Selasa, 28 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12871

Jadikan Batam Kota Aerotropolis

Putut A
-
0
Jadikan Batam Kota Aerotropolis

batampos.co.id – Selain memaparkan program 100 kerja, kunjungan jajaran BP Batam ke redaksi Batam Pos kemarin juga memberkan rencana tata ruang baru pengembangan Batam. BP Batam berambisi menjadikan Batam sebagai kota aerotropolis.

Deputi II BP Batam, Yusmar Anggadinata, mengatakan aerotropolis merupakan tata kota urban yang desain, infrastruktur, dan ekonominya berpusat pada sebuah bandar udara. Karenanya, ke depan BP Batam akan membangun kawasan Bandara Hang Nadim Batam menjadi kawasan terpadu berkelas dunia.

“Bandara (Hang Nadim) akan dibangun menjadi kota logistik,” kata Yusmar Anggadinata, kemarin.

Pria yang akrab disapa Angga ini mengatakan, nantinya di kawasan ini akan tersedia beragam kebutuhan yang siap melayani permintaan dari seluruh Indonesia. Termasuk permintaan melalui transaksi atau belanja online yang saat ini tengah menjadi tren.

Menurut Angga, sekarang industri digital mulai menguasai dunia. Jual beli barang bisa dilakukan dengan mudah lewat sistem online. “Membeli dimanapun pakai online. Makanya barang disiapkan di Batam disimpan di warehouse (gudang, red) dan kemudian tinggal menunggu pesanan,” ungkapnya.

Namun kata Angga, konsep aerotropolis ini nantinya tidak hanya terpusat di kawasan bandara. Nantinya, konsep ini akan diterapkan di seluruh wilayah Batam.

Termasuk kawasan pelabuhan. Ke depan, BP Batam akan menyulap kawasan pelabuhan menjadi kawasan yang mengusung konsep green port. Dengan konsep ini, seluruh pelabuhan di Batam akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang bisa diakses publik.

“Sekitar 30 persennya bisa dijadikan pusat aktivitas warga. Misalnya untuk jogging track,” kata dia.

Kemudian jika bicara sektor industri, lanjut Angga, ke depan Batam akan dikembangkan menjadi pusat industri jasa dan industri digital. Dengan konsep ini, maka Batam akan memiliki nilai tambah yang lebih dan percepatan pertumbuhan ekonomi akan sangat terasa.

Menurut dia, jika Batam mempertahankan industri manufakturnya, maka Batam akan ketinggalan. “Kalau tetap manufaktur, ya siap-siap aja kita terima gaji UMK. Kami maunya anak-anak kitananti bergaji Rp 20 juta di Batam,” kata dia.

Semua konsep masa depan itu, lanjut Angga, akan dibarengi dengan pembangunan sarana transportasi. Nantinya BP Batam akan membangun fasilitas transportasi massal seperti MRT dan sejenisnya. Sehingga akses masyarakat di Batam akan semakin mudah dan cepat.

“Sekarang saja, saya dari Tanjungpinggir (Sekupang) ke kantor (di Batamcenter) bisa makan waktu 1 jam. Batam butuh mass transport,” kata Angga penuh semangat.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengamini pemaparan Angga. Menurut dia, rencana tersebut merupakan rencana jangka panjang yang menjadi cita-cita BP Batam.

“Kalau mimpi itu jangan nanggung, harus setinggi mungkin,” kata Lukita.

Sementara Dirut Batam Pos, Marganas Nainggolan, mengapresiasi rencana pembangunan jangka panjang BP Batam tersebut. Namun ia mengingatkan, pelaksanaan seringnya tidak semudah perencanaan. Batam Pos, kata Marganas, akan mendukung sekaligus mengontrol realisasi rencana kerja tersebut.

“Makanya jangan marah nanti kalau Batam Pos menulis, mimpi BP Batam yang tak kunjung tercapai,” kata Marganas.

Sebab menurut Marganas, Batam saat ini memiliki beragam persoalan yang kompleks. Namun ia barharap, BP Batam di bawah kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo mampu melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam master plan pembangunan Batam tersebut.

“Semoga bapak-bapak sekalian mampu menyelesaikan segudang persoalan yang ada di Batam,” kata Marganas. (leo/par)

Pemkab Natuna Jajaki Kerjasama Cepu

Putut A
-
0
Pemkab Natuna Jajaki Kerjasama Cepu

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna kini menjajaki kerjasama mencetak SDM di sektor migas di pengelola Pusat Pelatihan Sumberdaya Daya Mineral (PPSDM) Cepu.

