batampos.co.id – Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan industri mendapatkan perhatian pemerintah. Hal tersebut mengingat masih minimnya serapan tenaga kerja yang berkompeten untuk mengisi lini SDM perusahaan industri.

Pemberian insentif pajak diharapkan mampu menarik minat bagi industri untuk berinvestasi di sektor vokasi. Jadi dapat mendukung program link and match yang digagas pemerintah.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, saat ini kompetensi SDM untuk industri masih lemah. Sebab, tingkat pendidikan cenderung rendah.

Berdasar data United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), peringkat kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 94 di antara 144 negara.

”Untuk itu, kami sedang merekomendasikan bahwa siswa di sekolah vokasi harus mendapatkan bekal bahasa Inggris, pemahaman statistik atau analisis data, dan coding. Itu semua sedang disiapkan,” ujar Airlangga, Rabu (27/12).

Skema pemberian insentif untuk industri yang berinvestasi di bidang vokasi juga tengah dibahas. Airlangga menguraikan, rencana tersebut sudah dibicarakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Airlangga mengklaim bahwa Menkeu menyambut positif rencana pemberlakuan insentif pajak terhadap industri.

”Dia menyambut positif insentif untuk mendorong ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan sebelum kuartal pertama tahun depan selesai,” ujar Airlangga.

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, permasalahan tenaga kerja memang patut diperhatikan lebih oleh pemerintah. Pemberian insentif tersebut, kata dia, akan membuat pengusaha tertarik ikut serta dalam program vokasi.

”Sekarang terdaftar lebih dari 2.000 pengusaha yang berpartisipasi dalam vokasi. Kalau ada insentif, tentu akan ada multiplier effect yang sangat bagus,” ujar Rosan.

Selain program vokasi, pengusaha berminat ikut meningkatkan pengembangan research and development. Hal tersebut juga sedang dibahas skema insentifnya oleh pemerintah.

Namun, ada catatannya. Menurut Rosan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait dengan program dan kebijakan yang diberlakukan.

”Kami memerlukan sosialisasi agar tidak malah merasa ketakutan dengan kebijakan fiskal yang ada,” tandasnya. (agf/c25/fal/jpg)

batampos.co.id – Pemerintah menargetkan, pertumbuhan industri pada 2018 mencapai 5,67 persen. Sejumlah sektor manufaktur unggulan seperti elektronik, makanan dan minuman (mamin), logam, dan otomotif, menjadi andalan utama penopang pertumbuhan industri tahun depan.

Industri-industri unggulan tersebut menjadi andalan karena menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sampai kuartal III 2017, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas Indonesia mencapai 5,49 persen atau lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen.

Cabang industri yang menopang kinerja manufaktur tersebut, antara lain, industri logam dasar yang tumbuh 10,6 persen. Lalu, diikuti industri makanan dan minuman (mamin) sebesar 9,49 persen; industri mesin dan perlengkapan 6,35 persen; serta industri alat transportasi yang terakselerasi sebesar 5,63 persen.

”Industri masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional. Pada kuartal III tahun ini, menyumbang 17,76 persen atau tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lain,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Rabu (27/12).

Selain itu, lanjut Airlangga, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mendorong industri yang memiliki daya saing di pasar global seperti industri otomotif. Dalam hal ini, Indonesia menggandeng industri di negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan.

”Di samping itu, yang mempunyai daya saing besar di pasar global itu industri otomotif, elektronik, dan makanan-minuman. Ini akan menjadi tiga penggerak utama untuk pasar regional bekerja sama dengan Jepang, Korea, juga untuk mengisi global value chain di ASEAN,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani memprediksi bahwa selain industri-industri unggulan, sektor pariwisata akan menjadi primadona baru tahun depan. Sebab tahun 2016 saja, devisa dari pariwisata sudah naik ke posisi kedua di bawah batu bara dengan nilai sekitar 13 miliar dolar AS dari sebelumnya keempat pada 2015.

“Tahun ini dan 2018 saya lihat trennya akan sama,” ujarnya.

Shinta melanjutkan, industri makanan dan minuman berbasis leisure juga akan tumbuh karena pola konsumsi masyarakat sudah mulai bergeser dari goods-based menjadi activity-based. Apalagi tahun depan juga merupakan tahun politik.

“Dengan kebutuhan kampanye yang besar, saya yakin akan meningkatkan uang beredar di masyarakat sehingga mendorong konsumsi,” bebernya.

Industri Padat Karya

Sementara itu, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akan mendorong pertumbuhan industri yang berbasis padat karya. Industri tersebut antara lain, tekstil, alas kaki, farmasi, dan herbal.

”Kami juga mengembangkan industri farmasi, obat herbal, dan kosmetik. Jadi itu industri-industri yang didorong dan Indonesia sudah mempunyai pasar yang cukup kuat di ASEAN,” kata Airlangga.

Industri menjadi salah satu sektor strategis karena berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak.

”Aktivitas industri konsisten membawa multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Karena itu, kami terus fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor di dalam negeri,” beber Airlangga.

Berdasar laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan pajak dari sektor industri hingga kuartal III 2017 mencapai Rp 224,95 triliun atau tumbuh 16,63 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih besar daripada sumbangan sektor perdagangan Rp 134,74 triliun, keuangan Rp 104,92 triliun, konstruksi Rp 35,40 triliun, informasi komunikasi Rp 32,19 triliun, pertambangan Rp 31,66 triliun, dan sektor lainnya Rp 156,19 triliun.

Para pelaku usaha pun diharapkan bisa memanfaatkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah dan bertujuan untuk kemudahan dalam menjalankan bisnis di Tanah Air.

”Pembangunan sektor industri bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu atau dua lembaga, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan mulai hulu sampai hilir. Dari pembuat kebijakan hingga para pelaku industri itu sendiri,” tuturnya. (agf/c7/sof)