batampos – Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian terhadap Misran (47), nelayan asal Desa Busung yang hilang saat menjaring udang di perairan Terkulai, Bintan, sejak Senin (18/8/2025).

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Tanjungpinang, Eryk Subariyanto, membenarkan operasi pencarian dihentikan setelah tujuh hari tanpa hasil.

“Tim SAR gabungan sudah melakukan penyisiran di beberapa lokasi yang dimungkinkan korban ditemukan, termasuk upaya penyelaman. Namun selama 7 hari pencarian tidak ada tanda-tanda korban ditemukan,” ujar Eryk saat dihubungi, Selasa (26/8).

Pencarian dilakukan di perairan Lobam hingga Terkulai, pesisir muara Busung, hingga menyebarkan informasi ke masyarakat serta pengguna transportasi laut di sekitar Tanjungpinang dan Batam.

Operasi dihentikan pada Senin (25/8/2025) pukul 15.00 WIB. Seluruh unsur SAR yang terlibat pun telah kembali ke satuan masing-masing.

Meski begitu, Eryk memastikan pemantauan tetap dilakukan. “Nelayan dan pengguna transportasi laut juga kami imbau untuk ikut memantau bila melintas di lokasi tersebut,” ucapnya.

Ia mengingatkan agar nelayan dan pengguna transportasi laut waspada terhadap cuaca ekstrem, khususnya angin kencang yang kerap terjadi belakangan ini.

“Lengkapi kapal dengan alat keselamatan, alat komunikasi, serta perhatikan update cuaca dari BMKG agar risiko bisa diminimalisir,” kata Eryk. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel 7 Hari Hilang di Laut, Tim SAR Hentikan Pencarian Nelayan Busung di Perairan Terkulai pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Paradigma penegakan hukum modern tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga harus mengedepankan pemulihan kerugian negara dan perlindungan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau, J. Devy Sudarso, dalam forum ilmiah bertema Optimalisasi Pendekatan Follow the Asset dan Follow the Money melalui Deferred Prosecution.

Menurutnya, pendekatan Follow the Asset dan Follow the Money merupakan instrumen penting untuk memastikan kejahatan, khususnya korupsi dan tindak pidana ekonomi, tidak berhenti pada pelaku saja, tetapi juga menyasar aliran dana, aset, hingga jaringan kejahatan.

“Mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) hadir bukan sebagai impunitas, melainkan instrumen untuk memulihkan keuangan negara, meningkatkan kepatuhan hukum, serta mencegah kejahatan berulang,” kata Devy, Selasa (26/8).

Ia menekankan ada empat alasan penting perlunya mempertimbangkan penerapan DPA di Indonesia. Antara lain keselarasan dengan nilai budaya hukum Pancasila, kebutuhan reformasi sistem hukum, hingga pemenuhan komitmen internasional setelah Indonesia meratifikasi UNCAC 2003.

“Melalui forum ilmiah ini, saya berharap lahir gagasan inovatif dan rekomendasi kebijakan aplikatif yang mampu memperkuat sistem hukum Indonesia,” ujarnya. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Kajati Kepri Soroti Deferred Prosecution sebagai Instrumen Hukum Modern pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebuah video yang menggambarkan peristiwa kapal ikan terbakar di perairan Sei Enam, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (25/8) sekira pukul 14.00 WIB. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

Dalam video tersebut, terlihat asap hitam pekat membumbung dari kapal yang terbakar. Posisi kapal juga tampak berdekatan dengan kapal lainnya. Video lain menunjukkan api sudah melahap hampir seluruh bagian kapal tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur, Ipda Daeng Salamun, mengatakan kebakaran dilaporkan sekitar pukul 14.30 WIB. Warga sempat berusaha memadamkan api, namun gagal karena api terlanjur membesar.

“Untuk mencegah kebakaran merembet ke kapal lain, warga akhirnya mendorong kapal ke tengah laut,” ujar Salamun, Selasa (26/8).

Berdasarkan pemeriksaan, kapal berasal dari Anambas dan tengah berlabuh di perairan Sei Enam. Sebelum kejadian, tekong kapal sempat memompa air dengan menghidupkan listrik lalu meninggalkan kapal dengan mesin pompa masih menyala.

“Hal inilah yang diduga memicu korsleting listrik hingga menyebabkan kebakaran,” jelasnya.

Polisi telah meminta keterangan dari nakhoda dan tekong kapal serta berkoordinasi dengan pemilik kapal. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Viral Video Kapal Ikan di Sei Enam Kijang Ludes Dilahap Api pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Proyek jalan Tarempa – Rintis sepanjang 7 kilometer yang dikerjakan Dinas PUPR Anambas pada 2014 masih menyisakan masalah. Seorang warga bernama Wandi hingga kini mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan tambahan yang ia lakukan.

Wandi menuturkan, persoalan bermula ketika Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saat itu, Isa Hendra, memintanya memperbaiki jalan yang rusak akibat ulah kontraktor lama.

“Kontraktor waktu itu bermasalah, sampai mau dipanggil Polda Kepri. Saya diminta tolong, dijanjikan dibayar dengan dana pemeliharaan di bank. Tapi setelah dikerjakan, tidak ada kabar, hanya janji-janji dari 2014 sampai sekarang,” kata Wandi kepada batampos, Selasa (26/8).

Menurut Wandi, Isa Hendra sempat berjanji akan membayar Rp200 juta melalui beberapa paket kegiatan. Namun hingga kini janji tersebut tak pernah ditepati.

“Saya ini bukan orang yang cari proyek. Saya cuma pengepul barang bekas. Karena diminta tolong, akhirnya saya kerjakan. Tapi sampai sekarang tidak ada pembayaran,” ujarnya.

Selain itu, Wandi juga mengaku Isa Hendra pernah meminjam uang pribadi darinya sebesar Rp40 juta dengan alasan untuk melunasi utang kantor PUPR ke pihak rekanan.

“Uangnya saya kirim lewat pegawai Bank Riau Kepri, Petra, dan diambil langsung oleh Isa Hendra,” jelasnya.

Masalah ini sempat ia laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Tarempa pada 2023. Dalam pemeriksaan, Isa Hendra disebut mengakui adanya utang, namun beralasan tidak memiliki uang dan menawarkan pembayaran melalui kegiatan proyek lain.

“Saya sudah tidak mau lagi dibayar dengan proyek, maunya uang tunai. Waktu ada proyek pematangan lahan kantor Kejari Anambas, katanya ada Rp80 juta yang diberikan ke Isa Hendra untuk bayar utang saya. Tapi sampai sekarang pun tidak ada,” ungkapnya.

Wandi menambahkan, kasus ini juga sudah diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Sahtiar, yang bahkan sempat meminta Isa Hendra untuk segera melunasi utangnya.

“Sekarang saya hanya minta dia ada itikad baik untuk membayar. Tidak harus semua sekaligus, seadanya saja tidak apa. Saya lagi butuh uang untuk biaya kuliah anak,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Isa Hendra yang kini menjabat di UPT Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Anambas belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Warga Tarempa Tagih Rp200 Juta ke Pejabat PUPR Anambas, Belum Dibayar Sejak 2014 pertama kali tampil pada Kepri.