Kapal nelayan asing yang berhasil diamankan petugas di Anambas dan Natuna. Sebagian besar telah dimusnahkan dengan cara diledakkan. Foto: Syahid/batampos
batampos.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan menenggelamkan kapal ikan nelayan asing di Natuna.
Penenggelaman kapal ikan nelayan asing ini direncanakan, Minggu (29/10) di kawasan Pos AL Sabang Mawang. Dan akan disaksikan menteri Susi.
Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Natuna Waher Tarihoran mengatakan, terdapat 33 kapal ikan nelayan asing berbendara Veitnam yang akan dimusnahkan. Semuanya adalah tangkapan TNI AL di laut Natuna Utara tahun 2017.
“Penenggelaman 33 kapal ikan asing ini berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Natuna. Dan permohonan TNI AL. Kemungkinan tidak gunakan dinamit, tapi hanya Ditenggelamkan, infonya penenggelaman juga disaksikan menteri kelautan dan perikanan,” sebut Waher, Kamis (26/10).
Terpisah, Kabag Humas Pemkab Natuna, Budi Darma mengatakan, Menteri Susi sudah menjadwalkan kedatangannya di Natuna pada Jumat (27/10). Menteri Susi ke Natuna dijadwalkan dari Pontianak menggunakan pesawat khusus.
“Penenggelaman dibawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas ilegal fishing 115. Dan ada agenda lain selain itu,” sebut Darma.(arn)
batampos.co.id – Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam mengungkapkan pentingnya kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat menjadi hal utama yang harus terus dilakukan untuk bisa mempertahankan penghargaan piala Adipura yang sudah diraih Kabupaten Bintan tiga kali berturut-turut.
“Semakin tahun semakin bertambah kriteria bahkan persyaratan untuk meraih gelar kehormatan terhadap kebersihan lingkungan. Untuk itu, ini semua butuh kerjasama semua pihak, komitmen kita bersama untuk Bintan,” terangnya saat memberi arahan dalam rapat Koordinasi Program Adipura 2017-2018 di Ruang Rapat III Kantor Bupati Bintan, Kamis (26/10).
Menurutnya, perlu dilakukan kesiapan yang matang, terkhususnya untuk Kecamatan Bintan Timur sebagai kategori Kota Kecil untuk kembali berbenah menuju Adipura di tahun depan.
“Selepas ini tidak ada lagi pembakaran sampah di area taman kota. KCW yang telah ada harus kita tingkatkan perawatannya, serta penebangan pohon di lahan antam kita ubah dengan pemangkasan. Ini semua harus dilakukan bersama,” jelasnya.
Sekda Bintan, Adi Prihantara menambahkan bahwa pengaturan satgas kebersihan harus dapat dioptimalkan dengan sistem kelola yang baik.
“Ini semua untuk Bintan. Kita harapkan juga agar terjadi peningkatan nilai dari tahun sebelumnya” ungkapnya.
Dijadwalkan pada minggu pertama bulan Desember nantinya, Tim penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup RI akan melakukan penilaian langsung di Bintan. (cr20)
batampos.co.id – Kejati Kepri, telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi pengadaan alat program integrasi sistem akademik dan adminstrasi dari APBN tahun 2015 lalu, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 9 miliar.
Informasi yang dihimpun, dalam SPDP tersebut tercantum empat nama yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial HS, Direktur PT Jovan Karya Perkasa berinisial HG, dan juga dua lainnya yakni YS dan UZ dari perusahaan distributor.
Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut. Membenarkan bahwa pihaknya telah menerima SPDP kasus dugaan korupsi kampus Umrah dari penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri.
“Benar sudah kami terima SPDP nya. Tapi saya lupa kapan mereka (penyidik Subdit Tipikor Polda Kepri) mengirimkan ke kami,” ujar Yunan, Kamis (26/10).
Namun, kata Yunan, dalam SPDP yang dikirimkan tersebut. Polda Kepri selaku pihak yang menangani kasus tersebut belum mencantumkan nama tersangka.
“Nama tersangka belum ada. Hanya SPDP dan belum ada berkas yang di kirim ke Kejati Kepri,” kata Yunan.
