Sabtu, 18 April 2026
Beranda blog Halaman 12418

Kawal Pilwako Tanjungpinang

0
Pilwako Pinang

batampos.co.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang mengajak semua pihak bersinergi dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanjungpinang berjalan secara jujur dan adil. Ketua AJI Kota Tanjungpinang, Jailani mengatakan meskipun jurnalis punya hak politik, tetapi cukup menggunakannya di bilik suara saja.

“Semua pihak punya tanggungjawab yang sama untuk mengawal Pilkada Tanjungpinang berjalan tertib dan damai. Begitu juga seorang jurnalis,” ujar Jailani usai ngobrol pagi (ngopi) Bareng AJI di Kedai Kopi Abah, Tanjungpinang, Rabu (28/2)

Menurutnya, jika Pilkada Tanjungpinang berjalan tidak baik, semua pihak akan merasa malu. Apalagi Tanjungpinang satu-satunya daerah di Kepri yang terlibat Pilkada serentak tahun 2018 ini. Menyikapi hal itulah, AJI Tanjungpinang mengajak semua pihak untuk bersinergi.

Dikatakannya juga, kegiatan diskusi tersebut juga mengupas tentang komitmen pasangan calon, penegak hukum, dan penyelenggara pemilu untuk mengawal Pilkada damai di Tanjungpinang. Khususnya dalam menertibkan media sosial yang tidak ramah bagi kebaikan Pilkada Tanjungpinang.

“Hiruk-pikuknya pesta demokrasi di Ibu Kota Provinsi Kepri sekarang ini, memberikan konsekuensi positif maupun negatif. Salah satunya adalah status di medsos. Karena rawan digunakan untuk melakukan serangan politik di dunia maya,” paparnya.

Ditambahkannya, khususnya kepada jurnalis, AJI menekankan untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi menjadi tim sukses salah satu calon maka hal itu sudah menciderai profesi jurnalis, sesuai dengan prinsip kode etik jurnalistik, fungsi pers adalah untuk kepentingan publik bukan untuk golongan tertentu.

“Kita mengharapkan jurnalis di Tanjungpinang tidak menjadi partisipatif politik. Dalam hal pemberitaan harus seimbang, sehingga tidak terkesan mendukung salah satu calon,” tutupnya.

Penjabat Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga punya hak politik. Berbeda dengan TNI-Polri. Meskipun demikian, sikap netral ASN harus tetap dijaga. Menurutnya, dukungan politik memang cukup diberikan saat berada di bilik suara.”Kita apresiasi dengan AJI Tanjungpinang yang peduli dan turut berperan menjaga kondusifitas Tanjungpinang. Kami juga akan bersinergi untuk menjaga hal itu,” ujar Raja Ariza.

Ketua Tim Sukses, Syahrul-Rahma (Sabar) Ade Angga mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan akun-akun resmi ke Panwaslu Kota Tanjungpinang. Kemudian untuk timses sukses, pihaknya juga sudah memberikan pemahaman, untuk tidak melakukan ujaran kebencian, black campign, apalagi menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik. “Jika ada akun-akun medsos pribadi yang melakukan itu, bukan menjadi tanggungjawab kami. Tetapi, konsekuensinya ditanggung pribadi yang bersangkutan,” ujar Angga.

Di tempat yang sama, Calon Walikota, Lis Darmansyah menegaskan siap berkomitmen sesuai dengan aturan main yang ada. Begitu juga dalam hal penggunaan medsos. Mantan Legislator DPRD Kepri tersebut mengatakan pihaknya bersama timnya akan tetap mematuhi rambu-rambu yang ada.

“Kita tetap mengedepan etika berpolitik yang santun. Tentunya dengan memperhatikan sandaran hukum yang sudah ada,” ujar Lis disampingi Ketua Timses Lis-Maya, Suparno.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, Kapolres Tanjungpinang, Kajari Tanjungpinang, Akademisi, Praktisi Hukum, dan Presma Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.(odi)

1.375 Keluarga Terima PKH Nontunai

0
Bupati Bintan, Apri Sujadi menyerahkan secara simbolis bantuan dana PKH Tahap I tahun 2018 di Aula KantorKecamatan Teluk Bintan, Rabu (28/2). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos.co.id – Dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Kabupaten Bintan mulai dikucurkan ke 1.375 keluarga. Penyaluran dana tahap I dengan besaran sekitar Rp 687,5 juta ditransfer ke masing-masing rekening keluarga.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengingatkan kepada 1.375 keluarga yang menerima dana bansos PKH agar bijak dalam menggunakan dana tersebut. “Saya berharap dana itu digunakan untuk keperluan anak-anak sekolah. Karena pemerintah tidak ingin mendengar ada anak tidak tamat sekolah baik SD maupun SMP,” kata Apri usai penyerahan PKH di Kantor Kecamatan Teluk Bintan, Rabu (28/2).

