Jumat, 10 April 2026
Beranda blog Halaman 12518

Yayasan Ulil Albab Bangun SMA Islam Terpadu

0
ilustrasi

batampos.co.id – Yayasan Ulil Albab Batam meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Ulil Albab Batam di Komplek Perumahan Air Mas Paradise, Kamis (18/01/2018).

Dalam acara peresmian itu, turut hadir Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Ketua Pembina Yayasan Ulil Albab Batam dan beberapa staf guru dan komite Yayasan Ulil Albab Batam.

Kepala Pembina Yayasan Ulil Albab Batam, Amri Bedu mengatakan, SMAIT yang diresmikan itu merupakan satu-satunya sekolah menengah atas berbasis agama Islam di Kepri. Untuk itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri memiliki sekolah yang diharapkan mampu mencetak generasi berprestasi nan islami.

“Ini jawaban akan permintaan para orangtua yang menginginkan sekolah tingkat atas berbasis agama Islam, sebab dari tingkat dasar hingga menengah pertama, kami sudah memilikinya,” ujar Amri, kepada Batam Pos.

Amri mengatakan SMAIT ini dibangun di atas tanah seluas hampir 1 hektare. Sekolah ini akan dibangun tiga lantai dengan kapasitas 2000 murid. Namun, pada awal pengerjaanya, gedung sekolah ini akan dibangun 10 ruangan dulu, yang difungsikan sebagai ruang belajar, ruang guru, juga lab.

“Pembangunan awal 10 ruangan saja. Ini untuk mengejar tahun ajaran baru,” katanya.

Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak universitas yang ada di Indonesia untuk menghadirkan tenaga pengajar dengan kredibilitas unggul. Sehingga peserta didik mendapatkan ilmu yang akan berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan negara.

Sementara itu perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nelson Yanri menyambut baik dan mendukung pembangunan sekolah berbasis islam tersebut.

“Tentu kami mendukung hal ini, harapannya generasi penerus kita tidak hanya memiliki integritas, namun juga kuat jiwa spritualnya,” ucapnya.

Nelson menambahkan, ia mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan membantu segala kebutuhan SMAIT. Karna ia merasa bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, namun seluruh aspek masyarakat dan pemerintah pun harus turut andil. “Kami akan bantu anggarannya,” tutup Nelson. (une)

Ough… Janin dalam Rahim Nendang

0
ilustrasi

batampos.co.id – Masa kehamilan, masa paling bahagia. Apalagi saat janin didalam rahim nendang-nendang… olala…

Setiap gerakan dan tendangan menjadi tanda bahwa janin sedang berkomunikasi kepada ibunya.

Gerakan bisa mencerminkan mood bayi. Dilansir dari Boldsky, Kamis (18/1) ada sejumlah fakta-fakta seputar gerakan bayi yang bisa menjadi sinyal bagi para bumil bahwa bayi mereka tetap aktif dan sehat.

1. Kapan Bayi Mulai Bergerak?
Sebagian besar bayi mulai bergerak sejak usia kehamilan 7 sampai 14 minggu. Namun, sebagian besar wanita hamil merasa bayi mereka bergerak pada usia kehamilan 18 sampai 20 minggu. Beberapa bumil merasakannya di awal 16 minggu. Jika tidak merasakan gerakan hingga kehamilan 24 minggu, segera cek ke dokter kandungan.

2. Ini Usia Kepala Bayi Mulai Berputar
Rata-rata butuh 16 minggu untuk bumil merasakan gerakan bayi. Pada usia tujuh minggu, bayi mulai melakukan gerakan umum. Bayi akan mulai memutar kepalanya pada usia kandungan minggu ke-10. Pada saat berusia 14 minggu, bayi menguap dan mengedipkan matanya.

3. Akankah Bayi Bergerak Selama Kehamilan?
Saat bumil merasakan tendangan kuat dan sikutan yang menyakitkan, maka ada pula periode pada siang hari ketika bayi tidak akan bergerak. Saat-saat bayi tak bergerak, ternyata mereka sedang tidur siang. Di usia kehamilan 30 minggu, bayi akan beristirahat selama 45 menit.

