batampos — Aktivitas penimbunan laut dan perusakan hutan bakau kembali marak di kawasan Dapur 12, Sagulung. Sejak dua bulan terakhir, kawasan pesisir yang dulunya rimbun mangrove kini berubah menjadi hamparan timbunan tanah merah. Warga menduga, lahan tersebut akan dijadikan kaveling ilegal.

Pantauan di lapangan, alat berat masih terparkir di lokasi, meski tak terlihat aktivitas pada Selasa (26/8). Namun, jejak penimbunan tampak jelas: bukit dipotong, tanah dialirkan ke area mangrove, dan hutan bakau habis digerus.

“Ini bukan sekadar urusan tanah, ini soal lingkungan. Penimbunan di alur sungai dan hutan bakau seperti ini akan bikin banjir makin parah,” kata Andi, warga sekitar yang geram melihat kondisi kampungnya kian rusak.

Menurutnya, aktivitas semacam ini pernah terjadi tahun lalu, tapi sempat terhenti. Kini justru lebih masif dan brutal. “Bukit dipotong, tanahnya dibuang ke laut. Yang rugi kami semua,” tambahnya.

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Area yang kini ditimbun adalah bagian dari wilayah tangkapan air utama di Sagulung, yang berfungsi sebagai resapan dan penahan abrasi. Lebih dari itu, mangrove di kawasan ini juga menjadi tumpuan hidup nelayan kecil.

“Kalau semua resapan air ditimbun, ke mana air akan lari saat hujan? Kami yang tinggal di bawah pasti kebanjiran,” ujar Andi lagi.

Hingga saat ini, identitas pemilik lahan maupun pihak pelaksana proyek belum diketahui secara pasti. Warga menduga aktivitas dilakukan tanpa izin resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepri maupun BP Batam.

Menanggapi laporan warga, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Mohamad Taofan, menyatakan pihaknya akan mengecek langsung ke lokasi.

“Kita cek dulu titik koordinatnya, karena sebagian lokasi mungkin berizin, sebagian tidak,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa izin reklamasi pantai masih berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jika izin dari KKP belum keluar, proses reklamasi tidak boleh berjalan.

Taofan menegaskan, BP Batam tidak akan tinggal diam jika aktivitas tersebut melanggar aturan. “Kami akan telusuri. Tapi perlu lokasi pasti agar tidak salah mengambil tindakan,” tambahnya.

Warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak sebelum kerusakan makin meluas. “Jangan tunggu banjir dulu baru sibuk. Sekarang saja sudah parah, apalagi nanti kalau hujan deras terus-menerus,” pungkas Andi.

Penimbunan ilegal bukan sekadar persoalan tata ruang, tapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Warga Sagulung kini menanti langkah tegas, bukan sekadar wacana. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Mangrove Dirusak, Laut Ditimbun di Dapur 12, Warga Desak Penindakan Tegas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Proyek pelebaran Jalan Ahmad Yani dari Simpang Kepri Mall hingga Simpang Panbil, Mukakuning, kini memasuki tahap akhir. Ruas jalan yang diperluas menjadi lima lajur ini sudah rampung dikeruk dan diperkuat dengan pengerasan serta semenisasi, dan kini hanya menunggu tahap pengaspalan.

Pantauan di lapangan, Selasa (26/8), terlihat puluhan pekerja masih sibuk merampungkan pengerjaan. Beberapa alat berat terus beroperasi, memastikan jalur baru tersebut siap digunakan sesuai target penyelesaian.

Sebagian ruas jalan dari arah Mukakuning telah selesai diaspal, tepatnya mulai dari depan Stadion Tumenggung Abdul Jamal hingga kawasan Ruko Taman Niaga. Sementara itu, beberapa titik lain masih dalam tahap pengerasan dan semenisasi.

Salah seorang pekerja di lokasi mengungkapkan bahwa pengerjaan terus dikebut agar proyek segera rampung. “Targetnya, semua jalur sudah bisa dilalui kendaraan dalam waktu dekat. Kami bekerja siang dan malam agar sesuai jadwal,” ujarnya.

Pelebaran jalan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi pada jam sibuk, terutama di pagi dan sore hari. Ruas ini dikenal sebagai jalur utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan industri Mukakuning dan sekitarnya.

Warga yang kerap melintasi jalur ini menyambut positif perkembangan proyek tersebut. “Sekarang memang agak macet karena pengerjaan, tapi kalau sudah jadi, pasti lebih lancar,” kata Andi, salah seorang pengendara yang ditemui di lokasi.

