batampos.co.id – 461 siswa SMAN 1 Batam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (9/4). Sama seperti sebelumnya pelaksanaan UNBK dibagi dalam tiga sesi karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
Kepala Sekolah SMAN 1 Batam, M. Chaidir mengatakan ujian dimulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIB sore. Hari pertama siswa akan mengerjakan mata ujian Bahasa Indonesia dan keesokkan harinya disusul Matematika Bahasa Inggris dan sesuai jurusan yang dipilih.
“Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik,” kata Chaidir.
Ia mengungkapkan dua hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan UNBK adalah jaringan dan arus listrik. Karena keduanya berperan dalam kelancaran ujian.
“Kami sudah surati untuk dua hal tersebut. Semoga saja jaringan aman dan siswa bisa menyelesaikan ujiang dengan baik,” tuturnya.
Chaidir menargetkan seluruh siswa bisa lulus dengan nilai yang baik. Serta bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
“Tahun ini lebih dari 50 persen ikut SMPTN kami berharap mereka bisa diterima,” ujarnya.
Sementara itu, siswa terlihat sangat serius mengerjakan soal yang muncul di layar komputer mereka.(yui)
batampos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas II Belakangpadang membutuhkan tambahan armada untuk mengawasi Perairan Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura. Meskipun hanya mengawasi Kecamatan Belakangpadang, tapi jumlah pulau yang diawasi mencapai 138 pulau yang tersebar di enam kelurahan.
“Wilayah tugas kami hanya 18 persen yang daratan dan cuma diawasi hanya dengan satu kapal yang menggunakan mesin tempel sejak 1996,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas II Belakangpadang Washono, Minggu (8/4).
Diantara 138 pulau yang diawasi tersebut, 70 diantaranya berpenghuni. Imigrasi Belakangpadang kerap berkeliling untuk melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau tersebut.
Washono mengakui timnya sangat membutuhkan armada tambahan agar pengawasan bisa dilakukan secara optimal. Keberadaan satelit juga diperlukan untuk memantau pulau-pulau terjauh. Karena satelit merupakan alat pengawasan utama yang dapat mendukung patroli kelautan.
“Sangat perlu dilakukan pembaharuan. Karena tantangan kita tentu pengawasan daerah terluar dari Kepri yang membutuhkan kelengkapan,” paparnya.
Pihak Imigrasi Belakangpadang telah mengajukan upaya penambahan kapal untuk kebutuhan patroli. Namun demikian, hal tersebut tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan lainnya untuk menjaga kualitas pelayanan.
Untuk pengawasan sendiri, sampai April 2018 ini Imigrasi Belakangpadang telah melakukan lima kali patroli pengawasan di lingkungan tugasnya. Pengawasan yang dilakukan pun memakan waktu yang bervariasi, biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga sampai lima hari.
“Itu termasuk normal untuk pengawasan, biasanya kita sampai dua kali patroli dalam sebulan, bisa saja bertambah kalau ada laporan dari masyarakat. Kita pasti bergerak kalau ada informasi,” lanjutnya.
Dari sejumlah patroli yang dilakukan, memang belum ada pelanggaran yang ditemui pihaknya di lapangan. Termasuk di lokasi Pulau Manis dan Pulau Nirup yang di dalamnya terdapat perusahaan asing. Saat ini, pembangunan resort di kawasan Pulau Manis sendiri sedang mangkrak. Sehingga tidak ada pekerja asing di lokasi tersebut. Sementara pulau Nirup semuanya menggunakan tenaga kerja lokal. (leo)
Maket penataan kawasan tepi laut Tanjungpinang. Pembangunan ini akan menjadikan Kota Tanjungpinang semakin cantik. F. Dinas PU Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan, dan Tata Ruang, Pemprov Kepri, Abu Bakar mengatakan untuk merubah tampilan Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang memerlukan kerja keras bersama. Proyek tahun jamak adalah solusi untuk menjadikan Tanjungpinang hebat pada 2020 mendatang.
“Penataan kawasan Gurindam 12 bukan hanya sebatas akses lalu lalang orang. Tetapi menjadi sentuhan utama penampilan Ibu Kota,” ujar Abu Bakar, Minggu (8/4).
Dijelaskannya, dari maket yang sudah dibuat, dalam pembangunan staregis, penataan Kawasan Gurindam 12 dimulai tahun ini, sampai 2020 mendatang. Dikatakan Abu Bakar, khususnya sepanjang Kawasan Tepi Laut, ada beberapa sentuhan pembangunan yang diberikan. Seperti Tugu Tunjuk Langit, kawasan terbuka hijau.
