Sejumlah kendaraan melintas di jalan Fisabililah Batamcenter yang kotor akibat tanah yang berceceran, Selasa (17/10). kotoran tahan tersebut diduga berasal dari truk yang mengangkut tanah yang tidak ditutup terpal. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Aktifitas truk tanah di sekitar kawasan Batamcenter kembali meresahkan pengguna jalan. Ceceran tanah dari truk tanpa penutup itu membuat jalan licin dan kotor.
Kondisi jalan yang berada di depan bekas bangunan My Mart terlihat kotor Selasa (17/10). Ceceran tanah bercampur air menyebar hampi di seluruh badan jalan. Pengendara yang lewat, terutama roda dua pun harus memperlambat laju kendaraan. Sebab, jalan tersebut terasa licin saat dilewati.
Nur Eka, pengendara roda dua kesal bukan main saat melewati jalur tersebut. Bukan karena kotornya jalan, namun karena jalanan tersebut licin saat ia lewati. Ia pun nyaris tergelincir saat melakukan rem tangan.
“Jalannya benar-benar licin akibat ceceran tanah . Salah sikit saja, saya mungkin bisa jatuh,”terang wanita berusia 30 tahun ini.
Bahkan Nur Eka tahu asal tanah tersebut berasal dari truk tanah tanpa penutup yang lalu lalang disana. Ia pun meminta pemerintah setempat bisa bertindak cepat.
“Kemarin (Selasa, red) tanah ini tak begitu banyak. Namun hari ini menyebar dan licin. Pemerintah harus cepat bertindak sebelum ada korban. Karena ini jalan umum dan dilalui juga oleh Walikota,” jelas Nur.
Sementara, Romi warga Greenland membenarkan kondisi jalan tersebut kotor dan licin akibat aktifitas truk tanah. Menurutnya, jalan tersebut kembali kotor setelah beberapa waktu lalu sempat bersih.
“Itu licin karena lalu lalang truk tanah dari tanah potong di belakang bangunan My Mart. Truk itu jalan ke arah Ocarina bawa tanah tanpa ditutup terpal,” terang Romi.
Disisi lain , Romi juga berharap agar pemerintah bisa bertindak cepat mengatasi kondisi tersebut. Paling tidak meminta perusahaan pengakut tanah tersebut segera membersihkan jalan.
“Warga pastinya tak mungkin melarang aktifitas truk itu. Tapi paling tidak mereka bersihkan setelah mengotori jalan,” pungkas Romi. (she)
Seorang pengendara ojek online membawa penumpang saat melintas di Jalan Fisabillialh Batamcenter, Jumat (30/6). Aktitas Go-jek sempat terhenti karena mendapat protes dari ojek pangkalan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Hingga kini permasalahan kendaraan online dan konvensional belum ada jalan keluarnya. Gubernur Kepri Nurdin Basirun bernjanji akan mencarikan solusi atas permasalahan ini. Sehingga kejadian seperti membakar kendaraan sendiri yang dilakukan ojek pangkalan, tak terulang kembali.
“Kami sedang memikirkan solusi dari permasalahan ini,” kata Nurdin, Selasa (17/10).
Tak hanya itu, regulasi terkait peraturan kendaraan daring ini sedang digodok oleh Nurdin. Dengan adanya aturan yang baik nanti, dapat menjadi solusi permasalahan kendaraan konvensional dan daring.
“Kami sedang mencoba mencari regulasi yang baik, agar dapat meredam ini semua nantinya,” ujarnya.
Ia meminta ke semua pihak, agar bisa elegan dan santun dalam bertindak. Sebab tindakan yang diluar batas, nantinya akan berurusan dengan pihak yang berwajib.
“Tolong sabar, kita (kami, red) carikan jalannya (permasalahan kendaaan daring dan konvensional, red),” tuturnya.
