batampos.co.id – Anggaran 2018 di Dinas Koperasi Usaha Mikro (KUM) Kota Batam hanya Rp 2,3 miliar. Padahal saat ini, jumlah UKM di Batam mencapai 75 ribu. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, seiring banyaknya masyarakat yang buka usaha imbas dari sulit mencari lapangan kerja.
Kepala Dinas KUM Kota Batam, Suleman Nababan mengatakan anggaran dinas untuk KUM Kota Batam tahun 2018 hanya Rp 2,3 miliar. Anggaran tersebut turun sekitar Rp 700 juta dibandingkan tahun lalu atau 2017.
“Anggaran untuk dinas memang turun, jadi sekarang hanya Rp 2,3 miliar. Sebelumnya Rp 2,9 miliar, kemudian di APBDP dikurangi lagi Rp 200 juta,” terang Suleman.
Dikatakannya, jumlah anggaran Rp 2,3 miliar itu akan digunakan untuk seluruh kegiatan di Dinas KUM serta gaji pegawai. Diantara kegiatan yang masuk dalam anggaran seperti pelatihan sumber daya manusia, peningkatan SDM, pelatihan kewirausahaan dan dukungan untuk sertifikasi.
“Seluruh kegiatan UKM dan anggaran dinas masuk pada anggaran tersebut,” ujar Suleman.
Ia tak menapik jumlah anggaran Rp 2,3 miliar itu tak bisa memaksimalkan pelatihan untuk seluruh UKM di Batam. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat jumlah UKM di Batam sudah diangka 75 ribu.
“Itu data awal yang kami dapat. Kalau jumlah segitu, kemungkinan untuk keseluruhan tak sampai. Namun, kami berusaha maksimal untuk penggunaan anggaran,” imbuh Suleman.
Menurut dia, jumlah 75 ribu UKM di Batam diduga akan terus bertambah. Hal itu juga dapat dilihat dari jumlah pedagang kecil yang terus bertambah.
“Kalau melihat kondisi ekonomi saat ini, yang berhenti kerja mending jualan, daripada pulang kampung,” pungkas Suleman. (she)
Sejumlah kendaraan parkir di Pelabuhan Punggur, Senin (8/5). Bangunan Pelabuhan Punggur terlihat sudah selasai namun belum dioprasikan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Proses pembenahan Pelabuhan Punggur berjalan sangat lambat. Hingga saat ini, pelabuhan tersebut belum memiliki lokasi parkir. Sehingga tidak heran, banyak juru parkir liar memanfaatkan kondisi itu untuk keuntungan pribadi.
Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) BP Batam, Nasrul Amri Latif mengatakan sebelumnya proses tender pembangunan lokasi parkir ada dibawah naungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BP Batam.
“Mulai 1 November dibawah arahan Deputi baru, maka prosesnya ada dibawah saya (Kakanpel) mulai saat ini,” kata Nasrul kepada Batam Pos, Rabu (1/11).
Ia tidak mengetahui mengapa proses tender belum berjalan. Selain itu unit ULP BP Batam berada di divisi yang berbeda dari Kantor Pelabuhan (Kanpel) BP Batam. Tapi dengan arahan dari Deputi baru, maka proses tender akan ditangani Kakanpel. Prosesnya akan segera dipercepat. Akhir tahun ini direncanakan akan selesai.
“Lokasi parkir tak ada, itu yang akan kita lakukan. Tujuannya adalah untuk memperlancar arus penumpang yang datang dan pergi,” imbuhnya.
Keberadaan lokasi parkir memang menjadi sangat penting mengingat banyaknya masyarakat yang bepergian lewat Pelabuhan Punggur. Wakil Ketua Kadin Kepri Bidang Transportasi Umum, Forwarding dan Kepelabuhanan Osman Hasyim mengatakan proses pembenahan Pelabuhan Punggur harus menjadi prioritas.