“Pembangunan nanti, tentunya disinergikan dengan Laman Boenda yang sudah ada,” papar Abu Bakar.
Selain itu, ada juga delapan rest area yang akan menandakan tujuh kabupaten/kota dalam Provinsi Kepri. Masih kata Abu, masing-masing rest area itu nanti, konsepnya berbeda-beda. Selain itu, menjadikan beranda Tanjungpinang lebih elegan, juga diberi sentuhan dengan ikon Welcome to Kepri.
“Rencana strategis sudah kita matangkan. Tentu butuh dukungan semua pihak, sehingga bisa berjalan dengan baik,” paparnya.
Ditambahkannya, pembangunan yang dibuat nanti, tujuan utama untuk mendukung kebutuhan pariwisata Kepri, Tanjungpinang khususnya. Nantinya bisa membuat wisatawan yang datang ke Tanjungpinang berkunjung dalam durasi yang lama.
“Sekarang ini, kami menunggu izin lingkungan terbit. Jika sudah ada, proses lelang akan disegerakan,” tutup Abu Bakar.
Seperti diketahui, proyek multi years Pemprov Kepri senilai Rp 530 miliar menjadi pembangunan yang ditunggu-tunggu. Pasalnya, akan meng hubungkan Jembatan I Dompak sampai ke kawasan tepi laut. Rencana berkelanjutan sudah dibuat, target setelah itu adalah membuka akses dari Rimba Jaya ke Kampung Bugis melalui Jembatan.(jpg)
batampos.co.id – Senin pekan lalu (2/4) siswa SMK mengawali ujian nasional (unas). Hari ini (9/4) giliran siswa di SMA/MA mulai mengerjakan evaluasi rutin tahunan itu. Seiring semakin banyaknya sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer (UNBK), beberapa kalangan memprediksi kendala teknisnya juga berpotensi naik.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sudah membuka posko pemantauan unas 2018 sejak jenjang SMK lalu.
’’Diprediksi SMA akan berpotensi mengalami kendala teknis UNBK. Mengingat jumlah peserta dan sekolahnya lebih banyak dibandingkan SMK,’’ kata Sekjen FSGI Heru Purnomo di Jakarta kemarin (8/4).
Sebagaimana diketahui jumlah peserta UNBK jenjang SMK tahun ini sekitar 1,4 jutaa siswa di 12.498 unit sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMA dan MA jumlah peserta UNBK-nya mencapai 1,7 juta siswa di 18.348 unit sekolah. Sementara nanti di jenjang SMP/MTs jumlah peserta UNBK ada 2,6 juta siswa di 28.622 unit sekolah.
Lebih lanjut Heru mengatakan jaringan FSGI memantau persiapan UNBK SMA di Jakarta, Jawa Tengah, NTB, dan Bengkulu. Secara umum dia mengatakan persiapan UNBK sudah berjalan baik. Namun dari sejumlah laporan, masih ada informasi kesulitan sinkronisasi. Gangguan ini muncul karena kesiapan teknisi yang kurang memadai.
’’Khususnya di madrasah aliyah (MA, red),’’ tuturnya.
Padahal proses sinkronisasi menjelang pelaksanaan UNBK cukup penting. Sebab para proses inilah masing-masing sekolah penyelenggara UNBK mengandung butir soal ujian dari server panitia pusat di Kemendikbud. Kemudian soal yang sudah terunduh masih tersimpan rapi dan tidak bisa dibuka. Butir soal sekaligus aplikasinya baru bisa dibuka saat ujian berlangsung. Sebab nantinya masing-masing siswa akan menerima token atau kode angka untuk masuk ke dalam aplikasi UNBK.
Selain hambatan sinkronisasi, Heru juga mengatakan di beberapa daerah terjadi kasus sekolah kekurangan jumlah komputer. Sehingga sekolah harus pinjam ke sejumlah pihak. Termasuk ke orangtua siswa.
Dia mencontohkan di SMAN 9 Kota Bengkulu, sekolah hanya menyediakan sepuluh unit komputer. Kemudian 40 unit komputer lainnya pinjam dari siswa. Sedangkan di SMAN 1 Monta, Bima, NTB, sekolah mampu menyiapkan 28 unit komputer. Lalu ada Sembilan unit komputer pinjaman guru, sepuluh unit pinjaman SMK terdekat, dan 19 unit pinjaman SMP terdekat.