Dalam penjajakan kerjasama tersebut Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti didampingi Kabag Migas Natuna Faisal Firman langsung mengajak sejumlah siswa SMKN 1 Migas Natuna ke Cepu.

“Kerjasama antara Pemda Natuna dan PPSDM Cepu ini, supaya siswa SMK Migas di Natuna bisa ikut praktik lapangan di sini. Tentu hal ini sangat membantu daerah mencetak SDM bidang Migas,” kata Rabu (1/11).

Pemerintah daerah sambungnya sudah melakukan pertemuan dengan PPSDM Cepu membahas program praktik kerja lapangan para siswa SMK Migas Natuna.

SMKN Migas yang baru di negerikan adalah harapan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan yang sudah dicanangkan pemerintah pusat di Natuna.

“Para siswa bisa praktik lapangan di Cepu adalah harapan pemerintah daerah. Supaya putra putri daerah bisa ikut andil dalam mengisi pembangunan didaerah nantinya,” harap Ngesti.

Dikatakan Ngesti, dalam pertemuan tersebut PPSDM menyatakan memberikan kesempatan untuk Natuna melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, mendukung percepatan pembangunan sebagaimana yang sedang dilaksanakan.

“Lembaga ini juga membuka diri terutama bagi program yang sama bagi aparatur pemerintahan maupun masyarakat luas. Dengan spesifikasi keterampilan diklat kompetensi sebagai Operator SPBU dan Pengawas SPBU,” ujar Ngesti.(arn)

BP Batam Akan Panggil Pemilik Lahan Tidur

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji akan melanjutkan sejumlah program kerja yang telah dimulai di era Hatanto Reksodipoetro. Di antaranya program penertiban lahan. BP Batam di bawah pimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo memastikan akan kembali mendata lahan tidur di seluruh wilayah Batam.

Namun berbeda dengan sebelumnya, Lukita Cs mengaku akan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan para pemilik lahan tidur. Sebab sengkarut alokasi lahan di Batam merupakan warisan masa lalu yang cukup rumit.

“Kami mengetahui lahan yang ada tinggal sedikit. Jadi untuk persoalan lahan terlantar, kami akan undang pemiliknya untuk berdialog,” kata Lukita ketika menjelaskan program 100 Hari BP Batam di kantor redaksi Batam Pos, Rabu (1/11).

Dalam dialog tersebut, kata Lukita, pihaknya akan menanyakan komitmen kepada pemilik lahan. Apakah yang bersangkutan akan memanfaatkan dan membangun lahan tersebut atau tidak.

“Kalau tidak mau ya dicabut,” katanya.

Selain itu, BP Batam akan menawarkan sejumlah opsi bagi para pemilik lahan. Misalnya, menawarkan pengembalian uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang telah mereka bayarkan saat mendapat alokasi lahan, beberapa waktu lalu. Soal tarifnya, kata Lukita, akan disesuaikan dengan tarif saat ini.

Opsi lain, BP Batam akan menawarkan sistem kerja sama dalam pemanfaatan lahan tidur. Artinya, izin alokasi lahan tidak dicabut, tetapi dalam pemanfaatannya akan melibatkan investor baru untuk kerja sama.

“Jadi nantinya menjadi lahan equity untuk dikerja samakan,” kata Lukita.

Luas lahan tidur mencapai sekitar 7561 hektare dan saat kepemimpinan sebelumnya, BP Batam sudah mengevaluasi sekitar 1.735 hektare. Dan dari jumlah tersebut, baru 25 alokasi seluas 257,16 hektare yang dibatalkan. Dengan kata lain, tugas Lukita Cs dalam penertiban lahan ini masih cukup berat.

Lukita mengakui permasalahan lahan terlantar juga terjadi akibat kesalahan internal BP Batam terdahulu, begitu juga dengan tumpang tindih lahan. “Untuk mengatasinya butuh waktu bertahap,” imbuhnya.

Selain melanjutkan pemanggilan pemilik lahan terlantar, BP Batam juga akan pelan-pelan menyelesaikan persoalan lahan di sekitar pembangunan Waduk Seigong, Galang. Begitu juga dengan penanganan ruli dan kampung tua akan diintensifkan mengingat BP Batam dibawah kepemimpinan Lukita akan menciptakan tata ruang baru atau master plan baru untuk Batam.

