Kader Posyandu Bunga Barelang RW 08, Tanjunguncang, Batuaji, menimbang berat anak, Jumat (13/10/2017).
Di Posyandu tumbuh kembang anak dipantau. Di Posyandu ibu-ibu dibantu menjaga dan meningkatkan kesehatan buah hati.
Anak adalah segalanya bagi orangtua demi generasi penerus bangsa Indonesia.
Foto/teks: Dalil Harahap/Batam Pos
Aek Sijorni, menjadi salah satu tempat wisata di Tapsel, Sumut.
Airnya yang jernih dan deras menjadi daya tarik warga untuk bermain di sana bahkan bersama anak-anak mereka.
Lokasi ini masih dikeloa secara sederhana. Dalam foto seorang ibu menuntun anaknya melewati jembata titin kayu yang ada di dekat air terjun itu.
Ibu mengantarkan buah hati melewati titian masa depan dengan pendidikan dan belaian kasih sayang.
Anak adalah segalanya bagi orangtua sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.
Foto/teks: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 17 juta kunjungan tahun depan. Batam menjadi salah satu destinasi yang diandalkan untuk memenuhi target tersebut.
Menpar Arief Yahya menjelaskan, ada 18 tujuan wisata yang diunggulkan di 2018 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain Batam, Kemenpar juga mengandalkan Danau Toba, Belitung, Padang, dan Pelembang di Pulau Sumatera. Lalu ada Jakarta, Bandung, Borobudur untuk wilayah Yogyakarta, Solo, Surabaya-Bromo-Tengger, dan Banyuwangi di Pulau Jawa, Balikpapan di Kalimantan, Bali, Lombok di NTB, Makassar/Wakatobi dan Manado di Sulawesi, serta Raja Ampat di Papua.
Arief mengatakan, destinasi-destinasi wisata itu sudah memenuhi unsur 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas) dan diyakini bisa menarik minat para wisman untuk berkunjung. Dengan mengunggulkan destinasi-destinasi tersebut, dia yakin target 17 juta wisman bisa tercapai. Terlebih, pada 2018, akan ada dua event internasional. Yakni Asian Games di Palembang dan Jakarta serta Annual Meeting World Bank di Bali.
Namun Arief juga mengakui, target kunjungan wisma 2017 sulit tercapai. Padahal targetnya hanya 15 juta. Berdasarkan data pada Januari-September, jumlah wisman yang datang ke Indonesia sebayak 10,46 juta. Pertumbuhannya semakin melambat semenjak Gunung Agung di Bali mengalami erupsi.
“Lost-nya mencapai satu juta karena Gunung Agung. Hingga kini belum pulih. Kemungkinan tercapai sekitar 14 juta atau kurang dari 15 juta wisman,” ujar Arief.
Bukan hanya wisman yang akan jadi prioritas Arief di 2018. Wisatawan nusantara (wisnus) pun akan jadi prioritas. Menurutnya, dari anggaran Kemenpar 2018, sebesar Rp 100 miliar dialokasikan untuk membangun 100 destinasi digital yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Arief menjelaskan, saat ini sudah ada tujuh destinasi digital yang dibuat oleh Generasi Pesona Indonesia (GenPi). Yakni Pasar Pancingan Lombok, Pasar Mangrove Batam-Kepri, Pasar Karetan Kendal-Semarang, Pasar Siti Nurbaya Padang, Pasar Tahura Lampung, Pasar Kaki Langit Yogyakarta, dan Pasar Baba Boen Tjit Palembang.
Semuanya, kata Arief meledak dan jadi trending topic di media sosial. Mengapa? Arief menjelaskan, destinasi-destinasi tersebut mampu memenuhi salah satu kebutuhan generasi milenial. Yakni esteem alias pengakuan. Anak-anak muda generasi milenial itu, kata Arief, punya kebutuhan untuk diakui.
Caranya? Dengan mengambil foto atau video lalu diunggah ke akun media sosial mereka dan mendapat tanggapan dari para followers.
“Sampai destinasi, selfie dulu. Lalu kirim (ke media sosial). Untuk wisnus, ini berhasil. Semakin digital, destinasi itu akan semakin global,” terang Arief.
