Jumat, 1 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12306

Kartu NPWP Bisa Jadi Alat Pembayaran

0

batampos.co.id – Perbankan melakukan inovasi pada alat pembayaran nontunai. Kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Namanya Kartu Pintar NPWP.

Kartu Pintar NPWP disediakan dalam bentuk kartu debit dan uang elektronik. Kartu tersebut akan di-inject dengan program kecil (applet) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Itu memungkinkan integrasi data identitas dalam NPWP seperti data identitas kepegawaian, data wajib pajak (WP), serta data identitas lainnya.

Direktur Utama (Dirut) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto menyatakan, Kartu Pintar NPWP akan mulai dikembangkan untuk pegawai DJP. Kartu tersebut sekaligus berfungsi sebagai kartu tanda pengenal pegawai di seluruh unit kerja DJP.

’’Jadi, Kartu Pintar NPWP tersebut selain menjadi kartu identitas sekaligus dapat digunakan transaksi. Harapan kami, Kartu Pintar NPWP mendorong cashless society di lingkungan DJP,’’ ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (18/4).

Kartu Pintar NPWP juga diterbitkan bank badan usaha milik negara (BUMN) lain seperti Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Pelaporan pajak juga diharapkan bisa lebih mudah dengan adanya Kartu Pintar NPWP. BNI menyediakan uang elektronik serta kartu debit yang sekaligus menjadi kartu uang elektronik untuk menjadi Kartu Pintar NPWP. Bukan hanya Kartu Pintar NPWP, BNI juga menyiapkan layanan e-billing, kiosk pajak, dan layanan elektronik lain untuk keperluan perpajakan.

Wakil Dirut PT BNI Tbk Herry Sidharta mengungkapkan, kerja sama dengan DJP merupakan dukungan perbankan kepada pemerintah.

’’Untuk meningkatkan layanan penerimaan pajak. Dengan demikian, Kartu Pintar NPWP akan memiliki manfaat yang beragam di dalam satu kartu yang sama,’’ ujarnya.

Perbankan menyempurnakan sistem billing, peningkatan layanan pembayaran billing valas, pengembangan kanal pembuatan kode billing, sosialisasi bersama, serta evaluasi pengembangan billing. Di samping itu, nanti dikembangkan juga layanan kiosk pajak yang mencakup fitur pendaftaran NPWP, pembuatan billing, dan pelayanan konfirmasi status wajib pajak.

Kerja sama dengan DJP tersebut merupakan bagian dari program reformasi perpajakan untuk peningkatan pelayanan pajak. Dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan berkualitas, efisiensi dan efektivitas di lingkungan DJP akan lebih baik.

Tahun lalu setoran penerimaan pajak negara melalui BNI mencapai Rp 183 triliun dengan lebih dari tujuh juta slip setoran. Sementara itu, untuk penerimaan negara secara keseluruhan, yang disetor melalui BNI mencapai Rp 271 triliun dengan jumlah transaksi lebih dari 20 juta slip setoran penerimaan negara. (rin/c22/fal)

KEK Tanjungsauh Disahkan Mei

0

batampos.co.id – Penetapan Tanjungsauh sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dipastikan Mei tahun ini. Jika disahkan nanti, Tanjungsauh akan menjadi KEK pertama di Batam dan kedua di Kepri setelah Galang Batang, Bintan.

“Pokoknya sebelum Juli disahkan KEK-nya. Mudah-mudahan tak ada kendala lagi,” kata Director Managing Panbil Group, Johanes Kennedy di Best Western Panbil, kemarin.

Menurutnya, secara prinsip Kementerian Koordinator Perekonomian dalam pertemuan dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sudah menyetujui KEK Tanjungsauh.

Ia mengatakan, di Batam kawasan yang paling depan untuk disegerakan menjadi KEK adalah KEK Tanjungsauh. Sebab, dokumen persiapannya sudah diterima Kemenko Perekonomian dan sudah dirapatkan. Sementara KEK Nongsa Digital Park baru tahap pengajuan.

“Sekarang KEK Tanjungsauh dalam tahap proses penyelesaian perizinannya,” ujar bos Panbil Grup ini.

