Kamis, 9 April 2026
Beranda blog Halaman 12587

9 Puskemas Pembantu Rusak, Tahun Depan Hanya Satu yang Direhab

0

 

Salah satu Puskesmas Pembantu (pustu) yang mengalami kerusakan parah di Kabupaten Karimun. F. Dokumentasi Batam Pos.

batampos.co.id – Keterbatasan anggaran di APBD 2018 Kabupaten Karimun menyebabkan perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di beberapa pulau tidak masuk dalam target untuk diperbaiki atau rehab. Padahal, Pustu merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang tempat tinggal jauh dari Puskesmas.

”Memang, kami akui selain Pustu di Kecamatan Kundur Utara yang mengalami kerusakan, masih ada 9 Pustu yang mengalami rusak parah dan perlu diperbaiki atau direhab. Hanya saja, disebabkan anggaran yang terbatas, maka tahun depan itu hanya satu Pustu yang akan diperbaiki. Yakni di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rahmadi, Rabu (27/12).

Pihaknya juga mengusulkan pembangunan untuk 4 Pustu. Namun belum bisa direalisasikan. Kecuali Pustu di Kelurahan Darussalam yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Tapi bukan berarti Pustu lain yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki tidak diusulkan. Hanya saja, dari sekian banyak Pustu yang mengalami kerusakan, hanya satu yang disetujui untuk direhab tahun depan. Hal ini murni disebabkan keterbatasan anggaran yang dmiliki.

”Kami sudah menghitung, biaya untuk melakukan perbaikan satu Pustu rata-rata Rp 200 juta. Kalau ada tujuh yang harus direhab, maka butuh anggaran Rp 1,4 miliar. Meski demikian, Pustu yang mengalami kerusakan itu jaraknya juga tidak begitu jauh dengan Puskesmas. Untuk itu, kita mengimbau kepada masyarakat, jika ingin berobat agar mendatangi Puskesmas yang terdekat saja,” paparnya.

Dikatakannya, untuk Pustu yang belum masuk dalam target perbaikan atau rehab dalam ABPD munir 2018, pihaknya akan mengusahakan agar bisa dimasukkan dalam APBD perubahan 2018. Dengan catatan, kondisi anggaran daerah sudah mencukupi. Jika memang tidak cukup, maka diharapkan secara bertahap akan dilakukan perbaikan. (san)

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Industri 5,67 Persen

0

batampos.co.id – Pemerintah menargetkan, pertumbuhan industri pada 2018 mencapai 5,67 persen. Sejumlah sektor manufaktur unggulan seperti elektronik, makanan dan minuman (mamin), logam, dan otomotif, menjadi andalan utama penopang pertumbuhan industri tahun depan.

Industri-industri unggulan tersebut menjadi andalan karena menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sampai kuartal III 2017, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas Indonesia mencapai 5,49 persen atau lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen.

Cabang industri yang menopang kinerja manufaktur tersebut, antara lain, industri logam dasar yang tumbuh 10,6 persen. Lalu, diikuti industri makanan dan minuman (mamin) sebesar 9,49 persen; industri mesin dan perlengkapan 6,35 persen; serta industri alat transportasi yang terakselerasi sebesar 5,63 persen.

”Industri masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional. Pada kuartal III tahun ini, menyumbang 17,76 persen atau tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lain,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Rabu (27/12).

Selain itu, lanjut Airlangga, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mendorong industri yang memiliki daya saing di pasar global seperti industri otomotif. Dalam hal ini, Indonesia menggandeng industri di negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan.

”Di samping itu, yang mempunyai daya saing besar di pasar global itu industri otomotif, elektronik, dan makanan-minuman. Ini akan menjadi tiga penggerak utama untuk pasar regional bekerja sama dengan Jepang, Korea, juga untuk mengisi global value chain di ASEAN,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani memprediksi bahwa selain industri-industri unggulan, sektor pariwisata akan menjadi primadona baru tahun depan. Sebab tahun 2016 saja, devisa dari pariwisata sudah naik ke posisi kedua di bawah batu bara dengan nilai sekitar 13 miliar dolar AS dari sebelumnya keempat pada 2015.

“Tahun ini dan 2018 saya lihat trennya akan sama,” ujarnya.

Shinta melanjutkan, industri makanan dan minuman berbasis leisure juga akan tumbuh karena pola konsumsi masyarakat sudah mulai bergeser dari goods-based menjadi activity-based. Apalagi tahun depan juga merupakan tahun politik.