Selain itu, proyek ini juga dinilai akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. Dengan lima lajur, kapasitas jalan akan lebih memadai menampung volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Batam sebelumnya menargetkan proyek pelebaran jalan ini rampung sepenuhnya pada akhir tahun. Dengan progres yang semakin mendekati garis akhir, masyarakat berharap pengoperasian jalur baru bisa segera dinikmati dan benar-benar mampu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Pagi-Malam Dikebut, Pelebaran Jalan Ahmad Yani Segera Tuntas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sejahtera Batam segera menempuh langkah hukum terkait dugaan penipuan yang dilakukan seorang wanita berinisial H (Helen). Aksi H tidak hanya merugikan dua warga, SY dan SN, hingga Rp1 miliar, tetapi juga menyeret nama baik BPR Sejahtera Batam.

Hal itu disampaikan kuasa hukum BPR Sejahtera Batam, Yudi Priyo Amboro dan Lu Sudirman, didampingi Roni Jaya Putra S.H., M.H. dari Sentra Hukum BPR Sejahtera Batam, Senin (25/8/2025).

“Perlu kami tegaskan, Helen bukan karyawan ataupun perwakilan resmi dari BPR Sejahtera Batam. Statusnya hanya sebagai nasabah biasa,” ujar Yudi.

Kasus ini bermula ketika SY dan SN mentransfer dana sebanyak empat kali ke rekening BPR Sejahtera Batam sepanjang Januari–April 2025. Dana total Rp1 miliar itu ditransfer tanpa disertai keterangan tujuan transfer.

Di tengah perjalanan, Helen mengklaim dana tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti transfer yang sesuai nominal dan tanggal. Atas permintaan Helen, dana pun dialihkan ke rekeningnya di BPR Sejahtera Batam.

Kecurigaan muncul ketika Helen berulang kali melakukan transaksi serupa, terutama terkait pembukaan deposito yang tidak sesuai dengan data transfer.

“Helen bahkan menjanjikan bonus kepada SY dan SN bila membuka deposito. Namun, keduanya tidak pernah tercatat sebagai pemilik deposito di BPR,” jelas Yudi.

Belakangan, Helen menyerahkan sejumlah bilyet deposito kepada SN. Namun, setelah diperiksa manajemen BPR, dokumen itu diduga palsu.

“Format dan corak bilyet sangat berbeda dengan yang asli. Tidak ada barcode serta warna dan desainnya tidak sesuai standar resmi BPR,” ujar Yudi.

Dalam perjalanan kasus, Helen sempat mengembalikan sebagian dana kepada SN, termasuk bonus yang dijanjikan. Karena itu, SN meminta BPR tidak mengambil langkah hukum sebelum Helen melunasi seluruh dana.

Namun, belakangan SN justru melayangkan surat somasi kepada BPR Sejahtera Batam melalui kuasa hukumnya, menuntut pertanggungjawaban atas dana Rp1 miliar tersebut.

“Padahal BPR tidak pernah menikmati dana tersebut maupun mengetahui kesepakatan antara Helen dengan SN,” kata Yudi.

Atas kasus ini, manajemen BPR Sejahtera Batam telah berkoordinasi dengan Polresta Barelang, Polda Kepri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihaknya menegaskan siap mengikuti proses hukum dan segera melaporkan kasus dugaan penipuan ini secara resmi.

“Kami menghormati proses hukum, namun jangan sampai BPR dipersalahkan atas perbuatan individu yang bukan bagian dari kami,” ujarnya.

Sementara itu, Roni Jaya Putra dari Sentra Hukum BPR Sejahtera Batam menambahkan, modus Helen memanfaatkan nomor rekening BPR untuk meyakinkan korban, lalu mengalihkan dana ke rekening pribadinya.

“Helen memanfaatkan celah sistem perbankan. Akibat ulahnya, nama baik BPR Sejahtera Batam ikut tercoreng,” kata Roni.

Ia memastikan, pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tidak tergerus. “Perbankan berdiri di atas kepercayaan. Itu sebabnya kami tidak tinggal diam. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan OJK untuk menuntaskan kasus ini,” tutupnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Diseret Kasus Penipuan Rp1 Miliar, BPR Sejahtera Batam Bongkar Aksi Licik Helen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Unit Reskrim Polsek Sekupang menciduk seorang pria lanjut usia berinisial Daud Yakub (66) atas dugaan persetubuhan terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas berusia 21 tahun. Kasus ini menggemparkan warga setelah korban diketahui sudah hamil tujuh bulan.

Kapolsek Sekupang Kompol Hippal Tua Sirait melalui Kanit Reskrim IPTU Muhammad Ridho membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku diamankan pada Sabtu (23/8) sekitar pukul 12.00 WIB, setelah keluarga korban sendiri menyerahkan pelaku ke kantor polisi.

“Pelaku mengakui perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, aksi bejat itu dilakukan berulang kali hingga 12 kali terhadap korban,” ujar IPTU Ridho kepada awak media.

Kasus ini bermula pada Maret 2025. Ibu korban, Lamtiur Sihombing, mulai curiga setelah melihat perut anaknya membesar. Awalnya, sang anak membantah tengah hamil. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, dokter kandungan menyatakan bahwa korban sudah mengandung tujuh bulan.

