batampos.co.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2018 telah disetujui oleh Kementrian Dalam Negeri, Kamis (21/12) lalu. Selain itu, APBD tersebut juga telah dievaluasi akhir di DPRD Provinsi Kepri, Rabu (27/12) kemarin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan APBD baru dibahas kemarin di DPRD karena bertepatan libur natal. Selain itu, tertundanya pembahasan akhir APBD 2018 itu juga karena bertepatan dengan agenda reses di DPRD Kepri.
“Hari ini (Rabu, red) kita pembahasan akhir dengan DPRD untuk hasil evaluasi itu. Tadi kawan-kawan di banggar sudah setuju dan tanda tangan berita acara,” tuturnya.
Menurut Arif, dari hasil pemeriksaan di Kementrian Keuangan hingga evaluasi terakhir tidak ada perubahan di dalam APBD Kepri tahun 2018 tersebut. Sehingga proses pemeriksaan dan evaluasi APBD Kepri tahun 2018 bisa selesai dengan tepat waktu.
“Tidak ada perubahan. Jadi, sudah sesuai dengan yang disampaikan dan diarahkan oleh Mentri Dalam Negeri,” tuturnya.
Mantan Sekda Karimun ini menambahkan, usai APBD Kepri tahun 2018 itu disetujui hingga di DPRD Kepri, dalam waktu dekat Pemrintah Provinsi Kepri akan melaksanakan lelang dan sudah bisa dilaksanakan pada awal bulan Januari 2018 mendatang.
“Tanggal 28 Desember (hari ini, red) sudah ada lelang dan awal Januari tahun 2018 sudah bisa dilaksanakan atau dijalankan,” imbuhnya. (cr1)
batampos.co.id – Pemilihan Kepala Daerah Tanjungpinang sudah di depan mata. Pada 30 Desember mendatang akan ditabuh gong sebagai pertanda dimulainya tahapan pertama dari serangkaian tahapan Pilkada Tanjungpinang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang, Robbi Patria menerangkan, pada 30 Desember – 9 Januari 2018 merupakan tenggat yang akan digunakan untuk penyusunan daftar oleh KPU Tanjungpinang.
“Di waktu itu pula akan disampaikan mengenai KPPS,” terang Robbi, kemarin.
Lalu sejak beberapa waktu lalu hingga 27 Juni 2018 akan dilaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sedangkan pada 8-10 Januari 2018 akan mulai dibuka pendaftaran bagi pasangan calon kepala daerah dan diiringi waktu selama tiga hari pada 15-18 Januari 2018 sebagai waktu pemeriksaan kesehatan.
“Pada 12 Februari 2018 baru akan ditetapkan pasangan calon yang akan menjadi peserta pilkada Tanjungpinang,” ungkap Robbi.
Adapun pelaksanaan pemungutan suara, sambung Robbi, akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk kemudian pada 4-6 Juli 2018 dijadikan waktu rekapitulasi hitung suara di tingkat kota.
Robbi menambahkan, jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu serta pedomannya sudah tertera pada PKPU no 1 dan 3 thn 2017.
“Ada dua PKPU yang kami sosialisasikan, tentang jadwal tahapan pelaksanaan Kepala Daerah, Wali Kota Tanjungpinang. Setelah PKPU lainnya nantinya keluar juga akan kita sosialisasikan,” ujarnya.
KPU Kota Tanjungpinang juga sudah menggunakan media sosial dan media elektronik dalam melakukan sosialisasi. “KPU juga akan membentuk tim cyber untuk kegiatan sosialisasi. Juga dalam penggunaan media sosial lebih dapat menjangkau khususnya anak muda sebagai pemilih pemula,” ungkap Robbi. (aya)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan A Jalil berfoto dengan warga yang menerima sertifikat tanah, Rabu (27/12). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Jalil dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengingatkan para penerima sertifikat tanah untuk tidak menggadaikan surat berharga itu untuk hal-hal yang konsumtif. Sertifikat yang didapat harus dimanfaatkan betul bagi peningkatan ekonomi.