Seperti diketahui sebelumnya, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepri dirundung masalah. Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrim Khusus Polda Kepri mengendus dugaan korupsi dengan potensi kerugian negara Rp 9 miliar.
Penyelidikan awal diawali dengan mengumpulkan barang bukti serta keterangan dari semua yang terlibat proyek tersebut. Akhirnya kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan.
Informasi yang didapat Batam Pos, korupsi UMRAH ini terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Pihak UMRAH mengerjakan pengadaan program integrasi sistem akademik dan administrasi yang melibatkan PT JKP selaku rekanan.
Penghitungan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak disusun oleh pejabat pembuat komitmen (PPK). Tapi disusun oleh Sh dari PT BY dan Sm dari pihak UNS. Polis menduga ada persekongkolan antara pihak yang ikut dalam proses HPS pengadaan barang dan jasa ini.
Kepolisian menduga ada tindakan pengelembungan anggaran proyek yang dikerjakan oleh UMRAH dan PT JKP. Pihak-pihak yang terkait ini melakukan hal yang bertentangan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66 ayat 8.
Dalam pasal itu disebutkan penetapan HPS dilakukan oleh PPK. Bila tidak menggunakan PPK kegiatan diselengarakan itu berupa kontes atau sayembara. Pejabat pengadaan harus mengumumkan nilai total HPS. Dan nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
HPS ini sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Penyusunannya harusnya berdasarkan harga setempat. Informasi penentuan HPS ini, haruslah mempertimbangkan dari harga satuan dari Badan Pusat Statistik dan asosiasi terkait.
Paling penting HPS ini disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan overhead (biaya tidak langsung satuan barang atau jasa yang memengaruhi biaya perolehan, red) yang dianggap wajar.(ias)
Ridho, 12, (baju putih) meringis menahan sakit karena tulang tangan kananya patah akibat nekat melompat dari lantai dua Ez Warnet. F. Budi untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Ridho, 12, pelajar kelas VI Sekolah Dasar (SD) 004 Tanjung Ayun Sakti, nekat melompat dari lantai dua EZ Warnet, di Jalan Pemuda, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari, Kamis (26/10) pagi. Akibat kejadian tersebut, tangan sebelah kanan bocah laki-laki itu patah dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit.
Informasi yang dihimpun, nekat melompatnya bocah kelas Enam SD tersebut dari lantai dua ruko EZ Warnet, karena ketakutan melihat pihak Kepolisian yang datang ke warnet.Padahal kedatangan pihak Kepolisian kesitu bukan untuk melakukan razia, melainkan hendak memberikan arahan kepada pengelola warnet agar tidak membiarkan pelajar bermain di jam sekolah.
“Hanya mau monitoring saja dan meminta pengelola warnet tidak membiarkan pelajar bermain di jam sekolah,” ujar salah seorang perwira Polisi Ipda Tuhardi.
Dikatakannya, anak tersebut sudah ada di dalam warnet saat pihaknya hendak masuk. Melihat kedatangan petugas, bocah yang mengenakan kaos putih tersebut lari ke lantai dua dan terjun disitu.
“Kemungkinan dia ketakutan karena dikira kedatangan kami mau nangkap mereka. Makanya dia kabur dan terjun dari lantai dua itu,” ucapnya.
Sementara itu salah seorang warga, Budi mengatakan bocah laki-laki tersebut mengalami patah tulang tangan kanan. Warga pun menyesalkan pengelola warnet yang membiarkan pelajar bermain di jam sekolah.
“Tadi langsung dibawa ke Rumah Sakit sama Polisi. Sepertinya tangan kanan anak itu patah,” ujar Budi.
Dikatakan Budi, dengan adanya pengelola warnet yang membandel dengan membiarkan pelajar bermain di jam sekolah. Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap warnet.