“Pelabuhan tersebut harus dibenahi karena masih semrawut. Soal lokasi parkir harus segera dibangun tentunya dengan memenuhi standar pelayanan yang baik,” harapnya.
Osman mengatakan pembangunan gedung baru di Pelabuhan tersebut tidak ada gunanya jika tidak dilengkapi dengan lokasi parkir yang komprehensif.
“Gedung baru yang dibangun sudah bagus. Namun tak ada artinya jika tak ada lokasi parkir. Selain itu perlu ditata juga nanti petugas parkir. Harus resmi. Berikut juga tarifnya karena nanti masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” katanya.
Selain itu, sebagai solusi jangka panjang, BP Batam juga perlu mempertimbangkan menyediakan lahan parkir di luar Pelabuhan.
“Benahi juga struktur jalan, karena dirasa masih sempit,” pungkasnya. (leo)
Pekerja menurunkan tiang pancang dari truck kontainer di proyek Masjid Agung 2, Tanjunguncang, Batuaji, Rabu (1/11). Proses pengerjaan masji Agung 2 masih tahap pemasangan tiang pancang. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam menganggarkan Rp 99,5 miliar untuk pembangunan fisik Masjid Agung Batuaji.
Pembangunan Masjid Agung di Batuaji memakan anggaran sebesar Rp 248 miliar. Pembangunan masjid Agung dilakukan dengan sistem multiyears dengan target selesai 2021 nanti.
“Tahun kedua ini dianggarkan Rp 99,5 miliar,” kata anggota Komisi II DPRD Batam, Idawati, kemarin.
Peanggaran ini terdiri dari honorarium jasa tenaga ahli, biaya manajemen kontruksi pembangunan masjid serta pembangunan fisik masjid Agung Batuaji. “Cukup besar karena sudah mulai pembangunan fisik,” tuturnya.
Aman, anggota komisi IV DPRD Batam menambahkan, pembangunan masjid agung menggunakan APBD yang sangat luar biasa. Pembangunan akan berkelanjutan dari tahun ke tahun dan diprediksi akan selesai selama 4 tahun.
“Anggarannya murni APBD dan tiap tahun kita anggarkan,” katanya.
Masjid Agung Batam ini terletak di Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji. Lokasinya persis di tepi Jalan Brigjen Katamso, pemisah Kecamatan Batuaji dan Sagulung dengan luas 4,2 hektare.
Masjid berarsitektur Arab-Turki-Melayu ini diperkirakan dapat menampung sampai 18.563 jamaah.
Pada bagian ballroom mampu tampung hingga 5.485 jamaah, bangunan utama bisa tampung 5.748 jamaah, lantai atas 1.175 jamaah, dan area koridor bisa menampung hingga 5.615 jamaah. (rng)
Kantor Wali Kota Batam dan Engku Putri, DPRD Batam, dan Masjid Raya batam yang selama ini aset BP Batam bakal diserahkan ke Pemko Batam. Foto: dok humas Pemko Batam/istimewa
batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menyambangi kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Rabu (1/11). Dalam kunjungan kerja perdana ini, salah satu hal yang dibahas yakni penyerahan aset.
Lukita menyebutkan, melalui tim percepatan aset BP Batam dan Pemko Batam berkomitmen akan mempercepat penyiapan dokumen. Setelah lengkap, dokumen-dokumen ini diteruskan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
“(Kemarin) ada yang belum (lengkap), kementrian harapkan semua (lengkap), ini akan lengkapi,” kata Lukita.
Ia mengatakan, jika tak ada halangan penyiapan dokumen tak memerlukan waktu yang lama. Namun demikian, penyerahan aset kelak bergantung pada keputusan pemilik aset yakni Kemenkeu.
“Soal ini (penyiapan dokumen) kalau dari saya, saya akan segera selesaikan dalam tiga bulan ini tetapi pengalihan tetap di Kemenkeu,” terangnya.
