Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12890

Warga NTB Demam Pariwisata

0

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Abdul Hadi Faishal mengatakan, pencapaian apik sektor pariwisata NTB yang mulai dikenal wisawatan, dimulai dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di bawah komando Arief Yahya yang menjadikan Mandalika salah satu dari 10 destinasi prioritas. Hal itu membuat NTB terus menjadi pembicaraan para travellers baik domestik maupun mancanegara.

“Ada tiga momentum strategis pariwisata yang berhasil dilakukan NTB sehingga berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan. Sekarang semua lapisan masyarakat baik yang tua dan muda makin optimis pariwisata NTB akan mensejahterakan,” ujar Hadi, Jumat (17/11).

Ketiga momentum itu ialah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada 2016, serta peresmian kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika pada Oktober 2017. Bahkan, ketiga perhelatan akbar ini dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.

“Yang masih hangat, ialah peresmian KEK Mandalika, di mana Jokowi menyempatkan diri ngevlog bersama Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi di Pantai Kuta Mandalika yang menjadi lokasi utama dari kawasan yang digadang-gadang sebagai The Next Nusa Dua,” ujar Hadi.

Hadi menilai, kesuksesan tiga acara besar itu terbukti menyedot perhatian publik tentang potensi wisata NTB, khususnya di Pulau Lombok. Langkah cerdik memanfaatkan momentum ini merupakan kepiawaian yang kongkrit dari Pemprov NTB yang dengan apik berkolaborasi dengan Kemenpar dalam pengembangan sektor pariwisata.

“Keseriusan Pemprov NTB didukung Kemenpar begitu terlihat dalam pengembangan pariwisata, dengan memberikan dukungan besar, baik dari sisi promosi maupun penguatan destinasi,” cetus Hadi.

KEK Mandalika ini digadang-gadang bakal menjadi langkah awal dari serangkaian program besar dalam rangka mewujudkan pariwisata Indonesia yang kuat, sekaligus memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Setelah beroperasi, kawasan ini diprediksi mampu memberdayakan tenaga kerja hingga 58.000 orang. Investasi yang masuk pun diperkirakan lebih dari Rp 13 triliun.

“Masyarakat akhirnya menyimpulkan bahwa ada tiga orang paling penting dan berjasa dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi. Tiga figur fenomenal ini kelak akan dikenang dan menjadi catatan sejarah pariwisata dan perekonomian NTB dan Indonesia. Bayangkan Lombok bisa masuk investasi Rp13 triliun dan Mandalika akan menyerap 58 ribu tenaga kerja tentu ini jauh diatas ekspektasi publik pariwisata lLombok,” paparnya.

Namun, Hadi mengingatkan kepada seluruh elemen di NTB tetap berfokus mempersiapkan diri menyambut jumlah tamu yang diproyeksikan datang lebih banyak seiring perkembangan KEK Mandalika. Sebab kawasan ini ditargetkan menawarkan 2 ribu kamar hotel anyar dengan pemandangan indah di Pantai Kuta Mandalika pada 2019.

“Jangan sampai saat wisatawan itu sudah benar-benar datang namun kita belum siap. Hal ini juga menjadi perhatian khusus PHRI yang terus meningkatkan sinergitas dengan para stakeholder,” papar Hadi.

Pun dengan sektor bandara, yang menurut Hadi juga ikut bersiap melihat animo wisatawan yang datang ke Lombok terus mengalami lonjakan. Dikatakannya, pengembangan bandara di NTB harus terus dilakukan hingga bandara NTB menyerupai yang ada di Bali.

“Yang lebih penting sekarang ialah tingkatkan landasan kita, karena kemarin tiga penerbangan dari Malaysia (ke Lombok) banyak yang tidak dapat tiket. Bandara harus terus dikembangkan minimal harus bisa menyerupai yang ada di Bali,” pungkasnya.

Saat ini KEK Mandalika sudah semakin siap menyambut para wisatawan yang datang. Kawasan ini menjadi kian mudah diakses karena telah dibangun jalan langsung yang berjarak hanya 30 menit dari Bandara Internasional Lombok.

KEK Mandalika terbentang luas 1.034 hektar, dari Pantai Kuta, Pantai Seger, hingga Pantai Tanjung Aan. Kawasan ini ditandai dengan berdirinya Monumen Putri Mandalika yang ada di Pantai Seger.

