batampos.co.id – Wakil Ketua HKI Kepri Tjaw Hioeng menyambut baik rencana BP Batam yang akan mensosialisasikan peraturan sebelum diterapkan. Namun ia menilai harusnya tak hanya perka saja. Tapi peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan kementrian ataupun peraturan lainnya. Sebab peraturan yang bersentuhan langsung dengan industri, bila dilaksanakan tapi sosialisasi. Akan menganggu kinerja dan produksi dalam sebuah perusahaan.

“Sebaiknya memang begitu, sebelum dieksekusi baiknya disosilisasikan dulu ke stakeholder yang ada,” katanya, Senin (23/10).

Ia mengatakan apalagi peraturanyang berhubungan langsung dengan pihak penanaman modal asing. Peraturan yang tiba-tiba diterapkan tanpa pemberitahuan, membuang para investor kelimpungan.

“Tiba mau urus izin ini atau itu, ada aturan baru. Kaget jugakan,” ungkapnya.

Ayung begitulah sapaan akrab pria ini, menuturukan bahwa tak hanya perka saja. Tapi pihaknya merasa masih banyak peraturan yang diterapkan, tanpa ada pemberitahuan ataupun sosialisasi.

“Akibat aturan yang tiba-tiba itu, banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pengusaha,” ujarnya.

Akibat aturan itu, kadang barang yang diproduksi tak bisa terkirim tepat pada waktunya. Karena terganjal aturan baru. Atau kegiatan perusahaan tertunda beberapa waktu, akibat barang yang impor tertunda aturan baru.

“Beberapa kali perusahaan manufaktur harus menerima akibat itu. Kegiatan perusahaan jadi tertunda,” tuturnya.

Ia mencontohkan saat perusahan manufaktur mengimpor karton, tapi barang itu tak bisa masuk. Karena ada aturan baru, adanya rekomendasi dari Kementrian Lingkungan Hidup. Begitu juga saat mau mengimpor garam indusri.

“Ada aturan dari baru dari Kementrian Perdagangan,” tuturnya.

Bila aturan ini sudah koordinasikan atau diberitahu sebelumnya. Ayung menuturkan perusahaan tentu akan mempersiapkan segala perizinannya. “Tapi pas mengurus baru tau izinnya sudah berubah, atau harus menambah rekomendasi dari kementrian,” ucapnya.

Untuk jajaran BP Batam yang baru, tak hanya soal komunikasi saja diminta oleh HKI. Tapi juga supaya diupayakan pengurusan izin bisa didelegasikan atau dibuat perwakilannya di Batam. Sebab beberapa aturan, pengusaha kadang harus mengurus izinnya ke Jakarta.

“Saya sudah bicarakan ini dengan pak gusmardi. Dan beliau bersedia memfasilitasi hal ini, dan saya harap apa yang sudah dirintis jajaran BP Batam yang lama dapat dilanjutkan lagi,” ujarnya.

Dari informasi yang didapatnya, soal pengurusan izin itu sudah disampaikan jajaran pimpinan BP Batam lama ke yang baru.

“Saya dengar hal ini sudah dilaporkan ke pak Lukita. Dan pak Lukita sudah menyampaikan ke pak Darmin,” tuturnya. (ska)

batampos.co.id – Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro, menitipkan pembangunan Batam kepada penggantinya, Lukita Dinarsyah Tuwo. Ia berharap Lukita dan para deputinya bisa menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan pemerintah pusat dan masyarakat Batam khususnya.

Seperti dirinya, kata Hatanto, yang selama 18 bulan belakangan sudah banyak melakukan terobosan dan upaya membangun ekonomi Batam. Meski dalam waktu yang sangat singkat, Hatanto merasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

“Sehingga ketika kami meninggalkan Batam, kami pulang dengan kepala tegak,” kata Hatanto saat serah terima jabatan di Gedung BP Batam, Senin (23/10).

Hatanto mengaku mendapat banyak pengalaman berharga selama 18 bulan menjadi kepala BP Batam. Untuk itu, dia mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang selama ini banyak memberikan dukungan dan bantuan.

“Selamat datang dan saya ucapkan (kepada Lukita Dinarsyah Tuwo dkk),” kata Hatanto dalam sambutannya.