“Jangan sampai kejadian seperti terjatuhnya anak SD tadi terulang lagi. Pemerintah harus proaktif, menindak pengelola warnet yang nakal,” pungkasnya.(ias)
Anggota Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri membawa dokumen yang ada didalam kardus kedalam mobil usai penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam yang berada di Sekupang, Rabu (25/10). Penggeledahan ini tindak lanjut operasi tertangkap tangannya (OTT) Kepaka DLH Dendi Purnomo di rumanya di Seiharapan, Sekupang. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri terus mengembangkan kasus dugaan suap di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam. Saat ini, polisi mengaku menemukan sejumlah bukti baru serta dokumen-dokumen yang menguatkan bukti sebelumnya.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga menuturkan, bukti baru itu diperoleh setelah polisi menggeledah kantor DLH, Rabu (25/10) lalu.
“Kami masih mendalami bukti-bukti yang ada,” ujarnya.
Dari pemeriksaan sementara, Erlanga mengatakan pihak penyidik menemukan dokumen penting terkait dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT), Senin (23/10) lalu. Berkas yang ditemukan itu yakni surat permohonan berita acara dari pengawasan terhadap proyek tank cleaning yang diajukan oleh Amiruddin.
“Semua dokumen sudah dikumpulkan . Hari ini penyidik menggeledah lagi (di kantor PT Telaga Biru Semesta),” ungkapnya.
Bukti dan dokumen lainnya diperoleh dari penggeledahan kantor PT Telaga Biru Semesta (TBS) yang berada di Jl. RE Martadinata, Komplek Batam Palace Blok C Nomor 02 Sekupang, Kamis (26/10) sekitar pukul 15.00 WIB. Empat orang penyidik langsung masuk dan melakukan penggeledahan.
Tiga jam kemudian, polisi keluar dengan sejumlah berkas, satu kardus dokumen, dan satu unit komputer.
“Semua berkas pendukung berhasil kami temukan,” kata seorang anggota penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Kepri.
Namun kuasa hukum Amiruddin, Niko Nikson Situmorang, membantah kalau kedatangan tim penyidik dari Polda Kepri ke kantor PT TBS, untuk melakukan penggeledahan.
“Bukan penggeledahan, itu tim penyidik hanya penyesuaian pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan saja. Hanya sebatas itu saja kok kedatangannya ke kantor PT TBS,” ujar Nikson.
Selain terus mencari bukti baru, penyidik Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Kepri juga berencana memeriksa dua bawahan Kepala DLH, Dendi N Purnomo, yang kini berstatus tersangka, Jumat (26/10) hari ini.
Dua bawahan Dendi itu masing-masing Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Penindakkan DLH Kota Batam, Masrial, dan Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Penindakkan, Hasbi. Namun sejak Selasa (24/10) lalu, keduanya tak pernah terlihat di kantornya.
“Bapak tak ada, sejak kejadian (OTT) hingga saat ini belum ada ngantor lagi,” kata seorang pegawai di DLH yang tidak mau namanya dikorankan.
Dia menjelaskan, Bidang Pengawasan dan Penindakkan berwenang mengawasi seluruh bidang yang ada di DLH. Seperti tim yustisi terkait penegakkan Perda Sampah Nomor 11 Tahun 2013, reklamasi, hingga pengurusan izin limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dari proses pembersihan tangki kapal.
Ia menjelaskan, setiap perusahaan yang ingin melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut memang langsung menuju ruangan yang terletak di bagian belakang DLH tersebut.
Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto membenarkan pihaknya akan memeriksa Masrial dan Hasbi, hari ini, Keduanya akan diperiksa terkait dengan rencana pemberian uang sebesar Rp 5 juta oleh tersangka Amiruddin.
“Besok, diperiksa,” kata Budi Suryanto, Kamis (26/10).
Herman Rozie Plt Kepala DLH
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menunjuk Herman Rozie yang kini mejabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
“Sekarang dia dua tugasnya,” kata Rudi, Kamis (26/10).
Rudi enggan menyampaikan terkait dasar penunjukan Herman. Ia hanya menyampaikan, Herman dianggap yang paling cocok.
“Memang siapa lagi? Tak ada,” imbuhnya.
Sekda Batam Jefridin menyampaikan, surat keputusan akan diterbitkan hari ini, Jumat (27/10). Sementara Herman Rozie mengaku siap ditunjuk sebagai Plt DLH, dan melanjutkan pekerjaan yang beberapa hari terkendala karena hadirnya kasus OTT.
“Saya sebagai anak buah siap saja,” ucap Herman.