Warga memanfaatkan tanah kosong di Sagulung untuk belajar menyetir mobil, Selasa (25/7). Di Batam ini banyak tanah kosng yang belum tidak dibangun. F. Dalil Harahap/Batam Pos

“Ruli dan penanganan Seigong menjadi penanganan isu jangka pendek yang akan diselesaikan dalam 100 hari,” katanya lagi.

Namun ia belum bisa menyebutkan secara teknis prosedur dan pendekatan seperti apa yang akan dipakai mengingat sudah pasti ada resistensi dari warga setempat.

Kemudian, poin penting lainnya dalam program 100 hari adalah mencari solusi dari persoalan pajak air permukaan (PAP) yang menjadi perdebatan panjang antara Pemprov Kepri, BP Batam, dan PT Adhya Tirta Batam (ATB).

“Isu ini jadi perhatian kami. Kami akan segera mencari solusi dengan bicara bersama DPRD Kepri,” ungkapnya.

Selanjutnya adalah soal pengalihan aset. Lukita mengatakan pengalihan aset memang belum berjalan secara efektif. “Belum final, dokumen belum lengkap. Tapi dalam 100 hari akan diselesaikan. Kemenkeu nanti yang akan alihkan ke Pemko Batam,” janjinya.

Lalu berikutnya adalah persoalan investasi. Lukita mengatakan kebijakan pemerintah lewat Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha akan diimplementasikan lewat pembukaan mall pelayanan yang bekerjasama dengan Pemko Batam.

BP Batam juga akan melakukan studi banding mengenai investasi ke kawasan industri yang ada di Tiongkok.

Namun Lukita menegaskan langkah mengembangkan investasi akan lebih mudah setelah merevisi sejumlah Perka yang dianggap menghambat investasi. “Maka revisi dari Perka dahulu baru bisa bergerak. Intinya kami ingin menjaga investasi yang sudah ada di Batam dan mendatangkan investasi baru,” ungkapnya.

BP Batam juga akan membantu Pemko Batam dalam mendatangkan wisman. Untuk memperingati hari jadi Kota Batam pada bulan Desember nanti, BP Batam akan menggelar festival budaya serupa dengan Festival Jember dan juga lomba marathon internasional.

“Kami akan ikut dorong Pemko undang wisatawan ke Batam. Pemko sudah lebarkan jalan dan kami bangun fasilitas supaya Batam enak dilihat wisatawan,” katanya.

Hal senada disampaikan eputi II BP Batam, Yusmar Anggadinata. Menurut dia, persoalan lahan tidur memang harus segera dibereskan. Sebab ketersediaan lahan menjadi pertimbangan utama bagi para calon investor, selain masalah ketersediaan sarana dan infrastruktur pendukung lainnya.

Selain membereskan masalah lahan, Angga juga menyebut Batam harus mulai memikirkan menciptakan lahan baru. Caranya antara lain dengan melakukan reklamasi.

“Membangun Batam ini tidak cukup dengan itikad baik saja. Tapi harus dibarengi dengan pemikiran di atas orang waras,” kata Angga. ***

Operasi Zebra Fokuskan Tindak Pengendara Melawan Arus

Putut A
-
0
Operasi Zebra Fokuskan Tindak Pengendara Melawan Arus
Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm saat mengendarai di Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Batuaji, Rabu (1/11). Tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan raya sangat bahaya bagi disri sendiri. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Polda Kepri kembali menggelar operasi zebra dari 1 hingga 14 November. Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian menuturkan ada beberapa fokus penindakan yang akan dilakukan pihak kepolisian, selain menindak pelanggar yang tak memiliki dokumen atau alat-alat pendukung keselamatan berlalu lintas.

“Kami akan menindak pelanggar lalulintas yang mencoba melawan arus,” kata Irjen Pol Sam Budigusdian, Selasa (1/11).

Tindakan melawan arus ini sering dilakukan, sehingga merugikan pengendara itu sendiri atau pengendara lainnya. Sam menyebut melawan arus tindakan yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan pengendara kehilangan nyawa. Sehingga penegakan terhadap pelanggar melawan arus ini,menjadi prioritas.

