Perjanjian pemberian saham Freeport ke Papua (Hana Adi/JawaPos.com)
batampos.co.id – Kabar gembira.
Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akhirnya resmi memiliki saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI).
Hal itu didapat usai Pemda dan Pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan disaksikan oleh Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan pengambilan saham divestasi PTFI.
Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari hasil kesepakatan antara Indonesia dan PTFI pada tanggal 27 Agustus 2017 lalu.
“Pemerintah Papua dan Mimika secara bersamaan memiliki saham atas PT Freeport Indonesia 10 persen sesudah divestasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Jakarta, Jumat (12/1).
Dia menambahkan, porsi 10 persen tersebut termasuk untuk menggantikan hak-hak masyarakat Papua dan di wilayah setempat yang terkena dampak permanen dari operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
“Porsi itu termasuk mengakomodir hak masyarakat dari yang ada di wilayah dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari Freeport,” jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dalam mensukseskan kesepakatan ini. Pemerintah, lanjutnya, kini hanya tinggal fokus untuk menyelesaikan proses divestasi saham.
“Saya terima kasih kepada seluruh pihak atas kerja samanya sehingga kita bisa menandatangani perjanjian. Ini merupakan langkah strategis, merupakan suatu kemajuan signifikan dalam rangka pengambilan saham divestasi setelah dicapainya pokok kesepakatan antara pemerintah dan Freeport pada tanggal 27 Agustus lalu,” tuturnya.
“Perjanjian ini merupakan wujud dan sangat dari pemerintah pusat antara Kemenkeu, ESDM dan BUMN dengan Pemda yaitu Papua dan kab mimika beserta BUMN yang bersama-sama sepakat bekerja sama di dalam proses pengambilan shaam divestasi Freeport Indonesia,” tandasnya. (hap/JPC)
batampos.co.id – Direktur PT Pembangunan Batam (BUMD) Hari Basuki memastikan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) BUMD Batam akan digelar awal Februari nanti. Rapat tersebut seiring peresmian kantor baru BUMD di komplek Ruko Taman Golf Residence Blok N1 Nomor 12 Sukajadi, Batamcenter.
“Saya sudah kirim surat ke pak Wali Kota (Muhammad Rudi, red), sudah di disposisi. RUPS paling tidak akan digelar Februari ini,” ucap dia, kemarin.
Ia menyampaikan, RUPS perlu digelar karena mengingat sudah lama kepemimpinan Pemko Batam maupun sekretariat Pemko Batam sudah berganti. Terakit evaluasi manajemen BUMD, ia mengatakan tergantung pemegang saham dalam hal ini Pemko Batam.
“Evaluasi (komposisi pimpinan BUMD) ranah pemegang saham, kami hanya menjalankan,” ucapnya.
Terkait penilaian banyak pihak, termasuk DPRD Batam yang mengatakan tak memberi manfaat yang jelas bagi daerah, Hari menampik hal demikian. Menurutnya, dengan modal Pemko Batam sebesar Rp 2 miliar di banding dengan sumbangsih BUMD Batam Rp 1 miliar pertahun jelas adanya.
“Total yang kami setor ke PAD kini sampai 2017 sekitar Rp 5 miliar lebih, artinya modal itu udah balik. Dividen untuk Pemko itu ada, walau memang belum signifikan, sekarang ekonomi global sedang bermasalah,” paparnya.
Hari Basuki
Tahun 2018 ini, ia juga telah menyanggupi target Rp 1 miliar untuk disetor ke PAD Batam. Ia menilai, hal tersebut pihaknya akan tersu mengusahakn target tersebut. “Mudah-mudahan dapat terrealisasi,” imbuhnya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, terkait RUPS telah melayangkan surat pada Sekretaris Daerah Batam Jefridin. “Sudah saya tandatangan suratnya. Saya turunkan ke Sekda Jefridin untuk segera rapat RUPS,” ungkap Rudi.