Dikatakan Apri, selama ini Pemkab Bintan terus mendukung kemajuan dunia pendidikan dengan berbagai program misalnya program bantuan seragam sekolah gratis dan program transportasi anak sekolah gratis. “Orangtua harus memastikan agar tidak ada lagi alasan bagi anak kita semua tidak masuk SD dan SMP,” ujarnya.

Melalui berbagai program pendidikan tersebut, Apri berharap anak-anak di Kabupaten Bintan bisa mengukir prestasi yang positif, sehingga mampu membanggakan orangtua dan daerah tercinta.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Bintan, Naharuddin menambahkan saat ini jumlah keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bintan sekitar 1.375 keluarga. Jumlah itu diluar 2.259 keluarga yang sudah terdaftar di tahun 2017. Dalam penyaluran tahap I, bantuan sosial program keluarga harapan akan dikuncurkan dana sekitar Rp 687,5 juta.
“Di tahap satu ini masing-masing keluarga menerima bantuan Rp 500 ribu. Dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” ujarnya.

Penerima bansos program keluarga harapan I masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Toapaya berjumlah 83 KPM dengan nilai bantuan Rp 41.500.000, Kecamatan Telok Sebong 178 KPM nilai bantuan Rp 89.000.000. Teluk Bintan 86 KPM nilai bantuan Rp 43.000.000, Tambelan 97 KPM nilai Rp 48.500.000. Seri Kuala Lobam 131 KPM nilai Rp 65.500.000, Bintan Utara 225 KPM sebesar Rp 112.500.000.

Bintan Timur 374 KPM nilai bantuan Rp 187.000.000, Bintan Pesisir sebanyak 72 KPM nilai bantuan Rp 36.000.000. Gunung Kijang 58 KPM nilai bantuan Rp 29.000.000, dan Kecamatan Mantang berjumlah 71 KPM dengan nilai bantuan Rp 35.500.000.(met)

 

Sidang Ditunda Lima Kali, Hakim Geram

0
Terdakwa penggelapan barang bukti narkoba AKP Dasta Analis saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (27/11). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Sidang tuntutan terhadap mantan Kasat Narkoba Polres Bintan, terdakwa Dasta Analis beserta anggotanya yakni terdakwa Tomy Adriadi Silitonga, Indra Wijaya dan Joko Arifonto yang terlibat kasus penggelapan barang bukti sabu, kembali ditunda untuk ke lima kalinya. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum juga menerima salinan tuntutan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

“Salinan tuntutan belum selesai yang mulia, kami meminta maaf dan minta waktu selama satu minggu,” Ujar JPU Ricky Trianto di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (27/2) malam.

Majelis Hakim yang diketuai Acep Sopian Sauri didampingi Hakim Anggota Monalisa Siagian dan Santonius Tambunan, merasa bingung dan geram karena telah melakukan penundaan sidang ke lima kalinya. “Jadi bagaimana ini, mau dituntut apa tidak terdakwa-terdakwa ini,” tegas Acep.

PN Tanjungpinang ungkap Acep, telah menyurati Kejagung dan telah melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Agung, namun surat tuntutannya belum juga turun. Maka sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap ke empat terdakwa kembali ditunda. “Upaya mempercepat sidang tuntutan sudah dilakukan, untuk itu majelis hakim menunda persidangan hingga satu pekan mendatang,” pungkasnya. (odi)

Napi Pesan Sabu Lewat Hape dari Dalam Sel

0
Tju Ang Pio saat diamankan petugas Lapas karena menyimpan sabu di kamar Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, Rabu (28/2). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos

batampos.co.id – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang menemukan satu paket sabu dan satu unit ponsel dari lemari kamar milik Narapidana Tju Ang Pio alias Ampio, 37. Kepada petugas, ia mendapatkan barang haram tersebut dari mantan warga binaan yang telah bebas.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Misbahuddin mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mencurigai gerak gerik pelaku. Berdasarkan kecurigaan itu, petugas langsung melakukan pengeledahan di salah satu kamar yang dihuni sekitar 13 orang tersebut.

“Kami temukan satu paket sabu yang diselipan ke kardus yang digunakan pelaku sebagai lemari baju. Dan hape yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi narkotika ke pihak luar Lapas,” ujarnya.

Berdasarkan pengakuan pelaku lanjut Misbahuddin, sabu yang dipesannya ke dalam lapas, dari warga binaan yang sudah bebas. “Sabu itu dimasukkan ke dalam kotak rokok,” ungkapnya.