Nurdin mengatakan tentunya semua orang ingin hidup yang lebih baik di Kepri. “Tapi janganlah sampai mengambil tindakan yang tak baik (untuk hidup yang lebih baik itu,red). (Percayalah,red) pemerintah mencarikan jalan yang terbaik,” pungkasnya. (ska)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun berbincang dengan Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian pada acara apel kasatwil Polda Kepri dalam rangka pengamanan pemilu di gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Selasa (17/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Polda Kepri siap untuk mengawal Pilkada serentak 2018 yang berlangsung di Tanjungpinang. Tak hanya pengawalan, tapi juga pengawasan. Dan diikuti mulai dari pendataan, pelaksanaan, hingga proses akhirnya.
“Nantinya yang akan mengawasi dan mengawal sepenuhnya oleh Polres Tanjungpinang. Tapi akan di back up juga oleh Brimob dan TNI,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Selasa (17/10).
Sam mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu, KPUD dan KPU terkait dengan pelaksanaan pilkada ini. Dan nantinya dalam setiap tahapan pemilu, akan dilakukan evaluasi.
Ia berharap dalam pemilu serentak untuk Kota Tanjungpinang, tak ada permasalahan yang berarti. Dan semua permasalahan itu dapat diatasi ditingkat bawaslu, KPUD.
“Tapi kalau tak bisa juga, kami memiliki Gakumdu. Gakumdu berfungsi nantinya untuk adanya dugaan pidana, lalu dilaporkan ke pihak kepolisian. Semoga saja tak ada masalah,” ujarnya.
Sam yakin tak ada permasalahan yang berarti. Karena pemilih saat ini sudah cerdas, sehingga pesta demokrasi ini berjalan dengan baik.
“Untuk pengamanan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjungpinang nantinya,” ungkap Sam.
Sementara itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun, menyambut baik langkah antisipasi yang dilakukan oleh Kapolda Kepri. “Pak Kapolda ini selalu pinter, dan sangat soft dalam membina masyarakat,” tuturnya.
Ia meyakini hal yang sama dengan Kapolda Kepri, bahwa pemilu ini berlangsung dengan baik. Dan dirinya tak khawatir dengan pelaksanaan pesta demokrasi serentak ini.
“Jadikan pesta demokrasi ini ajang silaturahim, kalau beda pendapat wajar. Mari membangun Kepri yang damai dan maju,” pungkasnya. (ska)
batampos.co.id – Satu lagi, terobosan Kantor Imigrasi kelas I khusus Batam. Mengurus paspor di tempat, bukan di kantor imigrasi. Wohoo…..
Selasa (17/10/2017), mereka melaksanakan pengurusan paspor di sekolah Prestasi Batam yang berlokasi di perumahan Pandawa Asri, kelurahan Buliang, Batuaji.
125 warga sekolah Prestasi yang terdiri dari Murid, Guru dan Orangtua wali murid antusias memanfaatkan kemudahan pelayanan paspor tersebut.
Pelayanan pengurus paspor mobile itu langsung diawasi oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas I khusus Batam Lucky Agung Binarto. Disela-sela pelayanannya Lucky menjelaskan, pelayanan pengurusan paspor mobile ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Batam untuk mengurus paspor serta mengurangi penumpukan pengurusan paspor di kantor Imigrasi Batam di Batamcenter.
“Kami tahu selama ini semuanya (pengurusan paspor) menumpuk di kantor. Ini kami lakukan untuk atasi persoalan itu sekaligus mempermudah masyarakat yang ingin buat paspor,” tutur Lucky.
Pelayanan mobile ini kata Lucky, dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor secera berkelompok dengan jumlah maksimal 300 orang. Ini bisa untuk kelompok masyarakat, instansi, kantoran, perusahaan ataupun lembaga pendidikan dan lain sebagainya.
“Kalau sudah kumpul dan berkasnya (syarat pengurusan paspor) semua sudah lengkap sampaikan ke kami, kami akan turun layani. Tapi batasan perhari hanya 300 orang saja karena hanya dua alat yang kami gunakan,” ujarnya.
Pelayanan ini memang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus paspor, namun demikin persayaratan pengurusan paspor tetap sama.
foto: eusebius / batampos
“Permudah di sini dalam arti pelayanan pengurusan paspornya. Kalau persyaratan tetap sama harus lengkap. Tidak ada yang istimewah,” kata Lucky.