Terkait RUPS BUMD Batam, Rudi menilai BUMD BAtam sebagai perusahaan punya mekanismenya tersendiri, dalam hal ini Pemko Batam kebetulan hanya pemilik saham.
“Aturan dari perusahaan tak boleh kita langgar, salah satunya RUPS itu . Tapi coba tanya ini ke Sekda ya,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengaku sampai saat ini belum menerima laporan terkait hasil keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam.
“Saya belum pernah dilaporin. Makanya saya surati minta laporannya,” kata Jefridin singkat saat mengunjungi DPRD kota Batam, Kamis (11/1).
Menurut dia, sebagai pemegang saham BUMD Batam, sudah menjadi kewajiban PT Pembangunan Batam untuk membuat laporan. Laporan ini menjadi pertanggungjawaban BUMD pada Pemko Batam. Namun, diakuinya hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang gas itu.
“Ada beberapa kewajiban mereka yang harus mereka laporkan sebagai pemegang saham,” ucapnya.
Terkait Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Batam sendiri, Jefridin mengaku Walikota Batam sudah memerintahkan dirinya untuk menggesa agar memenuhi kewajibannya sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUP. Sesuai ketentuan tiga bulan setelah tahun anggaran untuk mempersiapkan.
“Untuk target kerja BUP direkturnya yang tau,” sebut Jefridin singkat.
Sebelumnya, Ketua DPRD Batam Nuryanto menilai, kiprah BUMD Batam tak memberikan keuntungan yang jelas kepada pemerintah daerah. Menurut dia, kondisi BUMD saat ini ibarat hidup segan mati tak mau. Bahkan kontribusinya terhadap PAD di 2017 lalu hanya sebesar Rp 1 miliar.
“Kemarin saya dapat informasi masih stagnan. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Berturut-turut seperti itu dan tak ada keuntungan yang jelas,” kata Nuryanto, Rabu (10/1).
Padahal, kata dia kehadiran BUMD sangat dibutuhkan dalam menggerakan motor perekonomian kota Batam saat ini. Selain itu, BUMD diharapkan mampu menopang sekaligus menambah pundi-pundi PAD kota Batam. “Namun hasilnya apa. Sangat jauh dari harapan kami,” ucap Nuryanto.
DPRD sendiri, kata dia, bukan tidak mau mendorong BUMD Batam agar bisa berkembang lebih besar. Bahkan pada saat pembahasan APBD lalu, saat lembaga legislatif menawarkan penambahan anggaran, dengan harapan BUMD bisa berkembang sehingga bisa memberikan kontribusi nyata.
“Namun lagi-lagi mereka tak mampu. Saya lihat BUMD hanya mampu jadi calo gas,,” sesalnya. (rng/cr13)
batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindaklajuti usulan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun terkait Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Tanjungpinang untuk menggantikan Lis Darmansyah. Menurut Sekda, rencana pelantikan tersebut akan digelar pada 17 Januari 2018.
“Ya benar, sekarang ini kami sedang berada di Kemendagri untuk memfollow up usulan yang disampaikan Gubernur Kepri,” ujar Arif, Kamis (11/1).
Menurut Arif, dari penjelasan yang didapat pihak di Kemendagri, usulan tersebut masih berada di Biro Hukum Kemendagri. Kemudian setelah itu, akan disampaikan ke Dirjen Otonomi Daerah (OTDA). Selanjutnya adalah keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kami juga sudah menjelaskan, perihal rencana pelantikan yang akan digelar 17 Januari nanti. Ya mudah-mudahan, keputusannya keluar awal pekan depan,” harapnya.
Disebutkannya, keputusan pihaknya berangkat ke Jakarta adalah instruksi langsung dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Dijelaskannya, ada beberapa hal tentunya yang dipelajari oleh Kemendagri. Tentu hal itu, membutuhkan waktu sebelum didapat satu nama.