Contoh lainnya di SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat, sekolah mampu menyiapkan sebanyak 47 unit komputer. Kemudian sekolah meminjam 30 unit komputer dari SMK terdekat dan 20 unit komputer dari SMP terdekat. Sementara di SMAN 6 Mataram NTB hanya bisa menyiapkan 80 unit komputer untuk melayani 361 siswa peseta ujian. Jumlah komputer itu masih kurang, sehingga harus meminjam 40 unit komputer lebih ke sekolah sekitarnya.
Secara tidak langsung bertambahnya unit komputer di sekolah pelaksana UNBK, harus diimbangi dengan jumlah teknisi atau pengawas ujian. Sebab jika mengandalkan teknisi atau pengawas ujian komputer dari sekolah sendiri, umumnya masih kurang. Selain itu sekolah juga harus menyiapkan pengamanan ekstra, jangan sampai komputer yang bertambah banyak itu dicuri.
Menurut Heru untuk sekolah dengan jumlah siswa banyak, biaya penyelenggaraan UNBK tidak sedikit. Apalagi di sekolah yang sampai menyelenggarakan tiga sesi ujian.
’’Di Jakarta ada sekolah swasta yang hanya satu sesi UNBK-nya,’’ tuturnya.
FSGI juga mengingatkan soal kesiapan sarana infrastruktur penunjang UNBK. Seperti layanan listrik dan jaringan internet. Dia tidak ingin kendala teknis seperti kasus listrik padam ketika UNBK SMK beberapa hari lalu, tidak terulang di jenjang SMA/MA.
Menurutnya kendala pemadaman listrik sangat berpengaruh pada pelaksanaan UNBK. Sebab bisa memengaruhi jadwal sesi berikutnya. Bahkan jika pemadamannya lama, sesi ketiga atau yang paling akhir baru bisa melaksanakan ujian menjelang malam hari.
’’Jadwal ujian mundur bisa berakibat negatif. Sebab siswa sudah lelah fisik dan psikologisnya selama menunggu ujian dimulai lagi,’’ tuturnya.
Secara umum Heru mendukung pemberlakuan UNBK yang meningkat setiap tahunnya. Menurutnya kebijakan ini adalah cermin Kemendikbud menyediakan sarana pendidikan untuk menghadapi kemajuan teknologi. Dia mengatakan khusus untuk SMA, sudah ada sekitar 71 persen yang menyelenggarakan UNBK di sekolah sendiri. Kemudian sisanya sebanyak 29 persen sekolah ada yang menumpang UNBK di sekolah lain dan ada pula yang masih ujian berbasis kertas.
Terkait sejumlah temuan dalam pelaksanaan UNBK itu, FSGI menyampaikan sejumlah rekomendasi. Diantaranya adalah pemerintah pusat maupun daerah harus semakin serius menyiapkan infrastruktur komputer di sekolah. Meskipun komputer tidak hanya untuk UNBK, jumlah juga harus mencukupi ketika UNBK berlangsung.
Kalaupun tidak ada alokasi anggaran dari APBN maupun APBD, Heru berharap Kemendikbud membuat kebijakan baru terkait penggunaan dana BOS. Misalnya sekian persen dana BOS boleh digunakan untuk membeli perangkat komputer.
’’Hasrat pemerintah menyiapkan generasi memasuki era revolusi industry 4.0 harus diikuti dengan ketersediaan sarana-prasarana berbasis TIK,’’ pungkasnya.
Terkait temuan FGSI mengenai beberapa sekolah yang masih harus meminjam komputer ke siswa atau sekolah lain, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Mochammad Abduh mengatakan jika kesiapan UNBK tidak hanya diukur dari tersedianya komputer. Melihat kekurangan ini Kemendikbud sudah mempersiapkan skenario.
”Menggunakan mekanisme resource sharing. SMA yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan komputer sendiri maka mereka akan menggunakan mandiri,” tutunya. Sementara untuk yang belum terpenuhi, bisa menumpang ke SMP, SMA atau SMK di sekitarnya.
Hingga kemarin pagi, Abduh mendapatkan laporan jika sinkronisasi antar server pusat dengan loka hampir selesai. Targetnya kemarin sore sudah mencapai 100 persen.