4. Berapa Banyak Tendangan Per Hari yang Normal?
Tendangan tidak dapat dipastikan jumlahnya karena seriap kehamilan bervariasi.

5. Apa yang Harus Dilakukan Jika Bayi Tak Bergerak Lebih dari 24 Jam?
Cobalah berbaring miring dan tunggu selama dua jam. Jika merasakan setidaknya 9 gerakan dengan berbagai kekuatan, tandanya bayi baik-baik saja. Bisa juga, bumil bersikap santai dan makan sesuatu. Bayi mungkin bereaksi terhadap perubahan pergerakan saat mengasup makanan. Atau bisa juga mengonsumsi minuman dingin. Perubahan suhu bisa mendorong bayi untuk bergerak. Bisa juga dirangsang dengan membuat beberapa suara atau distimulus menggunakan musik.

(ika/ce1/JPC)

Kisah Sedih SMPN 28 Belum Berakhir

0

batampos.co.id – Kisah sedih di SMPN 28 masih belum jua berakhir. Sudah tiga hari belakang ini, murid-murid sekolah tidak belajar. Air comberan yang menggenangi sekolah ini bukannya surut, malah semakin tinggi.

Rabu (17/1) lalu, air hanya menggenangi bagian halaman sekolah. Tapi Kamis (18/41), air hitam yang menimbulkan bau menyengat ini sudah meluber hingga luar gapura sekolah. Tinggi air diperkirakan mencapai 50 cm.
“Kami gak sekolah lagi, om,” kata Silfi siswa kelas IX D, Kamis (18/1).

Kamis (18/1) ini, kata Silfi merupakan hari ketiga mereka tidak sekolah. Baik itu kelas reguler maupun kelas pemantapan guna menghadapi Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional.

Belum sempat Silfi bicara, satu rombongan anak sekolah datang melihat kondisi sekolahnya. Tiga orang siswa ini melihat air yang menggenangi sekolahnya, yang masih belum surut. Lalu siswa ini pergi. Tidak lama kemudian setelah siswa itu pergi, datang lagi satu rombongan murid-murid SMPN 28 lainnya.

Tanpa turun dari kendaraan yang mereka tumpangi, siswa ini melihat ke arah sekolahnya. Terlihat raut muka kecewa dari siswa ini. “Yahh tidak sekolah lagi,” ujarnya sembari berlalu pergi.

Silfi mengatakan dalam beberapa jam ini, banyak teman-temannya datang silih berganti melihat kondisi sekolahnya. “Lihat sebentar, lalu pergi. Begitu aja,” tuturnya.

Sedari pagi, kata Silfi air bukannya surut malah semakin tinggi. Silfi bersama teman-temannya memilih menunggu di depan sekolah. “Kalau airnya surut siang ini, akan dilaksankan kelas pemantapan,” ucapnya.

Perkataan Silfi ini diamini oleh teman-temannya yang lain.

Tapi hingga pukul 14.00, air di sekolah itu tidak juga surut. Masih tetap tinggi, dan bau busuk menyengat menyebar kemana-mana. Silfi dan teman-temannya memtusukan untuk kembali ke rumahnya masing-masing.

Seorang warga sedang melihat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 28 Batam yang kondisi luapan air parit yang semakin parah, Kamis (18/1). Pihak sekolah terpaksa meliburkan kembali siswa karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Saat Batam Pos mencoba memasuki salah satu ruang kelas, bau busuk sangat tercium. Tentunya bau busuk ini, menyulitkan anak-anak untuk belajar.

Hal ini diamini oleh Kepala Sekolah SMPN 28 Boedi Kristijorini. “Kemarin (17/1), kami coba tetap paksakan untuk belajar. Tapi bau busuknya sangat menganggu. Saya saja menjadi pusing akibat bau busuk ini,” tuturnya.