Dalam perawatan, korban akhirnya membuka suara kepada seorang perawat, mengaku telah disetubuhi oleh seorang kakek. Keluarga pun menyelidiki lebih lanjut, hingga korban menunjuk langsung pelaku saat melihatnya melintas di sekitar rumah.

Tanpa menunggu lama, keluarga membawa pelaku ke Polsek Sekupang. Di hadapan penyidik, Daud Yakub tak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatannya.

Setelah melalui gelar perkara pada 20 Agustus 2025 dan hasil visum keluar, penyidik langsung menetapkan Daud Yakub sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Beberapa barang bukti juga diamankan, termasuk pakaian korban saat kejadian.

“Korban adalah penyandang disabilitas, seharusnya mendapat perlindungan, bukan malah menjadi sasaran kejahatan. Karena itu, kasus ini menjadi perhatian khusus kami,” tegas IPTU Ridho.

Saat ini, korban masih dalam pendampingan keluarga dan polisi, serta telah dirujuk ke instansi terkait untuk mendapatkan bantuan medis dan pendampingan psikologis. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Gadis Disabilitas Hamil Tujuh Bulan, Kakek 66 Tahun Diciduk Polsek Sekupang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam bersama Pertamina Patra Niaga Kepri dan Hiswana Migas Kepri menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah usaha laundry di Batam, Selasa (26/8/2025). Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti laporan adanya penggunaan LPG bersubsidi oleh pelaku usaha laundry.

Inspeksi dilakukan di beberapa kawasan, mulai dari Batam Kota, Bengkong, Batu Aji, Windsor, hingga Pelita. Di sebagian besar lokasi tidak ditemukan pelanggaran. Namun, di kawasan Pelita, tim gabungan menemukan empat usaha laundry yang menggunakan 10 tabung LPG 3 kilogram.

Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, mengatakan inspeksi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi adanya pelaku usaha laundry yang menggunakan gas melon di kawasan Lubukbaja.

“Kami sidak ke kawasan Windsor sesuai informasi yang disampaikan. Ternyata informasi tersebut tidak benar. Dari sembilan laundry yang kami datangi, tidak ada yang menggunakan gas 3 kilogram seperti yang diinformasikan,” ujar Gustian.

Menurut dia, sebagian besar laundry di kawasan Windsor menggunakan LPG 5,5 kilogram atau listrik. Ia mengapresiasi pelaku usaha yang sudah mematuhi aturan tersebut.

Meski demikian, di kawasan Pelita, tim masih mendapati empat usaha yang menggunakan gas melon. “Mereka langsung kami beri pembinaan dan tabung LPG 3 kilogram diganti dengan tabung non-subsidi 5,5 kilogram,” kata Gustian.

Ia menegaskan, pembinaan menjadi langkah awal. Namun, jika pelanggaran kembali ditemukan, sanksi tegas akan dijatuhkan.

Pemko Batam sebelumnya sudah menegaskan larangan penggunaan LPG 3 kilogram untuk usaha laundry. Gas bersubsidi ini diprioritaskan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro kecil.

“Masalah muncul ketika gas di pangkalan cepat habis. Setelah dicek, ternyata digunakan laundry. Ini kami tertibkan agar LPG 3 kilogram tepat sasaran,” ujarnya.

Distribusi normal
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepri, Bagus Handoko, menegaskan distribusi LPG 3 kilogram di Batam berjalan normal tanpa pengurangan suplai. Pengawasan juga diperketat di setiap pangkalan agar penyaluran tepat sasaran.

“Tidak ada kendala suplai. Masyarakat jangan khawatir. Pembelian juga sudah menggunakan KTP, jadi tidak bisa lagi ada yang memborong,” katanya.

Ketua Hiswana Migas Kepri, Harian Haris, menambahkan dugaan kelangkaan LPG 3 kilogram di Batam salah satunya akibat penggunaan yang tidak sesuai aturan.

“Sudah ada surat edaran yang melarang LPG 3 kilogram dipakai untuk usaha laundry. Kami imbau pengusaha segera beralih ke tabung non-subsidi,” ujarnya.

Haris menegaskan, mayoritas pengusaha laundry di Batam sudah patuh. Hanya sebagian kecil yang masih kedapatan melanggar. “Ketersediaan LPG 3 kilogram harus dijaga untuk masyarakat yang berhak,” katanya.

Langkah sidak ini merujuk pada Surat Edaran Dirjen Migas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022, yang melarang penggunaan LPG 3 kilogram untuk usaha non-mikro seperti laundry. Pemerintah berharap aturan ini memastikan ketepatan sasaran subsidi dan menjaga ketersediaan LPG di Batam. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Disperindag Batam Sidak Laundry Nakal Pakai Gas Subsidi pertama kali tampil pada Metropolis.