”Sampai saat ini belum ada info dari help desk UNBK di daerah tentang permasalahan yang terjadi di lapangan. Baik di tingkat daerah hingga kelas,” ucapnya.
Dia pun optimis jika tidak ada hambatan. Pusat pun menurut Abduh akan meremote server di daerah.
”Server lokal yang sampai saat ini belum sinkron nanti akan dikontak dan dihubungi oleh teknisinya,” ungkap Abduh.
Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) disebud Abduh sebagai daerah yang masih banyak pekerjaan rumah untuk UNBK. Menurutnya masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana komputer yang dibutuhkan.
Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui jika masih diperlukan penambahan komputer.
”Setiap tahun terus ditambah,” katanya saat dihubungi Jawa Pos.
Bahkan Muhadjir menilai dengan berbagi komputer merupakan wujud gotong rongyang.
Muhadjir juga mengomentari mengenai kapan Indonesia secara 100 persen bisa menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Menurutnya UNBK bukan hanya tugas Kemendikbud saja. Tahun ini sudah sekitar 40.000 unit komputer yang didistribusikan ke sekolah.
”Saya belum mendapat laporan berapa unit yang sudah didistribusikan,” katanya.
Dia melihat hal positif dari penyelenggaraan UNBK. Menurutnya pemda dan sekolah sudah malu kalau belum melaksanakan UNBK. Untuk itu hal ini menurutnya baik lantaran pemda dan sekolah berusaha untuk memperbaiki sarana agar bisa UNBK.
Muhadjir menambahkan jika sebenarnya UNBK bukanlah Kemendikbud yang menentukan. Namun dibutuhkan instansi lain seperti PLN dan penyedia jaringan internet untuk menyukseskan UNBK.
”Komitmen pemda dan orang tua yang diperlukan,” beber Muhadjir. (wan/lyn)
Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho (kanan), saat coffee morning dengan pewarta di Kabupaten LIngga, Minggu (8/4).
batampos.co.id – Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho pada silaturahmi dengan wartawan mengatakan dirinya bersama jajaran akan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu yang akan dilaksanakan yakni program jemput bola terkait pelayanan pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, mungkin saja masyarakat yang tinggal di daerah pulau-pulau sebenarnya patuh membayar pajak, namun terkendala dengan jarak dan biaya transportasi yang mahal.
”Jadi akan kami adakan jemput bola,” kata Joko saat ngopi bersama sejumlah wartawan di Dabo Singkep, Sabtu (7/4) malam.
Peningkatan pelayanan publik, menurut Joko tidak hanya pada sisi pajak saja. Pelayanan publik juga ada pada setiap satuan yang ada di Polres Lingga, termasuk satuan reserse kriminal agar dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat.
Selanjutnya, program Joko lainnya yang akan ditingkatkan yakni menjalin sinergisitas dengan instansi lainnya termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Tujuannya agar dapat memberikan peningkatan kemajuan pada sisi ekonomi masyarakat Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini.
Kesempatan itu, Joko juga mengaku sangat terkesan dengan budaya masyarakat Kabupaten Lingga yang sangat mencintai kedamaian. Hal ini, kata Joko, terlihat dari tingkat kriminalitas yang rendah di wilayah kerja Polres Lingga.
“Dalam kondisi minimnya lapangan kerja, namun Kamtibmas masih terjaga baik,” kata Joko.
Kondisi aman seperti ini, lanjut Joko, semestinya wilayah yang memiliki potensi seperti Kabupaten Lingga ini menjadi pusat perhatian sejumlah investor untuk menanamkan modal.
Untuk itu, Joko juga tergerak untuk memberikan motivasi serta tindakan kepada masyarakat agar lebih giat lagi dalam menggali potensi yang ada di Lingga ini.
Joko berkeyakinan wilayah Lingga memiliki potensi yang banyak dan memadai untuk hidup dan penghidupan masyarakat. (wsa)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Kabupaten Bintan menjadi empat daerah pemilihan (Dapil). Ini berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 273/PL01.3 – KPt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi di Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Empat dapil tersebut yakni Dapil I meliputi Kecamatan Teluk Sebong dengan jumlah penduduk sekitar 16.519 jiwa, Teluk Bintan 10.737 jiwa, Gunung Kijang 13.049 jiwa dan Toapaya 11.549 jiwa. Dapil I ini memperebutkan 9 kursi.