“Hati-hati dengan sertifikat ini. Jangan digadai untuk hal-hal yang produktif, untuk beli handphone atau kendaraan bermotor yang tak mendorong pergerakan ekonomi,” kata Nurdin saat acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sekupang, Kota Batam, Rabu (27/12).
Hal yang sama juga ditegaskan Menteri Sofyan. Keberadaan sertifikat ini juga sebagai modal agar kelompo masyarakat punya akses ke perbankan atau sumber dana lainnya. Karena menggunakan pinjaman untuk mengembangkan ekonomi adalah sesuatu yang baik.
“Tapi jangan begitu ada sertifikat langsung digadai buat beli hape atau sepeda motor,” Sofyan juga mengingatkan kepada penerima sertifikat tanah.
Tampak hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Kapolesta Barelang Kombes Pol Henki, SIk, MH, Kepala BPN Kepri Syafriman serta ratusan penerima sertifikat tanah.
Sofyan menambahkan, sertifikat ini memberikan kesempatan kepada rakyat ke akses finansial. Selama ini menurut Bank Dunia orang Indonesia yang punya akses 40 persen. Tanah yang tak punya sertifikat merupakan aset yang idle.
“Mereka yang punya tanah tapi tak bersertifikat kadang pinjamannya ke retenir dengan bunga hingga 50 persen,” kata Sofyan.
Sertifikat, menurut Sofyan juga penting karena mencegah konflik. Ke depan kalau seluruh tanah sudah berserifikat, konfliknya sangat minimum.
Karena itu, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, tahun ini, ada lima juta sertifikat yang diterbitkan di seluruh Indonesia. Target itu, semakin besar untu tahun 2018 menjadi tujuh juta dan 9 juta pada 2019.
BPN sendiri saban tahun biasanya mengeluarkan lima ratu ribu hingga delapan ratus ribu sertifikat setahun. Untuk Kepri, yang biasanya setahun hanya 4.000 sertifikat, tahun ini berhasil menerbitkan 53.000 sertifikat.
“Tahun depan ada 110.000 sertifikat yang diterbitkan,” kata Sofyan.
Memang dalam pidatonya Nurdin minta agar tahun depan BPN bisa menerbitkan seratus ribu sertifikat. Menurut Nurdin, percepatan penerbitan ini sebagai salah satu bentuk kehadiran negara. Semua itu akan mendorong percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi masyarakat.
“Harus ada pergerakan kemajuan yang dipersembahkan untuk masyarakat,” kata Nurdin.
Persembahan kemajuan itu juga, kata Nurdin, saat ini terus dilakukan Kota Batam. Salah satu yang terlihat adalah pelebaran-pelebaran jalan dan infrastruktur lainnya.
Karena, kata Nurdin, Presiden menyebutkan pembangunan yang dilakukan tak hanya untuk menggerakkan ekonomi, tapi juga memperlihatkan kebanggaan dan martabat bangsa. Kepri, sebagai daerah perbatasan dan beranda terdepan Indonesia harus memperlihatkan kebanggaan itu dalam pembangunannya.
“Kalau melihat kotanya gagah seperti Batam
Ini, muncul kebanggaan-kebanggaan yang harus kita jaga bersama,” kata Nurdin.
Dengan adanya sertifikat, Nurdin berharap sektor lain juga, seperti pertanian semakin tumbuh di Kepri. Para petani bisa tenang memanfaatkan lahannya untuk berproduksi dan menanam banyak produk pertanian. Jika sayuran semakin banyak diproduksi dari daerah sendiri, inflasipun ikut tertekan.
“Intinya, untuk memajukan daerah ini, kita harus saling dukung dan bahu membahu. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau menjauhkan diri dari silaturahmi dan kokoh dengan ego sektoral masing-masing,” kata Nurdin. (bni)
batampos.co.id – Wacana Bank Indonesia yang akan melonggarkan batas maksimal kredit atau Loan To Value (LTV) didukung oleh pengembang di Batam. Namun dengan syarat harus meningkatkan kategori penerima subsidi untuk rumah berdasarkan gajinya.