Dalam pelayanan mobile ini segala urusan untuk mendapatkan paspor seperti isi berkas, foto, wawancara dan lain sebagainya memang dilakukan di lokasi yang didatangi petugas mobile, namun untuk ambil fisik paspor jadinya tetap di kantor Imigrasi Batam oleh masing-masing pengurus.
“Program ini sebenarnya sudah lama berjalan, cuman selama ini jarang dieskpose. Tujuannya ya itu tadi untuk mempermudah pelayanan kepada warga,” tutur Lucky.
Pihak sekolah Prestasi sendiri mengaku sangat terbantu dengan pelayanan mobile tersebut. Keinginan pihak sekolah untuk memberangkatkan guru dan murid study tour ke Singapura akhirnya terwujud.
“Sudah lama kami merencanakan adanya study tour ke Singapura, tapi belum kesampaian karena persoalan paspor ini. Nah hari ini petugas imigrasi Batam datang menjawab keinginan kami. Setelah paspor jadi kami akan segera ke Singapura,” ujar kepala sekolah Prestasi Batam, Titi Elvina.
Mereka yang ikut dalam pengurusan paspor kolektif itu kata Titi, tidak saja guru dan murid, tapi juga orangtua wali murid. Itu karena rencana studi tour ke Singapura itu melibatkan orangtua murid untuk kelas satu sampai kelas tiga.
“Karena kelas satu sampai tiga butuh pendampingan orangtua. Kalau kelas empat keatas tidak diwajibkan. Tapi kalau ada orangtua yang mau ikut tidak apa-apa. Kami juga fasilitasi pengurusan paspor ini,” tuturnya.(eja)
Calon penumpang memadati saat chek-in di konter sejumlah maskapai penerbangan Bandara Hang Nadim Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Tidak lama lagi harga tiket pesawat untuk kelas ekonomi akan naik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kenaikannya antara 5-10 persen. Dengan kenaikan itu, tarif batas bawah tiket pesawat kelas ekonomi yang awalnya 30 persen dari tiket termahal akan naik jadi 35-40 persen.
”Kami lagi bahas dengan para stakeholder,” kata Budi Karya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Selasa (17/10).
Budi menuturkan, kenaikan batas bawah tersebut sudah seharusnya dilakukan. Menurutnya, kenaikan harga tiket itu sebenarnya untuk memberikan suatu hal yang baik untuk semua. Termasuk untuk konsumen.
”Jangan karena tarifnya Rp 200-300 ribu, safety-nya tidak ter-cover dengan baik safety is number one,” katanya.
Menurut Budi, kenaikan tarif batas bawah juga harus dilakukan agar semua maskapai penerbangan semakin sehat. Di sisi lain, kenaikan tarif batas bawah ini juga merupakan pembelajaran kepada masyarakat bahwa ada harga pokok penerbangan yang berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan. Dengan naiknya harga pokok yang menjadi komponen tarif batas bawah, naik juga tingkat safety-nya.
Budi menerangkan, penentuan tarif batas bawah tersebut mengikuti perkembangan industri yang menghadapi tekanan kenaikan biaya. Dengan kenaikan tarif batas bawah, kata Budi, industri penerbangan bisa lebih memberikan kepastian keamanan dalam penerbangan.
Terkait pemberlakuan tarif baru itu, Budi mengatakan, saat ini peraturannya sedang disiapkan. Targetnya sebelum akhir tahun, aturan tersebut sudah bisa keluar.
”Dalam waktu sebulan diharapkan sudah rampung. Ya, sebelum akhir tahun ini,” ujarnya.
Saat ini, penetapan tarif batas atas dan bawah tiket pesawat terbang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan 14/ 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. (and/jpgroup)
batampos.co.id – Dua hari lagi, masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) genap tiga tahun. Di tengah prospek ekonomi global yang belum menentu, sejumlah indikator makro memang masih cukup menjanjikan. Namun, bukan berarti capaian itu tanpa cela.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menuturkan, kendati pertumbuhan ekonomi masih cukup baik, indikator seperti angka kemiskinan dan kesenjangan masih tinggi. Gini ratio dalam tiga tahun terakhir mengalami stagnasi sehingga masih berada di angka 0,39.