Dapil II yang memperebutkan 3 kursi meliputi Kecamatan Bintan Pesisir dengan 7.130 jiwa, Mantang dengan penduduk 4.258 jiwa serta Tambelan dengan 4.518 jiwa.
Kemudian Dapil III dengan jumlah 7 kursi hanya Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk sekitar 42.532 jiwa.
Terakhir Dapil IV yang memperebutkan 6 kursi atau kurang 1 kursi dari Pileg 2014 berjumlah 7 kursi. Adapun Dapil IV meliputi Kecamatan Bintan Utara 21.894 jiwa dan Seri Kuala Lobam 16.472 jiwa. Total penduduk sekitar 148.650 jiwa untuk 25 kursi.
Ketua KPU Kabupaten Bintan Wandra Fadillah membenarkan Kabupaten Bintan menjadi 4 dapil jika sebelumnya 3 dapil. Penetapan dapil dijelaskannya melalui mekanisme antar lain meminta masukan dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat dan melakukan uji publik. Hasilnya, lanjut dia terdapat dua pilihan. Sebagian pihak mengusulkan 3 dapil, sedangkan sebagian lagi 4 dapil.
“Dua usulan kita sampaikan ke KPU pusat melalui KPU Provinsi. Dan akhirnya KPU Pusat menetapkan Kabupaten Bintan 4 Dapil,” jelas dia juga menegaskan dalam penetapan Dapil KPU Kabupaten Bintan tidak memiliki kepentingan politik.
Sementara, kader PSI Kabupaten Bintan Tenny mengatakan, penetapan Dapil Kabupaten Bintan menjadi 4 Dapil bisa diartikan dua sisi. Sisi pertama bagi caleg yang mencalonkan di Dapil 1 dan 2 harus bekerja keras. Apalagi jika caleg tersebut bukan berasal dari Dapil tersebut.
“Konsekuensinya ongkos politiknya menjadi besar. Karena Dapil I dan II berupa derah pulau, lain dengan Dapil III dan IV yang daratan sehingga mudah dijangkau,” kata dia.
“Apalagi calegnya dari luar pulau, ongkosnya pasti besar,” tambah Tenny.
Namun sisi lainnya ia mengatakan, penetapan Dapil I dan II yang merupakan daerah pesisir memberikan peluang bagi anak-anak tempatan untuk maju. Apalagi jika sampai anak-anak tempatan duduk di kursi dewan. Setidaknya lanjut dia, masyarakat pulau yang merupakan pemilihnya akan mudah menjumpainya kelak. Dan perhatian terhadap daerahnya pun besar. “Menurut saya ini peluang bagi anak-anak di pulau,” pungkasnya. (met)
batampos.co.id – Pencurian data melalui akun media sosial (medsos) semakin menguatkan pentingnya keberadaan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tahun ini undang-undang tersebut memang belum masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Tapi, dengan banyaknya kasus yang mencuat desakan pembahasan undang-undang tersebut makin kuat.
Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Henri Subiakto menuturkan sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang PDP. Aturan tersebut menjadi draf Rancangan UU (RUU) PDP.
”Nah itu (Permenkominfo) dikembangkan hampir sama,” ujar Henri kemarin (09/04).
Permenkominfo itu diantaranya memuat PDP dalam sistem elektronik yang mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selain itu sistem elektronik tersebut wajib tersertifikasi. Pengolahan dan analisis data pribadi hanya atas persetujuan dari pemilik data.
Henri mengungkapkan, draf RUU PDP telah selesai di Kemenkominfo. Tapi tentu harus berkoordinasi dengan kementerian lainnya sebelum diajukan ke DPR.
”Seperti dengan Kemenkum HAM. Semua RUU harus diteliti dulu kan,” kata dia.
Sementara itu, Chairman Communication and Information Sysetm Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengungkapkan, RUU PDP harus berpihak ke masyarakat daripada ke perusahaan atau penyedia layanan. Dia mencontohkan, kasus pencurian uang nasabah bank lewat skimming misalnya justru yang lebih dahulu diinterogasi adalah nasabah.
”Padahal sebenarnya kalau ada UU PDP, harus pertama kali dikenai (pemeriksaan) oleh undang-undang itu adalah penyedia layanan. Kenapa penyedia layanan membuat sistem yang bisa dikenai fraud,” kata Praatma. Termasuk, mengapa data di ATM bisa dicuri. Semua harus ditanyakan terlebih dahulu ke penyedia layanan.