Kalapas berjanji, akan menelusuri bagaimana prosesnya hingga sampai ke dalam lapas. Ia tidak akan menutup nutupi. Jika ada pegawai atau warga binaan yang terlibat akan ditindak tegas. “Kalau ada anggota saya yang terlibat. Saya sikat habis!,” tegasnya.

Pelaku, lanjutnya, adalah warga binaan yang diamankan di Dabo Singkep. Lalu dipindahkan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang dan baru delapan bulan berada di dalam Lapas. “Pas masuk sini (Lapas, red) sudah saya ingatkan dia. Jangan macam-macam. Baik-baik saja. Eh tahunya begini,” ucapnya kesal.

Terkait kepemilikan ponsel pelaku, diperolehnya dari mantan warga binaan. Lapas telah menyediakan wartel khusus untuk warga binaan yang dijaga petugas lapas untuk berkomunikasi dengan keluarga.

Diakuinya, pihaknya cukup tegas terhadap narkoba, ponsel, dan pungli. Untuk menghindari itu, petugas terus melakukanrazia rutin ke kamar-kamar warga binaaan. “Seminggu minimal dua kali pengeledahan ke kamar-kamar. Dan sifatnya selalu mendadak,” katanya.

Misbahuddin berjanji, akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan. Terkait kasus ini, ia sudah melaporkan ke Satresnarkoba Polres Bintan.”Kami siap membantu penyelidikan yang dilakukan Polres Bintan nantinya,” tukasnya.

Sementara itu, Ampio mengaku sudah beberapa kali mengkonsumsi barang haram itu di dalam lapas. Dia biasanya menggunakan sabu di kamar mandi. Setelah mengkonsumsi sabu, bongnya dibuang ke dalam lubang toilet.”Saya pakai (sabu) karena suntuk,” ungkapnya.(met)

 

Patroli BC Periksa Kapal Berbendera Taiwan

0
Kapal patroli BC merapat ke kapal Ying Fa Gsiang No 368 dan Shye Chan No 6, Rabu (28/2). F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Kapal patroli Kanwil Khusus DJBC Kepri dengan nomor lambung BC 6003 kemarin (28/2) kembali mengamankan dua kapal berbendera Taiwan di perairan Batam sebelah barat. Kedua kapal yang diamankan adalah Shye Chan No 6 dan Ying Fa Hsiang keduanya merupakan kapal ikan.

Humas Kanwil Khusus DJBC Kepri, Refli yang dikonfiormasi Batam Pos mengatakan, dia belum mengetahui adanya penindakan terhadap dua kapal ikan berbendera Taiwan oleh kapal patroli BC. ”Info dari mana? Saya aja belum tahu. DJBC Khusus Kepri, red) tidak ada kegiatan. Tentang kapal patroli BC 6003 memang sedang patroli, hanya saja tidak dimana,” ujarnya melalui pesan singkat.

Sementara itu, pantauan di lapangan dua kapal ikan berbendera Taiwan tidak dibawa ke Pelabuhan Ketapang, Kanwil Khusus DJBC Kepri di Tanjungbalai Karimun. Melainkan, dilabuhkan di perairan depan Pulau Tulang, Kabupaten Karimun. Tampak satu kapal patroli BC 30004 sedang bersandar disamping kedua kapal. Bahkan, di atas kapal Shye Chan No 6 tampak aparat gabungan dari BC dan pihak kepolisian.

Belum diketahui apa pelanggaran kedua kapal berbendera Taiwan tersebut diamankan. Namun, kedua kapal yang berlayar dari salah satu pelabuhan di Singapura ini erat kaitannya dengan muatan yang diduga ada bermuatan sabu. Untuk itu, tim gabunagn dari BC dan kepolisian mengamankan dan kemudian melakukan pemeriksaan. Sampai berita ini diturunkan pukul 17.30 WIB kapal patroli masih berada di kedua kapal ikan berbendera Taiwan tersbeut. (san)

BI: Perekonomian Tanjungpinang Berindikasi Membaik

0
Gusti Raizal Eka Putra. Foto: batampos.co.id

batampos.co.id – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra menuturkan, besarnya kemungkinan perekonomian membaik sepanjang tahun 2018. Terlebih perputaran ekonomi di Tanjungpinang mengalami perlambatan sepanjang 2017.

“Dua bulan terakhir saja saya sudah ikut membuka dua BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di sini,” ucapnya belum lama ini.