“Dengan kebutuhan kampanye yang besar, saya yakin akan meningkatkan uang beredar di masyarakat sehingga mendorong konsumsi,” bebernya.

Industri Padat Karya

Sementara itu, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akan mendorong pertumbuhan industri yang berbasis padat karya. Industri tersebut antara lain, tekstil, alas kaki, farmasi, dan herbal.

”Kami juga mengembangkan industri farmasi, obat herbal, dan kosmetik. Jadi itu industri-industri yang didorong dan Indonesia sudah mempunyai pasar yang cukup kuat di ASEAN,” kata Airlangga.

Industri menjadi salah satu sektor strategis karena berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak.

”Aktivitas industri konsisten membawa multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Karena itu, kami terus fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor di dalam negeri,” beber Airlangga.

Berdasar laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan pajak dari sektor industri hingga kuartal III 2017 mencapai Rp 224,95 triliun atau tumbuh 16,63 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih besar daripada sumbangan sektor perdagangan Rp 134,74 triliun, keuangan Rp 104,92 triliun, konstruksi Rp 35,40 triliun, informasi komunikasi Rp 32,19 triliun, pertambangan Rp 31,66 triliun, dan sektor lainnya Rp 156,19 triliun.

Para pelaku usaha pun diharapkan bisa memanfaatkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah dan bertujuan untuk kemudahan dalam menjalankan bisnis di Tanah Air.

”Pembangunan sektor industri bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu atau dua lembaga, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan mulai hulu sampai hilir. Dari pembuat kebijakan hingga para pelaku industri itu sendiri,” tuturnya. (agf/c7/sof)

Ponton Ambruk, Dishub Datangkan Crane

0
Para pekerja berupaya mengangkat jembatan ponton di Pelabuhan Bulan Linggi, Tanjunguban menggunakan drum, Rabu (27/12). F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri akan segera mengangkat jembatan penyeberangan ponton Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjunguban yang ambruk dengan crane. Untuk perbaikan jembatan, Dishub memprediksi akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 juta.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail mengatakan pihaknya akan mengusulkan perbaikan melalui anggaran bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri atau mengusulkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bintan tahun 2018.

“Menunggu anggaran mana yang akan digunakan, saat ini kami berupaya mengangkat jembatan yang rusak,” katanya, Rabu (27/12) .

Ia mengatakan, pihaknya telah mengupayakan mengangkat dengan cara mengapungkan jembatan menggunakan drum yang ditenggelamkan. Akan tetapi upaya tersebut belum berhasil, karena jembatan yang tenggelam tersangkut dengan beton pelabuhan. “Karenanya dua atau tiga hari lagi kami akan mendatangkan crane untuk mengangkat jembatan yang rusak. Jika sudah diangkat, baru diperbaiki,”katanya.

Sebelumnya jembatan penyeberangan ponton ini rusak setelah dihantam ombak dan angin kencang pada Kamis (21/12) pagi. kejadian itu membuat jalur penyeberangan penumpang speedboat yang biasanya menggunakan ponton dialihkan ke jalur tangga. (cr21)

Masyarakat Perlu Dipahamkan, Apa Itu Gambut

0

batampos.co.id – Sony Mumbunan, pakar dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (UI) berpendapat, masih banyak yang belum paham pentingnya kelestarian ekosistem gambut.

Untuk itu, diperlukan narasi bersama pengelolaan lahan gambut, supaya informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur.

Usulan ia utarakan pada diskusi pakar bertajuk Perlindungan Gambut dan Pembangunan Ekonomi di Jakarta, Selasa (27/12).

“Di dalam gambut ada nilai ekonomi, dan gambut harus dijadikan sebagai imput ekonomi untuk menghidupi masyarakat,” kata Sony Mumbunan.

Diskusi ini dihadiri Dr Suraya Afif dari Departemen Antropologi UI, Iwan Gunawan dari Bank Dunia, dan I Nyoman Suradiputra dari Wetlands Indonesia. Acara juga dihadiri Dr Myrna Asnawati Safitri, deputi III Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Menurut Sony, narasi ekonomi konvensional melihat lahan gambut sebagai lahan kebun sawit. Padahal, ekosistem gambut juga memiliki nilai ekonomi yang menghidupi masyarakat. Konversi lahan gambut hanya akan meniadakan nilai ekonomi lahan gambut.

