Kamis, 23 April 2026
Beranda blog Halaman 12873

Festival Danau Sentarum Dijamin Tidak Membosankan

0

Festival Danau Sentarum Betung Kerihun (FDSBK), dihelat pada 27-28 Oktober 2017.

Adalah Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat yang menjadi penyelenggara.

Rangkaian acaranya dipastikan tidak membosankan. Sejak tiba di Kapuas Hulu, peserta akan langsung disuguhkan pameran produk kreatif masyarakat dan pameran kuliner tradisional, pada 27 Oktober 2017.

Berbagai perlombaan juga siap digelar seperti perlombaan Sumpit Internasional, Perlombaan Gasing, Perlombaan Sampan hingga minum madu dengan peserta 2.000 orang.

Sementara acara puncaknya digelar 28 Oktober di dekat Danau Sentarum. Pengisi acaranya dijamin paten. Ada Zaskia Gotik serta musisi Nugie yang siap menghibur border area.

“Pada even sebelumnya di Kapuas Hulu, wisman yang datang mencapai 532 orang. Kali ini kami menargetkan 1000 orang karena sekarang didukung oleh Kementerian Pariwisata,” ujar Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Muhammad Sukri Sulaiman sesuai Jumpa Pers FDSBK di Imperial Hotel, Kuching, Sarawak, Selasa (24/10).

Even yang dilaksanakan selama 4 hari itu adalah upaya untuk mendorong travel agent di Sarawak untuk membuat paket-paket wisata dari Kuching ke Batang Ai sampai Danau Sentarum. Yang disasar sangat jelas. Bidikan amunisinya diarahkan untuk menggiring wisman Malaysia ke Indonesia.

“Kebetulan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia. Jadi even ini sangat efektif untuk menggaet wisman dengan daya tarik ekowisata di sana” ujarnya.

Sukri memang tak asal bicara. Untuk ekowisata saja, ada dua taman nasional yang bisa dijual ke Malaysia. Yang pertama Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Satunya lagi Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS).

“Adanya dua taman nasional di Kapuas Hulu merupakan nilai lebih buat daerah kami. Akan tetapi masih banyak yang perlu diperhatikan seperti infrastruktur jalan yang harus diperbaiki dari PLBN Badau ke Putusibau,” katanya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya juga ikut bicara. Dari paparannya, sejak Kemenpar menghidupkan crossborder area pada 2016, wilayah perbatasan perlahan bertransformasi menjadi destinasi yang lumayan bagus. Angka kunjungan wismannya pun terus tumbuh. Di 2015 saja, angkanya sudah menyentuh 3,6% dari total angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

“Belajar dari banyak negara di Eropa yang maju karena crossborder tahun ini juga menjadi target perolehan wisman. Karena itu, berbagai event digelar untuk menghidupkan wilayah perbatasan dengan berbagai festival,” ujar Arief Yahya.

Dikatakan, kegiatan-kegiatan seni budaya di setiap daerah perbatasan bagus untuk meningkatkan kunjungan wisman perbatasan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap total kunjungan wisman secara nasional yang tahun ini mentargetkan pergerakan 265 juta wisman di dalam negeri dan kedatangan 15 juta wisman 2017, dan akan naik menjadi 20 juta wisman pada 2019 mendatang.

“Wisman perbatasan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total kunjungan wisman. Tahun 2015 kontribusi wisman crossborder mencapai 3,6% dari total kunjungan wisman ke Indonesia sebesar 10,4 juta wisman,” kata Menpar Arief Yahya.(*)

 

Bamboo Lighting Festival Hidupkan Malam di Lereng Merapi

0

Bamboo Lighting Festival di Ketep Pass Magelang berhasil menghidupkan wisata malam di kawasan sejuk Lereng Merapi.

Selama tiga hari festival digelar, 20-22 Oktober 2017, pengunjung tercatat mencapai 5.432 orang.

“Alhamdulillah. Pengunjung membludak. Melebihi target yang kami tetapkan,” ujar Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Ketep Pass, Edward Alfian, Senin (23/10).

Pengunjung Festival Bambu yang baru pertama digelar di Indonesia ini tidak hanya datang dari Magelang. Dari plat mobil yang terparkir, beberapa datang dari luar kota seperti Semarang, Salatiga, Solo, Yogya dan sekitarnya. Bahkan ada yang datang dari Samarinda, Kalimantan Timur.