Karena kebutuhan pengakuan itu juga, kata Arief, kriteria destinasi wisata untuk generasi milenial ini agak berbeda. Instagrammable menjadi hal utama. Menurut Arief, semua pelaku usaha sektor pariwisata harus bisa memenuhi kebutuhan generasi milenial agar bisa cepat dikenal.
Arief menyebut destinasi digital itu sebagai senjata pamungkas untuk menarik wisatawan. Destinasi digital ini juga yang akan menjadi pembeda wisata Indonesia dengan yang lainnya. Menurutnya, hotdeals dengan perang harga sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain. Begitu juga dengan agenda wisata atau calendar of events.
“Kalau destinasi digital ini belum ada. Di dunia belum ada. Baru Indonesia,” terangnya. (and/jpg)
Dunia anak, dunia bermain. Gundukan tanah berpasir pun jadi lahan bermain.
Laiknya perosotan, anak – anak memanfaatkan papan bekas sebagai alas merosot ke bawah.
Seorang ibu mengawasi anak lelakinya saat bermain.
Warga Mangsang, Seibeduk, Kota Batam ini menjaga keamanan sang buah hati saat bermain.
Anak adalah segalanya bagi orangtua sebagai generasi penerus bangsa Indoensia.
teks/foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Seorang ibu menemani putranya bermain pancingan ikan di di Hypermart Tunas Regency, Sagulung, Kota Batam, beberapa waktu lalu.
Sementara sang anak bermain pancingan, sang ibu tengah memancing kasih sayang si buah hati.
Anak adalah aset untuk masa depan Indonesia.
teks / foto: dalil harahap / batampos
batampos.co.id – Pemerintah berjanji segera menetapkan pajak untuk e-commerce. Hal itu dilakukan agar ada penerapan perpajakan yang sama, baik untuk transaksi perdagangan secara konvensional maupun digital.
Sebab, selama ini pemerintah belum maksimal dalam mencari pendapatan dari berkembangnya ekonomi digital.
”Cross border, misalnya, bea masuknya juga dikenai. Juga PPN (pajak pertambahan nilai, red) dan PPh-nya (pajak penghasilan) dikenai. Yang penting, asas netralitas terpenuhi dari sisi treatment-nya,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Selasa (12/12).
Menurut dia, harus ada penerapan yang adil antara bisnis secara konvensional dan bisnis lewat e-commerce. Pemerintah saat ini masih merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce.
Pajak tersebut bukan merupakan pajak baru yang dikenai pada objek baru. Namun, tata caranya saja yang berbeda karena transaksi bisnis yang dilakukan adalah transaksi secara elektronik. Pengaturan pajaknya, lanjut Mardiasmo, tidak akan jauh berbeda dengan yang berlaku pada bisnis yang dilakukan secara konvensional.
Di sisi lain, bea masuk untuk barang-barang tak berwujud (intangible goods), lanjut Mardiasmo, diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018. ”Ya kan ada yang intangible itu. Misalnya, e-book dan software. Itu kan bentuk baru dari kaset, CD, majalah, dan buku. Semestinya kena bea juga,” urainya.
Tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods kini belum ditetapkan World Customs Organization (WCO). Moratorium pengenaan bea tersebut seharusnya dicabut pada 2018.
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia Marinto mengungkapkan, pihaknya siap jika pemerintah mengenai pajak pada transaksi e-commerce. Namun, dia mengingatkan bahwa perusahaan penyedia jasa e-commerce sudah membayar pajak seperti peraturan yang berlaku. Dengan demikian, yang diperlukan, ada pengenaan pajak pada transaksi yang terjadi, bukan pada perusahaan penyedia platform.
”Jadi, kami sudah membayar pajak. Nah, mengenai tata cara pengenaan pajak pada transaksinya, kami masih terus berdiskusi dengan pemerintah. Ingin kami sih, pajak tetap boleh dikenai, namun jangan sampai membatasi perkembangan ekonomi digital itu sendiri,” jelasnya. (rin/c25/sof/jpg)
batampos.co.id – Sejumlah agenda Pariwisata tidak tercover Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 mendatang. Hal ini tentu kontras dengan semangat menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan baru perekonomian Batam.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Pebrialin mengungkapkan salah satu gelaran yang dimaksud adalah Tour De Barelang. Padahal, agenda tahunan yang menghadirkan pesepeda dari berbagai negara ini kerap memiliki sumbangsih kunjungan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.