“Soalnya yang dipilih adalah satu nama. Sementara yang diusulkan ada tiga kandidat. Sudah pasti dipelajari mengenai rekam jejaknya,” tegas Arif.
Ditanya siapakah yang sangat berpeluang untuk duduk menjadi Pjs Walikota Tanjungpinang. Mengenai hal itu, mantan Sekda Karimun tersebut menjelaskan, hasil diskusi bersama Gubernur adalah mengusulkan tiga nama tersebut. Artinya ketiga kandidat punya peluang yang sama untuk ditunjuk.
“Semua punya peluang untuk dipilih. Ya kita tunggulah keputusan dari Mendagri. Artinya siapa yang dipilih, tentu adalah yang terbaik diantara yang baik,” tutup Arif.
Sementara itu, Direktur Jendral (Ditjen) OTDA Kemendagri, Soni Sumarsono mengakui, usulan yang disampaikan Gubernur Kepri hingga hari ini (kemarin,red) masih belum sampai ke meja kerjanya. Dijelaskannya, apabila sudah ditangannya, akan segera diserahkan ke Medagri.
“Masih belum sampai ke meja saya. Kalau sudah ada, akan segera saya serahkan ke Mendagri untuk diputuskan pejabat terpilihnya,” ujar Soni.
Seperti diketahui, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun telah memutuskan dua putra terbaik Tanjungpinang dan satu dari luar Tanjungpinang untuk dipersiapkan sebagai pengganti Lis Darmansyah untuk memimpin Tanjungpinang lebih kurang 9 bulan kedepan.
Mereka adalah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Raja Ariza. Nama kedua yakni, Syamsul Bahrum Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan. Baik Raja Ariza maupun Syamsul Bahrum sama-sama putra terbaik Tanjungpinang yang duduk di lingkaran Pemprov Kepri. Sedangkan satu nama lainnya adalah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan, Ahmad Izhar.(jpg)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi berharap pengemudi angkutan online dengan angkutan konvesional bisa saling rukun. Sehingga, kondusifitas Batam tetap terjaga.
“Saya sempat ditanya oleh warga saat silaturahmi di Batuaji,” kata Rudi, saat silaturahmi dengan warga Seiharapan, Sekupang, Minggu (7/1).
Menurutnya, baik pengemudi angkutan online maupun angkutan konvensional merupakan warga Batam. Ia mengaku ia tak bisa berat sebelah dalam berpihak.
“Mereka sama-sama rakyat saya, sama-sama cari makan di Batam. Saya pribadi maunya mereka gabung,” ucap Rudi.
Ia menyampaikan, perkembangan teknologi memang tak bisa dibendung hingga akhirnya merambah sektor kehidupan masyarakat, termasuk terkait transportasi.
“Namun yang taksi sekarang (konvensional) ini sudah ada duluan,” imbuhnya.
Kehadiran angkutan online memang menyeret pendapatan taksi konvensional, Rudi sadar betul hal tersebut. Namun ia meyakini dengan gencarnya pembangunan kini dan didukung oleh masyarakat Batam, ekonomi bakal pulih. Apalagi pihaknya udah menyiapkan sektor pariwisata sebagai andalan baru.
“Kita bisa sama-sama bisa hidup. Ekonomi bangkit, kita ini semua yang dapat, masyarakat Batam,” pungkasnya. (cr13)
batampos.co.id – Puluhan sopir taksi online mendatangi Polresta Barelang, Kamis (11/1) siang. Kedatangan mereka, untuk mendesak pihak kepolisian untuk mengusut pengrusakan terhadap mobil Herman di kawasan Batam City Hotel (BCH), Rabu (10/1/2018) lalu. Akibat pengrusakan itu, mobil Herman mengalami kerusakan di bagian kaca spion dan kaca belakang.
“Kejadian ini sudah masuk pidana. Kami mau Kapolresta sebagai penanggung jawab Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di batam untuk memberikan keamanan kepada masyarakat,” ujar Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Kepri, Sopandi, Kamis (11/1/2018) siang.