“Saya penasaran dengan event ini. Bambu yang dibuat lampu dengan berbagai ukiran dan ukuran, pasti keren. Ternyata benar-benar keren,” ujar Fatah yang tinggal di Samarinda dan datang bersama anak dan istrinya. Fatah datang Sabtu malam saat bintang tamunya Uyau Moris.

Ya, festival Ketep ini memang tidak hanya menyuguhkan keindahan bambu ukir yang dijadikan lighting dan menerangi gelapnya Puncak Ketep. Serangkaian kegiatan seni budaya pun menyertai. Mulai dari kirab kesenian tradisional sejumlah Desa Wisata Kabupaten Magelang, stand pameran produksi Bamboo Lighting, Gunungan, pameran Tosan Aji ( Keris Sejarah) dan pentas musik.

Tidak hanya musik jazz, berbagai aliran musik pun tampil dalam gelaran di ketinggian 1.200 mdpl ini. Uyau Moris, yang tampil pada malam Minggu, memang tampil spesial. Musisi dengan alat musik Sape (khas Dayak) ini mampu menghangatkan dinginnya Ketep Pass. Kabut yang sempat turun, membuat panggung tampak seperti menggunakan smoke dry ice. Kabut putih itu diterpa sorot lampu warna-warni menjadi indah sekali.

Sejumlah lagu hits mengalun. Pengunjung pun turut melantunkan syair lagu yang musiknya dimainkan Uyau Moris. Di akhir pertunjukan yang dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dan Ketua DPRD Kabupaten Magelang ini, Uyau Moris mengajak pengunjung menyanyikan “Rayuan Pulau Kelapa.”

Lampu panggung dimatikan. Dengan penerangan lilin bambu dan lampu hape yang dinyalakan, suasana malam pun menjadi syahdu dan khidmat.

Usai pentas malam itu selesai, pengunjung banyak yang tak beranjak dari sekitar panggung. Ada yang berebut foto bersama Uyau Moris. Ada yang berfoto di spot lampu Lighting Bamboo. Pengunjung baru benar-benar bersih saat Pengelola Ketep Pass menyampaikan pengumuman lewat pengeras suara bahwa pukul 23.00 lokasi akan ditutup untuk persiapan kegiatan Minggu pagi. Yakni pameran Tosan Aji (keris tradisional).

Kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang bersama warga dan Pengelola Ketep Pass ini akan dijadikan kalender wisata rutin tahunan. “Kami akan lakukan evaluasi demi perbaikan penyelenggaraan tahun depan. Berbagai masukan kami terima untuk penyempurnaan,” tandas Edward Alfian.

Apresiasi juga datang dari Menpar Arief Yahya yang terus memperhatikan perkembangan Borobudur senagai ikon destinasi prioritas Joglosemar. Jogja Solo Semarang adalah segitiga yang dikembangkan bersama, dengan ikon Borobudur, yang sudah mendunia. “Events pendukung atraksi di destinasi Joglosemar itu menjadi sangat penting dan harus dipromosikan,” kata Arief Yahya.

Event itu, lanjut dia, rumusnya 50% untuk operasional, sisanya yang 50% dimanfaatkan untuk media. Hampir semua daerah, bahkan juga di pusat, komposisi ini selalu sulit dicapai. Yang terjadi, hanya berkonsentrasi di event, tanpa memanaj media publishing-nya.

“Karena itu, Kemenpar selalu inisiatif untuk membesarkan informasi event melalaui convergent media, yakni menggabungkan Paid Media, Own Media, Social Media dan Endorser,” jelas Arief Yahya. ()

 

Festival Pesisir Paloh 2017 Siap Digelar 5-11 November

0

Festival Pesisir Paloh (FESPA) 2017 akan diselenggarakan pada tanggal 5-11 November 2017 Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, kabupaten Sambas Kalimantan barat.

“Akan banyak diisi dengan kegiatan menarik, terlebih pada bulan ini menjadi puncak peneluran Penyu yang dikemas dengn beragam pesta rakyat untuk mensyukuri atas telur penyu yang melimpah,” jelas Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili.

Tambah Bupati, Kegiatan yang digelar sejak tahun 2011 dan bertema ini Selamatkan Penyu di Batas Negeri ini digelar untuk mempromosikan potensi Pesisir Paloh sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Selain Penyu, destinasi di Pesisir Paloh juga ada pesona budaya Ritual Besiak, Upacara Antar Ajung dan tradisi Ngamping sebagai bentuk rasa syukur masyarakat pesisir atas panen yang berlimpah serta mendoakan agar panen berikutnya semakin baik.