Sebelum disahkan, ia mengaku tim dari Dewan Kawasan Nasional terlebih dahulu akan melihat apa saja syarat yang masih harus dilengkapi kawasan tersebut.

“Tapi prinsipnya sudah lengkap semua,” imbuhnya.

Setelah status KEK Tanjungsauh disahkan, Johanes mengatakan akan langsung dimulai berbagai rencana pembangunan yang telah disusun. Setidaknya ada tiga kegiatan di sana, yakni Container Boat (pelabuhan peti kemas), Jembatan Batam Bintan, dan Kawasan Industri.

Pembangunan pelabuhan peti kemas akan dikejasamakan dengan pihak ketiga. “Kawasan industrinya nanti akan menarik industri-industri dari Cina, Jepang, Korea. Industri ini pada mau masuk, sebelum mereka masuk kita kelarkan dulu pelabuhan serta infrastrukturnya di dalam, jembatan kita sambungkan. Untuk kawasan industri sudah tidak ada masalah,” paparnya.

Sebelumnya, Panbil Group, Pelindo, Pemprov Kepri, dan BP Batam menggelar penandatanganan kesepahaman (MoU) pembangunan pelabuhan kontainer Tanjungsauh di Hotel Best Western Panbil, Sabtu (24/3). Phase pertama rencananya akan dimulai Juni mendatang dengan nilai anggaran pembangunan sekitar Rp 13 triliun.

Johanes Kennedy. Foto: dok. batampos

Ada beberapa perusahaan yang terlibat konsorsium pembangunannya. Yang sudah pasti adalah Panbil, Pelindo, dan CCC company Tiongkok. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada perusahaan nasional lainnya yang akan bergabung.

“Setelah MoU ini, harapan kita langsung ada MoU dengan perusahaan konsorsium. Ini untuk mempercepat pembangunannya,” kata Johanes.

Untuk tahap awal rencananya akan dibangun jembatan dari Batam ke Tanjungsauh. “Jadi jembatan Batam-Bintan dan proyek Tanjungsauh ini tidak terpisah,” tambahnya.

Saat ini pihaknya masih menunggu sikap dari KemenPUPR mengenai skema pendanaannya. Termasuk opsi-opsi pengelolaan Tanjungsauh nantinya.

“Misalnya, apakah Tanjungsauh nanti pengusaha lokal dan nasional yang kelola tetapi CCCC pemilik, atau sama-sama semua pengelola, ini masih terus kita bahas,” katanya.

Ia berharap dukungan dari semua pihak agar semua persyaratan segera diselesaikan. “Kalau persyaratan sudah hampir rampung. Bahkan Amdal sudah selesai,” katanya. (adi)

Libur Lebaran Sembilan Hari

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah merevisi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang Cuti Bersama dan Libur Nasional, Rabu (18/4). Dengan perubahan ini, total cuti bersama Idul Fitri 2018 sebanyak tujuh hari. Jika ditambah libur nasional Idul Fitri selama dua hari, maka total hari libur menyambut Hari Raya Idul Fitri 2018 berjumlah sembilan hari, yaitu dari tanggal 11 sampai 20 Juni.

”Salah satu pertimbangan ditambahkan cuti bersama Idul Fitri adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah mudik Lebaran. Sehingga cukup waktunya bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di luar kota,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dalam konferensi pers seusai rapat.

Penandatanganan revisi dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Asman Abnur dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga ikut hadir.

Melalui revisi ini, cuti bersama Idul Fitri yang sebelumnya empat hari berubah menjadi tujuh hari. Secara keseluruhan, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 24 hari. Dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak delapan hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ditemui dalam acara yang sama berharap dengan keputusan penambahan cuti bersama pada libur Idul Fitri akan dapat mengurai arus lalu lintas baik arus mudik maupun arus balik tahun ini. ”Pengaturan ini membuat libur lebih tenang.

Melengkapi keputusan itu saudara-saudara kita bisa libur atau pulang sejak Sabtu atau Minggu (9-10 Juni). Ini harapannya arus lalu lintas akan lebih terurai dengan banyak hari libur,” tutur Budi.

Dengan jumlah hari libur yang semakin panjang, maka arus mudik ini akan tersebar ke beberapa hari dan tidak menumpuk hanya di dua hari sebelum Lebaran seperti tahun lalu.