Selain pantai-pantai indah nan mempesona, saat mengeksplor alam Mandalika kamu tak boleh melewatkan Bukit Merese. Dan jangan lupa pula untuk singgah di Desa Adat Sade dan Desa Adat Ende khas masyarakat Sasak.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut, beroperasinya KEK Mandalika bakal menjadi momentum yang kuat dalam memastikan langkah pariwisata menjadi leading sektor perekonomian nasional.

“Saya semakin yakin, pariwisata Indonesia akan semakin kuat, bahkan bisa menjadi yang terhebat dan terbesar di dunia. Karena ada CEO commitment, atau komitmen Pak Presiden,” ujar Menpar Arief Yahya.

Ukurannya jelas. Potensi pariwisata Indonesia sangat bagus, natural and cultural resourcher selalu top 20 dunia. Nilai competitiveness atau daya saing alam dan budaya Indonesia sangat kuat.

“Mandalika merupakan satu dari 10 Bali Baru yang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan bakal tumbuh dan berkembangnya ‘Bali-Bali Baru’ ini bisa dibayangkan bagaimana pariwisata Indonesia dapat melesat tinggi,” kata Arief Yahya. (*)

Berhenti Jadi Honorer, Tak Malu Dagang Tapai Keliling

0
Jauhari berdagang tapai keliling pakai motor. F. Imam/Batam Pos.

batampos.co.idBagi Sebagian orang, menjadi honorer di lingkungan pemerintahan merupakan suatu impian. Namun tidak demikian dengan Jauhari. Meski sempat mengecap status honorer, tapi impian tertingginya adalah menjadi seorang pengusaha.

Dua tahun mengabdi sebagai honorer di salah satu sekolah dasar, tidak membuat Jauhari tenang. Naluri sebagai seorang pedagang lebih kental ketimbang rutinitas di sekolah.
Anak kelima dari tujuh bersaudar ini pun mengambil langkah tegas keluar sebagai honorer. Pria yang akrab disapa Aby Jo, memulai merintis usaha. Kondisi ekonomi keluargalah yang menempa naluri bisnis pria berusia 30 tahun ini.

Bermodal seadanya, Aby Jo memulai berdagang tapai keliling. Baginya, tidak ada kata menyerah, apalagi gengsi. Dengan kegigihan diyakininya bisa mengantarkan ke pintu kesuksesan sebagaimana yang menjadi impiannya. “Berdagang tapai keliling justru lebih nyaman dan tenang dibanding pekerjaan-pekerjaan sebelumnya,” ujar Aby Jo ketika ditemui Batam Pos, Jumat (17/11) kemarin.

Berbekal sepeda milik orangtuanya, dan keranjang berisi tapai, Aby Jo sudah berkeliling seputaran Tanjungbatu Kota sejak pagi. Penghasilannya pun terus meningkat. “Alhamdulillah, hasil dari berdagang bisa untuk menambung,” sebut Aby Jo.

Meski menjadi seorang pedagang keliling, Aby Jo, tetap menjaga penampilan. Rambutnya dipotong khas, ditambah kacamata hitam membuat penampilannya lebih segar.
Diakuinya, tidak sedikit orang yang mencibir dengan pekerjaannya tersebut. Cemooh hingga hinaan silih berganti menerpa dirinya. Namun semua dijalani Aby jo dengan ikhlas, dan sabar.

“Jujur saya sekarang lebih senang, dan santai. Walaupun saya hanya jualan tapai keliling dan banyak yang mencibir,” tutur Aby Jo yang bercita-cita menjadi pengusaha sukses, dan memberangkatkan haji kedua orangtuanya.

Mengenai ketertarikan berjualan tapai, dikata Aby, bermula ketika melihat usaha bapaknya yang tidak pernah ada kemajuan. Padahal, usaha tersebut sudah dirintis puluhan tahun. Penyebabnya karena tidak ada inovasi yang dilakukan, baik terhadap kemasan, maupun cara pemasaran.

“Selama ini tapai singkong dibungkus daun pisang, lalu dititipkan di kios atau kedai. Jadinya, kurang menarik. Sekarang saya mencoba berinovasi dengan mengubah kemasan, dan pemasaran,” tutur Aby yang mengaku menghabiskan 60 kilogram ubi singkong setiap hari.