“Mereka ingin cepat sampai tujuan. Tapi memasuki jalur yang salah, akibatnya sangat fatal,” tutur Sam.

Selain pelanggar yang melawan arus, Sam menuturkan pihak kepolisian akan menertibkan angkutan umum yang berhenti mendadak atau ditempat seharusnya. Akibat perbuatan ini, kata Sam sering menyebabkan kemacetan. Selain itu juga, pihak kepolisian juga akan menindak kendaraan-kendaraan yang parkir di badan jalan.

“Sangat menganggu arus lalu lintas,” tuturnya.

Selain itu yang menjadi perhatian polisi saat operasi zebra kali ini yakni kendaraan yang melintas di bahu jalan, kendaraan yang menggunakan lampu rotator atau lampu strobo, dan plat nomor yang tak seusai spesifikasi.

Pada pelaksanaan Operasi Zebra 2017 kali ini pelanggaran yang menjadi sasaran difokuskan pada 1 (satu) target yaitu kendaraan bermotor yang melawan arus, kecuali di jalan tol disesuaikan dengan pelanggaran di jalan tol, seperti naik-turun penumpang, melintas di bahu jalan, menggunakan rotator / lampu blizt / strobo serta plat nomor tidak sesuai spektek.

“Harapannya dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Menurunya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri, dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas. Dan terwujudnya situasi kamseltibcar lantas menjelang perayaan natal tahun 2017 dan tahun baru 1 januari 2018,” ungkap Sam.

Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Didi Haryono melakukan pemeriksaan kendaan satuan lalulintas Polda Kepri pada apel gelar pasukan Operasi Zebra di Mapolda Kepri, Rabu (1/11). Operasi Zebra yang mulai dilaksanakan mulai 1 November hingga dua minggu kedepan ini dilaksanakan serenta se-Indonesia. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Untuk di Batam, kata Sam pihaknya sudah memetakan beberapa titik yang sering terjadi pelanggaran yang telah disebutkannya itu. “Satu kabupaten dan kota di Kepri satu titik. Tapi kecuali Batam, ada 7 titik. Mengingat jumlah kendaraan disini lebih banyak dari kota atau kabupaten lainnya,” ungkapnya.

Sam menghimbau masyarakat agar dapat selalu mematuhi rambu-rambu berlalu-lintas. Tak hanya itu saja, pengendara dihimbau agar menggunakan alat-alat pendukung keselamatan saat berkendara seperti helm bagi pengendara motor, Safety belt untuk mobil.

“Tentu bawa dokumen kelengkapan, seperti SIM, STNK,” ujar Sam. (ska)

 

Polisi Menduga Ada Proyek Lainnya yang Korup

Putut A
-
0
Polisi Menduga Ada Proyek Lainnya yang Korup

 

batampos.co.id – Dua proyek lainnya di Universitas Maritim Raja Ali Haji diduga juga dikorupsi. Hal ini mencuat, disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dua proyek ini merupakan tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang program Integrasi Sistem Akademik Dan Administrasi di Umrah yang merugikan negara Rp 12,3 miliar dari nilai proyek 30 miliar.

“Soal itu (dua proyek, red) masih akan didalami. Dan menunggu hasil dari BPKP atas kerugian negaranya,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Selasa (1/11).

Sam menuturkan tahun 2015 ada tiga proyek, dan baru yang diusut pihak kepolisian proyek pengadaaan sistim akademik. Tiga proyek merupakan program untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Umrah, yang dikucurkan dari dana APBN.

Dua proyek lainnya yang diduga dilakukan korupsi yakni pengadaan barang sarana dan prasarana untuk studi kemaritiman. Dana untuk pengerjaan proyek ini sebesar Rp 40 miliar dikerjakan oleh PT KI.

Lalu proyek pengadaan barang sarana dan prasarana untuk studi alternatif pada daerah kepulauan, dengan dana sebesar Rp 30 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh PT AIT.

“Ketiga proyek ini sudah selesai, dan jalan hingga saat ini,” ungkap Sam.

Terkait dua proyek pengadaan sarana dan pra sarana, yang diduga dikorupsi ini disebutkan Sam akan sidih setelah kasus pertama selesai dulu

Dari sumber Batam Pos di kepolisian, disebutkan bahwa proyek ini baru akan disentuh tahun depan.

“Tahun ini masih mengembangkan dan menyelesaikan dugaan korupsi proyek paket yang pertama,” ungkap sumber itu.