Boedi mengatakan belum tahu kapan sekolah akan kembali dimulai. Hingga saat ini, katanya pihak Dinas Bina Marga masih tetap berusaha melakukan normalisasi saluran air yang tersumbat di depan Perumaha Gesya.

“Saya minta kemarin itu, tak usah pasang polongan dulu. Gali saja, lalu biarkan saja airnya mengalir. Sehingga air disini surut,” tuturnya.

Jika pun airnya surut, anak-anak SMPN 28 belum bisa langsung sekolah. Karena yang menggenangi sekolah kali ini, bukan air hujan. Tapi air limbah rumah tangga. Bau busuk akan tetap tinggal dan mengundang lalat.
“Tentunya perlu dibersihakan dulu, karena ini air comberan se Taman Raya,” ujarnya.

Saat ditanya, apakah sudah ada solusi agar anak-anak bisa belajar sementara waktu normalisasi berjalan. Boedi mengatakan sudah meminta saran ke pimpinannya. “Saya minta saran, tapi optimis hari ini sudah selesai normaliasasinya,” ungkapnya.

Ia telah menugaskan guru-gurunya melakukan patroli, untuk memantau perkembangan terakhir di SMPN 28. “Saya minta pantau terus, surut atau belum,” tuturnya.

Dari pantauan Batam Pos didrainase yang ambles itu, dua eskavator berusaha menggali bagian yang runtuh. Tapi saat digali, tanah bagian atas runtuh kembali ke arah drainase. Boedi mengatakan dua eskavator ini sudah bekerja dari, Rabu (17/1). “Kemarin saja mereka lembur, malam ini mungkin juga,” pungkasnya. (ska)

Disdik Tak Anggarkan RKB SMPN 28

0
Seorang warga sedang melihat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 28 Batam yang kondisi luapan air parit yang semakin parah, Kamis (18/1). Pihak sekolah terpaksa meliburkan kembali siswa karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Kota Batam mengklaim tahun ini tidak ada mengganggarkan ruang kelas baru (RKB) untuk SMPN 28 Batam yang berada di Botania, Batamcenter.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Hernowo mengatakan pembangunan RKB memang ada tahun ini, namun dalam pengajuan kemarin, SMPN 28 tidak masuk karena melihat kondisi lahannya yang sudah tidak memungkinkan.

“Kami kalau ingin membangun RKB tentu harus melihat juga kondisi /sekolahnya,” kata Hernowo, Kamis (18/1).

Ia menyebutkan tahun ini ada 10 sekolah SMP yang mendapatkan bantuan RKB diantaranya, SMPN 53 totla enam RKB, SMPN 3 satu RKB, SMPN 54 enam ruang, SMPN 34 dua ruang, SMPN 51 dua ruang, SMPN 4 tiga ruang, SMPN 30 dua ruang, SMPN 52 enam ruang, SMPN 27 enam ruang, SMPN 50 dua ruang.

“Jadi memang tak ada tahun ini,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, sudah meninjau lokasi sekolah. Air pembuangan yang naik ke perkarangnan seolah bersumber dari drainase yang ada di depan sekolah.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan masalah drainase tersebut. Ia menambahkan saat ini alat berat tengah bekerja.

Ia berharap air tersebut bisa surut dan siswa bisa kembali bersekolah. “Lebih cepat tentu lebih baik, karena siswa pelu belajar,” sebutnya.

Saat ditanyai mengenai relokasi SMPN 28 Batam, Hernowo menyerahkan seluruh kebijakan tersebut kepada pimpinan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Batam, Sudirman Dianto mengatakan solusi jangka panjang untuk SMPN 28 adalah relokasi. “Hanya itu solusinya jika melihat kondisi sekolah saat ini,” ujarnya.

Menurutnya langkah awal dalam menyelamatkan siswa adalah pembenahan drainase yang menjadi penyebab siswa tidak bisa bersekolah.

“Ini harus dibenahi dulu, agar air tidak kembali naik,” tegasnya.