”Bayangkan jumlah mobil yang bergerak ke Jawa Tengah yang banyak sekali itu akan penuh. Tapi kalau nanti mereka ada yang berangkat lebih awal,” ujar Budi.

Dijelaskan juga oleh Menteri Perhubungan, bahwa dengan adanya keputusan penambahan cuti bersama libur Lebaran akan berpengaruh pada kapasitas tiket pesawat dan kereta api sebagai alat transportasi mudik.

”Pesawat dan kereta lebih gampang mengatur peak season. Kalau biasanya mereka memesan tiket paling banyak di dua hari sebelum Lebaran, maka dengan keputusan ini hari-hari sebelum itu akan diambil juga,” ujar Menhub.

MenPAN-RB Asman Abnur mengungkapkan bahwa pemberian libur akan memecah konsentrasi mudik para aparatur sipil negara (ASN)

Selain itu, Asman juga mengungkapkan akan segera merevisi aturan yang melarang PNS untuk mengambil cuti tahunan. “Kemarin (tahun 2017) kan ada aturan MenPAN PNS tidak boleh ambil cuti sebelum dan setelah Lebaran, sekarang saya ubah. Boleh,” katanya.

Tidak ada ketentuan maksimal jumlah cuti yang boleh diambil. Namun, Asman menyebut tiap PNS punya jatah cuti tahunan dua minggu atau sekitar 14 hari. Jika PNS ingin mengambilnya sesudah maupun setelah libur Lebaran, maka otomatis jatah cuti tahunan akan berkurang.

“Mau dua atau 3 hari saya bolehkan. Tapi tergantung atasan mereka juga,” katanya.

Selain melancarkan silaturahmi dan meringankan beban arus mudik, Asman juga menyebut manfaat lain dari pemberian tambahan cuti ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Jadi lebih banyak spending uang di daerah setelah Lebaran,” kata Asman.

Kebijakan lain yang tengah disiapkan oleh Asman adalah pemberian THR. Jika pada tahun-tahun sebelumnya THR hanya diberikan berdasarkan gaji pokok, maka tahun ini THR akan ditambah dengan tunjangan. “Sedang kami usulkan, mudah-mudahan diterima,” ungkapnya.

Selain ditambah tunjangan, para pensiunan juga diusulkan untuk menerima THR sebagaimana PNS aktif. Asman juga berjanji akan mengusahakan THR bisa turun lebih cepat sebelum Idul Fitri. Bahkan jika memungkinkan, dua minggu sebelum Lebaran. “Kalau THR keluar dekat Idul Fitri kan juga nggak efektif, makanya kita usahakan cepat turun,” pungkasnya. (lyn/tau/jpg)

Hutan Relang Sudah Dikonversi, Selangkah Lagi Jadi APL

0
ilustrasi lahan. foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Rencana menjadikan Rempang-Galang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) menyeluruh semakin mendekati kenyataan. Status hutan buru yang merupakan bagian dari hutan konservasi ternyata sudah diturunkan menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi. Selangkah lagi akan menjadi area peruntukan lain (APL). Jika sudah APL, maka sudah bisa dialokasikan ke pihak lain karena tak lagi berstatus hutan.

“Iya, status hutan konservasinya sudah diubah menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi. Saya dengar dari DPR dan suratnya sudah ada,” ujar Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, usai acara pelantikan Hipmi Kepri di Hotel Planet Holiday, Selasa (18/4).

Ia mengatakan BP Batam saat ini hanya tinggal menunggu pernyataan resmi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengenai hal tersebut. “Kami sudah merencanakan beri surat untuk bertanya kira-kira kapan proses konversi tersebut rampung,” jelasnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, status hutan konservasi itu harus diturunkan menjadi hutan lindung. Dari hutan lindung, statusnya kemudian diturunkan menjadi hutan produksi. Selanjutnya diturunkan lagi menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi. Selanjutnya diturunkan lagi menjadi area peruntukan lain yang menunjukkan kawasan tersebut bukan berstatus hutan lagi, sehingga sudah bisa dialokasikan ke pihak lain untuk kepentingan komersial atau investasi.