VSejak hari pertama 5 November nanti, wisatawan sudah akan dihibur oleh beragam atraksi mempesona. Dari Pemilihan Duta penyu Paloh 2017, Pameran Foto dan Produk Lokal, Sosialisasi Pengembangan Desa Wisata Temajuk, Pemutaran Film Lingkungan semuanya sudah disetting dengan kemasan menarik. Belum lagi acara Kemah Pesisir Paloh bersama Pengakap Serawak Malaysia.

Bupati memaparkan, dalam acara tersebut juga akan ada beberapa kegiatan yang paten untuk diikuti seperti Aksi Sapta Pesona bersih pantai, Field Trip Monitoring Penyu, Pelepasan Tukik, Atraksi Budaya dan Kesenian serta Penanaman Bibit Pohon Kehidupan.

Pemerintah Daerah juga memanfaatkan acara ini dengan jitu, beragam kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga disempatkan dalam gelaran ini, seperti Pemeriksaan dan Sunatan Massal, Perekaman E-KTP dan Surat Keterangan Sementara,Pembuatan Akta Kelahiran, Pembaharuan Kartu Keluarga, Sosialisai Program Asuransi Nelayan, Sosialisasi Kartu nelayan, Pembuatan Tanda Pencatatan Kapal Nelayan.
Dan Semakin lengkap dengan Pelatihan Pengolahan Air Bersih, Sosialisasi tentang hukum dan Sosialisasi jenis ikan dilindungi

“Dengan demikian, melalui inisiasi Festival Pesisir Paloh ini diharapkan dapat terlaksana pesta rakyat yang positif, memunculkan kebanggaan atas potensi yang dimiliki serta sebagai bentuk pelestarian budaya pesisir dan promosi ekowisata guna meningkatkan perekonomian lokal,” tambahnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, geliat pariwisata di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mulai bangkit. Kecamatan Paloh berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, di belahan barat bagian utara pulau Kalimantan. Wilayah ini juga dikenal dengan pantai tempat peneluran penyu terpanjang di Indonesia dengan bentang pantai mencapai 63 kilometer.

Penyu merupakan salah satu potensi wisata pesisir yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Di Paloh, sedikitnya terdapat empat dari tujuh jenis penyu yang ada di dunia.

Adapun penyu yang tercatat berdasarkan data lapangan oleh pihak WWF Kalbar ini yaitu penyu hijau Chelonia mydas, Penyu Pipih Natator depressa, Penyu Tempayan Caretta caretta, Penyu Sisik Eretmochelys imbricata, Penyu Lekang Lepidochelys olivacea dan Penyu Belimbing Dermochelys coriacea.

Ekosistem perairan Paloh juga kaya akan sumberdaya ikan. Komoditi perikanan yang cukup potensial di Perairan Paloh di antaranya lobster, kepiting bakau, udang, bawal hingga ubur-ubur serta berbagai jenis ikan lainnya

Menteri Pariwisata Arief Yahya memuji penyelenggaraan event ini dan berharap agar pelaku pariwisata segera menerapkan go-digital. “Go-digital itu harus diterapkan untuk mengawal even ini. Tujuannya tentu bukan buat “gaya-gayaan.” Goal utamanya, harus mengarah ke viral destinasi hingga ujung dunia,” kata Menpar Arief Yahya

Dalam Festival Pesisir Payoh ini pasti banyak yang heboh, selalu ada yang bisa di-share untuk kemajuan bersama, terutama soal posting potensi wisata di Pesisir Payoh. Jadi tunggu apalagi, Ayo kunjungi Pesisir Payoh, nikmati wisatanya, rasakan kulinernya. “Jangan lupa foto-foto lalu posting di akun medsos masing-masing,” pungkasnya.(*)

Pariwisata Jadi Kesadaran Kolektif Bangsa Indonesia

0

Pariwisata menjadi kesadaran kolektif seluruh bangsa Indonesia.

Rembuk Nasional di Pusat Niaga JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin 23 Oktober 2017, lalu menelurkan rekomendasi yang bersinggungan dengan pariwisata.

Dari mulai Perhubungan Laut, Sumberdaya Non-Hayati Laut, Perbatasan Maritim, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata Bahari, serta Hasil Rembuk Daerah, semua menghasilkan usulan yang diteruskan ke Presiden Joko Widodo.