“Badan Restorasi Gambut (BRG) telah melakukan itu lewat budidaya tanaman yang ramah terhadap gambut, yaitu jelutung, sagu, nanas, dan purun,” kata Sony. “Tanaman-tanaman ramah ini disebut paludikultur.”

Narasi ekonomi yang menjadikan lahan gambut bernilai ekonomi jika ditanami komoditas ekspor, menurut I Nyoman Suradiputra, berujung pada hilangnya lahan gambut. Kehilangan ini dimulai dengan pembuatan kanal-kanal oleh pengusaha, yang menyebabkan terjadinya kekeringan lahan gambut.

“Kanal-kanal dibangun untuk mengeringkan gambut, agar lahan bisa ditanami sawit,” kata I Nyoman. “Dampak buruk lainnya adalah penggunaan pestisida, yang merusak ekosistem lahan.”

I Nyoman mengingatkan banyak pulau di pantai timur Sumatera terbentuk dari gambut. Pulau Padang dan Bengkalis salah satunya. Jika penanaman kelapa sawit dibiarkan di kedua pulau itu, lahan gambut akan amblas (subsidence), hilang, dan berpengaruh pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Berbeda dengan Sony dan I Nyoman, Dr Suraya Afif secara serius mengomentari hasil kajian LPEM Universitas Indonesia (UI) yang menyebut PP 71 tahun 2014 Jo PP 57 tahun 2016 soal ekosistem gambut merugikan dunia usaha Rp 76 triliun. Menurutnya, kajian LPEM UI kekurangan review dan tidak netral.

“Kelihatan sekali keberpihakan terhadap pengusaha,” kata Dr Suraya. “Sebelum PP 71 keluar, pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No 32 tahun 1990 tentang kawasan hutan lindung.

Anehnya, kajian LPEM UI tidak mereview produk hukum ini.
Ia juga mengkritisi hutan tanaman industri, dengan menyebutnya sebagai penyumbang cost paling besar dibanding keuntungan yang diperoleh. Land clearing, misalnya, menyebabkan hilangnnya keanekaragaman hayati. Belum lagi kebakaran hutan yang menimbulkan multiplier effect cost.

“Yang juga aneh tidak ada riset jangka panjang tentang efek biaya berkelanjutan akibat kebakaran hutan,” katanya.

Iwan Gunawan mengatakan setiap bencana menyebabkan gangguan pertumbuhan eonomi. Bencana kebakaran hutan, menurutnya, berdampak pada ketidak-seimbangan, gangguan terhadap prospek pembangunan, dan deficit yang harus ditutupi tidak cukup satu tahun anggaran.

“Akibatnya, landskap berubah dan pola distribusi juga berubah,” katanya. “Bencana kebakaran juga menyebabkan stock flow, atau aset yang rusak.” (*)

PTT dan THL Belum Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

0

batampos.co.id – Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsostek Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lingga Rachman mengatakan, seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Lingga belum dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyebabnya karena tidak tersedianya anggaran untuk program tersebut.

“Sudah kami ajukan pada APBD Perubahan tahun ini, tapi karena anggaran tidak tersedia maka PTT dan THL batal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Rachman ketika ditemui di Dabo Singkep, Rabu (27/12) pagi.

Namun, Pemkab Lingga berencana akan mendaftarkan seluruh PTT dan THL di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah keseluruhan PTT dan THL di Kabupaten Lingga berkisar 1.400 orang.

Pada pengajuan APBD Perubahan lalu, Dinas Ketenagakerjaan mengajukan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk mendaftarkan seluruh PTT dan THL dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan. Dua program tersebut yakni, jaminan kematian dan kecelakaan kerja.
“Untuk dua program yang akan diikuti ini keseluruhannya ditanggung oleh Pemkab Lingga. Dua program ini diperlukan dana Rp 200 juta selama setahun,” kata Rachman.