Lukita pun menggantung asa yang tinggi karena BP Batam sudah banyak berinvestasi di kawasan tersebut, sehingga sangat wajar Hak Pengelolaan Lahannya diberikan ke BP Batam.

“Jika HPL-nya sudah jelas ke siapa, maka kita bisa lakukan upaya pembangunan di sana karea sudah lama ditunggu,” jelasnya.

Di kawasan Relang, BP Batam memiliki wilayah kerja seluas 715 kilometer. Selain itu, institusi ini telah membangun sejumlah infrastruktur sejak tahun 1996. Dalam catatan BP Batam, ada enam jembatan dan jalan raya sepanjang 70 kilometer.

BP Batam sudah merencanakan pembangunan Relang yang terintegrasi dengan Batam. “Dalam pembangunan nanti, Barelang harus bisa terintegrasi, harus bisa saling mendukung kebutuhan di kota Batam dan sebaliknya,” jelasnya.

Ada kebutuhan di Batam yang bisa dipenuhi kawasan itu. Sebaliknya kawasan Remapang, Galang dan Galang baru nanti pasti membutuhkan akses infrastruktur yang dimiliki oleh Batam.

Lukita juga tak mempermasalahkan siapa yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang. Seperti halnya KEK Tanjungsauh yang tak masuk wilayah kewenangan BP Batam. Yang penting, pengembangan Rempang harus memberikan manfaat bagi perkembangan Batam.

“Walaupun yang mengelolanya berbeda, tapi BP Batam berharap pengembangan Rempang menjadi satu kesatuan Batam. Jika ini terintegrasi, bisa memacu pembangunan ekonomi di Kepri,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan dan pengembangan BP Batam Yusmar Anggadinata mengatakan, Kawasan Rempang, Galang, dan Galang Baru perlu dipersiapan untuk menerima limpahan industri dari Batam.

Dalam perkembangannya, industri Batam akan mengerucut. Industri berteknologi rendah akan pindah untuk beroperasi di kawasn Bintan, Karimun, dan Relang. Sementara Batam akan berkonsentrasi pada industri berteknologi tinggi.

“Yang tadinya industri di Batam adalah low cost labour menjadi medium to high skill industri. Tapi kita tak mau yang Low Cost Labour pindah ke negara lain. Kita harus siapkan tempat baru untuk mereka. Termasuk Relang,” jelasnya.

BP Batam membuat strategi agar industri yang sensitif dengan upah minimum tetap ada di Kepri. Salah satunya adalah mempersiapkan kawasan Bintan, Karimun, Rempang dan Galang sedini mungkin.

Jika kawasan-kawasan tersebut sudah siap, industri yang secara alami tak lagi harmonis dengan kondisi upah minimum Batam bisa mengembangkan atau bergeser ke kawasan yang telah disiapkan.

Batam bersama-sama dengan Relang, Bintan, dan Karimun membagi peran. Karena infrastruktur, SDM dan sistem Batam sudah lebih mapan dan maju, maka diharapkan Batam mengambil peran sebagai motor konektifitas ke pasar global dan domestik. (leo)

MTQ ke 29 Kota Batam, Resmi Dibuka, Malam Ini

0

batampos.co.id – Lapangan Gladi Bakar Tanjung Riau menjadi lokasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 29 Tingkat Kota Batam Tahun 2018.

Rabu, (18/4/2018) malam MTQ ke 29 Kota Batam dibuka. MTQ ke 29 dibuka secara bersama oleh Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Ketua DPRD Kota Batam yang diwakili oleh Wakil Ketua I, Zainal Abidin dan anggota Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) Kota Batam dengan menekan tombol sirine secara bersama.

Jumlah Kafillah yang akan berkompetisi dalam MTQ berjumlah sekitar 500 orang.

Mengawali acara pembukaan MTQ malam itu diisi dengan hiburan lagu-lagu shalawat Dendang Anak dari Tanjung Riau dan penampilan Nasyid dari SMAN 1 Batam. Membuka acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Hj. Apriatinis dan Ruspiati yang merupakan qoriah terbaik Kota Batam.