Terkait dengan empat orang tersangka kasus dugaan pengelembungan atau mark up, proyek pengadaan sistim akademik. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka ini. (ska)

Apri Minta Orangtua Ikut Mengawasi Anaknya

Putut A
-
0
Apri Minta Orangtua Ikut Mengawasi Anaknya
Petugas Satpol PP mendata pelajar yang ditemukan masih berada di warnet di malam hari, Kamis (1/6). F. Slamet/Batam Pos

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi meminta orangtua ikut serta mengawasi anak-anaknya di luar jam sekolah. Hal ini menyusul terjaringnya anak-anak sekolah di warnet pada malam hari di Kecamatan Bintan Utara, Tanjunguban, baru-baru ini.

“Melihat perkembangan teknologi sekarang, kita harus membentengi anak-anak kita,” pintanya kepada orangtua dalam acara pembagian seragam sekolah gratis
di SD Negeri 003 Bintan Utara di Tanjunguban, Rabu (1/11) kemarin.

Apri juga meminta pemerintah bersama orangtua bersinergi meningkatkan kualitas mutu pendidikan generasi muda. Oleh karena itu, para orangtua hendaknya membantu pemerintah dalam mengawasi anak-anaknya setelah jam pelajaran sekolah.

Dikatakannya juga bahwa saat ini Pemkab Bintan telah membagikan bantuan seragam sekolah kepada sekitar 6.650 siswa baru se Kabupaten Bintan. Dirinya juga menegaskan akan melanjutkan bantuan program seragam sekolah dan transportasi sekolah gratis ke depannya.

“Sekitar 6.650 siswa baru penerima bantuan seragam sekolah ini tersebar di seluruh kecamatan yang dibagi kepada sekitar 97 sekolah SD, 8 sekolah Madrasah Ibtidaiyah, 32 sekolah SMP dan 9 sekolah Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Bintan,” ujarnya.

Ditambahkannya juga, bahwa hendaknya para orang tua murid dapat mendampingi anaknya saat menerima bantuan seragam sekolah tersebut, di mana nantinya orangtua siswa bisa mencoba seragam sekolah yang sudah diberikan sebelum diterima.

“Sebelum diterima hendaknya dicoba dan diperiksa dulu, semoga hal ini bisa bermanfaat,” tutupnya. Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Jajaran DPRD Kabupaten Bintan, Kepala OPD Kabupaten Bintan, dan tokoh masyarakat. (cr21)

 

BP Bintan Menolak Jadi Saksi Penyeludupan Mikol

Putut A
-
0
BP Bintan Menolak Jadi Saksi Penyeludupan Mikol
Ribuan kardus minuman alkohol yang diamankan Kementrian Perdagagangan RI di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Bintan, Selasa (3/10) lalu. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan, enggan diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Kementerian Perdagangan, dalam kasus penyelundupan 1.000 kardus minuman beralkohol (mikol) ilegal yang diamankan Kodim 0315 Bintan, di gudang penyimpanannya Jalan D.I. Panjaitan kilometer 7 Kecamatan Tanjungpinang Timur,Senin (18/9).

“Kita sudah panggil mereka (BP Bintan, red) untuk datang, dan mereka sudah memenuhi panggilan kita. Namun, mereka enggan dan menolak untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyelundupan mikol ini,” jelas Hari, tim penyidik Kementerian Perdagangan RI, di kantor Disperindagkop Bintan, Rabu (1/11).

Tak hanya itu, lanjutnya pihak BP Bintan, yang diwakilkan Pelaksana Tugas (Plt) Bintan, Saleh Umar juga menolak untuk dibuatkan penolakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta penolakan Berita Acara Penyelidikan (BAP) terhadap kasus ini.

Ia mengaku tidak tahu apa alasan atas penolakan tersebut, namun pemeriksaan sebagai saksi ini merupakan rangkaian dari pengembangan penyelidikan untuk mengungkap apakah ribuan botol mikol itu memang betul melalui jalur ilegal atau tidak.

“Kita hanya ingin meminta keterangan dari BP Bintan, selaku yang mempunyai kewenangan atas masuk dan keluarnya barang di Bintan. Sebab, diketahui mikol tersebut, awalnya masuk dari Berakit. Untuk itu, ini yang ingin kita perjelas,” terangnya.