Lima rekomendasi tadi umumnya bersinggungan dengan pariwisata. Tengok saja rekomendasi pertama di sub sektor perhubungan laut.

Segala hal yang terkait efisiensi rute pelayaran agar tidak tumpang tindih dengan rute pelayaran komersial milik swasta, peningkatan SDM kemaritiman melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi, penerapan asas cabotage dengan mempercepat pengurusan izin penggunaan kapal asing agar tidak mengganggu proses bisnis yang lain, ikut dibahas.

Semua dianalisa. Semua dipelajari. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia Hendra Sugandhi, Mantan Menko Maritim Indroyono Soesilo, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & industri Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman, Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Didien Djunaedi, Laksamana (purn) Marsetio, dan Pangdam Pattimura Mayjen Doni Monardo, sampai ikut mengawal langsung rekomendasi tadi.

“Diharapkan juga, kegiatan ini mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan sektor ekonomi yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan Indonesia,” jelas Ketua Tim Rembuknas 2017 Ridwan Djamaluddin.

Itu sebabnya, Sumberdaya Non-Hayati Laut, Perbatasan Maritim, Kelautan dan Perikanan, ikut dijadikan rekomendasi berikutnya. Setelah itu, rekomendasinya kembali mengarah ke pariwisata.

Arahnya adalah penguatan pariwisata bahari. Di sini, pemerintah diminta meningkatkan infrastruktur di kawasan wisata bahari, memperkuat gerakan nasional dalam menjaga kebersihan di lokasi wisata bahari, dan melakukan deregulasi kebijakan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepelabuhanan (CIQP) bagi kapal pesiar dan kapal layar.

“Di bidang pariwisata bahari, kami merekomendasikan deregulasi perpajakan dan impor peralatan wisata bahari. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur destinasi wisata,” timpal Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata Indroyono Soesilo.

Hal lain yang ikut direkomendasikan adalah pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tuan rumah destinasi wisata dan penguatan SDM penunjang wisata bahari.

Untuk kapal yacht? Rekomendasinya juga terbilang sangat kuat. “Hasil rekomendasi untuk yacht adalah pengintegrasian aplikasi vessel declaration dengan aplikasi yachter online. Ini bisa membuat proses masuk yacht lebih simple, efisien, cepat sekaligus memudahkan pengawasan,” tambahnya.

Poin lainnya yang masuk radar rekomendasi adalah deregulasi kebijakan kunjungan wisata kapal layar (yacht) asing. Utamanya CIQP (custom, immigration, quarantine, port) satu atap. Pembangunan fasilitas marina juga ikut dikebut. Arahnya, Indonesia tidak hanya sebagai “destinasi kunjungan” tetapi lebih sebagai “destinasi hub/home base” kapal wisata yacht asing. “Ini yang memberikan keuntungan dan dampak ekonomi lebih besar ke negara. Tahap awal marina biaya APBN,” tutur Indroyono.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & industri Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman juga ikut buka suara. Dalam rekomendasinya, dia mengatakan sangat butuh restrukturisasi tarif handling di pelabuhan oleh Pelindo.

Tarif yang dipatok saat ini dinilai masih terlalu mahal. Selain itu, Dadang juga mendoorong deregulasi kebijakan industri wisata cruise, sehingga Indonesia nantinya bisa menjadi “destinasi hub/home base” kapal wisata cruise.

“Untuk mendatangkan 1.000 call cruise, perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi seperti Pelabuhan Belawan-Medan, Tanjung Priok-Jakarta, Tanjung Perak-Surabaya, Makassar, Benoa- Bali dan “destination port cruise” potensial yaitu Tanjung Emas-Semarang, Sabang-Aceh, Celukan Bawang – Bali, Pelabuhan Balikpapan-Kaltim, dan Teluk Bayur–Padang,” papar Dadang.

Sedangkan untuk 19 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sudah terealisasi 14 KSPN Bahari. Rekomendasi yang diberikan meliputi mengembangkan model kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KBPU) pada KSPN terpilih. “Pada KSPN inisiasi Pemerintah lebih dominan, Pemda mendukung,” cetusnya.

Dadang menambahkan, dari target 45 destinasi selam, saat ini sudah terealisasi 46 destinasi selam. Namun untuk mengembangkannya, dirinya merekomendasikan setiap destinasi selam ditetapkan carrying capacity, tingkat risiko, dan kualifikasi penyelam.