Menurutnya, dokumen yang lengkap diperlukan agar Kemenkeu mudah menyerahkan aset, dengan demikian BP Batam dapat secepatnya meneruskan ke Pemko Batam.
“Mereka (Kemenkeu) selanjutnya akan kaji dan kalau dialihkan ke Pemko nilainya jelas,” ungkapnya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyambut baik rencana BP Batam tersebut. Namun ia menjelaskan tiga bulan bukan penyerahan, seluruh aset paling lama diserahkan dalam dua tahun.
“Dokumen pun parsial, mana yang mau diserahkan duluan itu disiapkan, bukan bukan tiga bulan semua ya,” imbuhnya.
Rudi menyampaikan, mana aset yang prioritas inilah yang akan dibahs dalam tim percepatan aset. Namun, ia ingin yang diprioritaskan adalah aset yang bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Apalgi kini, Pemko Batam tengah gencarnya membangun jalan, drainase dan infrastruktur lain, termasuk yang penting yakni penanganan sampah.
“Semuanya termasuk fasum fasos (diserahkan), tak hanya (lahan) di ruang milik jalan. Saya bersyukurlah, apalagi kini kita lagi kembangkan jalan nih dan akan semakin cepat kita selesaikan dan rencana kami matang jadinya, bangun jalan kita tentukan jalur pesepedanya, pedestrian, taman,” papar Rudi.
Selain ini, ia meminta BP Batam menarik kembali tanah milik jalan yang telah diberikan ke pengusaha sebelumnya ditarik kembali.
“Sehingga penataan lebih bagus, dan kita mau tata reklame juga ke kita semua,” pungkas Rudi. (cr13)
Angkutan umum melintas di Jalan R Suprapto, Batuaji, Senin (8/5). Angkutan umum banyak yang tidak layak beroperasi, tetapi tetap dipaksakan beroperasi mengangkut penumpang. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mendesak Dinas Perhubungan untuk menertibkan taksi dan angkutan tidak layak. Ini untuk menciptakan rasa keadilan untuk pengusaha angkutan di Batam.
“Banyak sekali di Seibeduk dan Batuaji yang tak layak. Banyak yang tak ada tanda uji kirnya. Tangkap saja pak Dishub,” katanya di gedung DPRD Kota Batam, Selasa (31/10) lalu.
Hengki mengatakan dishub harus berlaku adil. Di mana semua angkutan yang tidak layak harus ditertibkan demi kenyamanan.
” Kalau memang perlu, kita back up. Harus ditindak tegas. Kami tidak bisa menangkap. Paling ada pelanggaran kami tilang, tetapi kalau ada pidana, kami tangkap,” katanya.
Ia juga berharap kepada pengemudi taksi konvensional untuk memperbaiki kualitas layanan. Termasuk membuat kendaraannya semakin nyaman untuk penumpang.
“ACnya dibuat tambah dingin. Dan semua harus ada izin dan sudah pasti punya kir,” katanya.
Sementara itu, Kepala bidang lalu lintas dinas perhubungan Kota Batam Edward Purba mengatakan setiap tahun ada anggaran untuk penertiban angkutan tidak layak.
“Intinya kita akan bekerja maksimal di Batam, untuk angkutan yang lebih andal di Batam. Kita akan memperketat pengawasan di tahun depan,” katanya.
Untuk razia kendaraan, setiap tahunnya, anggarannya memang tidak terlalu jauh berbeda. Ratusan juta rupiah. Di mana razia ini dilakukan puluhan kali dalam setahun.
“Kita sudah targetkan, razia ini kita lakukan minimal satu kali dalam sebulan. Kita ingin memastikan bahwa kendaraan yang layak jalan lah yang ada di jalanan,” katanya. (ian)
Gubenur Kepri Nurdin Basirunsaat meninjau pembangunan pelabuhan di Kabupaten Bintan, Rabu (1/11). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun meninjau beberapa pembangunan infrastruktur di Kabuparen Bintan, Rabu (1/11).
