batampos.co.id – Kepala BP Batam, Lukita Dinarsya Tuwo, mengakui Rempang-Galang adalah kawasan yang paling potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) selain beberapa zona di Kota Batam. Karenanya, BP Batam akan memperjuangkan agara Rempang-Galang dijadikan KEK.

Tahap pertama, mencabut status quo Rempang-Galang. Kemudian mengajukan ke kementerian terkait agar status hutan buru juga dicabut atau dikonversi menjadi area peruntukan lain, sehingga bisa dikelola. Kalaupun beberapa luasan hutan buru dipertahankan, juga cukup baik, sehingga Rempang-Galang bisa dikembangkan menjadi KEK dengan tetap memperhatian keasrian lingkungannya.

“Kerena urusannya lintas kementerian, nanti akan kami dudukkan lagi,” ujar Lukita di kantornya, Kamis (9/11) pekan lalu.

Rempang-Galang memang jadi primadona. Pulau berjarak 2,5 kilometer di sebelah tenggara Pulau Batam itu memiliki luas 165,83 kilo meter persegi atau 27 persen luas Singapura. Sedangkan Galang terletak di sebelah tenggara Pulau Rempang dengan luas sekitar 80 kilometer persegi atau 13 persen luas Singapura.

Lukita mengatakan, untuk mengembangkan Rempang-Galang menjadi KEK secara keseluruhan, memang tidak murah. Butuh biaya besar untuk membangun infrastruktur. Sementara mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat bakal tak semudah membalikkan telapak tangan.

Namun berkaca dengan pengembangan KEK Lhokseumawe di Aceh Utara yang melibatkan berbagai pihak (konsorsium), antara lain pemerintah provinsi, Pemkab Lhokseumawe, dan sejumlah BUMN, maka Rempang-Galang juga dikembangkan dengan pola yang sama. Bahkan bisa lebih luas lagi dengan melibatkan swasta.

“Jadi bisa melibatkan BP Batam, Pemko Batam, Pemprov Kepri, BUMN, dan swasta,” ujar Lukita.

Bahkan, tak menutup kemungkinan pengembangannya melibatkan grup swasta besar. Apalagi Rempang-Galang tak hanya diminati pengusaha lokal, tapi juga perusahaan asing.

Catatan Batam Pos, sedikitnya ada 68 perusahaan asing dan nasional yang berminat menanam modal miliaran dolar Amerika di kawasan itu. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di berbagai bidang. Ada sektor migas, agroindustri, perikanan, dan pariwisata.

Sejumlah perusahaan yang pernah hendak berinvestasi di sana antara lain PT Tanjung Jelita dari Malaysia yang bergerak di bidang transmisi gas. Perusahaan ini hendak menanam modal 873 juta dolar Amerika. Kemudian ada Global Utility Development dari Jepang. Lalu Al Ain Industries dari Arab Saudi yang bergerak di bidang penyulingan minyak. Al Ain siap menggelontorkan 1 miliar dolar Amerika. Ada juga Aquabis dari Australia siap dengan uang 15 juta dolar Amerika untuk usaha ikan tenggiri.

Tak hanya itu, dari dalam negeri ada PT Bukaka Barelang Energy Indonesia yang berniat investasi 500 juta dolar Amerika. Lalu ada Batam Marikulture Estate berniat investasi Rp 300 miliar. Kemudian ada PT Batam Livestock Center Konsorsium dengan Rp 150 miliar siap membangun peternakan kambing dan lainnya.

Paling fenomenal adalah rencana PT Makmur Elok Graha (MEG), Grup Artha Graha, yang ingin membuat kawasan wisata eksklusif dengan modal 15 miliar dolar Amerika. Rencana investasi itu selain melibatkan duit miliaran dolar, juga melibatkan Tomy Winata, pengusaha terkenal di Tanah Air. Bahkan saat itu, Pemko Batam dan pihak Tomy sudah pernah meneken nota kesepahaman (MoU) pada 26 Agustus 2004.