“Juga diperlukan kebijakan sertifikasi penyelam di bawah koordinasi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI),” pungkasnya.

Menpar Arief Yahya mengaku senang lantaran pariwisata masuk radar rekomendasi Rembuk Nasional. Lima rekomendasi Rembuk Nasional Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan tadi menurutnya sudah dangat berbobot.

“Rekomendasinya seperti mendorong wisata bahari Indonesia naik kelas ke level global. Kalau titik labuhnya banyak, berstandar global dan terintegrasi secara online, laut kita pasti bakal penuh dengan cruise dan yacht berbendera asing,” ucap Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI. (*)

Kijang Kota akan Jadi Tiga Kelurahan

0
Kijang City Walk (KCW) di Bintan Timur kini jadi ikon wisata Kijang. F. Dok Batam Pos

batampos.co.id – Rencana pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah di kecamatan Bintan Timur (Bintim) kembali mencuat. Direncanakan Kelurahan Kijang Kota akan dimekarkan menjadi tiga kelurahan, yaitu mulai kilometer 23 sampai dengan perbatasan Kelurahan Sei Lekop menjadi satu kelurahan. Kemudian wilayah selatan terdiri Tekojo dan Kampung Keke menjadi satu kelurahan, serta Kelurahan Kijang Kota menjadi kelurahan induk.

Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan, Bambang Sugianto membenarkan rencana pemekaran tersebut. Rencana pemekaran wilayah merupakan aspirasi dari masyarakat, dan tim akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang saat ini dalam tahap pengkajian.

“Tim pengkaji terdiri dari empat dosen,” ujar Bambang.

Ia berharap, kajian dari tim akademisi akan selesai sebelum akhir tahun. Sehingga bisa diserahkan ke Bupati Bintan.

Disinggung soal usulan nama kelurahan yang akan dimekarkan, Bambang menyebutkan, berdasarkan sejarah, di wilayah utara dikenal Sungai Kolak, selatan dinamai Sungai Kalang Tua.

Bambang juga menambahkan, didasari jumlah penduduk, di Kijang Kota telah mencapai 27 ribu jiwa, dengan luas sekitar 23 kilometer per segi, maka pemekaran memang layak
dilakukan.

Terpisah, Camat Bintan Timur, Rusli mengatakan, masyarakat Kijang sangat mendukung pemekaran ini. Jika terealisasi, maka Kecamatan Bintan Timur akan memiliki enam kelurahan. “Dengan pemekaran ini kesejahteraan masyarakat meningkat,” harapnya. (cr21)

SLB Negeri Lingga Mulai Beroperasi

0
Sekolah Luar Biasa Negeri yang telah beroperasi. F. Wijaya Satria/Batam Pos

batampos.co.id – Ketua Gapensi Kabupaten Lingga Rony Kurniawan memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Provinsi yang telah menyisihkan dana APBD Provinsi untuk pembangunan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) di Jalan Navigasi, Desa Sungai Harapan, Kecamatan Singkep. Bangunan terdiri dari dua lokal tersebut telah rampung dikerjakan sejak sebulan lalu.

“Terimakasih kepada Provinsi yang perduli kepada anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Lingga. Sehingga mereka dapat belajar dengan layak,” ujar Rony ketika ditemui Batam Pos di Dabo Singkep, Selasa (24/10) pagi.

Iwan juga mengaku sangat bangga dengan Mardiana, putri asal Kabupaten Lingga yang rela menghibahkan tanah milik mereka untuk pembangunan sekolah SLBN tersebut. Mardiana juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap pembangunan sekolah tersebut yang kini bertugas di Pemerintahan Provinsi Kepri.

Pria yang akrab disapa Iwan Munir ini juga mengatakan sejumlah masyarakat juga merasa bersyukur dengan adanya sekolah SLBN. Sejak dulu, sambung Iwan, SLB telah ada dan beroperasi di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini terutama sejak beroperasinya PT Timah. Namun sekolah itu juga terhenti bersamaan dengan hengkangnya PT Timah.

Bangunan SLBN yang terdiri dari dua lokal tersebut bersumber dana dari APBD Pemerintah Provinsi. Bangunan tersebut menelan biaya sebesar Rp 470 juta lebih. Dengan waktu pengerjaan sesuai dengan aturan yang ada dan telah selesai pada September tahun ini.