Sedangkan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tidak diikuti oleh PTT dan THL Kabupaten Lingga. Jika PTT dan THL mengikuti dua program ini maka mereka dikenakan iuran pembayaran sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

Sementara itu Kabid Ketenagakerjaan Dedi Supartono mengatakan, tahun depan Pemkab Lingga telah mengalokasikan dana untuk keikutsertaan PTT dan THL menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, Dinas Ketenagakerjaan sedang melakukan pendataan nama dan identitas PTT dan THL bersama SKPD terkait. “Kami masih melakukan pendataan administrasi terkait data peserta yang akan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dedi. (wsa)

Pembangunan Gerbang Kantor Bupati Terancam Molor

0
Pembangunan gerbang masuk di kompleks Bandar Seri Bentan kantor Bupati Bintan di Bintan Buyu, digesa, Rabu (27/12). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos

batampos.co.id – Pembangunan gerbang komplek perkantoran Bupati Bintan terancam molor. Empat hari menjelang penutupan tahun 2017, proyek tersebut belum juga rampung. “Batas akhir pekerjaan pembangunan sampai 31 Desember, kita masih menunggu karena beberapa proyek memang sedang tahap finishing,” kata Sekdakab Bintan Adi Prihantara, Rabu (27/12).

Terkait persoalan itu, ia meminta handphone Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan harus tetap standby. ” Sehingga memudahkan koordinasi antar instansi menjelang akhir tahun,” ungkapnya

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam langsung menggelar rapat evaluasi pembangunan fisik tahun anggaran 2017 di Kantor Bupati Bintan, Rabu (27/12).

Dalmasri meminta realisasi pembangunn fisik dimotori dengan koordinasi yang baik antar semua lini. Pencapaian yang baik akan terjadi jika monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan.

“Ke depannya setiap pembangunan yang sedang berlangsung harus dipantau terus, jangan sampai kita melewati setiap proses pembangunannya. Kita yang memegang kendali, kita yang mengarahkan pembangunan itu,” tegasnya.

Kepala BPPPD Bintan Wan Rudy memaparkan realisasi pembangunan fisik yang masuk dalam APBD murni telah mencapai progres 90 persen lebih. Sedangkan untuk pembangunan fisik yang berasal dari APBD-P masih dalam progres penyelesaian. Namun demikian, dirinya optimis beberapa pencapaian yang masih kurang akan rampung sesuai target yang dintentukan.

“Untuk capaian fisik hampir 90 persen lebih, seluruh OPD telah berada pada capaian tinggi. Sedangkan untuk capaian keuangan, ada beberapa yang masih rendah termasuk BPPPD sendiri,” terangnya.

Beberapa realisasi fisik seperti batu miring dan gerbang perkantoran di simpang Bandar Seri Bentan telah berada pada tahap akhir penyelesaian. “Koordinasi antar satker menjadi semakin urgen, mengingat di akhir triwulan IV ini dibutuhkan kedisiplinan laporan yang tepat waktu,” tegasnya.

Terpisah kontraktor pembangunan gerbang masuk Kantor Bupati Bintan, Jhon memastikan pembangunan rampung  sebelum akhir tahun. “Tinggal finishing saja, ngecat. Yang lain seperti pemasangan keramik dan konstruksi sudah selesai,” katanya.

Soal kendala di lapangan dalam pembangunan gerbang masuk itu, ia
menyalahkan cuaca. “Cuaca saja kemarin,” jawabnya. (cr21)

Pintar saat Kuliah, Peluang Jadi Pegawai Negeri

0
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Batam meninggalkan Dataran Engku Putri Batam Center. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kamu yang berminat dan berniat jadi ASN harus membaca artikel ini. Sebuah artikel yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tentang rekrutmen.

“Dulu ada PNS yang diterima tanpa tes. Untuk itu saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, bahwa sistem rekrutmen harus kita perbaiki dan ini sudah kita mulai dari 2017 kemarin,” ujar Menteri PAN-RB Asman Abnur di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12).

Selain itu, sistem yang baru juga diterapkan berdasarkan prestasi di perguruan tinggi. KemenPAN-RB mengharuskan calon PNS mendapat predikat cumlaude pada masa kuliah.

“Saya syaratkan adalah anak-anak yang berasal dari lulusan cumlaude. Ini sistem rekrutmen yang kami lakukan sekarang,” tandasnya.

Asman mengatakan, di 2017, pihaknya membuka formasi sebanyak 37.000 untuk 60 lebih kementerian dan lembaga.

“Kami memilih 37.000 orang dari 2,6 juta (pendaftar). Saya yakin kami akan dapat pegawai-pegawai pilihan,” katanya.

Selain sistem rekrutmen, KemenPAN-RB juga memperbaiki manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi berbasis kinerja. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan perjanjian kinerja kepada gubernur dan wakil gubernur.

“Jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh OPD jangan sekarang terlena dengan tunjangan kinerja yang ada sekarang. Tolong dipertahankan karena ini akan dievaluasi setiap tahun,” terang Asman.

Tak kalah penting, pelayanan publik juga menjadi sasaran perbaikan. KemenPAN-RB mendorong agar setiap provinsi membuat minimum satu mal pelayanan publik.

“Kalau warga datang ke gedung itu semua perizinan ada di situ. Perizinan tingkat provinsi ada, perizinan pemerintah pusat ada. Ada kantor pajak di dalam nya, ada imigrasi di dalamnya, ada pengurusan SIM di dalamnya, ada pengurusan tanah atau BPN di dalamnya,” tegas Asman. (yes/JPC)

Motif Pencurian Barang Majikan dengan Menggandakan Kuncu Gudang

0
Tersangka pencurian, Am digiring petugas di Mapolsek Bukit Bestari Tanjungpinang, Rabu (27/12). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Seorang pemuda berusia 20 tahun berinisial Am dibekuk Unit Reskrim Polsek Bukit Bestari, Sabtu (23/12) lalu. Ia diamakan polisi karena mencuri sejumlah barang elektronik senilai Rp 22 juta di gudang milik Lidia, kawasan Komplek Bintan Plaza, Rabu (20/12).

Kanit Reskrim Polsek Bukit Bestari, Aiptu Fredy Simanjuntak mengatakan bahwa penangkapan terhadap Am bermula dari adanya laporan pencurian dari korban. “Dari hasil penyelidikan, kita mendapati rekaman CCTv dan mengetahui kendaraan yang digunakan tersangka pada saat melakukan pencurian itu,” ujarnya, Rabu (27/12) kemarin.

Selanjutnya Unit Reskrim Polsek Bukit Bestari melakukan pengejaran hingga akhirnya Sabtu lalu menemukan mobil yang dicurigai tengah melintas di Jalan Sumatra. Saat hendak dilakukan penangkapan, pelaku Am sempat berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya.

“Sempat terjadi kejar-kejaran, hingga akhirnya tersangka berhasil kita amankan. Saat melakukan aksi dan mencoba kabur itu, tersangka menggunakan mobil yang direntalnya,” bebernya.

Usai mengamankan tersangka, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Bukit Bestari mengamankan beberapa barang elektronik yang belum sempat dijualnya. Adapun barang elektronik yang berhasil diamankan diantaranya dua unit dispenser dan alat blender. Hingga saat ini, polisi masih mencari barang hasil curian itu.

“Pencurian ini telah dilakukannya secara berulang-ulang kali. Namun, yang terakhir ini kerugiannya besar, sehingga pemilik merasa curiga dan melaporkannya ke polsek,” tuturnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, modus Am mencuri di gudang tersebut ialah dengan cara menggandakan kunci gudang. Pasalnya, Am merupakan mantan karyawan yang sempat berkeja dengan Lidia. Hingga saat ini, Am telah ditahan di dalam sel Polsek Bukit Bestari guna penyelidikan lebih lanjut.

“Pelaku kita kenakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman maksimal selama tujuh tahun penjara,” imbuhnya. (cr1)

Empat Tersangka Kasus Umrah Ditahan di Rutan

0
Empat tersangka korupsi UMRAH saat akan dijebloskan ke Rutan Tanjungpinang, Rabu (27/12). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri menyerahkan empat tersangka serta barang bukti korupsi pengadaan program integrasi sistem akademik dan administrasi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Para tersangka Wakil Rektor Umrah Hery Suryadi, Direktur PT Jovan Karya Perkasa Henri Gultom, Ulzana Zizi yang merupakan penyusun draft, dan Yusmawan sebagai distributor langsung ditahan di Rutan Tanjungpinang.

Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ponco Indriyo mengatakan penyerahan tahap II dilakukan setelah pihak kejati menyatakan berkas yang dikirim pihak kepolisian dinyatakan lengkap (P21), Jumat (22/12) lalu. “Karenanya langsung kita serahkan saja.Semua bukti-bukti berkaitand dengan kegiatan para tersangka kami berikan,” ucap mantan Ksat Reskrim Polresta Barelang ini.

Ke depan, pihaknya akan fokus melakukan pengembangan atas kasus ini. Penyidik akan menyelidiki keterlibatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari proyek ini.