Sedangkan Lukita menyampaikan apresiasinya kepada Hatanto dkk. Menurut dia, banyak hal positif yang sudah dilakukan Hatanto beserta wakil dan para deputinya, selama ini.

“Kami sampaikan apresiasi kepada Bapak Hatanto atas pembenahan internal dan langkah lainnya dalam mengelola BP Batam,” jelasnya.

Ia mengakui pekerjaannya akan lebih mudah dengan sejumlah kebijakan yang diciptakan di era kepemimpinan Hatanto.

“Tantangan memang akan lebih besar, namun dengan fondasi yang dibangun Pak Hatanto akan jadi lebih mudah,” ungkapnya.

Lukita mengatakan pesan dari Dewan Kawasan (DK) sudah cukup jelas untuk menjalankan amanatnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Batam hingga 7 persen. Apalagi ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Teknis DK sehingga banyak mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi BP Batam sebelumnya.

“Walaupun semuanya punya ketertarikan berbeda, namun harus kompak. Maka langkah perbaikan ekonomi di tengah situasi kondusif pasti akan tercapai,” katanya. (leo)

batampos.co.id – Lima pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai bekerja, Senin (23/10). Mereka berjanji akan terus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait setiap kebijakan yang akan diambil.

Deputi V Bidang Umum dan SDM, Bambang Purwanto, mengatakan komunikasi dan koordinasi merupakan bagian penting dalam kinerja sebuah intitusi. Selain itu, komitmen dan kejujuran adalah dasar penting ketika berkarya di institusi sebesar BP Batam. Ia juga berjanji akan loyal kepada institusi, bukan perorangan.

“Yang penting adalah bagaimana dalam satu sistem ini tidak ada dusta di antara kita,” kata Bambang saat tiba di Bandara Hang Nadim Batam, Senin (23/10).

Hal senada disampaikan Deputi II Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi BP Batam, Yusmar Anggadinata. Selain dengan pengusaha, komunikasi dan koordinasi penting dijalin dengan kepala daerah, baik wali kota Batam maupun gubernur Kepri.

“Kami bangun Batam bukan hanya untuk Batam saja, tapi untuk Indonesia,” katanya.

Jika Batam bisa dibangun, maka akan jadi contoh yang baik bagi daerah lainnya di Indonesia. “Nanti mereka pasti belajar ke Batam,” ujarnya. Dalam sudut pandangnya, Batam punya banyak kelebihan. Namun belum dilihat secara cermat. Sehingga kelebihannya banyak terlewat. Padahal kalau dikelola pasti bisa dikonversikan jadi wujud nyata kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengakui kalau Batam bisa jauh lebih baik dari negara tetangga. “Mereka (negara tetangga, red) bagus untuk jadi referensi. Namun kita akan bangun jauh lebih baik dari yang mereka bangun saat ini,” ungkapnya.

Syaratnya adalah dengan mampu mengelola aset yang ada.

“Kita punya aset namun belum optimal dimanfaatkan sesuai cita-cita besar masyarakat Kepri dan nasional,” ungkapnya lagi.

Sementara Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pimpinan BP Batam sebelumnya.

“Kami belum bisa bicara teknis dulu,” kata Lukita.

Belajar dari pengalaman pimpinan sebelumnnya, Lukita berjanji akan mengajak seluruh pihak terutama Gubernur, Wali Kota, dan pengusaha sebelum menerbitkan kebijakan yang punya pengaruh signifikan kepada masyarakat.

“Prinsip kami dalam bekerja adalah koordinasi dulu dengan stakeholder sebelum keluarkan kebijakan yang signifikan. Bukan karena mau berkompromi, tapi karena prinsip kebijakan memanglah harus berkomunikasi,” jelasnya.

Ia mengatakan, posisi Deputi IV yang sedianya dijabat oleh Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto, sampai saat ini masih lowong. “Saya yang akan mengisinya sementara waktu,” ujar Lukita.

Lukita mengatakan Dewan Kawasan (DK) akan segera menggelar rapat lagi untuk menunjuk Deputi IV. “Direncanakan nanti akan ditunjuk dari sebuah institusi,” katanya tanpa menyebut nama institusi yang dimaksud tersebut.