Dijelaskannya, pada saat itu Herman yang merupakan sopir dari Gocar mendapatkan orderan dari dua orang penumpang. Pada saat itu, penumpang itu tidak dari BCS Mal, melainkan dari salah satu kedai kopi di kawasan BCH tersebut. Usai penumpang itu naik ke mobil Herman, tiba-tiba sekelompok orang yang tidak dikenal Herman langsung menghampiri dan meminta Herman turun.
“Penumpangnya dua orang perempuan. Kami sejauh ini tidak bisa menyebutkan siapa penumpangnya karena dia dalam perlindungan kami. Dia akan jadi saksi nantinya saat dipanggil sama polisi,” tuturnya.
Menurut dia, kejadian pengrusakan itu bisa menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap Kota Batam. Sehingga, ia meminta kepada jajaran Polresta Barelang bisa bertindak secara tegas terhadap pelaku pengrusakan. Ia mengatakan bahwa selama ini, para sopir taksi online sudah cukup bersabar atas tindakan sejumlah oknum yang merusak mobil mereka.
“Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, anarkis seperti ini, atau perbuatan seperti ini apa bedanya dengan begal. Kita selama ini memerangi begal, tapi seolah-olah pihak keamanan membiarkan terjadinya pembegalan yang jelas-jelas nyata seperti itu,” sesalnya.
Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.
Atas kejadian itu, menurutnya Herman telah membuat laporan resmi ke Polresta Barelang dan sedang diproses oleh penyidik. Dipastikannya, sejauh ini Herman masih dalam kondisi trauma atas tindakan tersebut. Selain merasa trauma, akibat pengrusakan itu juga menimbulkan kerugian sedikitnya sebesar Rp. 10 juta.
“Mereka datang lebih dari lima orang. Pelaku ini dari pihak yang tidak senang dari taksi online. Kita tidak sebutkan dari taksi konvensional atau dari mana. Tapi yang jelas, pihak yang tidak senang dengan keberadaan taksi online, itu sudah bisa kita artikan sendiri,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientama membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari Herman dan sedang dalam proses penyelidikan. Sejauh ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas kejadian tersebut. Termasuk, kesaksian dari Herman itu sendiri.
“Masih dalam penyelidikan. Ada beberapa orang saksi yang tengah kita periksa,” ujarnya singkat. (cr1)
Gubenur Kepri Nurdin Basirun saat berkunjung ke Singapura Marine Aquatic Centre, di St Jhon Island, singapura, Rabu (10/1). F. Humas Pemprov Kepri.
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan pihaknya ingin bisnis marine aquaculture di Kepulauan Riau semakin maju. Potensi besar kelautan Kepri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar memberi nilai ekonomi.
“Ekonomi kemaritiman kita harus semakin maju dan memberi manfaat besar buat rakyat. Terlebih sektor perikanan,” kata Nurdin usai mengunjungi Singapore Marine Aquatic Centre, di St Jhon Island, Singapura, Rabu (10/1).
Nurdin ke Singapura atas undangan Singapura Ecnomic Development Board (EDB). Gubernur sendiri dalam beberapa kesempatan terus melakukan pertemuan pihak EDB baik di Singapura mauoun di Batam. Pertemuan ini memang untuk semakin memperkuat kerja sama ekonomi dan digital.
Di Singapore Marine Acuatic Center, pemanfaatkan teknologi dalam pengembangan sangat terlihat. Pemanfaatan ini memberi dampak pada menurunnya cost dan penggunaan sumber daya manusia.
Menurut Nurdin, peluang ini harus ditangkap oleh Kepri. Apalagi Kepri berbatasan langsung dan memiliki laut yang begitu luas. Sebagian besar kondisi laut Kepri lun memungkinkan untuk pengembangan seperti di St Jhon Island.