“Saya pikir juga perlu meningkatkan angka gaji yang berhak mendapat subsidi dari pemerintah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (27/12).
Saat ini batas penerima rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih diangka Rp 4 juta.
“Kalau bisa ditingkatkan hingga Rp 10 juta saja. Karena ada kecenderungan kenaikan gaji tak bisa mengimbangi kenaikan harga rumah. Dengan begitu, akan membuka kesempatan generasi milenial untuk punya rumah,” katanya.
Namun tentu saja agar terjadi perimbangan, maka bunga subsidi dinaikkan dari lima persen menjadi 7,5 persen.”Masih perlu dicermati lagi oleh BI,” katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera mengatakan kebijakan makroprudensial ini bertujuan untuk mestabilkan sistem pembayaran.
“Tujuannya supaya mendorong makro ekonomi tetap stabil. Itu yang ditonjolkan,” katanya.
Saat ekonomi tengah lesu-lesunya seperti sekarang ini, maka BI akan mengeluarkan kebijakan yang menurunkan uang muka dari pinjaman konsumtif.
“Kebijakan makroprudensial itu mengatur LTV. Seperti pada saat penjualan properti menurun karena kondisi ekonomi yang tengah lesu,” pungkasnya. (leo)
Sejumlah warga Batam saat melakukan pengurusan dokumen perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam di Mall Pelayanan Publik, Rabu (27/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam sudah dilaksanakan, MPP tersebut belum diresmikan. Pemerintah Kota Batam tetap akan menunggu kesiapan Presiden Joko Widodo untuk meresmikan pusat layanan perizinan terlengkap di Indonesia tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengungkapkan, jadwal terbaru persemian MPP tersebut tengah dikomunikasikan dengan Kementrian Sekretaris Negara.
Untuk diketahui sebelumnya pernah direncanakan oleh Jokowi pada 14 Desember 2017 lalu. Namun belakangan gagal karena presiden harus mengikuti pertemuan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang membahas manuver AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“PTSP Kepri sudah kirim surat terkait penjadwalan ulang persemian MPP, kemarin-kemarin jadwal presiden memang padat,” kata Gustian, kemarin.
Selain bersurat, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemnpan RB), MPP dimungkinkan untuk diresmikan paling lambat tanggal 15 Januari 2018 mendatang.
“Di bawah tanggal 15 itu persemiannya, pak Menpan RB Asman Abnur juga berharap MPP diresmikan presiden,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan hal yang senada. Mantan anggota DPRD Batam ini menyebutkan pihaknya tetap menunggu penyesuaian jadwal kepresidenan.
“MPP belum, tapi pelayanan tetap jalan. Mau kita, tetap presiden yang resmikan,” pungkas Rudi. (cr13)
batampos.co.id – Masyarakat perantau dari Pulau Jawa menggelar pagelaran kesenian reog keliling kampung, Selasa (26/12) kemarin. Tujuannya menggalang dana peduli bencana alam di Pacitan, Jawa Timur. Aksi pagelaran reog cukup menarik perhatian masyarakat maupun pengendara untuk memberikan bantuan.
Agusriono, salah satu peseta aksi pagelaran reog mengatakan jika aksi ini salah satu upaya untuk menarik perhatian masyarakat. Selain itu juga untuk menghibur warga sempena mengisi hari liburan. Dengan tujuan akhir untuk menggalang dana peduli bencana alam bagi masyarakat di Pacitan.
“Derita mereka derita kita juga, makanya yang dapat kami lakukan di perantauan selain berdoa juga menggalang dana. Selanjutnya setelah dana terkumpul nantinya kita kirim kepada masyarakat di Pacitan”,” ujar Agusriono.
Ditambahan aksi pagelaran reog juga akan dilaksanakan di Kecamatan Kundur Barat pada 28/12 dan di kecamatan Kundur Utara 30/12 mendatang. Kegiata ini juga melibatkan pelajar yang sedang libur remaja dan pemuda.