Dari maket pengembangan yang ditunjukkan tim Tomy saat itu, Rempang-Galang akan disulap menjadi kota baru yang modern dengan beragam fasilitas. Ada zona pariwisata terpadu eksklusif, ada zona olahraga, zona industri, zona perkantoran dan perbankan, zona industri kreatif, dan lainnya.

Bahkan, Tomy juga pernah berencana membangun sirkuit F1 dengan lintasan sepanjang tepi laut Rempang-Galang. Namun rencana itu tak terwujud karena status quo Rempang-Galang tak kunjung dicabut.

“Bisa nanti kita libatkan swasta. Apalagi kalau ada grup besar berminat. KEK Rempang-Galang bisa cepat terwujud,” kata Lukita.

PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, memang memasukkan enam pulau yang terhubung jembatan di kawasan itu, yakni Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, dan Pulau Galang Baru masuk kawasan FTZ. Namun hak pengelolaan lahan (HPL) kawasan itu belum ditentukan diberikan kepada siapa karena terkendala status lahan tersebut.

“Mudah-mudahan bisa terealisasi. Kita harus optimis,” kata Lukita. (nur)

Rencana perubahan status Free Trade Zone (FTZ) di Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih menuai pro dan kontra. Ada yang pesimistis, namun tak sedikit pula yang menaruh harapan besar pada peralihan status ini.

PRIA itu melangkah pelan meninggalkan ruang konferensi pers di Bida Marketing Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu 18 Oktober 2017. Tak lupa ia melempar senyum kepada awak media yang hadir. Bahkan ia bersedia menghentikan langkahnya, melayani wawancara media yang mencegatnya.

Dia adalah Agus Tjahajana Wirakusumah. Rabu hari itu, adalah konferensi pers terakhir yang ia gelar bersama Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro dan lima deputi BP Batam lainnya.

Mereka digantikan pejabat baru yang dipimpin oleh Lukita Dinarsyah Tuwo yang resmi dilantik keesokan harinya, Kamis (19/10) di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta. Jabatan Wakil Ketua dihilangkan. Sementara posisi deputi tetap lima. Deputi 1 dijabat Purwiyanto, Deputi 2 Yusmar Anggadinata, Deputi 3 Dwianto Eko Winaryo, Deputi 4 Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto, dan Deputi 5 dijabat oleh Bambang Purwanto.

Dalam jumpa pers terakhir itu, Agus menyebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak cocok di Batam. Selain berisiko tinggi, biaya untuk KEK Batam juga sangat besar, yakni Rp 20,19 triliun.

Tak hanya itu, alumni Institut Teknologi Bandung dan University of Florida itu menyebutkan biaya akan semakin mahal jika membentuk enam zona KEK tanpa mengikutsertakan area shipyad di Tanjunguncang dan industri di kawasan pemukiman seperti Sat Nusapersada. Nilainya sekitar Rp 66,25 triliun.

“Semakin banyak jumlah zona, semakin murah biayanya karena tidak perlu merelokasi seluruh perusahaan yang ada di Batam, karena sudah eksis pada lokasi yang tetap,” kata Agus, saat itu.

Tak hanya itu, mewujudkan KEK di Batam juga tidak mudah. Ia memperkirakan, KEK Batam dengan 13 zona, memerlukan waktu sedikitnya delapan tahun.

“Biaya itu untuk relokasi memindahkan 48 industri, kemudian 130,6 hektare perdagangan dan jasa, sekitar 6.000 rumah, dan sekitar 5.400 ruli,” ungkapnya.

Risiko lainnya, penerapan KEK di Batam akan menimbulkan beragam gejolak. Mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), gangguan aktivitas industri, dan masih banyak lagi.

Karenanya, kata Agus, FTZ masih menjadi opsi terbaik. Ia menyebut, saat ini sejumlah negara justru memilih sistem FTZ ketimbang KEK. Misalnya Tiongkok dengan Shanghai Pilot Free Trade Zone-nya, Malaysia dengan Digital Free Trade Zone-nya, Abu Dhabi dengan Khalida Port Free Trade Zone-nya, dan lainnya.

Tak hanya Agus, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk yang ditemui di ruang kerjanya di lantai 2 Graha Kadin, Batamcenter, Kamis (9/11) pekan lalu, juga pesimistis KEK Batam terealisasi sesuai rencana.