Pembukaan MTQ semakin semarak dengan penampilan Nisa Sabyan yang berkolaborasi artis feat BBDC menyanyikan tiga lagu Nirmala, Kun Anta dan Assalamualaika.

Di lokasi yang sama diadakan bazar MTQ oleh Tim Penggerak PKK Kota Batam. (*)

 

SKK Migas Beri Kuliah Umum di UMRAH

0
Suasana kuliah umum di UMRAH

batampos.co.id – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) Perwakilan Wilayah Sumatera Bagian Utara beserta KKKS Wilayah Kepulauan Riau memberikan Kuliah Umum di hadapan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Tanjungpinang, Rabu (18/4/2018).

Kuliah umum kali ini bertema “Pengenalan Industri Hulu Migas dalam Pembangunan Nasional”.

Ratusan mahasiswa hadir pada kesempatan ini.

Hadir dalam kegiatan Kuliah Umum ini, Rektor Umrah yang diwakili Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Civitas Academika Umrah.

Hadir pula dari manajemen KKKS Medco E&P Natuna, Premier Oil Natuna Sea. BV, Star Energy (Kakap) Ltd dan West Natuna Exploration (WNEL).

Dalam sambutannya, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nanik Rahmawati, menyampaikan bahwa dengan diadakannya Kuliah Umum mengenai kegiatan Hulu Migas saat ini, diharapkan membangkitkan semangat dari mahasiswa Umrah untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang kegiatan Hulu Migas khususunya di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, Wakil Dekan III juga menyampaikan terimakasih atas kesediaan SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan KKKS Wilayah Kepulauan Riau untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang kegiatan hulu migas di Provinsi Kepri.

Sementara itu, Kepala Pewakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut yang diwakili Kepala Departemen Humas Haryanto Syafri dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kegiatan Kuliah Umum kali ini merupakan program SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama KKKS Wilayah Kepuluan Riau untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa terkait industri hulu migas.

Mahasiswa merupakan penerus dan masa depan Kepulauan Riau Khususnya mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah dan pengembangan industri hulu migas dimasa yang akan datang. Untuk itu semangat hulu migas untuk pembangunan nasional terus di tingkatkan.

“SKK Migas bersama KKKS di Wilayah Kepulauan Riau terus bersinergi bersama dengan masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah,” ujar Haryanto Syafri. (*)

Kotak Amal Masjid Dibobol Maling

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pencuri kotak amal kembali beraksi. Kali ini, kotak amal Masjid Al Weini Batu 7 Tanjungpinang dibobol, Rabu (18/4) sekitar pukul 4.30 WIB tadi.

Imam masjid, Muhammad Ali mengatakan saat itu dirinya hendak bersiap salat subuh. Saat membuka pintu masjid, ia melihat kaca berserakan memenuhi lantai masjid.

“Saya kaget, waktu itu belum ada jamaah yang datang,” ujarnya.

Ali pun curiga dan langsung memeriksa perangkat pengeras suara. Namun perangkat tersebut masih berada di tempatnya.

Lalu ia memeriksa kotak amal dan mendapati kotak yang terbuat dari kaca itu hancur dan uang di dalamnya raib.

“Gak tau berapa jumlahnya (uang, red). Mungkin sekitar Rp 30ribu,” bebernya.

Selain itu, kaca jendela di ruangan penjaga masjid yang berisi kotak amal kosong juga pecah dibobol maling.

“Penjaga masjid tidak ada di tempat, lagi ada urusan keluarga,” katanya.

Ali menduga, pencuri memecah kaca menggunakan potongan besi yang tidak jauh berada diantara pecahan kaca.

“Mungkin pakai besi bekas tambat hewan qurban,” katanya.

Kapolsek Tanjungpinang Timur, AKP Hendriyal mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan dan langsung melakukan identifikasi tempat kejadian.

“Petugas sudah memeriksa dan masih kami selidiki,” pungkasnya. (odi)

Modif Yamaha Aerox 155 menjadi Single Seater

0
Tampilan Yamaha Aerox dibalut jok single seater (Teguh Jiwa Brata / JawaPos.com)

batampos.co.id – Pembaca, pasti sudah mengenal Yamaha Aerox 155. Sebuah big scooter yang sedang naik daun. Coba kenali foto diatas. Nampak beda kan…..