Pratama mengungkapkan, negara-negara di Eropa dan Amerika sudah memiliki undang-undang tersebut. Tapi memang masih ditemukan banyak kasus pelanggaran data privasi.
”Mereka yang sudah punya undang-udang saja masih banyak pelanggaran privasi masyarakat. Apalagi kita yang belum, kita ini menjadi bulan-bulanan masyarakat kita,” terang Pratama.
Terpisah, Anggota Komisi I DPR Sukamta menuturkan kebocoran data Facebook ini menjadi peringatan bagi upaya perlindungan data dan kedaulatan siber di Indonesia. Karut marut registrasi kartu prabayar, sejak awal telah diduga akan terjadi karena sistem registrasi tidak ada kepastian jaminan data tidak bocor. Indonesia, masih sangat lemah dalam perlindungan data pribadi karena belum ada aturan baku.
”Selain Permenkominfo tadi, aturan lainnya mengatur perlindungan data secara terpisah-pisah, tersebar di beberapa peraturan sektoral seperti Perbankan, Telekomunikasi, UU ITE, UU Kesehatan,” kata sekretaris Fraksi PKS itu.
Badan Intelijen Negara (BIN) juga sepakat agar RUU PDP bisa diprioritaskan diajukan ke Prolegnasi. Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto menuturkan, perlindungan data pribadi itu termasuk hal yang sangat krusial.
”(Pembahasan) RUU PDP kita dorong untuk dipercepat,” kata Wawan.
Dia menyebutkan RUU tersebut harus bisa mengatur data pribadi itu bisa terlindungi sehingga tidak jatuh pada orang yang tak berhak. Setiap pelanggaran pencurian data pribadi bisa ditindak dengan hukum.
”Tidak hanya pada personal-personal tapi juga medosnya itu sendiri. Penanggung jawab server itu sendiri termasuk bagaimana aturan main andai kata ada tuntutan-tuntutan secara legal,” tegas dia. (jun/bay/agm)
Wisatawan asal Australia, dan Amerika keturunan Vietnam mengunjungi kuburan leluhur mereka yang ada di Pulau Kuku Tarempa, Sabtu (7/4).
batampos.co.id – Sebanyak 12 turis asal Australia dan Amerika datang ke Anambas. Mereka merupakan warga keturunan Vietnam yang nenek moyangnya dikubur di Anambas, tepatnya di Pulau Kuku, Kecamatan Jemaja. Nenek moyang mereka meninggal saat mereka mengungsi akibat terjadi perang di negaranya.
Kedatangan mereka untuk melakukan wisata religi. Tidak setiap tahun mereka datang ke Anambas, karena membutuhkan biaya yang besar. Terakhir mereka datang ke Anambas pada 2013 silam.
Carina Hoang salah satu wisatawan yang merupakan ahli sejarah mengatakan, dirinya terdampar di Pulau Kuku saat berusia 16 tahun. Saat melarikan diri, Carina bersama tiga saudaranya ikut dalam kapal PT075 yang berpenumpang 379 orang.
“Ini benar-benar mengenang kisah lama karena banyak sejarah perjuangan hidup yang membekas di Pulau Kuku,” ungkap Carina, Sabtu (7/4)
Didampingi Nur Adnan Nala, anggota DPRD Kepulauan Anambas yang menjadi penerjemah, Carina menceritakan, perjuangan para pengungsi Vietnam untuk dapat bertahan hidup sangat berat. Saat itu, Pulau Kuku sepi sementara banyak sekali pengungsi asal Vietnam berada di sana. Tidak sedikit yang merenggang nyawa baik saat di perjalanan maupun saat berada di Pulau Kuku.
“Kalau nenek itu suaminya meninggal di sini 40 tahun lalu, tepatnya Juli 1979. Saat itu banyak sekali yang meninggal akibat sakit, dan ini masih membekas,” ujarnya sambil merenung.
Carina juga menceritakan kala itu sulit sekali mendapatkan tempat berteduh karena tidak ada apa-apa di Pulau Kuku. Bisa mendapatkan ranting pohon saja sangat membahagiakan. Namun saat ini semua telah berubah untuk sampai ke Pulau Kuku jauh lebih mudah. “Adanya infrastruktur penunjang ini dapat mempermudah untuk datang ke sini,” tuturnya.
Sebenarnya kedatangan Carina dan keluarga diagendakan setiap tahunnya. Namun karena sesuatu dan lain hal, maka baru dapat dilaksanakan pada 2018.