“Singapura dengan kemajuan teknologinya namun memiliki keterbatasan SDM dan lahan. Kita serap ilmu dan teknologi yang mereka miliki, untuk memajukan ekonomi kemaritiman kita, khususnya perikanan,” tutur Nurdin.
Sesudah berkeliling, Nurdin mengajak Kepala BP untuk langsung menghadap Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Hal ini untuk mendiskusikan upaya-upaya memajukan industri bisnis kemaritiman.
“Kita langsung menghadap Pak Menteri agar cepat terealisasi,” kata Nurdin.
Dalam kunjungan itu, Nurdin dibawa ke berbagai fasilitas di St Jhon Island. Termasuk laboratorium penelitiannya. Setiap paparan pengembangan disimak Nurdin dengan seksama.
Tampak hadir pada kunjungan itu Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Deputi II BP Batam Yusmar Angga Dinata, Asisten Ekbang Pemprov Kepri Syamsul Bahrum, Kadis Perikanan dan Kelautan Edy Sofyan, dan Kadisperindag Burhanuddin.
Singapore EDB memang ingin memperkuat kerja sama dengan provinsi ini. Dalam suatu pertemuan, Beh Swan Gin, Chairman Singapore EDB mengatakan Kepulauan Riau sangat penting bagi negara pulau tersebut. Apalagi Singapura dan Kepri sangat dekat dalam berbagai hal.
“Tak ada daerah lain yang diprioritaskan seperti Kepri,” katanya. (atm)
batampos.co.id – Pengisian jabatan sejumlah Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna belum mendapat jadwal pasti. Hingga saat jabatan OPD strategis yang mendukung percepatan pembangunan daerah masih kosong, di antaranya Dinas Perikanan dan Bappeda.
Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Natuna Boy Wijanarko mengatakan, proses pengisian jabatan kosong selesai. BKPP akhir tahun 2017 lalu sudah melaksanakan assesment sejumlah pejabat yang mendaftar untuk pengisian jabatan tertentu.
“Assesment calon pejabat untuk mengisi jabatan sudah dilaksanakan. Tinggal menunggu arahan Bupati untuk pelantikan,” ujar Boy kemarin.
Boy mengatakan, ada empat jabatan kepala OPD masih kosong dan sudah dilaksanakan assesment. Diantaranya jabatan Kepala dinas perikanan, kepala dinas kesehatan, kepala Bappeda, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pengisian jabatan Camat Subi.
Dalam assesmet sebelumnya sebut Boy, terdapat satu orang pejabat dari Provinsi Kepri yang ikut untuk pengisian calon kepala dinas kesehatan. Untuk assesment calon jabatan kepala dinas perikanan masih diikut pejabat didaerah, tidak terdapat pejabat dari luar Natuna. Sama halnya peserta assesment pengisian jabatan Kasat Pol PP dan Camat Subi.
“Kapan dilantiknya tunggu arahan Bupati, apakah bulan ini juga belum ada penjadwalannya,” ujar Boy.
Sebelumnya Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Natuna Abdul Gani mengaku, akan ada pelantikan pejabat defenitif sebagai kepala dinas kesehatan dalam waktu dekat. Hal itu diungkapnya saat menghadiri rapat kerja Panja DPRD Natuna kemarina.
“Hari ini mungkin rapat kerja terakhir saya di Dinas kesehatan bersama DPRD. Bakal ada pelantikan pejabat kepala dinas kesehatan defenitif. Saya hanya dipercayakan sementara mengisi kekosongan. Mungkin pelantikannya bulan Januari ini,” sebut Abdul Gani.(arn)
Pasar Bukit Tembak di Karimun yang didesain seperti pasar modern. F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – Pengerjaan bangunan pasar Bukit Tembak yang sudah masuk tahap finishing, walaupun belum selesai 100 persen tapi pengerjaannya terus dikebut. Diprediksi dalam satu pekan ini akan selesai. Hal tersebut disampaikan kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM Karimun M Yosli kemarin, (11/1) diruang kerjanya.