Selain menjadi pengusaha, Aby bermimpi tapai ubi singkong kelak menjadi oleh-oleh khas Tanjungbatu. Selama ini, Kundur belum memiliki makanan yang menjadi ciri khas. Apalagi, bahan baku singkong cukup melimpah di Pulau Kundur.

“Untuk terus mengembangkan usaha, saya sudah mengikuti berbagai pelatihan, workshop. Selain mencari pengalaman, juga menambah ilmu. Semoga ubi singkong bisa menjadi makanan khas Kundur,” tutupnya. (ims)

Tak Ada Ambulans, Pasien Diangkut Pakai Tossa

0
Selain kondisi jalan masih buruk, jarak dari puskesmas menuju RS Lapangan Palmatak juga jauh. Tanpa ambulans, mobilisasi pasien jadi terhambat. F. Dokumentasi Batam Pos.

batampos.co.id – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah tidak memiliki ambulance. Padahal ambulance sangat penting bagi Puskesmas untuk mobilisasi pasien dari sejumlah desa seperti Teluk Sunting, Air Senah, serta pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit Lapangan Palmatak, sangat membutuhkan ambulance.

Camat Siantan Tengah Herry Fakhrizal mengatakan karena tidak ada ambulans, maka tidak jarang pasien dibawa dengan motor roda tiga atau di Anambas sering disebut tossa atau mobil pikap milik warga terdekat. Tapi kadang juga pakai ambulans pinjam dari RS Lapangan Palmatak.

“Kadang pinjam ambulans dari RS Lapangan Palmatak, kadang pakai pikap, bahkan kadang pakai tossa,” tegas Herry Fakhrizal, kepada wartawan kemarin.
Dikatakannya, tahun lalu sempat ada warga Air Asuk yang tidak tertolong gara-gara mengalami pendarahan usai melahirkan.

“Desember kemarin ada yang meninggalkan dalam perjalanan karena selain kondisi jalan masih buruk, jaraknya menuju RS Lapangan Palmatak juga jauh, jadi tidak tertolong,” ungkapnya lagi.

Dikatakannya ada pengadaan ambulans melalui Dinas Kesehatan. “Pada Perubahan APBD tahun ini ada pengadaan, mudah-mudahan nanti kalau sudah tiba dapat dimanfaatkan,” ungkapnya.

Kepala TU Puskesmas Desa Air Asuk M. Birul mengatakan, selain kekurangan ambulans, persoalan yang menjadi kendala adalah kursi roda dan sejumlah alat kesehatan yang lain.
“Listrik juga menjadi kendala bagi kami mengingat PLN hanya hidup dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB malam,” ungkap Birul Jumat (17/11)

Untuk melaksanakan pelayanan optimal kepada masyarakat tambah Birul, Puskesmas menyiapkan mesin genset sendiri agar listrik bisa hidup 24 jam. “Jika ada pasien rawat inap maka akan diupayakan hidup 24 jam, jadi harus pakai genset,” bebernya.

Saat ini lanjut Birul, di Puskesmas Air Asuk terdapat tiga dokter umum, satu dokter gigi, 20 perawat dan 11 bidan. Untuk bidan dan perawat tersebar di lima puskemas pembantu (pustu) yang ada. “Pustu-pustu yang ada saat ini juga aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Birul mengakui, sebelumnya Puskesmas Air Asuk kekurangan dokter, namun setelah Dinas Kesehatan menambah dokter kekurangan tersebut terlengkapi. “Saat ini yang masih kurang itu adalah perawat,” sampainya.

Birul juga mengungkapkan bahwa pihaknya baru mendapatkan ruangan baru untuk persalinan, namum belum bisa dimanfaatkan karena alat kesehatan pendukungnya belum ada. (sya)

Warga Banyak Jual Perhiasan

0
Dalam kondisi sepi pembeli, pedagang emas masih harus membeli kembali perhiasan yang dijual masyarakat. Tampak pedagang emas menyusun dagangannya. F. Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Dampak lesunya perekonomian Karimun beberapa bulan belakangan ini berimbas terhadap penjualan emas di Karimun. Saat ini masyarakat banyak yang menjual kembali perhiasannya ke toko emas, untuk kebutuhan hidup. Sedangkan harga emas untuk berbagai jenis tidak ada perubahan.