Selain itu lanjut Ponco, pihaknya akan mengusut dua kasus lainnya di Umrah. Yakni pengadaan sarana dan prasarana untuk studi kemaritiman. Proyek yang dikerjakan PT KI menelan anggaran Rp 40 miliar.

Serta proyek pengadaan sarana dan prasarana untuk studi alternatif pada daerah kepulauan. Proyek yang dikerjakan PT AIT ini menelan angaran Rp 30 miliar. “Dua kasus ini pendanaanya dari APBN 2015, tahun depan kami akan tindak lanjuti,” tuturnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penuntutan Kejati Kepri, Siswanto mengaku telah menerima tersangka serta barang bukti dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri. Para tersangka dinilai penyidik telah merugikan negara hingga Rp 12 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Tahun depan kita limpahkan ke pengadilan. Modusnya, yang jelas mark up dari anggaran Rp 30 miliar. Hasil audit BPKP pelaku telah merugikan negara Rp 12 miliar,” katanya.

Terkait pengajuan pra peradilan oleh kuasa hukum salah satu tersangka, Siswanto menyatakan jika upaya hukum tersebut ditujukan kepada penyidik Polda Kepri. Siswanto tidak merasa keberatan jika kuasa hukum tersangka mengajukan pra peradilan. “Silahkan saja ajukan pra peradilan terhadap penyidik Polda Kepri. Kalau kita dari segi alat buktinya, makanya kita P21 (lengkap, red) berkas ini,” bebernya.

Sementara itu, kuasa hukum Hery Suryadi, Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan Umrah Tanjungpinang, Cholderia Sitinjak merasa keberatan atas penetapan tersangka dan penangkapan kliennya tersebut. “Karena penangkapan tidak ada surat,” kata Cholderia Sitinjak saat ditemui kemarin.

Menurut dia, dalam kasus tersebut terdapat kejanggalan, karena kliennya hanya sebagai korban. Saat proyek itu dilaksanakan, dilakukan lelang terlebih dahulu pada tanggal 29 Juli 2015. Setelah itu, Rektor baru mengangkat Heri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 31 Agustus 2015.

“Kita lihat nanti di persidangan siapa yang menetapkan harga. Nanti aja kita lihat. Intinya kita sudah siap semuanya dan akan kita bedah di persidangan nanti. Baru nanti akan terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar,” bebernya.

Menurut Cholderia, seharusnya ada tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi ini. Sebab, menurut dia yang namanya ada kerugian negara tentu harus ada pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA). Bukan menjadi tanggungjawab PPK.

“Karena tugas pokok PPA pokok hanya tiga, menetapkan harga HVS itu tadi, mengatur spesifikasi dan kontrak. Ada tanda tangan kontrak, jadi nanti kita akan uji di persidangan, siapa yang paling berperan,” imbuhnya. (cr21)

Tersangka Pembunuh Deli Cinta Terancam 15 Tahun Penjara

0

batampos.co.id – Tersangka pembunuh Deli Cinta Sihombing, Dedi Purbianto, terancam hukuman 15 tahun penjara. Ia dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana tentang Pembunuhan, juncto pasal 363 tentang Pencurian dengan Kekerasan.

Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Arwin mengatakan, sejauh ini penyidik sudah mengantongi sejumlah barang bukti yang memperkuat sangkaan polisi.

“Kami juga menemukan dompet dan kartu ATM atas nama korban di kamar kos tersangka,” kata Arwin saat ekspos kasus pembunuhan tersebut di Mapolres Barelang, Rabu (27/12).

Arwin mengatakan, saat ditangkap pada Sabtu (23/12) lalu, tersangka sempat mengelak. Namun setelah polisi menggeledah kamar kosnya di Batamcenter dan menemukan sejumlah bukti, pemuda asal Palembang itu tak bisa mengelak lagi.

“Tersangka boleh beralibi. Tapi dengan bukti yang kami temukan, ia tak bisa berkilah lagi,” kata dia.

Sementara Dedi tetap bersikukuh bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat merampok dan membunuh korban. Adapun barang-barang milik korban yang ia bawa, seperti televisi LED dan hape, dianggap sebagai pengganti uang Rp 1,3 juta yang dijanjikan korban. Sebab saat itu korban menolak membayar uang tersebut.