“Yang tidak terakomodir Tour De Barelang, karena keterbatasan anggaran dan ini kita sadari,” ucap mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM (PMP-KUKM) Kota Batam ini.
Namun demikian, pihaknya tetap mengusahakan even tersebut tetap terlaksana. Untuk itu, pihaknya tetap melobi Kementrian Pariwisata dengan melibat Even Organiser (EO) dari Singapura. Untuk diketahui, gelaran ini tiap tahun memang melibatkan Kemenpar dan EO internasional.
“Mudah-mudahan masih tetap terlaksana,” katanya.
Selain Tour De Barelang, agenda lain yang tidak tercover APBD murni adalah Wonder Food Batam. Tak hanya agenda yang biasa dilakukan tiap tahun, rencana kegiatan Wonderful Indonesia yang menampilkan kebudayaan berbagai suku bangsa Indonesia yang sempat direncakanan 2017 juga terancam tak tergelar pada 2018 mendatang.
“Agenda-agenda, ini kami usahakan penganggarannya di APBD Perubahan,” imbuhnya.
Sejatinya, tak hanya kali ini agenda pariwisata terusik kekurangan dana. Tiga tahun berturut-turut Sea Eagle Boat Race tak digelar, padahal agenda ini sudah digelar sejak 2003 lalu dan gelarannya dikombinasikan dengan pesta rakyat.
“Ke depan ada harapan terselenggara lagi, kalau anggaran kita membaik,” ujarnya Pebrialin.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran memang kerap menganggu agenda kepariwisataan. Untuk itu pihaknya terpaksa memilah agenda mana yang akan adi prioritas.
“Dipaksakan kalau duit tak cukup, kan enggak mungkin,” katanya.
(cr13)
batampos.co.id – Kini pada malam hari di Tanjungpinang, warga tidak lagi menuju Tepi Laut. Sebagian ada yang memilih jalan ke arah Senggarang. Pada sebuah jembatan, kendaraan mereka berhenti, dan berselfie.
Jembatan itu adalah Jembatan Sei Carang. Jembatan ini membentang di atas Sungai Carang dan sudah difungsikan lebih dari lima tahun lalu. Pada mulanya, nyaris tidak ada aktivitas di sana kecuali lalu-lalang kendaraan. Sekali-kali kegiatan lomba balap perahu naga dan pawai perahu hias membuat lokasi ini begitu ramai. Itu pun hanya setahun sekali.
Namun, Pemerintah Kota Tanjungpinang lantas memberi sentuhan pada jembatan itu. Pada anggaran tahun ini, setidaknya lebih dari Rp 3 miliar dianggarkan. Dana sebesar itu dialokasikan untuk pengadaan lampu hias di Jembatan Sei Carang. Apa tidak sayang? Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah pernah menjelaskan, bahwasanya membangun pariwisata kota ini perlu kreativitas dan inovasi.
“Kita tidak punya pantai yang seindah di Bintan. Karena tidak mungkin bikin pantai, ya kita harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dan menyulapnya menjadi destinasi wisata,” kata Lis, belum lama ini.
Maka, dana sebesar itu pun digelontorkan. Lampu hias dibeli. Dipasang dan dinyalakan ketika malam hari. Jembatan yang semula hanya berpenerang lampu jalan itu jadi semarak. Warnanya bisa berganti-ganti. Kadang merah, kuning, hijau, biru. Bisa berwarna-warni atau satu warna saja. Tergantung dengan kebutuhan dan setelan saja. Saking bikin kesengsemnya, Lis sampai mengunggah foto jembatan bermandikan cahaya ini di akun Facebook personalnya dan mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga fasilitas ini.
Memang, secara resmi fasilitas ini belum diresmikan. Direncanakan baru akan dilaksanakan bersempena HUT Tanjungpinang Januari mendatang. Tapi baru diuji coba sejak beberapa waktu lalu sudah bikin kepincut warga. Terbukti, setiap malam, kini jalanan yang semula lengang itu jadi ramai lalu-lalang kendaraan. Banyak di antaranya kemudian berhenti barang sejenak. Lalu mengeluarkan kamera gawainya, dan mengambil swafoto.