Carina mengaku sempat tinggal di Pulau Kuku selama setahun lebih, sebelum melanjutkan ke Pulau Galang Batam, lalu ke Australia.
“Mereka yang mengungsi ini rata-rata tidak lagi menjadi warga negara Vietnam. Ada yang menjadi warga negara Australia, Amerika maupun negara lain,” tutupnya. Kini mereka bahagia di negara yang memberi suaka. (sya)
batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi menyentil BP Batam terkait pelaksanaan Batam Menari yang sukses digelar, Minggu (8/4) malam.
“Batam Sukses bukan karena menari-nari,” kata Rudi usai menghadiri acara PM PIK di Tiban Lama, Sekupang, (9/4).
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu yang harus dicapai dalam target dua tahun ke depan pasca pergantian kepala BP Batam.
Pembangunan PM PIK yang saat ini tengah dikerjakan diharapakan bisa memperbaiki perekonomian di Batam.
“Jalan bagus, usaha bangkit. Otomatis ini akan berdampak bagi kehidupan masyarakan Batam,” sebutnya.
Selepas kembali dari Jakarta, Rudi mengungkapkan dari kepemimpinan kepala BP Batam yang lama dan sekarang dipimpin baru, belum ada kemajuan yang dirasakan.
“Stagnan, IPH belum juga ada perubahan. Ini menyulitkan pengusaha,” ungkapnya.
Anggaran Rp 1,1 miliar ini diharapkan bisa memperbaiki infrastruktur di permukiman warga. “Saya berharap hingga akhir masa jabatan saya semua jalan pemukiman sudah bagus,” terang Rudi.
Proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat ini ikut membantu perekonomian masyarakat setempat.
“Karena dikerjakan dari mereka dan untuk mereka,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam penghapusan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam dan pariwisata.
“Ini yang tengah kami kejar sekarang ini,” tutupnya. (yui)
batampos.co.id – PT Infokom Elektrindo (IE) akan membangun sarana telekomunikasi untuk daerah terluar dan terdepan. Setidaknya menyasar desa-desa yang masih belum terjangkau internet.
Head Manajer PT Infokom Elektrindo, Mahyudin Firdaus menerangkan pembangunan ini bertujuan mengatasi keterbatasan saran telekomunikasi khususnya untuk desa-desa yang berada di garis depan Kabupaten Natuna.
“Kami diminta membantu pemerintah daerah, terutama daerah terluar seperti Natuna dan Nunukan di Kalimantan dalam membangun akses jaringan internet untuk masyarakat daerah pesisir dan daerah tertinggal,” ujar Firdaus usai melakukan pertemuan bersama sejumlah OPD di ruang rapat kantor Bupati Natuna Bukit Arai.
Dikatakannya, Natuna baru saja dioperasikan jaringan fiber optik Palapa Ring Barat oleh Menteri Kominfo Rudiantara. PT Infokom Elektrindo yang merupakan anak perusahaan MNC Group diminta membangun jaringan internet di desa-desa yang tidak terjangkau paket Palapa Ring Barat melalui jaringan satelit.
Menurutnya, ada tujuh operator yang diminta Kominfo membangun jaringan telekomunikasi di daerah terluar, diantaranya Telkom, Infocom, Indosat, serta beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa penyediaan sarana telekomunikasi dengan lisensi dan izin yang lengkap.
Dalam pembangunan jaringan internet di daerah terluar ini, ada dua tipe. Yakni dengan sistem pembangunan BTS dan koneksi satelit. Akses internet ini tidak hanya untuk kebutuhan kantor desa dan sekolah saja tetapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat sekitar dengan radius WIFI 100 hingga 200 meter.
Firdaus memastikan, dalam pembangunan sarana telekomunikasi dan jaringan internet di desa tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna. Sebab dana dalam program tersebut berasal dari APBN melalui skema USO.
Menurutnya, USO ini merupakan dana dari operator selular yang dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan.
“Setiap kali kita beli pulsa, termasuk pendapatan operator dipotong sekian persen untuk program tersebut, boleh dikatakan kegiatanya mirip CSR” ujarnya. (arn)
batampos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas II Belakangpadang membutuhkan tambahan armada untuk mengawasi Perairan Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura. Meskipun hanya mengawasi Kecamatan Belakangpadang, tapi jumlah pulau yang diawasi mencapai 138 pulau yang tersebar di enam kelurahan.