Saat ini sejumalah siswa SLBN dari sejumlah lokasi di Singkep telah mendaftar dan menggunakan lokal tersebut Untuk menimba ilmu. Ada anak yang menderita autis, sindrom dan anak berkebutuhan khusus lainnya belajar di sana.

“Ada lima anak saat ini yang telah belajar di sana. Rencana Ada dua anak lainnya yang akan bergabung di sekolah tersebut,” kata Iwan.

Iwan menambahkan, bagi warga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, pihak sekolah yang berada di bawah naungan Pemerintahan Provinsi ini juga membuka pendaftaran. Sehingga seluruh anak yang berkebutuhan khusus mendapat pendidikan yang sama dengan anak lainnya. Terlebih saat ini beberapa anak berkebutuhan khusus telah bekerja sebagai ASN di Provinsi Kepri. (wsa)

Besok, Pawai Budaya dan Mobil Hias

0

batampos.co.id – Melengkapi rangkaian hari ulang tahun ke-16 kota Otonom Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar pawai budaya dan mobil hias, Kamis (26/10).

“Agenda ini untuk memeriahkan HUT Kota Otonom Tanjungpinang,” ucap Sekda Tanjungpinang, Riono, usai rapat persiapan pawai budaya dan mobil hias, Senin (23/10) malam kemarin.

Peserta pawai budaya dan mobil hias ini, sambung dia, merupakan bagian dari OPD Tanjungpinang, camat, lurah, sekolah, perbankan, instansi vertikal dan juga masyarakat. Masing-masing peserta pawai ini akan menampilkan ciri khasnya masing-masing.

Agenda yang kerap dilangsungkan setiap tahun sekali ini, merupakan agenda yang selalu ditunggu masyarakat Tanjungpinang. Dikarenakan keunikan dari dekorasi dan penampilan masing-masing peserta pawai budaya.

Pada tahun ini pawai budaya dan mobil hias akan melintasi sejumlah ruas jalan utama Tanjungpinang.

Pawai mobil hias dimulai pada pukul 07.00 WIB akan melalui dari Terminal Sungai Carang Bintan Center, menuju pintu gerbang I Bintan Center, kemudian ke arah Jala. DI. Panjaitan menuju simpang batu 6. Lalu mengarah ke Jalan Gatot Subroto, Jalan MT. Haryono, Jalan Brigjen Katamso, melawan arus Jalan Bakar Batu. Dari Jalan Ketapang, iring-iringan mobil hias menyambung peserta pawai budaya hingga garis akhir menuju Anjung Cahaya.

Sementara peserta pawai budaya akan melintasi dari simpang Jalan Pos, Jalan Hangtuah, dan berakhir di Anjung Cahaya.

Untuk kelancaran pawai budaya dan mobil hias, jalan-jalan yang digunakan sebagai rute pawai akan ditutup selama pawai tersebut berlangsung. Pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian akan melakukan pengalihan arus kendaraan, dimulai dari pasar ke Jalan Gambir – Jalan Mawar – Jalan Tambak – Jalan Potong Lembu – Jalan Kemboja – Jalan Pelabuhan (buka tutup). Kemudian melintas pasar melewati Jalan Yusuf Kahar, Jalan Bintan (melawan arus), dari pukul 10.00-12.00 Wib.

Untuk itu, masyarakat diharapkan memaklumi kondisi lalu lintas selama agenda tersebut berlangsung. “Agar kemeriahan HUT Kota Otonom Tanjungpinang yang dilaksanakan setahun sekali ini dapat berjalan lancar,” ujar Riono.

ementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Dadang, AG, menjelaskan sejauh ini, peserta mobil hias yang sudah terdaftar sebanyak 48 peserta, dari OPD, instansi Vertikal, dan swasta.

Tak hanya peserta pawai budaya dan mobil hias, deretan acara juga dimeriahkan, barisan drumband, pasukan Merah Putih, barisan bunga manggar, barisan OPD, Kecamatan dan Kelurahan, barisan gabungan SMP, SMA, dan SMK. (aya)

Minta Regulasi Jadi Poros Maritim Dunia

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menghadiri rapat kerja pemerintah 2017 di istana Negara dengan Presiden Joko Windodo, Selasa (24/10). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta dukungan sejumlah regulasi dan dukungan infrastruktur kepada Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Rapat Kerja Pemerintah 2017 di Istana Negara, Selasa (24/10) siang. Dengan regulasi dan dukungan yang diberikan, pergerakan ekonomi Kepri akan semakin laju dan ekonomi akan semakin tumbuh. Cita-cita untuk menjadikan Kepri sebagai titik utama Indonesia sebagai poros maritim dunia segera terealisasi.