“Teman-teman sudah foto di sini dan di-upload ke Instagram. Saya nggak mau ketinggalan dong,” kata Syakira, remaja gadis yang datang bersama temannya, malam kemarin.
Syakira mengaku perlu lebih dini datang ke jembatan. Tepat selepas langit gelap, ia dan temannya tancap gas ke jembatan. Karena dari penuturan teman-temannya, sekarang sudah ramai orang datang ke jembatan sehingga susah mencari posisi paling nyaman untuk mengambil foto. Ketika malam kemarin saja, Syafira mengaku hampir telat mendapatkan tempat idamannya.
“Untung cepat parkir motor, jadi bisa selfie di sini deh,” kata mahasiswi perguruan tinggi swasta di Tanjungpinang ini.
Warna-warni jembatan tentu menjadi latar belakang utama dari foto-foto yang diambil Syakira. Ia berharap, ke depannya pemerintah bisa mengembangkan kawasan ini menjadi tempat kongkow baru di Tanjungpinang. Sebab, kata dia, suasana sekitar jembatan masih begitu gelap dan orang-orang sering tidak tahu mesti duduk di mana ketika hendak menikmati jembatan bercahaya itu.
“Kalau di sini ada lapak orang jualan minuman, makanan ringan, jadi tempat bersantai, pasti hits. Semua orang bisa nongkrong di sini, karena sudah bosan dengan tepi laut dan Gedung Gonggong-nya,” ujar Syakira.
Yang tidak kalah penting, sambung gadis berjilbab ini, adalah kesadaran masyarakat menjaga fasilitas ini. Bukan rahasia lagi jikalau ada banyak lampu-lampu jalan di jembatan yang tidak menyala lantaran aki baterainya dicuri orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Malu dong kalau lampu hias ini nanti nasibnya begitu juga. Jangan sampai deh yang begituan terjadi juga di sini,” tutupnya. (aya)
batampos.co.id – Penyair Kepulauan Riau, Husnizar Hood meluncurkan buku puisi terbarunya berjudul ‘Aku Hanya Ingin Menjadi Penyair Biasa’ di pelataran Gedung Gonggong, Senin (11/12) malam kemarin.
Bila biasanya acara semacam peluncuran buku diisi dengan diskusi, tidak halnya dengan yang satu ini. Buku puisi ketiga Husnizar yang diluncurkan bersempena ulang tahun ke-50 penyairnya ini dilaksanakan dengan gegap-gempita.
Tidak pula dengan panggung konvensional. Menjadi penuh sensasi lantaran memanfaatkan seputaran area Gedung Gonggong sebagai pentas pertunjukannya. Tangga-tangga yang semula hanya sebuah tangga, menjelma jadi panggung spektakuler dengan tata cahaya dan suara yang sempurna.
“Baru kali ini, ada peluncuran buku puisi, yang dilaksanakan seserius dan semegah ini. Apalagi memanfaatkan pelataran Gedung Gonggong jadi panggung utamanya. Luar biasa,” kata David Hidayat, seorang pengunjung yang hadir.
Pepy Candra, selaku pelaksana utama kegiatan ini, mengatakan, seremonial peluncuran buku yang sensasional ini memang didedikasikannya sebagai hadiah ulang tahun buat suami tercintanya. “Karena katanya, penyair itu sangat bahagia kalau puisi-puisinya dijadikan buku. Jadi saya bersama ketiga anak saya mengumpulkan puisi-puisi Bang Husnizar dan menerbitkannya jadi buku,” ungkap istri Husnizar ini.
Pentas pertunjukan berlangsung meriah juga lantaran menghadirkan karib-karib Husnizar dari pelbagai kalangan. Ada teman sekolahnya, ada teman berpolitiknya, ada abang-adiknya, ada rekan-rekan berkeseniannya. Masing-masing dari mereka, diminta memberikan testimoni mengenai sosok Husnizar yang bukan sekadar penyair, tapi kini juga tercatat sebagai Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul juga ikut hadir. Menurut Syahrul, Husnizar adalah sosok tokoh di Tanjungpinang yang tiada dua. Ia bukan hanya berhasil memberikan kebanggaan buat daerah melalui karya-karyanya. “Tapi juga ikut berkontribusi melalui kerja-kerja politiknya. Dan itu kita semua harapkan tetap berlanjut di usianya yang sudah kepala lima,” ungkap Syahrul.