Ia meminta semua pihak bisa turut berkontribusi dalam menemukan solusi terbaik SMPN 28 Batam ini. “Tak hanya pemerintah, bisa juga pengembang yang ada di sekitar sekolah,” tutupnya. (yui)

Ketua DPRD Kota Batam Sidak MPP

0

batampos.co.id – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH bersama Komisi I melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Mall Pelayanan Publik (MPP) terkait persiapan Pemko Batam dan BP Batam melayani segala bentuk perizinan yang mudah,cepat dan murah sesuai keinginan masyarakat. Pelan-pelan tapi pasti guna mempersiapkan pelayanan prima di MPP salah satu bukti dan komitmen kedua lembaga yang ada di Batam ini yang terus melakukan perubahan disegala bidang.

Cak Nur, berbincang saat sidak ke MPP

MPP ini salah satu bukti kesiapan Pemko Batam dan BP Batam guna mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terang Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH saat melakukan Sidak di Mall Pelayanan Publik Pemko Batam di Gedung Sumatera, Batam Centre, Jumat,12-1-2017. Dengan hadirnya MPP di Kota Batam pelayanan baik perizinan, pengurusan dokumen baik terhadap instansi vertical dan instansi terkait dapat lebih cepat, tepat, mudah dan jelas. Dewan sudah menganggarkan melalui APBD Tahun 2017 sebesar Rp17 Miliar MPP hadir di Kota Batam. Terkait persiapan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam saat ini sudah memadai baik dari standar pelayanan masing-masing instansi, Sumber Daya Manusia (SDM) sudah terpenuhi. Kedepanya diharapan pelayanan yang ada saat ini dapat lebih ditingkatkan,” terang Nuryanto.

Ditempat yang sama Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto,SE,MM menyatakan sebagai mitra kerja DPM-PTSP Kota Batam pihaknya sudah dua kali melakukan sidak ke Mall Palayanan Publik (MPP) yang terletak di gedung Sumatera. Namun, sidak ke dua ini pihaknya masih menemukan instansi vertical yang masih belum melayani sepenuhnya terkait dokumen dan periizinan seperti BPN dan Bea Cukai instansi tersebut masih sebatas sosialisasi saja. kedepanya instansi tersebut sudah melakukan pelayanan yang prima sehingga diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat,”terang Budi Mardiyanto.

Ditempat yang sama Kepala DPM-PTSP Kota Batam, Gustian Riau menyatakan, MPP di Batam sebagai pilot project dan terbesar di Indonesia serta melayan 416 perizinan yang ada. Saat ini MPP sedang tahap persiapan untuk diresmikan oleh Presidan RI tanggal 18 Januari 2018. peresmian MPP juga akan dihadiri oleh menteri terkait, Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Sumatera,”terang Gustian Riau yang juga pernah menjadi Kanpora Kota Batam. (red/hms)
.

Disnaker Pemko Batam Bentuk Tim Percepatan BLK

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam bersama dengan BP Batam membentuk tim guna mempercepat proses legalitas lahan yang akan digunakan untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di Tanjungundap, Sagulung.

Kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan setelah pertemuan bersama Dirjen dari Kementerian Tenaga Kerja beberapa waktu lalu, pengerjaan tinggal menunggu legalitas saja, untuk dana mereka sudah siap.

“Adanya tim ini akan membuat pengurusan BLK berjalan cepat,” ujarnya.

Rudi menyebutkan saat ini masih menunggu penetapan lahan (PL) dari Badan Pengusahaan Batam, agar pembangunan bisa cepat dilakukan.

Sebelumnya, pihaknya bersama Badan Pertanahan Kota Batam juga telah meninjau lokasi BLK. Ia menambahkan memang ada lahan milik warga yang tinggal di sana. “Ini juga tengah kami bahas seperti apa solusinya nanti,” sebutnya.