”Kalau denda keterlambatan pekerjaan tetap diberlakukan. Tapi bukan masalah itu, yang jelas bangunan tersebut sesuai dengan perencanaan dari Pusat. Sebab, proyek ini murni dari Kementerian Perdagangan untuk di Karimun sesuai dengan program Jokowi membangun pasar tradisional sebanyak mungkin,” jelasnya.
Dimana bangunan pasar bukit tembak yang menelan biaya mencapai Rp 5,5 miliar dari anggaran Pusat, terdiri dari 187 lapak dan 32 kios, ada tempat pembuangan sampah, rumah potong hewan. Kemudian, fasilitas umum seperti kamar kecil, mushola, ruang untuk menyusui, ruang ATM dan dipersiapkan ruangan kantor di lantai dua. Yang diperuntukan para pedagang pasar Bukit Tembak, dimana aat ini menempati lapak sementara didepan pasar. Ketika sudah selesai di kerjakan oleh pihak kontraktor, dirinya akan menyurati ke kementerian untuk dipergunakan bagi para pedagang.
”Kalau dilihat, cukup megah pasar itu. Desainnya seperti pasar modern, dengan pengaturan cahaya maupun sirkulasi udaranya cukup. Supaya para pedagang maupun masyarakat ketika berbelanja, bisa nyaman dan paling penting adalah hemat energi tidak membutuhkan cahaya lampu disiang hari,” tuturnya.
Masih kata Yosli lagi, ketika bangunan pasar tersebut sudah difungsikan sementara. Sesuai insturksi dari kementerian, sebelum bangunan pasar diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pihak Perusda Karimun, tidak dibenarkan untuk memungut biaya sewa ataupun biaya retribusi lainnya.
”Biasanya masa pemeliharaan selama enam bulan. Yang jelas, bangunan pasar Bukit Tembak ini sebagai contoh untuk bangunan pasar. Dan pesan saya, tolong dijaga lingkungannya dan lapak maupun kios,” ungkapnya.
Sementara itu salah seorang pedagang basah Uda menilai, bentuk bangunan pasar Bukit Tembak cukup bagus dan dari desainnya terkesan seperti pasar modern. Sehingga, nanti bisa berjualan dengan nyaman dan tidak lagi capek-capek membersihkan lapak.
”Baguslah. Paling penting, kita sesudah jualan membersihkan lapak cepat. Semua ada fasilitasnya air dan stop kontak listrik,” singkatnya.(tri)
KRI Lepu melakukan patroli di perbatasan Batumapar, Batam – Singapura. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Wilayah Periaran Batam masih cukup rawan dengan aktivitas ilegal. Penyelundupan barang illegal dan barang terlarang masih marak terjadi. Perlu peran aktif semua pihak untuk mencegah aktifitas yang merugikan masyarakat dan negara itu.
TNI AL salah satu institusi negara juga bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas illegal tersebut. Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan yang baru menjabat sebagai Danlanal Batam menekan salah satu program kerja Lanal Batam dibawa kepemimpinanya adalah mengawasi aktifitas ilegal di wilayah periaran Batam. Dia bertekad akan memerangi aktifitas illegal di wilayah periaran Batam secara serius kedepannya.
“Sebenarnya itu salah satu tugas dan fungsi kami. Kedepannya ya kami akan bekerja lebih maksimal lagi. Selain menjaga keamanan negara, kami juga akan fokus mengawasi aktifitas di periaran di wilayah kerja kami agar kegiatan-kegiatan illegal bisa ditekan,” ujar Iwan saat berlayar di wilayah Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (11/1).
Untuk mensukseskan program kerja tersebut pihaknya kata Iwan, sudah menyusun strategis yang apik untuk mencegah ataupun mendeteksi kegiatan illegal di wilayah periaran Batam. Salah satunya adalah memperkuat tim intelejen untuk memperoleh informasi yang akurat terkait rencana ataupun aktifitas illegal tersebut.