Anda bisa memodifikasi jok Aerox menjadi single seater. Jok ini untuk berkendara sendiri atau tanpa pembonceng layaknya motor balap. Saat Anda ingin berboncengan, cukup melepas single seater ini. Kemudian menggantinya dengan jok standar.

“Jadi bila ingin single seater, slip on saja. Dalam arti, jok motor kita buka lalu cover single seater kita masukin ke jok motor. Begitu sudah masuk, kita tutup lagi jok motor. Nah, Aerox sudah jadi single seater. Cover ini tidak akan lepas karena posisinya menjepit,” kata Tukijan, pemilik bengkel ARM Motor, di Jl. Radjiman Widyodiningrat Pengarengan No. 21-22 Cakung, Jakarta Timur, Senin (17/4).

Single seater ini dijual seharga Rp 350 ribu. Harga tersebut sudah termasuk pengecatan. Setiap pembelian jok single seater akan mendapatkan garansi 1 tahun. Jok dua warna atau lebih masa ganransinya lebih lama. Dua tahun lebih lama.

Jok model balap itu dibuat dari bahan fiber.

“Kami (ARM Motor) sendiri memakai bahan dari fiber. Fiber itu kan ada yang tipis, tebal, bahan yang lumayan kuat dan yang tidak. ARM Motor sendiri memakai bahan yang cukup bagus dan ada garansinya. Garansi 1 tahun lebih untuk warna. Untuk kepecahan, kita berikan garansi lebih dari 2 tahun. Tapi jangan diduduki, bila duduki garansi tidak berlaku karena akan ketahuan dari pecahannya. Bahan fiber itu kan ada yang setelah beberapa waktu, mulai ada retakan abstrak. Retakan ini karena bahannya yang kurang bagus. Nah kalau kita ada garansi seperti itu,” tutupnya. (sab/JPC)

Xiaomi Redmi Note 5 hanya Rp 2,4 Jutaan

0
Xiaomi Redmi Note 5 (Rian Alfianto/JawaPos.com)

batampos.co.id – Xiaomi Redmi Note 5 dijual paling murah seharga Rp 2,4 jutaan.

Head of Xiaomi South Pacific Region & Xiaomi Indonesia Country Manager Steven Shi mengatakan, produk yang baru diluncurkannya ini mengusung dual kamera dengan kemampuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ala smartphone flagship.

“Kami menghadirkan salah satu produk terbaik kami untuk konsumen yang mencari smartphone yang kuat,” kata Shi di gelaran peluncuran Xiaomi Redmi Note 5 di Jakarta, Rabu (18/4).

“Selain menjadi produk smartphone pertama yang mengusung chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 636, Redmi Note 5 ini juga membawa kemampuan AI pada kameranya,” kata Shi menambahkan.

Xiaomi Redmi Note 5 memiliki fitur kamera yang umum dibawa sebuah smartphone flagship atau kamera DSLR profesional. Kamera utama Xiaomi Redmi Note 5 hadir dengan opsi resolusi 12 MP dan 5 MP. Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi sebesar 13 MP dilengkapi LED flash untuk menemani foto selfie dalam keadaan low light.

“Kamera Xiaomi Redmi Note 5 dibekali dengan teknologi AI semantic segmentation. Teknologi tersebut memungkinkan kamera mengambil gambar dengan fokus tajam serta deteksi sudut gambar secara tepat,” kata Shi.

Lainnya ada juga fitur dual piksel yang diklaim biasa digunakan kamera DSLR profesional. Dijelaskannya, dalam sensor 12 MP pada kamera utamanya memiliki dua photodiode. Ini merupakan perangkat semikonduktor yang mampu mengubah cahaya menjadi arus listrik. Sehingga dalam satu resolusi 12 MP itu tadi, memiliki total 24 juta photodiode. Imbasnya, sensor kamera mampu menangkap fokus dengan lebih cepat dari sensor phase detection auto focus (PDAF) tradisional.

Sementara kamera depannya, dengan resolusi 13 MP dan LED selfie light juga mampu menghasilkan efek bokeh dengan single kamera. Sebab menggunakan semantic segmentation AI yang mampu memberikan efek bokeh dengan tepian yang nyata dan tidak kabur.