Kerja Sama dengan Pemda

Sementara Gubernur Kepri Nurdin Basirun berharap pimpinan baru BP Batam lebih terbuka dan mau berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda). “Tidak mengedepankan kepintaran dan kepadaian. Mari sama-sama berjuang,” kata Nurdin di Batamcenter, Senin (23/10).

Nurdin juga meminta pejabat baru BP Batam untuk mengkaji ulang kebijakan dan regulasi yang tidak cocok dengan Batam. Sebab, selama ini banyak aturan dan regulasi yang dibuat sehingga cukup memberatkan masyarakat dan pengusaha.

Untuk menjembatani itu, Nurdin akan mengundang pejabat baru BP Batam untuk membahas persoalan dan kondisi Batam saat ini. Ia berharap dengan duduk bersama, BP Batam bisa menerima saran dari pemerintah.

Disisi lain, Nurdin yakin pergantian pejabat BP Batam merupakan jawaban atas keluhannya ke pemerintah. Di antaranya adalah menyurati pusat tentang kebijakan Perka 10 yang dinilai memberatkan.

“Ini tanggapan dari pusat atas keluhan kami,” kata Nurdin.

Terpisah, Wakil Ketua HKI Kepri Tjaw Hioeng menyambut baik rencana BP Batam yang akan mensosialisasikan peraturan sebelum diterapkan. Namun ia menilai harusnya tak hanya Perka saja. Tapi peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan kementrian ataupun peraturan lainnya.

Sebab peraturan yang bersentuhan langsung dengan industri, bila dilaksanakan tanpa sosialisasi akan menganggu kinerja dan produksi dalam sebuah perusahaan. Peraturan yang tiba-tiba diterapkan tanpa pemberitahuan akan membuat para investor bingung. “Saat mau urus izin ini atau itu, ada aturan baru. Kaget juga kan?” ungkapnya.

Ia mencontohkan saat perusahan manufaktur mengimpor karton, tapi barang itu tak bisa masuk. Karena ada aturan baru yang mewajibkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu juga saat mau mengimpor garam industri. (ska/leo/she)

batampos.co.id – Sejumlah pengusaha optimis Lukita Dinarsyah Tuwo akan mampu membawa Batam ke arah yang lebih baik. Di mana Lukita dinilai sudah menguasai permasalahan yang ada di Batam saat ini.

“Kita berharap besar pada pak Lukita. Kita berharap dia dan pimpinan lainnya mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku usaha agar terjadi sinergi yang positif,” kata Managing Director Panbil Group, Johanes Kennedy, Senin (23/10).

Menurut Johanes yang paling penting adalah dalam mengambil kebijakan, Lukita bisa memperhatikan masukan pengusaha di Batam. Ini penting agar pengusaha dan BP Batam yang membidangi investasi bisa seiring dan sejalan.

“Harus bergerak membawa investor lebih banyak lagi ke Batam. Perekonomian di Batam harus segera diperbaiki,” katanya.

Anggota DPD RI dari Kepri Haripinto juga berharap Lukita bisa menjawab tantangan dari semua pihakk untuk membawa Batam ke arah yang lebih baik. Menurutnya, ada beberapa tugas yang harus dikerjakan ukita.

“Hubungan Pemko dan BP Batam harus diperbaiki. Sinkronisasi izin atau aturan di kedua lembaga harus diperbaiki,” katanya.

Ia juga berharap Lukita untuk untuk menata ulang atau mengkaji semua aturan yang dapat menghambat investasi di Batam. Sepeti Perka no 10 tahun 2017 yang sempat menuai pro kontra di masyarakat.

” Kalau ada aturan yang memperlambat iklim investasi harus dikaji ulang. Pengusaha adalah mitra untuk membangun Batam. Jadi koordinasinya harus intens,” katanya.

Tugas yang tidak kalah berat BP Batam di bawah pimpinan Lukita Cs juga adalah masalah lahan. Pengurusan IPH harus dipercepat, termasuk semua pengurusan dokumennya.

“BP Batam juga harus mengurus percepatan HPL khusus nya bagi lahan yg telah dialokasikan. Dan harapan kita pusat bisa langsung cepat mengatur kewenangan BP Batam dan Pemko. Mari kita sama-sama mendukung untuk kemajuan Batam,” katanya. (ian)