Kementerian Tenaga Kerja menganggarkan sedikitnya Rp 45 miliar untuk pembangunan fisik BLK kemaritiman dan aviasi. Kementerian menargetkan Agustus mendatang BLK sudah bisa difungsikan untuk tenaga kerja yang ada di Batam.(yui)

Palindo Marine Serahkan KN Tanjung Datu ke Bakamla

0
Kabakamla RI, Laksdya TNI Arie Soedewo, S.E., M.H, Dirut PT Palindo Marine, Harmanto Ketua komisi I DPR RI, Dr.H. Abdul Kharis Almasyhari foto bersama dengan pejabat Bakamla, managemen PT Palindo serta tamu undangan di galangan kapal PT Palindo Marine, Sagulung, Kamis (18/01/2018). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – PT Palindo Marine Batam resmi menyerahkan KN Tanjung Datu kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Kamis (18/1). Dengan panjang 110 meter dan lebar 11,50 meter, KN Tanjung Datu merupakan kapal patroli terbesar yang pernah dibuat di dalam negeri.

Penyerahan dilakukan oleh jajaran PT Palindo Marine kepada pihak Bakamla yang dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Ari Suedewa di galangan kapal PT Palindo Marine di Seilekop Sagulung, Kamis (18/1) pagi. Penyerahan kapal ini juga disaksikan oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Eko Ribut Suyatno, Kepala BNN Kepri Richard Ninggolan, serta Perwakilan Pemko Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri.

Presiden Direktur PT Palindo Marine Harmanto menuturkan, KN Tanjung Datu ini merupakan tipe kapal patroli terbesar dan pertama yang dibangun di Indonesia. Pengerjaan kapal patroli itu dimulai sejak tahun 2016 lalu. Kapal tersebut murni hasil karya anak bangsa sebab seluruh proses pengerjaan mulai dari desain, perencanaan, dan konstruksi fisik sampai instalasi sistem murni dikerjakan tenaga ahli putra-putri bangsa.

“Ini membuktikan bahwa galangan kapal dalam negeri, khususnya di Batam, mampu bersaing baik secara nasional ataupun internasional,” tutur Harmanto.

Kapal patroli dengan nomor lambung 1101 itu, diakui Harmanto, sudah dikerjakan dengan baik oleh pihaknya. Kapal tersebut juga sudah melalui visual inspection test dan witness NDT oleh Bereau Veritas antara lain radiograph test (RT) atau X-Ray terhadap hasil pengelasan yang lokasi dan jumlahnya ditentukan.

“Kapal ini dibangun dengan panjang 110 meter dan lebar 11,50 meter,” tutur Harmanto.

Untuk dapur pacu, kapal ini ditenagai oleh dua unit mesin penggerak pokok dengan kekuatan masing 5.300 Horse Power (Hp) dengan kecepatan maksimal 18 knot. “Kapal ini juga dilengkapi helidek untuk landasan helikopter medium dengan berat 8 ton,” tuturnya.

Rampungnya tahapan pengerjaan kapal patroli tersebut disambut baik oleh Kabakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Suedewa. Dalam arahannya Ari mengapresiasi kinerja jajaran PT Palindo Marine. “Saya pribadi cukup bangga, hasil akhirnya cukup memuaskan,” kata Ari.

Capaian ini, kata Ari, membuktikan bahwa anak bangsa dan perusahaan galangan kapal lokal mampu bersaing di kancah internasional. “Kalau kita sendiri bisa memproduksi kapal-kapal canggih seperti ini, kenapa harus pesan keluar negeri. Ini harus dipertahankan agar semakin baik lagi ke depannya,” tutur Ari.

Pengadaan kapal patroli Bakamla ini memiliki makna yang strategis bagi industri alat pertahanan dan keamanan nasional, khususnya PT Palindo Marine. Keberhasilan membangun kapal raksasa itu menunjukkan bahwa putra-putri Indonesia mampu bersaing dengan negara manapun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai industri alat pertahanan dan keamanan.

“Ini mengurangi ketergantungan dengan negara lain dalam pengadaan kapal patroli seperti ini dan ini sangat dihargai pemerintah,” ujar Ari.

Untuk itu, ke depannya, Ari berharap agar PT Palindo Marine tetap menjadi yang terbaik agar mampu bersaing dengan industri galangan lain, baik dalam ataupun luar negeri. “Kuncinya satu, tunjukkan kalau kita ini profesional. Sajikan hasil kerja yang berkualitas,” pesan Ari.