“Presiden minta daerah konsen pada pertumbuhan ekonomi, dan saya yakin dengan diberikannya sejumlah regulasi dan dukungan pembangunan infrastruktur untuk Kepri, pertumbuhan ekonomi akan kembali tinggi,” kata Nurdin usai menghadiri RKP di Istana Negara.

Nurdin pada RKP itu menjadi salah satu Gubernur yang diberi kesempatan berbicara dan bertanya. Dia minta sejumlah regulasi yang sesuai dengan potensi yang memang ada di Kepri. Termasuk pembangunan infrastruktur yang kini dikerjakan sejumlah kabupaten kota di Kepri.

Di antara yang diajukan Nurdin adalah regulasi untuk pusat logistik, energi, kepelabuhanan. Termasuk pelabuhan bertaraf internasional. Nurdin juga minta agar izin tangkap untuk kapal ikan 30 GT diserahkan saja ke pemerintah provinsi.

“Kita juga minta regulasi pengelolaan labuh jangkar segera diselesaikan,” kata Nurdin. Sehingga, kata Gubernur, jasanya bisa diambil pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, Nurdin minta pelabuhan entri point kapal-kapal pesiar ke Kepri. Apalagi Kepri semakin mengandalkan sektor kepariwisataan dan kemaritiman. Pada kesempatan tersebut, Nurdin mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. “Terima kasih Pak Presiden,” kata Nurdin.

Nurdin juga menyebutkan Kepri juga sudah mengajukan beberapa KEK yang semuanya untun meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia antara yang diajukan adalah KEK di Pulau Asam, KEK Pariwisata untuk Anambas. Juga Natuna dan Lingga.

Pada kesempatan tersebut, banyak hal yang ditekankan Presiden memang sedang dipersiapkan dan dilaksanakan di Kepri. Presiden Jokowi, misalnya menyampaikan segera mengeluarkan Perpres untuk membangun sistem e-procurement, e-planning, e-budget sehingga mengurangi korupsi. Kepri sendiri, di akhir tahun ini sudah menekankan bahwa e-planing dan e-budgeting harus sudah jalan. “Jangan ada yang bermain dengan anggaran, karena itu Presiden ingin sistem terus diperkuat,” kata Bupati Karimun dua periode ini. (bni)

 

Kajari Natuna Cek Proyek Pendampingan

0
Kajari Natuna Juli Isnur, (kiri) didampingi Kacabjari Tarempa (tengah) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas Effie Zjuhairi, meninjau Bandara Letung kemarin. F. Syahid/Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Juli Isnur, turun langsung ke Anambas untuk memantau sejumlah proyek pendampingan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedikitnya ada 14 proyek strategis yang membutuhkan pendampingan kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Di antaranya pembangunan Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas, pembangunan lanjutan pusat perkantoran tahap ketiga, Bandara Letung dan sejumlah proyek besar lainnya.

“Kami berada di Anambas tidak lama. Oleh karenanya dalam dua hari ini kami akan maksimalkan kegiatan seperti meninjau Bandara Letung yang merupakan objek vital nasional (obvitnas),” ungkap Juli dalam sambutannya pada malam Ramah tamah Kejaksaan Negeri Natuna dengan Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Anambas Resort Senin (23/10) malam.

Mantan Koordinator Kejaksaan Tinggi Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan heran jika pihaknya akan tampak di beberapa tempat khususnya lokasi pembangunan proyek yang didampingi oleh TP4D . Karena pihaknya akan semaksimal mungkin membantu masyarakat mengawal agar masyarakat dapat menikmatinya.

“Jangan heran kalau kami akan berkeliaran di beberapa tampat, mengingat kami akan maksimalkan waktu selama dua hari untuk melakukan kontrol sambil menyiapkan program kerja ke depan,” urainya.

Juli juga mengimbau kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Lelang untuk tetap berkerja maksimal dan jangan takut.