Dengan hadirnya dua BPR baru di tengah masyarakat Tanjungpinang, Gusti menyatakan adanya peningkatan optimisme di kalangan pelaku usaha Tanjungpinang. “Artinya kondisi mulai membaik,” sambung dia.

Ia juga menambahkan, kondisi perekonomian secara global pun diperkirakan membaik pada tahun 2018. Dengan demikian, tentu diharapkan jumlah wisatawan berkunjung pun meningkat. Seiring membaiknya ekonomi global.

“Bagi kota wisata seperti Tanjungpinang, tentu menjadi angin segar juga,” imbuh dia lagi.

Sehingga Gusti menyarankan agar pelayanan terhadap wisatawan yang masuk sepanjang 2018 ini kian meningkat. Sehingga, wisatawan tidak sungkan mengeluarkan uangnya di Tanjungpinang.

“Kalau uang yang mereka bawa ke luar banyak di Tanjungpinang, pastinya roda ekonomi berputar lebih cepat,” pungkasnya.(aya)

Target Meningkatan PAD, Pemprov Seriusi Pemutihan Pajak

0
Puluhan kendaraan melintas di Jalan DI Panjaitan Batu 7 Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Pemprov Kepri melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri terus mendalami kajian terkait wacana pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kepri. Kepala Bidang Pendapatan BP2RD Kepri, Herman Prasetyo mengatakan, terlaksana atau tidaknya tergantung Gubernur.

“Tugas kami adalah melakukan kajian. Dari sisi aturan mengenai rencana pemutihan pajak kendaraan bermotor,” ujar Herman Prasetyo di Tanjungpinang, Rabu (28/2).

Menurut Herman, apabila proses kajian juga membutuhkan waktu. Setelah tahapan tersebut rampung, pihaknya akan segera melaporkan kepada Gubernur. Dikatakannya juga, kebijakan final berada di tangan Gubernur. Atas dasar itu, dirinya tidak memberikan jaminan, kalau wacana tersebut diterapkan.

“Belum ada kepastian soal waktu. Kewenangan untuk memutuskan menjadi ranah Gubernur. Tentu setelah melihat hasil kajian teknis yang kita siapkan,” paparnya.

Disebutkannya, di 2017 lalu, sekitar Rp 50 miliar PKB tidak tertagih. Padahal, kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri sumber utama adalah dari sektor pajak. Salah satunya adalah PKB. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka rencana pembangunan daerah akan cepat terlaksana.

Herman menjelaskan, perolehan PKB Kepri tahun 2017 sebesar Rp 365.843.682.000 dari target Rp 354.831.803.445. Capaian tersebut menunjukan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terjadi perubahan. Bahkan perolehannya lebih kurang 109 persen dari target.

“Tetapi tetap saja, masih banyak wajib pajak yang sengaja tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak sama halnya tak mendukung pembangunan,” tegas Herman.

Ditambahkan Herman, target kerja yang diharapkan pada 2018 ini juga mengalami peningkatan. Khususnya dari sektor PKB, jika di tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp354.831.803.445. Maka di tahun ini dari Januari sampai Desember 2018 sebanyak Rp 412.774.825.000.

“Salah satu terobosan untuk mencapai target tersebut adalah melalui pemutihan PKB. Terlaksana atau tidaknya terpulang kepada Pak Gubernur selaku pembuat kebijakan,” tutup Herman.(jpg)

BMKG Prediksi Hujan di Hari Jumat

0
Petugas BMKG memantau kondisi cuaca. Foto: Istimewa

batampos.co.id – Cuaca Tanjungpinang sepanjang beberapa hari terakhir cerah berawan. Dengan tinggi suhu mencapai 32 derajat celcius. Sehingga tidak heran, warga Tanjungpinang memilih untuk tidak berada di luar karena panasnya cuaca.

Namun Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi (BMKG) Tanjungpinang, Bhakti, kemungkinan terjadinya hujan pada Jumat (1/3) besok.

“Saat ini potensi curah hujan memang sedang berkurang di wilayah Tanjungpinang, karena saat ini terkonsentrasi di Sumatera bagian Selatan, Kalimantan, serta Pulau Jawa. Namun diperkirakan pada hari Jumat pekan ini, mulai ada potensi hujan di wilayah Bintan maupun Tanjungpinang,” terangnya.

Bhakti juga tidak memastikan terjadinya kemarau di Tanjungpinang saat ini. Dikarenakan secara klimatologis, tidak ada musim kemarau atau musim hujan untuk wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya. Karena dari rata-rata hujan, hanya bulan februari yg curah hujan nya rendah.