Terkait pengadaan kapal patroli raksasa itu, Ari menjelaskan ini merupakan upaya dari Bakamla untuk terus melengkapi armada kapal patroli kenegaraan milik Bakamla yang selama ini masih kurang.

“Kapal ini yang paling besar. Ini sejarah baru buat industri galangan di Indonesia. Kapal ini nantinya akan menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan laut di zone economy exclusive (ZEE) dari kapal-kapal ilegal,” ujarnya. (eja)

BRK Menambah 10 Oto Banking

0
Dirut BRK, Irvandi Gustari foto bersama 10 pemimpin cabang usai menyerahkan 10 unit oto banking di Gedung Menara Dang Merdu BRK, Pekanbaru, Rabu (17/1). F. Bank Riau Kepri untuk Batam Pos

batampos.co.id – Bank Riau Kepri (BRK) terus memanjakan nasabahnya. Buktinya, diawal tahun 2018 BRK kembali menambah 10 unit oto bankingnya.

Kendaraan yang dilengkapi antena satelit ini, siap menjelajah pelosok daerah Riau dan Kepri. Sehingga dapat menjangkau daerah yang susah mendapatkan sinyal telekomunikasi.

“Layanan ini (oto banking, red) untuk mempercepat dan mempermudah nasabah maupun calon nasabah. Selain itu juga untuk mengedukasi perbankan kepada masyarakat Riau dan Kepri,” ujar Irvandi Gustari, Dirut Bank Riau Kepri.

Dengan penambahan 10 unit ini lanjut Irvandi, BRK sudah memiliki 16 oto banking yang tersebar di kantor cabang utama, cabang Tanjungpinang, Bangkinang, Teluk Kuantan, Dumai, dan cabang Syariah Pekanbaru.

“Kedepan, Bank Riau Kepri siap menambah 7 armada lagi,” ungkapnya.

Ke 10 unit oto banking ini sambungnya, diserahkan Irvandi di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru kepada 10 unit kantor cabang yang tersebar di wilayah Riau dan Kepri, Rabu (17/1).

Irvandi menjelaskan oto banking merupakan layanan kantor kas keliling untuk melakukan transaksi buka rekening, setoran, penarikan, dan informasi jasa perbankan serta kredit.

“Kendaraan ini dilengkapi mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Sehingga bisa berada di titik keramaian. Selain tarik tunai, juga bisa transfer, bayar listrik, dan pulsa. Jadi masyarakat tak perlu lagi datang ke kantor,” ungkapnya.

Hadir di acara itu Komut BRK HR.Mambang Mit, pemimpin divisi umum Andi Mulya, pemimpin divisi operasional Asari, desk corporate secretary Winovri, dan pemimpin desk service quality Rina Mutia. (cca)

 

Natuna Minta Tambahan 1.517 CPNS

0
Abdul Hamid Rizal. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, pemerintah daerah mengusulkan dibuka kembali penerimaan CPNS kepada Kemenpan untuk Natuna.

Hamid mengaku, sudah menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama penyampaian kebutuhan CPNS di Natuna.

“Natuna masih butuh penambahan 1.617 CPNS. Kami sudah membalas surat Menpan, kebutuhannya berbagai formasi,” kata Hamid kemarin.

Besarnya jumlah formasi CPNS yang diminta ini kata Hamid, mengingat beban kerja pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan diwilayah perbatasan semakin meningkat dan dituntut lebih profesional.

Kebutuhan penerimaan CPNS sambungnya, memberikan peluang terutama bagi pegawai honorer didaerah untuk peningkatan status dan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat luas untuk mengabdikan diri pada instansi pemerintahan.

Dikatakan Hamid, menemui Menpan juga membahas upaya peningkatan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Natuna yang sebelumnya mendapatkan nilai C (Cukup,red).

