam dengan sekolah swasta ternyata belum ada realisasi nyatanya.
Seperti yang dikatakan oleh anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman kepada Batam Pos, Rabu (27/6/2018).
“Ini yang kami pertanyakan itu. Apakah betul dari pihak pemerintah sudah melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah swasta melalui Disdik Batam, meminta manajemen sekolah swasta menurunkan biaya masuk sekolah. Padahal hal tersebut merupakan terobosan terbaik saya rasa di saat sekolah negeri tak akan mampu menampung seluruh anak sekolah. Ternyata hal tersebut belum juga dijalankan,” ujar Aman.
Masih kata Aman, dirinya yakin di Batam untuk PPDB sekolah negeri, sudah pasti akan bisa sesuai mengikuti harapan dari Permendikbud mengenai kuota target dalam satu rombelnya. Sebab, daya tampung SMP maupun SD negeri sendiri sangat minim, berbanding terbalik dengan pendaftar yang jumlahnya dua kali lipatnya daya tampung yang ditentukan.
“Belum lagi kuota 10 persen diperuntukkan bagi siswa miskin. Dengan kondisi perekonomian Batam yang lagi lesu, belum lagi ditambah banyaknya pekerja yang terkena PHK, saya pribadi menegaskan, kuota yang hanya 10 persen untuk warga miskin itu tak akan mencukupi dengan kondisi saat ini. Saya minta kuota untuk warga miskin itu direvisi untuk diperbesar lagi kuotanya,” terangnya.
Aman yakin, apabila Pemko Batam tak segera menseriusi kerja sama atau komitmen dengan sekolah swasta di Batam untuk menurunkan biaya masuk sekolah yang terlampau mahal, tak mustahil tahun ini akan banyak anak usia sekolah yang terancam putus sekolah karena tak tertampung ke sekolah negeri.
Masih kata Aman, ia yakin nantinya setelah PPDB selesai, sekolah negeri di Batam tak akan mengikuti aturan sesuai jumlah kuota per rombel yang ditentukan.
“Pengalaman dari tahun ke tahun, usai PPDB selesai, pasti dalam satu rombel itu tak akan ada yang sesuai jumlah kuota. Misalnya dari target kuota sebanyak 26 per rombel, nantinya akan membengkak jadi 40 sampai 45 per rombel. Hal itu juga tak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab sekolah juga mempertimbangkan daripada anak tak bisa sekolah, solusi internal sekolah sendiri yakni dengan menambah jumlah rombel per kelasnya,” katanya.
Sementara sebelumnya Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho juga membenarkan terkait sekolah negeri di Batam tak akan mampu menjalankan kuota yang telah ditetapkan.
“Saya sudah sembilan tahun berkecimpung di DPRD Batam. Selalu saja persoalannya daya tampung sekolah negeri yang tak mampu menampung semua anak sekolah. Biasanya seminggu atau dua minggu setelah PPDB ditutup, saya yakin tak akan ada sekolah dalam yang jumlah muridnya dalam satu rombel tepat, pasti berlebih,” ujar Udin Sihaloho.
Ia memaklumi seandainya sekolah membuat kebijakan sendiri menambah jumlah kuota siswa di sekolahnya tiap rombelnya, asalkan sesuai atau fair mainnya, bukan yang ditampung siswa titipan anak pejabatn bahkan titipa LSM, dan oknum anggota DPRD Batam.
“Berlebih 40 sampai 60 siswa tiap sekolah itu sudah wajar di sekolah negeri di Batam. Tapi kalau tambahannya berasal dari anak pejabat, oknum anggota DPRD, LSM atau dari petinggi Parpol, itu yang harus disikapi. Kalau penambahan itu untuk anak sekolah yang tinggal dekat lingkungan sekolah, siswa miskin ataupun siswa berprestasi, itu saya anggap masih wajar sekolah membantu,” terang Udin. (gas)
Orangtua siswa antri menunggu saat melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Batam, rabu (27/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Anggota DPRD Kota Batam meminta pihak sekolah untuk objektif dalam melakukan penerimaan peserta didik baru. Diharapkan pihak sekolah untuk tegas dan menolak siswa titipan dari oknum pejabat atau pihak tertentu yang membuat PPDB semakin kacau.