Peninjauan ini untuk melihat sejauh mana pembangunan terselesaikan. Apakah ada kendala atau kekurangan, dan jika ditemukan bisa segera diselesaikan dan tidak menghambat proses pembangunan.
Lokasi pertama yang di datangi Nurdin adalah Pelabuhan Roro Tanjunguban, pada kunjungannya ini Gubernur Nurdin didampingi Kadis Perhubungan Jamhur Ismail dan Kadis Kelautan Eddy Sofyan. Gubernur menginstrusikan kepada Kepala Dinas PU Abu Bakar untuk mengecek dan merevisi kembali maket pembangunan pelabuhan Roro di Bintan.
“Tidak perlu terlalu sulit mencari konsep pelabuhan dengan desain yang seperti apa cukup mencontoh yang sudah ada ,” ujar Nurdin sambil menunjuk ke arah Pelabuhan Mentigi yang berada diareal tersebut, Nurdin juga ingin agar panjang ujung Pelabuhan Roro sejajar dengan Pelabuhan Mentigi agar mempermudah manuver dari kapal roro jika ingin memutar serta mempermudah labuh jangkar.
Nurdin juga berharap agar pembangunan pelabuhan roro cepat terselesaikan agar arus padat keluar masuk pelabuhan dapat diminimalisir, apalagi pelabuhan Roro di Tanjunguban merupakan salah satu akses yang vital di Bintan.
“Jalur keluar masuk menuju roro dilebarkan lagi agar bisa 2 jalur mobil keluar masuk, juga terhindar dari kemacetan dan tentunya kenyamanan penumpang dapat dirasakan,” lanjut Nurdin lagi.
Setelah meninjau progres pembangunan pelabuhan roro Tanjunguban, Gubernur berserta rombongan melanjutkan peninjauannya ke pembangunan Jalan Lintas Barat bertempat di daerah Tirta Madu, Km. 18 Kijang, Bintan.
Proyek pembangun jalan yang nantinya akan menghubungkan jalan Kijang menuju langsung ke arah simpang lintas barat tersebut memiliki panjang 12,813 KM dan sudah terbangun sepanjang 7,552 KM pada APBD Bintan 2016 lalu dan tahun 2017 ini di ambil alih Provinsi Kepri untuk penyelesaian pembangunannya.
Nurdin menegaskan agar pengerjaannya disegerakan dan menargetkan Tahun 2018 sudah selesai kepada Kepla Dinas PU Abu Bakar.
“Agar segera dapat di gunakan oleh masyarakat untuk kemudahan dan kelancaran transportasi,” ujar Nurdin.
Setelah itu, Gubernur melanjutkan perjalanannya menuju Wacopek, Bintan, disana direncanakan akan dibangun pusat pelabuhan ikan yang baru selesai DED nya tahun ini dan direncanakan mulai dikerjakan Tahun 2018. Berjarak sejauh 3,5 KM dari Pusat Jalan besar, Gubernur tiba di ujung dan langsung meninjau lokasi.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Nurdin meminta kepada Kadis Kelautan dan Perikanan Eddy Sofyan agar mengkaji ulang lagi pembangunan Pelabuhan Ikan tersebut, tujuannya adalah kesejahteraan dari nelayan, dampak positif tersebut harus dirasakan nelayan dengan adanya pelabuhan ikan di kijang.
“Tujuan kita selain menjadikan lokasi ini kampung nelayan juga pusat perputaran hasil tangkapan ikan namun perlu dikaji prospek kedepannya, tujuan utama tentu kita tidak ingin merugikan dan mempersulit nelayan,” pesan Nurdin.
Mengingat Ikan merupakan bahan yang mudah busuk jika memperlambat arus keluar masuk tentu kerugian dirasakan oleh Nelayan namun tidak dipungkiri bahwa saat ini Kepri juga perlu mendata kapasitas produksi ikan yang dimiliki secara kuantitatif.