Lalu bagaimana tanggapan Husnizar sendiri? Tentu, ia tidak punya kata-kata yang bisa mewakili kebahagiaannya malam itu. Husnizar hanya bisa mengucapkan segala terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam acara meriah ini. Baginya, masuk kepala lima, adalah bukan alarm untuk berhenti bekerja, tapi sebaliknya. “Saya akan tetap terus bekerja dan mengabdikan diri saya pada kesenian dan daerah ini. Dengan segala hal yang saya bisa dan saya cinta,” ungkapnya.
Asisten I Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum pun berharap sedemikian. Menurutnya, ide-ide serta masukan Husnizar dalam pembangunan budaya Melayu di Kepri masih amat dibutuhkan. “Karena ide-ide Husnizar ini selalu kreatif, segar, dan dinanti,” pungkasnya. (aya)
batampos.co.id – Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Kepri tahun 2018 terjun bebas. Pasalnya mengalami penurunan lebih kurang 50 persen dari tahun 2017. Kondisi tersebut akan diperparah dengan ancaman defisit. Lantaran tidak tercapainya target penerimaan negara.
“Secara global DBH Kepri mengalami penuruan cukup signifikan. Karena tembus 50 persen. Untuk 2018 Kepri mendapatkan DBH Rp872,83 miliar,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara, Heru Pudyo Nugroho, Selasa (12/12).
Dijelaskannya, menurunnya DBH tersebut karena dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA), khususnya SDA Minyak dan Gas (Migas). Pihaknya berharap, Pemerintah Daerah (PAD) dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena jika ketergantungan kita terlalu besar dengan DBH, maka akan sangat mengganggu rencana kerja yang sudah dibuat,” paparnya.
Disebutkannya, tidak tercapainya penerimaan negara menjadi bayang-bayang berkurangnya dana transfer ke daerah. Konsekuensinya adalah defisitnya keuangan daerah. Heru berharap, apabila terjadi defisit tidak terlalu dalam. Sehingga program pembangunan bisa berjalan dengan baik. “Semoga apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Jika memang penerimaan negara tidak tercapai, potensi defisit sudah pasti ada,” tutup Heru.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan, berkurangnya DBH Kepri memang disebabkan oleh pengaruh global, khususnya pada sektor Migas. Apalagi pemerintah pusat menerapkan sistem pembagian DBH secara dinamis.
“Artinya bisa saja bertambah atau berkurang. Karena kondisinya tergantung pada harga minyak dan gas,” ujar Sekda Arif di Aula Kantor Gubernur, kemarin.
Disinggung mengenai adanya bayang-bayang defisit yang bakal mendera APBD Kepri 2018. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, dalam penyusunan APBD 2018, pihaknya sudah membuat prediksi-prediksi terkait kekuatan anggaran.
“Jika penerimaan negara tidak tercapai, seluruh daerah akan terkena dampaknya. Semoga hal itu tidak terjadi,” paparnya.
Lebih lanjut kata Arif, menyiasati berkurangnya DBH, Pemprov Kepri terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Sehingga bisa enambal kekurangan-kurangan, karena berkurangnya DBH. Atas dasar itu, pihaknya berharap persoalan labuh jangkar segera tuntas.
“Memang labuh jangkar adalah harapan kita. Tetapi banyak regulasi-regulasi yang belum tuntas. Kita masih menunggu adanya kebijakan presiden,” jelas Arif.
Ditambahkannya, harapan besar lainnya adalah melalui UU Daerah Kepulauan. Menurutnya, jika UU tersebut wujud kekuatan APBD Kepri akan sangat kokoh. Pengesahan UU tersebut menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pertama oleh DPR RI. “Semoga apa yang kita harapan bisa terwujud. Dengan APBD yang lumayan, kita bisa mempercepat pembangunan Kepri sebagai daerah perbatasan,” tutup Arif.(jpg)