“Kebanyakan yang jual perhiasan emas kesini dengan alasan untuk kebutuhan keluarga,” jelas Dayat salah satu penjual emas di Tanjungbalai Karimun, kemarin (17/11).
Dikatakannya, harga emas tidak ada kenaikan maupun penurun mulai dari 24 karat dibandrol Rp 555 ribu per gram, emas 916 Rp 510 ribu per gram, emas 22 Rp 400 ribu per gram. Sedangkan jenis perhiasan seperti gelang, kalung, cincin maupun anting berbagai ukuran masih tetap dipajang.

“Rata-rata Rp 50 juta per hari kami membeli perhiasan emas dari masyarakat. Kalau untuk pembeli sepi, itupun ada sehari paling satu atau dua orang yang beli perhiasan. Cuma untuk keperluan acara keluarga saja mereka beli,” tuturnya.

Masih kata Dayat, dirinya berharap kepada Pemkab Karimun untuk bisa mencarikan jalan bagaimana menggairahkan perekonomian masyarakat. Sebab industri yang ada di kawasan FTZ sudah tidak ada karyawan lagi.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali bergairahlah ekonomi Karimun,” ungkapnya.
Hal yang sama diungkapkan Uda salah seorang pedagang emas yang ada di Pasar Puan Maimun. Dia mengatakan lesunya penjualan emas di Karimun cukup terasa beberapa bulan lalu.

“Kami harapkan hari Sabtu dan Minggulah, kalau hari biasa jangan harap yang mau beli emas bang,” keluhnya. (tri)

Pemko Terima Aset Senilai Rp 17,3 M

0
Taman Batu 10, salah aset dari Direktorat Jendral Cipta Karya di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihibahkan ke Pemko Tanjungpinang. F. Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima aset dari Direktorat Jendral Cipta Karya di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (16/10) malam kemarin. Total nilai aset yang diterima mencapai lebih dari Rp 17,3 miliar.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah akan segera menindaklanjuti penyerahan dengan nota hibah barang milik negara ini di lapangan. “Sebab periode asetnya dari 2006. Nanti akan dicek lagi apakah masih berfungsi atau tidak. Kalau ada yang rusak, ya akan kami perbaki dulu,” ujar Lis.

Ada pun rincian hibah aset yang diterima Pemko Tanjungpinang di antaranya adalah dua unit truck dan attachment-nya tahun 2006, excavator lainnya tahun 2013. Selain itu ada juga aset dari tahun 2011 berupa instalasi air bersih atau air baku di Penyengat, lalu jaringan pipa distribusi tekanan menengah pipa PE, serta yang paling baru adalah aset berupa Taman Batu 10 yang dibangun tahun 2016 lalu.

Kepada pihak kementerian, Lis juga mengingatkan agar penyerahan aset semacam ini tidak perlu menunggu periode yang terlalu lama. Mengingat kualitas aset yang sudah lama berdiam bisa saja sudah terjadi kerusakan dan akan menelan biaya cukup besar pada ongkos perbaikan.

“Ini baru secara administrasi, sedangkan penyerahan aset secara fisik di lapangan nanti kami akan melakukan pengecekan kembali, karena asetnya juga ada yang sudah bertahun-tahun barangkali ada yang perlu dibenahi atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, dituturkan Lis, Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo mengatakan bahwa hibah yang diterima pemerintah daerah maupun yayasan ini merupakan barang milik negara yang bersumber dari dana APBN tahun 2005 sebanyak 764 aset.

Penyerahan aset secara administrasi merupakan wujud sinergisitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, disertai juga dengan pemindahan pencatatan sesuai aturan berlaku.

“Kiranya dapat meningkatkan kualitas barang milik begara dan memperjelas pengoperasian dan pemeliharaannya,” ungkap Hartoyo. (aya)

Nasib Warga Ruli di Lokasi Pelabuhan Tanjunguban

0
 Zulkifli, salah satu warga yang rumahnya berada di lokasi pembangunan pelabuhan bongkar muat menatap ke pekerjaan pembangunan di Tanjunguban, Jumat (17/11) kemarin. F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Zulkifli menatap kosong ke arah laut. Warga Tanjunguban ini merenungi nasibnya. Bapak satu anak ini harus mengikhlaskan rumahnya yang menjadi tempat berlindung keluarganya selama 17 tahun terakhir harus dirobohkan karena berada tepat di lokasi pembangunan pelabuhan bongkar muat multifungsi di Tanjunguban.