Tak hanya BP Bintan, Bea Cukai Tanjungpinang, juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, dikarenakan Bea Cukai memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen atas barang yang masuk dan keluar dari Bintan, maupun Tanjungpinang.

“Bea Cukai sudah kita panggil juga, tapi sampai saat ini kita masih menunggu kedatangannya. Mudah-mudahan saja datang hari ini (kemarin, red), sehingga bisa langsung diperiksa sebagai saksi,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) BP Bintan, Saleh Umar, membantah adanya penolakan terhadap pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penyelundupan ribuan mikol tersebut.

“Kita bukan menolak dan tidak mau jadi saksi, tapi kita ingin luruskan dulu persolannya. Kami tidak tahu persolan tiba-tiba jadi saksi, kan bingung jadinya,” ungkapnya.

Ia membantah adanya keterkaitan hubungan atas masuknya mikol tersebut melalui jalur FTZ di Bintan. “Tidak ada barang (mikol, red) itu masuk untuk bongkar muat melalui pelabuhan FTZ, karena sudah jelas pelabuhan yang masuk dalam kewenangan kita itu ada di Pelabuhan Sei Kolak, Kijang dan Pelabuhan Lobam. Wilayah Berakit tidak ada masuk kawasan FTZ,” terangnya.

Saleh juga membantah adanya hubungan mikol yang ditangkap dengan tiga importir yang ada di Bintan. “Awalnya kita memiliki 4 importir, namun satunya sudah gak jalan, jadi hanya tiga yang jalan. Tapi ketiga importir ini jelas tidak memiliki hubungan dengan penangkapan mikol tersebut. Karena mikol yang masuk dari importir ini khusus untuk hotel berbintang yang ada di daerah FTZ,” imbuhnya. (cr20)

September, Ekspor Kepri Naik 24,39 Persen

Putut A
-
0

batampos.co.id – Perkembangan nilai ekspor di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada September lalu mengalami kenaikan sebesar 9,69 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Panusunan Siregar menjelaskan, kenaikan nilai ekspor akhir triwulan ketiga ini disebabkan naiknya ekspor komoditas migas sebesar 32,16 persen dan nonmigas sebesar 0,87 persen.

“Ekspor migas pada September 2017 369,55 juta Dollar AS atau naik 32,164 persen dibanding Agustus lalu. Sedangkan Ekspor non migas September 2017 senilai 718,02 juta Dollar AS atau naik 0,87 persen dibanding bulan sebelumnya,” sebut Panusunan, kemarin.

Ada pun nilai ekspor ini merupakan sumbangan dari pintu masuk Pelabuhan Batu Ampar sebesar 272,78 Dollar AS, disusul Pelabuhan Tarempa 179,6 juta Dollar AS, Pelauhan Kabil Panau sebesar 127,59 juta Dollar AS, dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dengan raihan 187,19 juta Dollar AS.

Ada pun Singapura masih menjadi negara tujuan utama aktivitas ekspor Provinsi Kepri. Pada September 2017 kemarin, tercatat nilai total ekspor ke Singapura mencapai 652,46 juta Dollar AS. Ekspor ke Singapura ini mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya sebesar 20,35 persen.

Sementara negara kedua tujuan utama ekspor Kepri bukan negara jiran lainnya yang berdekatan. “Tapi ke Tiongkok. Nilai totalnya mencapai 50,05 juta Dollar AS,” kata Panusunan.

Selebihnya, negara utama tujuan ekspor Kepri adalah, Amerika Serikat, Malaysia, India, Fed Rusia, Perancis, Spanyol, Jepang, dan Australia. Keseuluruhan nilai ekspor \
pada April 2017 ke 10 negara tersebut berjumlah 947,77 juta Dollar AS. (aya)

Panwaslu Awasi Kampanye Gelap di Medsos

Putut A
-
0

batampos.co.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang siap mengawasi setiap kemungkinan adanya praktik kampanye gelap. Tidak cuma di ranah nyata, bahkan termasuk kemungkinan lebih maraknya terjadi di dunia maya. Aktivitas media sosial (medsos) akan jadi perhatian khusus ke depannya jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tanjungpinang tahun depan.

Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu, Muhammad Zaini menegaskan pengawasan di medsos memang masih tergolong dalam kerja yang harus dilakukan Panwaslu.