Eri Suandi anggota DPRD Provinsi Kepri yang ikut aksi pagelaran reog mengapresiasi kegiatan dimaksud. Dikatakan kegiatan ini selain memupuk rasa kepedulian sekaligus sarana silaturhim. “Yang tak kalah penting, upaya untuk melestarikan kesenian reog,” terangnya. (ims)
batampos.co.id – Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan industri mendapatkan perhatian pemerintah. Hal tersebut mengingat masih minimnya serapan tenaga kerja yang berkompeten untuk mengisi lini SDM perusahaan industri.
Pemberian insentif pajak diharapkan mampu menarik minat bagi industri untuk berinvestasi di sektor vokasi. Jadi dapat mendukung program link and match yang digagas pemerintah.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, saat ini kompetensi SDM untuk industri masih lemah. Sebab, tingkat pendidikan cenderung rendah.
Berdasar data United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), peringkat kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 94 di antara 144 negara.
”Untuk itu, kami sedang merekomendasikan bahwa siswa di sekolah vokasi harus mendapatkan bekal bahasa Inggris, pemahaman statistik atau analisis data, dan coding. Itu semua sedang disiapkan,” ujar Airlangga, Rabu (27/12).
Skema pemberian insentif untuk industri yang berinvestasi di bidang vokasi juga tengah dibahas. Airlangga menguraikan, rencana tersebut sudah dibicarakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Airlangga mengklaim bahwa Menkeu menyambut positif rencana pemberlakuan insentif pajak terhadap industri.
”Dia menyambut positif insentif untuk mendorong ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan sebelum kuartal pertama tahun depan selesai,” ujar Airlangga.
Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, permasalahan tenaga kerja memang patut diperhatikan lebih oleh pemerintah. Pemberian insentif tersebut, kata dia, akan membuat pengusaha tertarik ikut serta dalam program vokasi.
”Sekarang terdaftar lebih dari 2.000 pengusaha yang berpartisipasi dalam vokasi. Kalau ada insentif, tentu akan ada multiplier effect yang sangat bagus,” ujar Rosan.
Selain program vokasi, pengusaha berminat ikut meningkatkan pengembangan research and development. Hal tersebut juga sedang dibahas skema insentifnya oleh pemerintah.
Namun, ada catatannya. Menurut Rosan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait dengan program dan kebijakan yang diberlakukan.
”Kami memerlukan sosialisasi agar tidak malah merasa ketakutan dengan kebijakan fiskal yang ada,” tandasnya. (agf/c25/fal/jpg)
Korban Rendi saat dirawat di rumah sakit terdekat usai terlibat kecelakaan jalan nusantara kilometer 17 kijang kecamatan bintan timur pada Selasa (26/12) sekitar pukul 17.40 sore. F. Polsek Bintim untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Pengemudi sepeda motor Yamaha Scorpi bernomor polisi BP 4607 TS, Rendi Ferdiansah,20, terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Honda Supra bernomor polisi Bp 3423 WC, Muhammad Zen,55, yang membonceng Suratmi (51).
Kecelakaan terjadi di Jalan Nusantara kilometer 17 Kijang Kecamatan Bintan Timur pada Selasa (26/12) sekitar pukul 17.40 sore. Akibat kecelakaan itu, kaki Muhammad Zen mengalami patah tulang.
Informasi yang dihimpun di lapangan, sore itu, Rendi Ferdiansah yang merupakan warga Perumnas Bukit Lengkuas Kelurahan Kijang Kota melaju dari arah Tanjungpinang menuju ke rumahnya.
Kanit Lantas Polsek Bintim Iptu Adam membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan, keduanya sama sama melaju dari Tanjungpinang ke arah Kijang, namun pengendara bernama Muhammad Zen bergerak di depan pengendara bernama Rendi.
Ketika Muhammad Zen mendadak membelok ke arah kanan jalan, tanpa diduga ditabrak motor yang dikendarai Rendi. kejadian itu membuat Rendi mengalami luka lecet di bagian paha kanan, lecet tangan kiri dan koyak di antara jari jari kanan. Sedangkan, Muhammad Zen mengalami luka patah kaki kiri dan robek di sela jari jari kanan sementara korban lain Suratmi mengalami luka robek kaki kanan dan lecet tangan kanan.