“Dan saat ini memang cuaca cerah berawan cukup mendominasi namun akhir pekan ada potensi hujan meski masih belum merata,” pungkasnya. (aya)

Guntur Sakti Lepaskan Jabatan Kadis

0
Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kepri Guntur Sakti. Foto: RPG

batampos.co.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kepri, Guntur Sakti akan dilantik sebagai Biro Komunikasi Publik pada Sekretariat Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hari ini, Rabu (28/2) di Jakarta. Pindahnya Guntur, menambah deretan kosongnya kursi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kepri.

“Ya undangan pelatikan sudah saya terima. Jadwal pelantikannya adalah besok (hari ini,red) di Jakarta,” ujar Guntur Sakti menjawab pertanyaan media, Selasa (27/2) lalu.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri tersebut menjelaskan, keputusannya melepaskan jabatan di Pemprov Kepri lantaran sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Diakuinya, kesempatan yang diberikan selama mengabdi di Pemprov Kepri memberikan banyak pengalaman baginya. “Tanpa ada pengalaman di Pemprov Kepri, tentu sulit untuk tembus ke Kementerian,” paparnya.

Dikatakannya juga, berdasarkan pengumuman yang disampaikan Kemenpar ia lulus diperingkat pertama untuk jabatan Inspektur Kementerian, Sekretariat Kementerian Parawisata. Posisi lainnya adalah jabatan Asisten Deputi Investasi Parawisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Parawisata.

Lebih lanjut, pria yang pernah duduk sebagai Sekwan DPRD Batam juga mengatakan, selain posisi diatas, ia juga lulus di urutan nomor dua untuk jabatan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Parawisata. “Setelah dirapatkan lagi, dilakukan evaluasi ulang dan saya diputuskan menjabat Kabiro Komunikasi Publik Kementerian Parawisata,” tutup Guntur.(jpg)

94 RKB Belum Dibangun, PPDB 2018 Terancam Bermasalah

0

batampos.co.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini kembali terancam bermasalah. Sebab, hingga sampai saat ini belum ada satupun Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.

“Bisa dipasikan belum ada RKB dibangun,” sesal anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, Selasa (27/2).

Menurut dia, terlambatnya pembangunan RKB ini disebabkan oleh tunda bayar sejumlah proyek di tahun 2017 lalu. Sehingga imbasnya, pemerintah daerah harus menunda pembangunan RKB demi pembayaran proyek yang tertunda tersebut.

“Mulai Desember ada tunda bayar kegiatan sebesar Rp 152 miliar, dan ini harus diselesaikan Pemko. Kemungkinan belanja langsung publik seperti RKB dan Unit Sekolah Baru (USB) baru dilaksanakan bulan Mei atau Juni,” katanya.

Idealnya, kata Riky, RKB sudah dibangun sebelum PPDB dimulai. Apalagi melihat daya tampung sekolah di Batam yang terbatas menjadikan RKB sebagai solusi antisipasi membludaknya PPDB. Selain itu keterbatasan pembangunan RKB juga akan berimplikasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), sebab pembangunan infrastruktur akan tertunda.

Ia menambahkan, keterbatasan RKB juga akan berpotensi terhadap pungutan-pungatan liar yang dilakukan oknum pada saat PPDB. Seperti halnya yang terjadi tahun-tahun lalu, mereka mengatakan sekolah kekurangan RKB, sementara RKB yang dianggarkan dari APBD belum dibangun, sehingga oknum-oknum tersebut meminta uang agar dibangun RKB baru.

“Bisa saja alasan daya tampung terbatas. Bisa diterima kalau kita bangun RKB. Minta bayar Rp 1 juta per siswa. Yang jadi korban orang tua juga. Bisa jadilah orang tuanya punya uang. Kalau tidak, ya tak sekolah,” ucap Riky.

“Mudah-mudahan tim saber pungli proaktif, jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” jelasnya.

Sementara itu, sekretaris komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, tahun ini pemko menganggarkan sekitar Rp 18 miliar untuk pembangun 94 RKB di SD dan SMP. Ia menilai, permasalahan RKB ini hampir terjadi setiap tahun. Ketika minimnya ruang kelas serta terlambatnya pembangunan RKB menyebabkan sekolah kelebihan kapasitas pelajar.

ilustrasi.
Foto. Dalil Harahap/Batam Pos

“Tradisi tahunan, jadi jangan terkejut setiap tahun pembangunan RKB selalu setelah PPDB,” sesalnya.

Ia mengaku selama 9 tahun di Komisi IV DPRD Batam, selama itu pula merasakan carut marutnya PPDB.

“Setahu saya bukan Rp 152 miliar tunda bayar. Lebih dari itu. Akibatnya apa, pembangunan RKB tertunda dan PPDB juga tak akan jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya,” sesal Udin. (rng)