“Jangan takut karena ada tim kejaksaan turun ke lapangan. Kerja tak usah takut sepanjang itu benar. Bekerja itu tergantung niat. Jika tulus Insya Allah hasilnya akan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kedatangan Juli, dalam rombongannya juga membawa Kasitel David Joni, Kasidatun Bimo dan Rijal. Selain itu dia juga mengaku memuji kinerja Kacabjari Natuna di Tarempa yang sigap dalam melaksanakan tugas di daerah Kepulauan seperti Anambas ini.
“Kami percaya dengan kerja Kacabjari. Setiap saat bisa berada di tiga titik yakni di Tanjungpinang, Natuna dan di Anambas,” pujinya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan pihak Kejaksaan untuk pendampingan 14 paket proyek strategis. (sya)

DPRD Sesalkan Pemko Tak pernah Laporkan Ada Piutang

0
ilustrasi

batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD kota Batam, Idawati Nursanti mengaku baru mengetahui piutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 300 miliar. Piutang ini merupakan tunggakan PBB sejak 2011 lalu, ketika masih dikelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

“Pemko tak pernah melaporkan. Kami saja tahunya dari media, ternyata ada piutang sebesar itu,” kata anggota Komisi II DPRD Batam, Idawati Nursanti, kemarin.

Ditemui di ruangnya, Ida mengaku sudah menghubungi Badan Penerimaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Pemko Batam. BP2RD pun membenarkan piutang Rp 300 miliar tersebut. Untuk penagihan sendiri BP2RD mengaku secara bertahap, tiap tahun ditargetkan menutupi piutang.

“Alasannya seperti itu. Jadi piutang ini dicicil tiap tahun. Tahun 2016 ditargetkan Rp 25 miliar, 2017 sebesar Rp 25 miliar dan tahun 2018 nanti sebesar Rp 30 miliar. Tadi tak sekaligus. Hanya saja disesalkan mereka tak melaporkan angka Rp 300 miliar ini,” sesalnya.

Bagaimana mekanisme penagihan piutang ini, diakui Ida, diserahkan sepenuhnya ke BP2RD.

Hanya saja Pemko harus mampu menagih secara keseluruhan sehingga piutang ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan. “Namanya piutang wajib ditagih,” lanjut dia.

Upaya penagihan harus dimulai dengan pendataan. Pasalnya saat ini masih banyak potensi wajib PBB tidak tertagih karena namanya berbeda atau data double. Carut marutnya sistem pendataan ini menyebabkan penagihan tidak maksimal sehingga potensi banyak yang hilang.

“Usulan kami harus didata ulang, mulai dari perangkat RT atau RW mengecek dan melaporkan wajib pajak sesuai nama yang ditagih. Sehingga datanya rill dan akurat,” jelasnya.

Mulia Rindo Purba, anggota komisi II menyebutkan, piutang Rp 300 miliar ini harusnya jadi potensi menutup defisit pembangunan infrastruktur yang tertunda karena anggaran minim.

Hanya saja persoalannya saat ini banyak wajib pajak yang seharusnya jadi potensi terbentur aturan legalitas kepemilikan lahan. “Misal masyarakat punya rumah tapi tak memiliki legalitas, atau mereka yang tinggal di kavling yang tak terdaftar di wajib PBB,” katanya.

Masyarakat disana, kata Mulia, bukan tak mau membayar PBB. Hanya saja ketika disuruh membayar tagihan yang diberikan pemko tidak sesuai dengan nama pemilik rumah. Bisa saja itu karena proses jual beli kavling sehingga di data masih berstatus pemiliki sebelumnya.

Sementara untuk ganti nama kepemilikan kavling ini harus melalui prosedur di BP Batam.

“Makanya harus ada singkronisasi BP dan Pemko. Mereka mau bayar PBB kok,” katanya.

Mulia sendiri sepakat dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program ini pengurusan sertifikat lahan bisa dilakukan di Badan pertanahan Nasional (BPN).

“Kita dukung sertifikat gratis supaya masyarakat yang punya rumah bisa memiliki sertifikat dan menjadi potensi PBB,” bebernya.

Ditambahkan Mulia, sampai saat ini rumah yang sudah wajib PBB di Batam berjumlah 298 ribu lebih. Sementara pemko Batam sendiri menargetkan angka 328 wajib PBB di tahun 2018 nanti.

“Selain meningkatkan wajib PBB, pemko tentunya mengedukasi masyarakat untuk taat pajak. Apalagi tingkat kepatuhan bayar pajak kita masih rendah yakni 64 persen,” jelasnya. (rng)