Menurutnya, karena kini DLH sedang bermasalah, salah satu yang akan lakukan adalah menutup rapat kemungkinan penyelewengan agar kasus seriupa tak terulang lagi.
“Kami lihat di mana titik lemahnya, kira-kira mana yang membuat pegawai atau staf atau kitanya (pimpinan) sendiri punya niat tak baik. saya akan pelajari sehari dua hari,” ucapnya. (cr13/ska/cr17)
Pertamina belum juga memindahkan bangkai kapal Pagai. Padahal di lokasi ini akan dibangun pelabuhan. F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Warga Tanjunguban akan kembali melakukan aksi di kapal Pagai, Jumat (27/10) hari ini. Hal ini dilakukan karena Pertamina belum memindahkan bangkai kapal tersebut dari lokasi pembangunan pelabuhan bongkar muat di depan Pantai Mentigi, Tanjunguban.
“Benar, jumlahnya massa yang ikut aksi besok (hari ini) dilaporkan sekitar 200-an orang,” ungkap Kapolsek Bintan utara Kompol Jaswir kepada Batam Pos, di Tanjunguban, kemarin.
Tujuan demo ini, kata Jaswir, sama dengan demo sebelumnya. Di mana, massa yang merupakan gabungan dari organisasi pemuda dan masyarakat akan meminta Pertamina memindahkan kapal Pagai, karena keberadaan kapal Pagai akan menganggu
pembangunan pelabuhan bongkar muat. “Tujuannya sama, tapi tetap besok
kami kawal,” katanya.
Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Jamhur Ismail yang dihubungi Batam Pos, kemarin mengatakan, rencana pemancangan tiang di lokasi pembangunan pada minggu ini mundur dan baru dilakukan minggu depan. Hal ini karena beberapa alat berat masih di Batam. “Minggu depan, beberapa material dan alat berat baru tiba di lokasi,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan tidak bisa ditunda sampai menunggu Pertamina menggeser bangkai kapal tersebut. Pembangunan tetap akan dilakukan mulai dari laut. “Pemancangan tiang akan dilakukan dari tengah laut, alat berat akan dinaikkan ke atas tongkang. Sebenarnya keberadaan kapal pagai yang belum dipindah sangat menganggu, bagaimana kami mau memancang tiang kalau ada kapal di sana,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat keenam, hanya surat tersebut belum dibalas dari pihak Pertamina. “Ya tetap kami surati minta pindah. Jangan labuhkan kapal di sana, labuh saja di lingkungan mereka, kan aset mereka,” pintanya.
Baru-baru ini, ia juga mengakui, pihaknya telah berkonsultasi ke Biro Hukum Pemprov Kepri terkait rencana mengugat Pertamina ke ranah hukum. “Sudah kami bahas itu, tapi
kami menunggu mereka mengeser kapalnya,” tukasnya.
Sebelumnya, Azhar, OH Pertamina Marina mengatakan, masalah ini akan disampaikan ke pusat, sebab Pertamina Pusat yang memiliki kewenangan untuk memindahkan aset Pertamina itu. Ia mengatakan, biasanya sebelum digeser ada dikeluarkan surat penghapusan aset yang memakan wakru sekitar 6 sampai dengan 1 tahun. (cr21)
Awan gelap mengelilingi Coastal Area, beberapa waktu lalu. Diperkirakan hingga akhir Oktober cuaca hujan disertai petir. F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karimun, telah memperkirakan hingga akhir bulan Oktober diprediksi hujan disertai petir. Dan angin kencang di pagi hari maupun malam hari. Untuk itu diimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di bibir pantai maupun saat melaut agar selalui melihat kondisi cuaca disekitarnya.
“Benar, terkadang terjadi panas cukup kuat. Tetap harus waspada terhadap perubahan secara tiba-tiba,” kata Observer BMKG Karimun Pande Nyoman Parwata, Kamis (26/10).
Untuk transportasi laut dan aktivitas kelautan pihaknya mengirimkan informasi keadaan cuaca. Terutama terhadap gelombang laut yang cukup tinggi di wilayah perairan Natuna dan Anambas serta arus laut yang cukup kuat di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau.