“Mau bagaimana lagi. Bangunan rumah ini (liar) bukan di tanah sendiri kami menumpang tanah orang. Memang harus pindah, tapi belum tahu mau ke mana,” kata Zulkifli kepada Batam Pos, Jumat (17/11).

Zul panggilan lelaki yang mengantungkan ekonomi keluarganya melalui hasil laut ini
juga masih binggung mau mengadu ke mana. “Harapannya pemerintah mendengar suara-suara kami dan bisa menjembatani persoalan ganti rugi dengan pihak yang membangun pelabuhan ini. Kami tidak minta banyak, ganti uang paku dan papan,
jadilah untuk menyewa sementara rumah,” ungkapnya.

Kegelisahan Zul makin bertambah, karena sampan fiber yang digunakannya mencari ikan, bocor. Ia harus mencari uang untuk menambal kebocoran sampan agar bisa kembali digunakan menangkap ikan. Tak hanya Zul, Awang dan Sani juga harus pindah dari gubuknya. “Sudah sejak tahun 1995 saya tinggal di sini. Tanahnya milik pak Aui, kami
menumpang di sini,” kata pria paruh baya itu.

Ia belum tahu apakah ada ganti rugi dari pembangunan pelabuhan bongkar muat yang di
Tanjunguban, karena belum ada pembicaraan ke sana. “Informasinya tidak ada ganti rugi buat kami, kecuali pemilik lahan yang memang lahannya terkena pembangunan pelabuhan,” katanya.

Kadis Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Jamhur Ismail mengatakan, beberapa rumah yang berada di lokasi pekerjaan sebenarnya rumah liar. Hanya, demi kebaikan bersama, pihaknya berencana akan memberikan uang saguhati. “Bukan ganti rugi, tapi saguhati. Besarannya akan kita bicarakan nanti. Tapi tahun ini mereka belum diminta pindah, sebab
tahun ini hanya pekerjaan pemancangan, tahun depan baru dilakukan
penimbunan,” jelasnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, kontraktor yang akan memindahkan kapal pagai sudah mulai memasukkan material. “Yang kecil kecil dulu, kalau material semua sudah ada, kami akan kerja. Mungkin besok sudah mulai kerja,” kata kapten Redi, pihak
kontraktor. (cr21)

3 Bulan, Polres Ungkap 14 Kasus Narkoba

0

batampos.co.id – Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang, AKP Muhammad Djaiz mengungkapkan pihaknya telah berhasil mengungkap sebanyak 14 kasus narkoba dari beberapa tempat, dengan 22 tersangka dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

“Ada 22 tersangka, dengan barang bukti kurang-lebih 294,35 gram sabu, ekstasi 48 1/2 butir, serta serbuk ekstasi 179,79 gram, yang berhasil kita ungkap hingga November ini,” jelas Djaiz, di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (17/11).

Ia menuturkan penangkapan para tersangka serta barang bukti ini dilakukan di berbagai lokasi di Tanjungpinang.

“Salah satunya Sandy Andreas, yang kita amankan di kediamannya, dengan bb sabu seberat 20,63 gram, di Perum Ceruk Permata, Blok Kecubung, Kecamatan Tanjungpinang  Timur, belum lama ini,” terangnya.

Menurutnya, dari 22 tersangka yang berhasil diungkap, 10 diantaranya, kini proses hukumnya sudah memasuki tahap dua atau pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang.

“10 tersangka dari 8 kasus sudah naik berkas perkaranya ke Kejari. Sementara, sisanya masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut untuk dikembangkan,” ungkapnya.

Djaiz berharap agar masyarakat bisa ikut berperan dalam membantu memberitahukan apabila mengetahui adanya peredaran narkoba dilingkungan masing-masing, sehingga ancaman bahaya narkoba bisa diminimalisir sejak dini.