Begitu juga dengan mobil Toyota Rush yang ia bawa kabur ke rumah kosnya. Dedi mengaku hanya meminjam mobil tersebut untuk transportasi pulang ke kos.

“Saya datang ke sana kan naik taksi. Saya juga tak ada uang lagi kalau pulang naik taksi. Makanya begitu tahu ada kunci mobil korban, langsung saja saya bawa dan mobilnya saya bawa juga pulang ke kos,” ujar Dedi kepada Batam Pos, kemarin.

Meskipun, Dedi sempat mengganti pelat nomor mobil warna hitam itu, dari BP 1661 GI menjadi BP 2 GI. Terkait hal ini, Dedi berdalih sengaja mengganti pelat nomor mobil supaya tidak ketahuan polisi.

Di hadapan Kapolresta Barelang, Dedi kembali mengaku jika ia dan korban pernah berkenalan dan berkencan melalui aplikasi kencan (dating), Badoo. Kata dia, korban pernah berjanji akan membayar Rp 1,5 juta jika mau berkencan dengannya.

Tetapi, waktu keduanya kencan di sebuah hotel di Nagoya beberapa pekan lalu, korban hanya membayar Rp 200 ribu saja. Dan korban berjanji akan melunasi sisanya pada Rabu (20/12). Saat itulah keduanya kembali bertemu dan berkencan di rumah korban.

Dedi Pebrianto, 28, saat di Mapolsek Batuaji usai diperiksa, Rabu (27/12). Dedi Pebrianto adalah pelaku tunggal pembunuh Deli Cinta. Saat ini polisi memburu hp Dedi Pebrianto yang dijual ke temannya di Legenda dengan RP 650. Dari HP tersebut nantinya polisi bisa mendapatkan alat bukti baru saat mereka berkomunikasi. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Namun menurut Dedi, saat itu korban lagi-lagi mengingkari janjinya. Bukannya membayar sisa tarif kencan, korban malah memaki dan mengusir Dedi dari rumah korban. Saat itulah Dedi marah dan mencekik serta mengikat korban di kamarnya. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas pada Kamis (21/12) silam di Perumahan Central Raya, Tanjunguncang, Batam.

Kepada polisi Dedi mengaku gagap teknologi. Ia mengaku kenal dengan aplikasi Badoo dari temannya. Bahkan temannya pula yang mengunduh aplikasi tersebut di ponselnya.

“Itu awalnya saya tak tahu apa itu Badoo. Kawan saya bilang kalau punya aplikasi itu, dijamin akan banyak teman, apalagi dalam Badoo, kata teman saya, banyak cewek-ceweknya juga yang mudah diajak berkenalan,” terang Dedi.

Setelah menggunakan aplikasi Badoo itu, Dedi mengaku mengetahui banyak hal baru. Termasuk soal banyaknya pria pengguna Badoo yang memanfaatkan aplikasi kencan tersebut untuk menjajakan diri, alias menjadi pria pemuas syahwat.

“Ada yang terang-terangan di Badoo itu orang menjajakan dirinya dengan memasang tarifnya sekalian sekali check in. Ada juga yang tak memasang tarifnya tapi mereka vulgar dengan mengaku bisa melayani jasa pemuas seks untuk perempuan yang kesepian atau tak puas dengan suaminya,” ujar Dedi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak keluarga korban menyangsikan keterangan Dedi tersebut. Mereka menuding Dedi sengaja merampok dan membunuh Deli Cinta Sihombing untuk menguasai hartanya.

Sebab keterangan Dedi yang mengaku menginap pada Rabu (20/12) malam dan membunuh Deli padak Kamis (21/12) bertentangan dengan keterangan sejumlah saksi. Salah satunya Agustinus.

Pekerja bangunan itu mengaku melihat seorang pria masuk ke rumah Deli pada Rabu (20/12) sekitar pukul 10.00 WIB. Tak lama kemudian, pria yang diduga Dedi itu keluar dan langsung pergi dengan mengendarai mobil Toyota Rush milik Deli.

“Sebentar saja dia di dalam rumah terus keluar langsung bawa mobil ibu itu kencang-kencang. Sampai tabrak kran air di depan rumah ibu itu,” tutur Agustinus, Kamis (21/12) lalu.

Karenanya, pihak keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan itu. “Kami tidak percaya sepenuhnya cerita pelaku,” kata Budi, saudara kandung Deli Cinta, Selasa (26/12) lalu. (gas)