Selain itu, ada juga AI Beautify 4.0 yang dapat memberikan kesan halus pada setiap gambar yang diambilnya.

“Tidak butuh lagi kosmetik untuk terlihat cantik dan tampan saat berfoto. AI beautify 4.9-nya mampu menyempurnakan area wajah dengan lebih baik,” jelas Shi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Xiaomi Redmi Note 5 hadir dengan dua pilihan penyimpanan, yakni RAM 3 GB + ROM 32 GB dan RAM 4 GB + ROM 64 GB. Jikalau kurang, penyimpanannya masih bisa diekspansi dengan slot Micro-SD yang tersedia.

Untuk kapasitas baterainya terbilang gambot, yakni sebesar 4.000 mAh. Keamanannya disediakan fitur face unlock dan fingerprint scanner. Xiaomi Redmi Note 5 hadir dengan sistem operasi Android Oreo (8.0) yang dipadukan dengan MIUI 9 khas Xiaomi.

Head of Xiaomi South Pacific Region & Xiaomi Indonesia Country Manager, Steven Shi saat menunjukan kemampuan kamera Xiaomi Redmi Note 5 di Jakarta, Rabu (18/4). (Rian Alfianto/JawaPos.com)

Xiaomi Redmi Note 5 dibanderol dengan harga Rp 2,4 jutaan untuk varian RAM 3 GB + ROM 32 GB.

Sementara banderol Rp 2,9 jutaan untuk varian yang lebih tinggi dengan RAM 4 GB+ ROM 64 GB dengan varian warna blue, black, dan gold.

Xiaomi Redmi Note 5 mulai tersedia pada 25 April pekan depan pada platform belanja online Lazada dan MiStore untuk penjualan offline di beberapa daerah.

(ryn/JPC)

Data Itu Penting, Pentingnya Data

0

batampos.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri HTS Arif Fadillah mengatakan data memiliki fungsi yang sangat strategis yakni, sebagai dasar untuk membuat suatu perencaan, dasar untuk membuat keputusan, sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan sebagai dasar evaluasi suatu kegiatan. Oleh karena itu data sangat penting dalam pengelolaan suatu organisasi atau pemerintahan.

“Data ibarat kompas yang memandu kita dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa data kita tidak dapat membuat perencaan dan implementasi kegiatan dengan tepat sasaran,” kata Arif saat membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tahun Anggaran 2018 di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (17/4).

Turut hadir pada kesempatan ini Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepri M Hasbi, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Misni dan Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi , Direktorat Pengelolaan Informasi Kementerian Dalam Negeri Ir. Lim Anny Miryanti.

Hanya saja menurut Arif seringkali ditemukan data yang disajikan ke publik khususnya data tentang kependudukan banyak terjadi ketidakseragaraman antara satu instansi dengan instansi lainnya sehingga diragukan keakuratan dan kevalidannya. Padahal dalam konteks pembangunan yang akuntabel, maka akurasi dan validitas data mutlak diperlukan.

Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan yang baik, akuntabel dan berkesinambungan sesuai dengan cita-cita dan harapan rakyat, maka perlu satu data dalam pembangunan.

“Satu data ini sangat penting karena data akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan pemerintah atau stakeholder dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan,” ujar Arif.

Kedepan Arif berharap dengan adanya bimtek ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.

“Selamat melaksanakan bimtek, semoga apa yang dipelajari nantinya bisa diaplikasikan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” Ujar Arif.

Sementara itu Ir. Nasril Kabid pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan bimtek ini diikuti oleh seluruh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri.

“Mudah-mudahan dengan pelatihan yang akan diberikan dapat meningkatkan SDM yang dapat lebih baik dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Nasril menjelaskan bahwa pada saat ini, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil telah memfasilitasi ketersediaan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai lembaga yang membutuhkan.

Dengan menggunakan aplikasi data Warehouse, Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan Hak Akses kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan data kependudukan untuk mendukung tugas dan fungsinya.

“Dengan adanya aplikasi ini diharapkan data kependudukan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh berbagai instansi untuk keperluan pembangunan,” jelasnya. (*)