“Kita mengimbau bagi masyarakat kalau ada yang mencurigai peredaran narkoba di tempatnya, bisa langsung laporkan ke kita, sehingga bisa langsung ditindak. Kerjasama dari masyarakat, tentu sangat penting untuk mengantisipasi bahaya narkoba,” imbuhnya (cr20)

Syahrul Merapat ke Koalisi Anak Pinang

0
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Tanda tanya sosok kandidat bakal calon wali kota yang akan diusung Koalisi #AnakPinang mulai terjawab. Kabar bahwasanya koalisi empat partai ini akan mengusung Syahrul, diakui sendiri kebenarannya oleh yang bersangkutan.

“Gerindra sudah pasti dan Koalisi #AnakPinang juga sudah 100 persen. Tinggal menunggu keputusan saya,” ujar Syahrul, Jumat (17/11) kemarin.

Namun, dukungan itu tidak lantas membuat Syahrul puas. Hingga kini ia mengaku masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain. Paling mutakhir, Syahrul kian mengintensifkan komunikasi politiknya dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Jikalau mengantongi dukungan dari PKS, kian semakin kukuh posisi Syahrul menantang Lis Darmansyah pada palagan Pilkada Tanjungpinang pertengahan tahun depan. Selain itu, sekecil apapun menuai dukungan dari partai politik lain tetap ditempuh Syahrul agar semakin mempertebal kantung dukungan politisnya maju sebagai calon wali kota Tanjungpinang 2018-2023. “Kita lihat saja nanti. Doakan semoga lancar,” pungkas dia. (aya)

ESDM Minta PTSP Cabut Izin PT ADS

0

batampos.co.id – Inspektur Pertambangan (IP) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Provinsi Kepri, Reza Muzzamil Jufri mengatakan pihaknya sudah membuat keputusan tegas atas pelanggaran yang dilakukan PT. Adhikarya Dwi Sukses (ADS). Yakni meminta Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepri mencabut izin eksplorasi yang diberikan kepada PT. ADS.

“Sesuai dengan kewenangan yang miliki, kami sudah meminta PTSP mencabut izin ekspolrasi tersebut,” ujar Reza pada Batam Pos, Jumat (17/11).

Dijelaskan Reza, hasil verifikasi di lapangan, mendapati adanya alat berat yang disinyalir digunakan untuk melakukan aktivitas tambang timah. Diakuinya, meskipun hanya kegiatan eksplorasi, tetap harus didukung dengan adanya izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Ketika terjadi pelanggaran pada atuaran tersebut, yang menjadi kewenangan untuk menindak adalah instansi terkait. Karena kami berkaitan dengan pengawasan pertambangannya saja,” papar Reza.

Ditanya kenapa pihaknya tidak bertindak dengan membuat laporan kepada pihak polisi, karena mendapati PT. ADS sudah melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal. Mengeni hal itu, pria yang duduk sebagai Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan, ESDM tersebut menegaskan, apabila ada laporan dari masyarakat, pihaknya bisa meneruskan hal itu kepada masyarakat.

“Atuaran mainnya seperti itu, jika ada laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami. Kami akan meneruskan laporan tersebut kepada polisi. Tentunya harus didukung dengan fakta-fakta yang kuat,” jelasnya.

Diungkapkannya juga, khusus untuk izin eksplorasi yang diberikan kepada PT. ADS oleh PTSP Kepri, pihaknya sama sekali tidak mengetahui hal itu. Meskipun demikian, karena menjadi ranah pengawasan ESDM, pihaknya tetap akan memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitas yang ada.

“Intinya adalah selain harus mengantongi izin yang lengkap terkait aktivitas tambang, tentu juga memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala ESDM Kepri, Amjon masih belum bisa dikonfirmasi mengenai tindaklajut persoalan ini. Begitu juga dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepri, Yerri Suparna. Pasalnya sambungan pribadi pejabat eselon II tersebut belum bisa dihubungi.(jpg)

Penentuan Cawagub Batal Lagi

0

batampos.co.id – Ketua Partai Demokrat Kepri, Apri Sujadi tak menghadiri pertemuan para partai pengusung (Sani-Nurdin) Sanur dalam pertemuan membahas bakal calon wakil gubernur, Kamis (16/11) malam. Atas ketidakhadiran Apri, akhirnya pertemuan yang sebelumnya sudah sepakat bermusyawarah itu tak jadi menghasilkan keputusan apapun.

“Sekitar pukul 16.00 WIB kita ada melakukan pembicaraan dengan sejumlah ketua partai dan Sekretaris Partai Demokrat, Husnizar Hood di Hotel Best Western Premier Panbil, Batam,” ujar Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri, Abdul Basith, kemarin.