Untuk wilayah Pulau Karimun sekitarnya masih bisa dilintasi oleh kapal-kapal penumpang, baik menggunakan speedboat maupun kapal motor yang bisa pulang pergi, seperti tujuan Tanjungbalai Karimun, Buru, Urung, Selat Belia maupun Moro.
“Untuk jalur pelayaran di Pulau Karimun sekitarnya tetap aman saat ini. Tapi tetap saja waspada terhadap kondisi cuaca di laut, tidak sama dengan di daratan,” pesannya.
Sementara prakiraan cuaca pada pagi hingga malam hari cuaca berawan, sedangkan dini hari diprediksi hujan lebar disertai petir dengan suhu mencapai 24 hingga 31 derajat celcius. Sedangkan kecepatan angin 30 kilometer per jam yang kelembabannya hanya 65 sampai 95 persen.
Bisa terjadi secara tiba-tiba perubahan cuaca saat turun hujan, langsung panas secara lokal. Artinya, hujan lebat hanya terjadi di satu daerah namun di daerah lain tetap panas. Misalnya di Balai cuaca panas namun di daerah perkantoran jalan poros hujan lebat. Begitu juga di daerah Tebing bisa saja hujan secara tiba-tiba.
“Yang paling penting tetap menjaga kondisi kesehatan. Terutama bagi anak-anak yang berangkat sekolah harus waspada terhadap cuaca di sekitarnya,” tuturnya.
Pantauan di lapangan, walaupun kondisi cuaca tidak menentu beberapa hari ini, aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. (tri)
Depot Pertamina Pulau Sambu, nampak di kejahuan. Itu merupakan tanki storage BBM yang tengah dibangun di Terminal BBM Pertamina Pulau Sambu, Batam, Kepulauan Riau.
Pertamina tengah membangun terminal berstandar internasional dengan kapasitas 310.000 kilo liter guna mendukung ketahanan energi dan bisnis oil trading perusahaan di wilayah regional Asia Tenggara.
batampos.co.id – Golongan Putih alias Golput masih menjadi momok di balik penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja keras agar partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu bisa terus meningkat dan semakin menyemarakkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria memandang golput sebagai urusan serius. Sebab itu, kerja-kerja sosialisasi harus sudah dimulai sejak jauh-jauh hari. Termasuk sosialisasi ke kalangan pemuda.
“Karena partisipasi anak muda pada pemilu sebagai pemilih pemula bisa menekan angka golput,” kata Robby, di dialog kebangsaan, di Kampus UMRAH Tanjungpinang, Kamis (26/10) kemarin.
KPU Tanjungpinang, lanjut Robby, memperkirakan akan ada lebih dari 9 ribu pemilih pemula yang akan berpatisipasi pada pemilihan kepala daerah Tanjungpinang pada 27 Juni 2018 mendatang.
Ia berharap, peran pemuda terutama kalangan mahasiswa bisa mengurangi angka Golput pada Pilkada Tanjungpinang nanti. Selain ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya, para pemuda juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat soal Pilkada Tanjungpinang.
“Pemilih pemula atau pemuda perlu dijaga karena merupakan aset yang baik karena belum ‘dikotori’ oleh politik. Sehingga untuk di Tanjungpinang diharapkan pemudanya bisa mensukseskan Pilkada,” tutur Robby.
Robby pun menyebutkan pada pemilu 2015 silam, jumlah pemilih pemula berjumlah 2.374 orang. Namun, jumlah tersebut meningkat drastis karena diperkirakan akan ada 9 ribu orang lebih pemilih pemula yang akan berpartisipasi.
“Jumlahnya (pemilih pemula) sekitar 5 persen dari jumlah pemilih di Kota Tanjungpinang,” sebutnya.
Keterlibatan pemuda dalam mensukseskan pesta demokrasi di Kota Tanjungpinang sangat diharapkan, selain menggunakan hak pilihnya juga harus ikut berperan aktif dengan mensosialisasikan Pilkada kepada lingkungan masyarakat. Apalagi, pada tahun mendatang, KPU Tanjungpinang mendapat target partisipasi pemilih harus mencapai 77 persen dari KPU RI. (aya)