“Pesimis Batam jadi KEK kalau di luar zonasi KEK-nya sendiri tetap FTZ. Bagaimana pengaturan zonanya?” tanya Jadi.

Pria berkacamata ini menilai KEK hanya cocok diterapkan di kawasan pembangunan baru. Seperti Rempang dan Galang. Kawasan itu lebih mudah ditata ketimbang Batam.

“Kalau Batam cocoknya tetap FTZ, karena memang sejak didirikannya sudah seperti itu,” ujarnya.

Jadi menyebutkan, peralihan status FTZ Batam menjadi KEK ini berpotensi membingungkan pengusaha dan pemilik kawasan industri. Apalagi akan ada sektor atau zonasi, seperti zona pariwisata, galangan kapal, industri elektronik, migas, dan lainnya. Menurutnya, hal serupa pernah diterapkan di Batam pada 2003-2007 lalu.

“Mundur jadinya dan memang tak cocok. Batam itu tetap cocoknya FTZ,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Dewan Pakar Kadin Batam yang juga Praktisi Hukum, Ampuan Situmeang. Ia menilai sebelum opsi FTZ berubah menjadi KEK, ada baiknya pemerintah memperbaiki pondasi terlebih dulu, dengan kembali merunut pada sejarah pembangunan Batam.

Ampuan menyebutkan, Batam pernah berubah dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rentang 2003 hingga 2007. Namun dalam praktiknya, perusahaan di zona ekonomi khusus yang memohon kepada pemerintah pusat untuk diberikan fasilitas. Sedangkan FTZ, sejak 1973 sudah dikonsep pemerintah wajib memberikan fasilitas untuk kemajuan perdagangan dan pelabuhan bebas internasional.

“Itu artinya ada banyak regulasi yang harus dilewati antarzona. Lalu lintas barang tidak tepat waktu, sementara investor yang berbisnis, waktu adalah uang. Jalan? Tak berjalan kan?” ungkap Ampuan saat ditemui usai dialog dengan BP Batam di Batamcenter, Kamis (9/11) lalu.

Menurutnya, KEK dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai perusahaan yang beroperasi di dalamnya dengan ekonomi global, dan bertujuan melindungi dan mempertahankan perusahaan tersebut dari berbagai distorsi seperti tarif dan birokrasi yang berbeli-belit.

“Sasaran utamanya bisnis. Meningkatkan investasi asing. Sama juga seperti FTZ,” jelas Ampuan.

Sebagai warga Batam, Ampuan mengatakan, penentuan pengambilan keputusan dalam menentukan Batam menjadi KEK ini tak hanya didasari keunggulan geografis dan sumber daya alamnya, melainkan perlu mempertimbangkan potensi sumber ekonomi lokal dan juga jenis industri di dalamnya. Juga perkembangan ekonomi lintas batas yang ditandai dengan perbaikan pelabuhan bebas sebagai gerbang perekonomian.

“Kita bukan alergi terhadap KEK, tapi mohon dipahami, membuat peraturan itu tak bisa selesai dalam satu hari, belum lagi menjalankannya,” katanya.

*Bertabur Fasilitas
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsya Tuwo, mengatakan kekhawatiran beberapa kalangan soal rencana transformasi FTZ ke KEK tak terlepas dari kondisi ekonomi Batam yang masih belum pulih saat ini. Apalagi masyarakat menilai ada sejumlah persoalan lokal, termasuk di BP Batam yang memicu kondisi tersebut yang harus segera dibereskan. Itu sebabnya, saat ini pihaknya masih fokus pada persoalan-persoalan mendesak di BP Batam yang dikeluhkan pengusaha maupun masyarakat.

“Ada persoalan Perka, ruli, dan berbagai hal mendesak lainnya,” ujar Lukita kepada Batam Pos di lantai 8 gedung BP Batam, Kamis (9/11) pekan lalu.

Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada medio 2010-2014 ini menegaskan, transformasi FTZ ke KEK menjawab semangat otonomi daerah dan kesepakatan-kesepakatan kerja sama perdagangan internasional tersebut.