Basith yang diberikan tugas sebagai nara hubung dengan ketua-ketua partai pengusung tersebut menjelaskan, setelah diawali dengan pra musyawarah, dirinya kembali mempertanyakan kepada ketu-ketua partai yang belum hadir. Salah satunya adalah, Ketua Partai Demokrat Kepri, Apri Sujadi.

“Karena semuanya sudah conform untuk hadir, pertemuan kita jadwalkan jam 20.00 WIB di lokasi yang sama,” papar Basith.

Sesuai dengan rencana, satu persatu Ketua Partai Pengusung Sanur sudah tiba dilokasi. Baik Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang juga merupakan Ketua Partai NasDem Kepri. Kemudian Ketua Partai Gerindra, Syahrul yang merupakan Wakil Walikota Tanjungpinang. Sedangkan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri, Sarafuddin Aluan bersama dirinya sudah hadir sejak sore.

Sementara itu, Ketua Demokrat Kepri, Apri Sujadi tidak kunjung hadir pada waktu yang ditentukan. Ditanya berapa lama menunggu kehadiran Bupati Bintan tersebut. Mengenai hal itu, Basith mengatakan pertemuan bubar sekitar pukul 23.00 WIB, setelah mendapatkan kabar, Ketua Demokrat Kepri tersebut ada kendala untuk hadir.

“Apa sebab musababnya kita kurang tahu pasti, apalagi yang bersangkutan adalah seorang Kepala Daerah, mungkin banyak kesibukannya,” papar Basith.

Pemilik Hang Nadim Malay School, Batam tersebut mengakui, untuk menuntaskan polemik Cawagub Kepri ini memang sudah menguras begitu banyak energi. Menurut Basith, sebagai bentuk respon atas terbitnya surat DPRD Kepri, Gubernur akan memberikan penjelasan melalui surat resmi.

“Intinya untuk menetapkan satu dari tiga nama, yakni Rini Fitrianti, Mustafa Widjadja, dan Fauzi Bahar masih dalam proses. Karena Gubernur akan mengatur kembali pertemuan pada pekan depan,” jelas Basith.

Terpisah, Ketua PPP Kepri, Sarafuddin Aluan mengatakan, alpanya Ketua Demokrat Kepri, Apri Sujadi karena kelelahan. Lantaran banyak menjalani rutinitas pekerjaan sebagai Bupati Bintan sampai pukul 20.00 WIB. Ditanya apakah kecewa dengan mangkirnya Apri dalam pertemuan tersebut. Legislator DPRD Kepri itu mengatakan sangat memaklumi hal itu.

“Kita juga sudah berkoordinasi langsung dengan Pak Apri. Ia menyampaikan permintaan maafnya, karena belum bisa menghadiri pertemuan,” ujar Aluan di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, kemarin.

Ditanya mengenai semakin sempitnya waktu yang diberikan DPRD Kepri kepada partai pengusung. Menurut Aluan, mengacu dari peraturan yang ada, proses pemilihan bisa dilakukan jika ada dua calon. Ditegaskannya, apabila dipaksakan, akan timbul celah terjadinya gugatan hukum.

“Setelah menyambut kedatangan Wapres Jusuf Kalla, akan dilakukan pertemuan lagi. Mudah-mudahan pertemuan lanjutan itu nanti sudah ada hasilnya,” papar Aluan.

Sementara itu, mengenai ketidakhadirannya pada pertemuan tersebut, Apri belum bisa dikonfirmasi. Sedangkan, Sekjen Partai Demokrat Kepri, Husnizar mengaku tidak bisa memberikan penjelasan terkait hal itu. Karena merupakan kapasitas Ketua untuk menjawab. Dari informasi yang didapat dilapangan, Apri sudah berada di Batam pada Kamis (16/11) malam lalu.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri sudah menjadwalkan rapat paripurna penetapan bakal calon Wakil Gubernur Kepri menjadi calon tetap Wakil Gubernur minggu depan.

“Banmus menyepakati untuk menjadwalkan paripurna penetapan bakal calon Wakil Gubernur menjadi calon Wakil Gubernur pada hari Rabu, 22 November mendatang,” ujar Jumaga Nadeak.(jpg)