“Masih banyak infrastruktur yang perlu ditambah disini, jalan masuk yang jauh serta perlu di aliri listrik juga, apalagi regulasi kedepan nya nanti jangan sampai mempersulit nelayan, kita ingin nelayan sejahtera,” tegas Nurdin lagi. (bni)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih prioritaskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 mendatang.
“Masih infrastruktur, seperti jalan dan lain-lain,” kata Rudi usai rapat paripurna di kantor DPRD Batam, kemarin.
Namun demikian, ia belum bisa menyampaikan besar maupun persentase anggaran untuk sektor ini. “Belum (tetapkan), ini kan baru KUA PPAS, masih ada bahas lagi,” ucapnya.
Menurutnya, khusus infrastruktur jalan, harus selesai hingga akhir jabatannya sebagai wali kota Batam.”Sebelum saya selesai jabatan, jalan harus clear semua,” katanya.
Ia menyampaikan, walau fokus pada pengembangan infrastruktur. Rencana anggaran kelak tak mempengaruhi sektor utama lainnya.
“Pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan masih juga,” imbuhnya.
Justru hal yang ia kerap kurangi tiap tahun adalah perjalanan dinas, maupun honor kegiatan. Pengurangan perjalanan dinas dipastikan akan dilakukan tahun depan.
“Studi banding banyak-banyak ngapain,” katanya.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad meyakini pembangunan infrastruktur diyakini dapat mendukung perbaikan ekonomi.
“Kami percaya penataan ruas jalan akan menggerakan ekonomi di Batam, beberapa titik ruko yang lesu mulai sehat karena ini,” katanya.
Ia menilai, infrastruktur yang memadai mempunyai dampak yang berantai ke arah yang lebih baik. “Harga ruko naik, artinya Pajak Bumi Bangunan pun naik, lalu Bea-nya (BPHTB, red) ikut naik,” paparnya.
Tak berhenti sampai di sini, ia mengklaim rencana ini bukan tanpa pertimbangan yang matang, infrastruktur yang mumpuni akan menarik wisatawan datang ke Batam. (cr13)
Sejumlah penari membawakan tari zapin pada Festival Pulau Penyengat, Sabtu (22/7) lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Tanjungpinang perlu kiat kreatif dan inovatif agar lebih banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang, Reni Yusneli tak menyangkal itu. Salah satu kerja kreatif yang sedang diupayakan adalah mengajukan tiga agenda pariwisata ke dalam kalender pariwisata nasional.
Ketiga agenda itu adalah Festival Pulau Penyengat, Gawai Seni, dan Lomba Balap Perahu Naga. “Kami sudah mengajukannya langsung ke Kementerian Pariwisata. Mereka menyambut baik pengusulan kami,” kata Reni, kemarin.
Tidak dipungkiri Reni, bahwasanya tiga agenda pariwisata ini sudah lama menjadi ikon kegiatan kepariwisataan Tanjungpinang dari waktu ke waktu. Hanya saja, lantaran belum terdaftar dalam kalender pariwisata nasional, membuatnya belum tersiar secara luas.
“Jika sudah masuk agenda wisata, para wisatawan dapat merencanakan jauh-jauh hari. Karena pasti mereka telah memiliki aktivitas sehari- hari dan perlu mengatur jadwal libur mereka. Jika waktu sudah tetap, para wisatawan pula bisa mempersiapkan anggaran, dan lainya,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah memang sudah lama menginginkan agar agenda pariwisata unggulan Tanjungpinang didaftarkan ke kalender pariwisata nasional. Dengan begitu, promosi yang dilakukan pihak kementerian, kata Lis, secara tidak langsung juga ikut mempromosikan agenda pariwisata Tanjungpinang.