“Karena fungsi pengawasan Panwaslu akan mengawasi dan mengawal proses persiapan dan tahapan pemilu jangan sampai terjadi pelanggaran,” kata Zaini, Rabu (1/11).

Saking seriusnya dalam menjalankan pengawasan anti kampanye gelap di media sosial, Panwaslu Tanjungpinang juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar sama-sama bantu melakukan pengawasan dan penindakan jika memang terbukti telah terjadi pelanggaran.

“Harapan kami semua pihak bisa memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat,” ungkap Zaini.

Aktivitas kampanye gelap yang bertujuan menjatuhkan calon kandidat lain itu bisa saja tidak hanya dilakukan oleh tim sukses belaka, tapi juga mungkin saja ada pihak aparatur sipil negara (ASN) yang juga bisa terjerembab pada praktik politik praktis jelang Pilkada.

Netralitas ASN, kata Zaini, memang juga jadi perhatian besar sejauh ini. “Kami sudah mendapatkan imbauan dari Kemendagri pada saat Rakornas Bawaslu RI di Jakarta beberapa waktu lalu, bahwa ASN yang terlibat akan mendapatkan sanksi tegas,” tegasnya.

Hal ini memang mengacu Pasal 9 ayat (2) UU ASN bahwa pegawai ASN tidak boleh bermain politik. “Di pasal itu memang dinyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Termasuk penggunaan fasilitas negara dilarang dalam kepentingan politik,” tegas Zaini lagi. (aya)

Gubernur-Parpol Saling Tunggu

Putut A
-
0
Ilustrasi

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan partai pengusung Sani-Nurdin (Sanur) sama-sama menunggu terkait pembahasan untuk menuntaskan pengganti Agus Wibowo (AW) sebagai Calon Wakil Gubernur. Bahkan pada kesempatan pertama yang diberikan, belum ada keputusan yang dihasilkan.

“Kami sudah menerima tembusan surat tersebut. Tetapi sampai saat ini, belum ada pembahasan terkait hal itu,” ujar Sekretaris DPW Partai Gerindra Kepri, Onward Siahaan menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (1/10) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Ditanya mengenai tidak adanya respon partai pengusung atas surat yang dikirim DPRD Kepri tersebut. Legislator Komisi II DPRD Kepri yang juga merupakan Anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri tersebut menjelaskan, pihaknya menunggu Gubernur untuk mendudukkan persoalan ini.

“Yang jelas masih ada kesempatan untuk kita membuat keputusan. Karena setelah ini, ada surat kedua yang dikirim pimpinan DPRD Kepri,” papar Onward.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri, Abdul Basith, mengatakan dirinya sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai pengusung. Ia yakin, dalam waktu dekat ini Gubernur Kepi akan mengusulkan satu nama sebagai pengganti AW.

“Sudah ada pembicaraan, semua butuh proses. Apabila sudah tiba waktunya, Gubernur akan kirimkan nama pengganti tersebut,” ujar Basith.

Sedangkan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri, Syarafuddin Aluan, belum memberikan respon terkait hal ini. Sedangkan Wakil Ketua DPW Partai Nasional Demokrat, Fajrin juga mengatakan belum ada pembicaraan khusus untuk penentuan pengganti AW. Pasalnya surat tersebut baru diterima partai pertanggal 26 Oktober 2017 lalu.

“Karena permintaan DPRD tentu harus dikomunikasikan. Hanya soal waktu saja, karena semua butuh proses,” ujar Fajrin.

Sedangkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan surat DPRD Kepri sudah disampaikan ke masing-masing partai pengusung. Diakuinya, sampai saat ini belum ada keputusan yang dibuat. Menurut Gubernur, secara pribadi ia ingin persoalan ini segera tuntas.

“Kita ingin melakukan pertemuan. Tetapi kebanyakan ketua partai ada bupati, selain itu ada juga (anggota) DPRD. Sehingga punya kesibukan masing-masing,” ujar Gubernur menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Sebelumnya, Akademisi STISIPOL Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan tuntas atau tidaknya polemik Wagub Kepri tergantung sikap Gubernur. Menurutnya, ketika Gubernur menginginkan adanya seorang Wagub, ia akan berupaya untuk menyelesaikan ini. Sebaliknya, jika responnya hanya menunggu, indikasi tidak menginginkan adanya Wagub. (jpg)

1...12,87012,87112,872...14,221Halaman 12,871 dari 14,221

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000