“Pihak sekolah harus tegas. Jangan ada yang menerima siswa karena intervensi atau kepentingan. Siapa yang layak masuk, harus masuk dan yang tak layak bisa ke swasta,” kata sekretaris komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakari, Selasa (26/6).
Riki mengatakan selama ini praktek titip menitip saat PPDB ini sudah kerap terjadi. Sehingga terkadang pihak sekolah memaksakan satu rombongan belajar lebih banyak dari daya tampung. Dan ia berharap kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga agar PPDB berjalan dengan tertib dan aman.
Ia juga mengimbau kepada orang tua siswa untuk tidak memaksakan anaknya sekolah di negeri. Apalagi kalau nilai tidak mencukupi dan masih sanggup untuk menyekolahkan anaknya di swasta.
“Jadi peranan semua pihak sangat penting. Pihak sekolah, orang tua, komite sekolah, pemerintah harus sama-sama menciptakan PPDB ini berjalan sukses. Dan swasta juga masih banyak yang butuh siswa. Dan menurut saya banyak swasta yang kualitasnya sangat bagus,” katanya.
Udin P Sihaloho, anggota DPRD Kota Batam lainnya juga meminta pihak sekolah untuk bisa menentukan kuota penerimaan di satu sekolah secara terbuka. Diharapkan pihak sekolah menerima sesuai dengan daya tampung.
“Jadi jangan lagi diterima lebih dari daya tampung. Siapa yang layak diterima harus diterima sesuai dengan daya tampung. Dan yang tidak layak masuk, jangan dipaksakan. saya juga berharap orang tua jangan memaksakan anaknya di satu sekolah padahal memang sudah tak memenuhi persyaratan di sekolah tersebut,” katanya. (ian)
Orangtua siswa antri menunggu saat melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Batam, rabu (27/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Hari Kedua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 6, Seipanas masih ramai dipadati oleh orang tua calon peserta didik baru, Rabu (27/7). Selama dua hari, sudah tercatat sebanyak 450 pendaftar di salah satu dari tiga SMP yang menjadi rujukan tersebut.
Satu per satu berkas PPDB SMP Negeri 6 diperiksa oleh panitia. Berkas yang di periksa mulai dari Form pendaftaran, Ijazah, KK, SKHU, Akta, KIP atau Surat keterangan tidak mampu. Setelah legkap peserta dipanggil panitia masuk ke loket 3 di ruangan kelas untuk entri data ke web PPDB SMP.
“Selama dua hari ini sudah ada 450 nomor pendaftaran yang kita keluarkan. Dari jumlah itu, yang sudah lolos untuk tes selanjutnya sebanyak 227 siswa,” ujar panitia PPBD bidang pelayanan dan informasi, Arizal.
Dijelaskan Arizal, sebanyak 223 calon peserta didik baru yang tidak lolos itu dikarenakan tidak memenuhi syarat pendaftaran yang telah ditetapkan. Dimana, syarat pendaftaran di SMP Negeri 6 harus memiliki nilai rata-rata Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari tiga mata pelajaran minimal 80.
“Jadi, nilai rata-rata yang tidak sampai 80, otomatis tidak lolos seleksi pendaftaran. Setelah lolos pendaftaran, kemudian akan lanjut tes online hari Jumat dan Sabtu besok,” katanya.
Ia menambahkan, PPDB di SMP Negeri 6 akan berakhir hari ini, Kamis (28/6). Pendafataran akan dibuka sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Bagi masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya, Arizal berharap kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya bisa datang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Kita tidak ada kuota pendaftaran sampai berapa. Kita akan terima semua pendaftaran dengan harus memenuhi syarat yang telah kita tentukan sebelumnya,” imbuhnya. (gie)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan, hari ini Kamis (27/6) bertandang ke Jakarta guna membicarakan penerapan One Sigle Submision (OSS). Ia mengatakan, Pemko Batam sudah sejak lama berkomitmen terkait kemudahan berinvestasi di Batam, namun ia tak menampik ada persyaratan yang harus dilengkapi yakni tata ruang.