“Pasti itu. Bagaimanapun pelaku penyelundupan apalagi narkoba misalkan, pasti sangat teratur. Mereka tahu kalau ketangkap dihukum mati jadi mereka pasti mati-matian menyusun strategis yang aman agar terhindar dari petugas,” ujarnya.
Selain itu sambung Iwan, pihaknya juga akan rutin mengawasi aktifitas kapal pengankut peti kemas ataupun barang lain yang masuk ke wilayah perairan Batam. Setiap kapal yang mencurigakan akan langsung diperiksa.
“Seperti biasa, kalau ada yang mencurigakan, kita periksa manifestnya. Kalau tak cocok dengan barang muatan tentu akan ditindak lanjuti. Bila perlu bongkar cek di tengah laut,” tuturnya.
Upaya ini dilakukan murni untuk menjaga keamanan dan daulatan negara serta kesejahteraan masyarakat Batam dan Indonesia pada umumnya.
Tekad dari pihak TNI AL itu disambut baik oleh nelayan dan masyarakat pulau yang ada di wilayah Tanjunguncang. Mereka berharap agar pihak TNI AL benar-benar serius mengatasi persoalan itu. Bagaimanapun aktifitas illegal di wilayah periaran Batam masih cukup marak hingga saat ini. Kapal cepat atau speedboat gelap masih rutin hilir mudik di sekitar periaran Tanjunguncang dan sekitarnya.
“Dampaknya itu tidak ada yang baik Pak. Kalau berlayar malam kami (nelayan) sering kuatir ditabrak oleh kapal-kapal gelap itu. Mereka ngebut-ngebut karena takut ditangkap petugas,” ujar Muhajir, seorang nelayan di Tanjunguncang. (eja)
batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengebut peresmian sejumlah gedung baru maupun yang telah direvitalisasi sejak awal tahun baru, sebelum lengser dari jabatannya per 16 Januari mendatang. Setelah sebelumnya meresmikan empat bangunan sekaligus, kini giliran satu bangunan di SMP Negeri 1 Tanjungpinang yang diresmikan Lis Darmansyah, Kamis (11/1).
Rincian gedung yang diresmikan itu berupa ruang kelas belajar dan ruang kantor. “Kami wajib penuhi layanan pendidikan jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu amanat undang-undang,” ujar Lis.
Ia mengatakan, meski kondisi keuangan daerah mengalami defisit, namun pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tanjungpinang, terutama menambah sekolah dan sarana prasarana pendidikan. “Dunia pendidikan itu sesuatu yang luar biasa dan harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting dalam rangka mencerdaskan anak bangsa,” ujar Lis.
Kepala Dinas Pendidikan, HZ Dadang AG menjelaskan, SMPN 1 ini merupakan sekolah rujukan dari sekolah lain yang ada di Kota Tanjungpinang. Untuk itu, tampilannya harus bagus. Menyikapi APBD kita yang terbatas, kata Dadang, Dinas Pendidikan tidak boleh pesimistis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tanjungpinang. “Dengan dorongan Wali Kota dan usaha bersama, kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan tahun ini, kita akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi Kepri, dengan begitu, kita bisa membantu sekolah-sekolah lainnya,” ucapnya.
Kepala SMPN 1 Tanjungpinang, Tri Elis Susilowati menjelaskan, renovasi bangunan sekolah ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Dirjen Pendidikan SMP yang diupayakan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Pembangunam gedung baru ini dimaksud untuk percepatan SMP berstandar nasional serta penaikan mutu bangunan.
Dana pembangunan yang diberikan pemerintah pusat lanjut Elis, digunakan untuk membangun gedung dua lantai, dua gapura, dua ruang kelas baru, satu laboratorium, dan jalur disabilitas. “Gedung berlantai dua ini memiliki fungsi, lantai pertama sebagai ruang perkantoran dan laboratorium, dan lantai kedua difungsikan sebagai ruang kelas belajar,” terangnya. (aya)