Penilaian Lakip tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan-perbaikan terutama melalui peningkatan pemahaman bagi para aparatur di seluruh OPD dalam penyusunan program kerja secara lebih terarah, terukur dan terevaluasi secara berkala bagi meningkatkan penilaian Lakip.

“Lakip ini salah satu syarat utama, upaya pemerintah daerah untuk mengajukan dukungan program kerja ditingkat kementerian (Pemerintah Pusat),” sebut Hamid.

Sekretaris Daerah Pemkab Natuna Wan siswandi mengatakan, berdasarkan RPJP 2005-2025 menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera (MAS), telah memasuki tahap III, dimana kebijakannya mengacu pada peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan pemberdayaan potensi secara bijaksana dengan memperhatikan aspek lingkungan dan penataan ruang.

Berdasarkan visi pembangunan daerah ‘Masyarakat Natuna Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan’, tugas seluruh OPD untuk menjabarkan dengan saling bersinergi antara sebuah program dengan program yang lain agar hasilnya menjadi lebih terarah melalui realisasi berbagai misi yang telah ditetapkan.

Terlepas dari penilaian Lapik, program kerja seharusnya mengacu pada upaya mendisiplinkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran serta pemahaman terhadap program kerja harus utuh dan terarah.

Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat Pemerintah Daerah mendapatkan dukungan program kegiatan dari pemerintah pusat adalah hasil pengelolaan seluruh program kerja harus bernilai baik.

“Sinergitas dari seluruh OPD dalam penyusunan rencana dan realisasi program kerja harus selalu bersinergi dan saling mendukung, berbagai dokumen penyelenggaraan pembangunan harus dapat dikemas secara lebih realistik dan terukur agar lebih memudahkan proses audit dan evaluasi,” ujar Siswandi.(arn)

Jumlah Penduduk Daerah Pemilihan Natuna Berubah

0

batampos.co.id – Ketua KPU Natuna Affuandris mengatakan, terjadi perubahan jatah kursi di daerah pemilihan pada Pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Penyebabnya
terjadinya perubahan jumlah penduduk di daerah pemilihan.

Perubahan jumlah kursi ini kata Affuandris, di daerah pemilihan 1 menjadi 10 kursi, sebelumnya 9 kursi. Sementara jumlah kursi di daerah pemilihan (Dapil) 2 masih
empat kursi dan Dapil 3 mendapat enam kursi, sebelumnya tujuh kursi. Secara keseluruhan jumlah kursi di legislatif masih 20 orang.

Perubahan komposisi kursi di daerah pemilihan ini sebutnya, berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan. Di Dapil 3 terjadi pengurahan penduduk, sementara di Dapil
I terjadi penambahan penduduk berdasarkan daftar agregat kependudukan semester I tahun 2017 yang dikeluarkan Kemendagri.

“Perubahan jatah kursi ini membuat bingung legislatif. Karena data Mendagri dan Badan Pusat Statistik berbeda,” kata Affuandris, Kamis (18/1).

Berdasarkan data penduduk Natuna pada semester I tahun 2017 tercatat
74.997 jiwa. Mengalami penurunan pada pemilu legislatif tahun 2013, jumlah penduduk Natuna 76.606. Sementara data BPS pada semester I tahun 2017, jumlah penduduk Natuna 76.192 jiwa.

“Memang ada jumlah penduduk sekitar 1.200 jiwa yang berkurang versi Mendagri. Namun versi BPS jumlah penduduk tetap sama pada pileg 2013,” ujar Affuandris.

Menurutnya, tidak sinkronnya data penduduk Natuna disebabkan belum keseluruhannya melakukan rekam data e KTP. Namun berdasarkan data Dinas Kependudukan, warga yang merekam data e KTP hanya ratusan. Data kependudukan dikawatirkan mengalami perubahan lagi, ketika sudah mendekati tahapan pemilihan nantinya.

“Tentu penambahan jumlah pemilih mendekati tahapan pemilihan sangat dikawatirkan. Hal ini bisa saja terjadi. Karena warga yang tercatat sudah melakukan perekamanan data e KTP,” jelas Affuandris.(arn)