“Motor keduanya rusak dan telah kami amankan, sedangkan kerugian akibat kecelakaan ditaksir sekitar Rp 1,5 juta,” katanya. (cr21)
batampos.co.id – Kontribusi pajak pada postur pendapatan asli daerah Pemko Tanjungpinang baru menyentuh 12,85 persen. Angka ini dinilai masih kecil jika mengingat potensi yang ada di lapangan.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah tak menampik itu. “Karena itu, saya mengimbau kepada wajib pajak yang ada di Tanjungpinang untuk memenuhi kewajibannya,” kata Lis, kemarin.
Tak dipungkiri Lis, bahwasanya pajak menjadi salah satu sektor pendapatan yang diandalkan oleh daerah untuk membiayai sejumlah pembangunan. Semakin apresiatif wajib pajak, kata Lis, akan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Ada sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tanjungpinang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Adapun penerimaan sektor pajak terhadap PAD dilihat dari tahun 2013 sampai dengan 2016 menunjukkan grafik peningkatan. Dari data yang dilansir, pada 2013 raupan pajak sebesar Rp 54,5 miliar, pada 2014 sebesar Rp 61,4 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 61,7 miliar, dan pada tahun kemarin mencapai Rp 65,4 miliar.
“Saya optimistis target pajak akan tercapai, sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak, kita lakukan jemput bola ke wajib pajak, melalui petugas pajak dan kelurahan yang akan melayani dan membantu wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya,” ujar Lis. (aya)
Warga padati wisata pantai diakhir liburan. Salah satunya adalah wisata pantai batu kasah di Kecamatan Bunguran Selatan Natuna, menjadi tempat mengisi liburan bersama keluarga. F. Aulia Rahman/ Batam Pos.
batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Natuna Yohanes mengungkapkan kekecewaannya pada kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Selain tidak berhasil memoles pariwsata, tahun 2018 mendatang juga tidak mendapat kucuran dana pusat.
Dalam catatan Komisi II kata Yohanes, Tahun Anggaran 2018 bidang pariwisata mengalami kemerosotan dibanding kabupaten lain seperti Anambas yang menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK).
“DPRD sangat kecewa dengan kinerja Dinas Pariwisata. Apalagi tahun 2018 nanti, kok bisa dana DAK fisik pariwisata nihil,” ungkap Yohanes di kantor DPRD Natuna, Rabu (27/2).
Menurut Yohanes, pariwisata Natuna masih perlu dibangun infrastruktur pendukung dan perlu dipoles. Hal tersebut menurutnya menjadi tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya promosi, sekadar potret-potret alam. Tetapi warga lokal saja pilih berlibur di luar daerah.
“Banyak pejabat liburan di luar daerah itu bukan rahasia lagi. Harus dilihat apa yang kurang di daerah, alamnya tidak kalah menariknya di Bali,” ujar Yohanes.
Dikatakan Yohanes, Dinas pariwisata saat ini dinilai pemain tunggal, tidak pernah melibatkan DPRD, khususnya Komisi II.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, sudah merencanakan memanggil Kepala OPD untuk mempertanyakan kinerjanya.
“Kami akan pertanyakan program strategis Dinas Pariwisata. Apakah event-event setiap tahun yang habiskan anggaran seolah dapat keuntungan, tapi keuntungannya nihil,” sebut Yohanes.
Semestinya, Natuna yang diperhatikan Pemerintah Pusat di sektor pariwisata, lebih diprioritaskan melalui anggaran pusat. (arn)
batampos.co.id – Wacana Bank Indonesia yang akan melonggarkan batas maksimal kredit atau Loan To Value (LTV) didukung oleh pengembang di Batam. Namun dengan syarat harus meningkatkan kategori penerima subsidi untuk rumah berdasarkan gajinya.