Lalu apa saja fasilitas yang diberikan di dalam zona KEK? Lukita menyebutkan cukup banyak dibandingkan fasilitas di FTZ atau luar zona KEK. Fasilitas perpajakan misalnya, di zona KEK akan ada pemberian fasilitas PPh Badan. Antara lain berupa investment allowance, percepatan amortisasi, pajak deviden, tax holiday, dan lainnya. (Selengkapnya lihat grafis, red).

Lukita menguraikan, pajak penghasilan (PPh) untuk kegiatan utama yang mendapatkan fasilitas tax holiday di zona KEK, pengurangannya bisa mencapai 50-100 persen selama 10-25 tahun untuk investasi lebih dari Rp 1 triliun. Jika investasi lebih dari Rp 500 miliar, bisa mendapatkan pengurangan PPh sebesar 50-100 persen dalam jangka waktu 5-15 tahun. Sementara untuk KEK tertentu, nilai investasi dibolehkan di bawah angka Rp 500 miliar.

Sementara di luar kegiatan utama dapat fasilitas tax allowance berupa pengurangan penghasilan netto 30 persen selama 6 tahun. Kemudian penyusutan dipercepat, PPh atas deviden sebesar 10 persen, dan kompensasi kerugian 5-10 tahun.

Untuk PPN dan PPnBM, fasilitas dan kemudahan yang diperoleh di zona KEK antara lain; impor tidak dipungut, pemasukan dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut. Kemudian pengeluaran dari KEK ke TLDDP juga tak dipungut PPN dan PPnBM. Transaksi dengan pelaku usaha di KEK juga tak dipungut PPN dan PPnBM.

Dalam hal kepabeanan, dari KEK ke pasar domestik, tarif bea masuk hanya memakai ketentuan surat keterangan asal (SKA).

Tak hanya itu, kepemilikan properti bagi orang asing atau badan usaha asing dibenarkan di KEK. Baik berupa rumah tapak atau satuan rumah susun. Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin. Juga diberikan pembebasan PPnBM dan PPN atas barang sangat mewa (luxury).

Selain itu, dengan KEK, pengusaha di sektor pariwisata, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertahanan, perizinan, dan lainnya akan banyak mendapat kemudahan dan insentif fiskal.

Masih banyak fasilitas dan kemudahan lainnya di KEK yang tak didapati di FTZ. Termasuk tak adanya larangan mendirikan Univesitas Internasional dan Rumah Sakit Internasional di KEK. “Tidak ada daftar negatif investasi,” kata Lukita.

Lukita juga memastikan, zona KEK nantinya tidak akan ada pagar. Ia mengaku sudah berbicara dengan Dirjen Bea dan Cukai (BC) kalau kondisi tersebut bisa diatasi dengan sistem yang dimiliki oleh BC, sehingga lebih mudah mengontrolnya.

Nantinya, semua barang-barang produksi yang masuk maupun keluar dari zona KEK akan terdata di sistem BC, sehingga potensi kebocoran bisa dideteksi.

Tidak adanya paksaan relokasi industri maupun penduduk, tidak adanya pagar, dan lainnya, membuat penerapan KEK di Batam tidak akan berbiaya mahal seperti yang dihitunga berbagai kalangan. Juga tidak akan menimbulkan risiko tinggi seperti yang dikhawatirkan.

Lalu bagaimana dengan kebutuhan konsumtif di zona KEK dan di luar zona KEK? Lukita mengatakan, sepanjang menyangkut kegiatan produksi atau kegiatan di zona KEK, semua akan tetap bebas pajak, Bea Masuk, dan pajak lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU KEK dan peraturan turunannya.

Sementara di luar zona KEK, sepanjang masih berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan industri, tetap mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dan lainnya. Namun khusus untuk barang konsumtif di luar peruntukan industri, akan dikaji kemudian.

“Kita lihat sekarang dengan FTZ mestinya semua kebutuhan bahan pokok murah, tapi nyatanya sama saja dengan daerah lain yang tak punya FTZ. Tapi nanti akan kita kaji lagi,” katanya. (leo/cha/nur)