“Kalau sudah masuk kalender pariwisata kan jadwalnya sudah pasti. Jadi panitia bisa menyiapkan jauh-jauh hari dan wisatawan juga bisa mengatur rencana liburannya ke Tanjungpinang,” pungkas Lis. (aya)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Siantan meringkus Iswandi,28, salah seorang nelayan kelahiran Karimun yang tega mencabuli N (10), anak di bawah umur yang masih duduk di kelas IV SD di Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Tiga hari yang lalu kita melakukan penahanan terhadap terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur. Kini pelaku sudah ditahan di Polsek Siantan,” kata Kapolsek Siantan AKP Yudha Surya Wardana kepada sejumlah wartawan, Rabu (1/11).
Yudha menceritakan kronologis kejadian yang bermula pada Sabtu (21/10) lalu dimana ibu korban mendengar rintihan sang anak kesakitan di bagian kemaluannya. Ketika ditanya korban langsung menceritakan kepada sang ibu mengenai peristiwa yang dialaminya.
Mendengar cerita korban, ibu korban juga menceritakannya kepada sang suami. Lalu suaminya melaporkan kepada perangkat desa disana yakni ketua RT setempat lalu melaporkan kepada kepala desa.
Tanpa mengulur waktu, ibu korban dan keluarganya didampingi oleh sejumlah perangkat desa membuat laporan ke kepolisian setempat. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan menahan tersangka di Polsek Siantan. Pelaku berasal dari Pulau Buru, Kabupaten Karimun. “Korban diberikan uang Rp 20 ribu setelah melampiaskan nafsunya dan pelaku membujuk kepada korban untuk tidak bercerita dengan siapapun,” jelasnya.
Pelaku akan dikenakan Pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak. Sri Wahyuni, salah seorang tokoh masyarakat Tarempa, menghujat pelaku yang telah berbuat tidak senonoh kepada anak di bawah umur. Dirinya berharap agar pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu.
“Itu perbuatan yang sangat keji, tega mencabuli anak di bawah umur, apalagi anak itu dalam keadaan disabilitas, saya minta penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku bila perlu dikebiri,” katanya berapi-api. (sya)
Warga memagari lokasi lahan yang masih sengketa di lokasi proyek pembangunan 95 unit rumah di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Rabu (1/11) kemarin. F. Syamsi untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Untuk kedua kalinya, sejumlah warga memagari lahan proyek
pembangunan 95 unit rumah bantuan Kemenpupera Republik Indonesia di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Kali ini pemagaran dilakukan, Rabu (1/11).
Pemagaran ini adalah buntut dari persoalan sengketa lahan antara lahan warga dan lahan yang dibangun proyek pemerintah. Salah seorang Warga, Syamsi menuturkan, dirinya terpaksa mendirikan pagar di lahannya yang diambil untuk proyek karena pemerintah belum menganti lahannya. Lahan ini menurutnya sebenarnya milik dirinya dan seorang warga Batam.
“Kalau dulu yang mendirikan pagar di depan pos masuk adalah Pak Sindu, warga Batam. Tapi, pagar yang didirikannya sudah dirobohkan, karena pemerintah janji akan
menyelesaikannya. Tapi sampai sekarang, sudah 6 bulan tak selesai, makanya saya pagari lagi,” katanya.
Lahan yang dipagarnya, katanya, adalah lahan miliknya seluas 8 ribu meter persegi.
Syamsi menambahkan beberapa kali pejabat pemerintah menemuinya serta menghubungi dirinya untuk menyelesaikan lahannya. Penyelesaiannya, lahannya akan diganti dengan lahan penganti. “Tapi sampai sekarang belum ada lahan pengantinya,” katanya.
Terpisah, Asisten I Bagian Pemerintahan Setdakab Bintan Ismail mengatakan, terkait persoalan sengketa lahan ini, dipastikannya sudah ada solusinya. “Sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan yang dari Batam, tinggal menunggu pemilik lahan milik Pak Syamsi saja,” katanya. Ismail mengatakan, lahan pengantinya tetap di Desa Busung, tidak jauh
dari lokasi proyek pembangunan tersebut. (cr21)