Bahkan, jumlah penduduk miskin per Maret tahun ini justru bertambah 6.900 orang. ”Kemudian, share PDB Pulau Jawa masih di atas 55 persen. Hal itu menunjukkan ketimpangan spasial masih lebar antara Jawa dan luar Jawa,” terang Bhima, Selasa (17/10).
Bhima mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang cukup agresif. ”Tapi, implementasi di lapangan harus diubah. Kerja sama dengan swasta kecil di daerah bisa dilakukan untuk mendorong efektivitas pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, dalam waktu tiga tahun, pertumbuhan ekonomi sampai pemerataan tumbuh positif. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menguraikan, ada beberapa indikator makro yang menunjukkan ekonomi Indonesia terus membaik.
Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2013 ke 2014 mengalami perlambatan dari 5,56 persen bergerak ke bawah menjadi 5,01 persen. Kemudian, pada 2015, pertumbuhan ekonomi mulai anjlok di angka 4,88 persen. Tahun berikutnya, kondisi mulai membaik, yakni pertumbuhan ekonomi tercatat di angka 5,02 persen.
sementara itu, tahun ini, hingga semester pertama, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01 persen. ”Tadinya melambat, lalu mulai membaik dan menjadi lebih cepat lagi. Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,2 persen,” harap Darmin di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden, Jakarta, kemarin (17/10).
Darmin pun menggarisbawahi realisasi pendapatan per kapita per tahun yang konsisten membaik. Dari data pemerintah, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada 2014 sebesar Rp 41,92 juta per kapita per tahun. Jumlah tersebut lantas naik menjadi Rp 47,96 juta per kapita per tahun pada 2016. ”Produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara konsisten membaik,” katanya.
Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam suatu acara. Foto: Hendra Eka/Jawa Pos
Selain itu, lanjut Darmin, indikator lainnya adalah tingkat inflasi yang cenderung terkendali. Dia menguraikan, dalam tiga tahun ini, laju inflasi menurun dari 4,49 persen secara year-on-year (yoy) pada September 2014 menjadi 3,72 persen pada September tahun ini. Secara konsisten, pemerintah berhasil menjaga angka inflasi di angka 4 persen.
Pemerintah pun menargetkan besaran inflasi dua sampai tiga tahun mendatang bisa berada di kisaran empat persen. ”Sekarang kami mulai di bawah itu (4 persen, red) secara konsisten,” urainya.
Angka kemiskinan, lanjut Darmin, secara konsisten bergerak turun hingga saat ini dari 10,96 persen menjadi 10,64 persen pada Maret 2017. Namun, indikator tingkat pengangguran belum stabil. Dia menerangkan, pada Agustus 2014, tingkat pengangguran turun menjadi 5,81 persen, kemudian naik lagi pada Agustus 2015. ”Namun, setelah itu, tingkat pengangguran turun terus sampai dengan Februari 2017 yang sudah berada di angka 5,33 persen,” ujarnya.
Gini ratio, menurut Darmin, juga konsisten turun terus dari September 2014 masih 0,408 menjadi 0,393 pada periode Maret 2017. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menuturkan, selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, realisasi pertumbuhan investasi mencapai 46 persen.
Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah berhasil merealisasikan investasi dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) periode 2015 hingga semester pertama tahun ini sejumlah Rp 1.494,9 triliun. Total realisasi investasi tersebut telah menyerap 3,37 juta tenaga kerja dengan jumlah proyek mencapai 75.801 proyek. (ken/c25/sof/jpgroup)
Angkutan umum yang ngetem di Simpang Dam, Mukakuning membuat jalan jadi macet. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Batam akan bekerjasama dengan jajaran Sat Lantas Polresta Barelang untuk meringkus para sopir kendaraan umum yang mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan.
Selain itu, petugas juga akan melakukan penindakan terhadap sopir kendaraan umum tembak yang selama ini sangat bebas beroperasi di Batam.
“Untuk waktunya masih belum bisa dipastikan. Saat ini, Dishub masih menyusun kapan waktunya. Karena Dishub masih ada kegiatan,” ujar Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Polresta Barelang Ipda Frediano, Senin (16/10).
Tindakan baru dilakukan setelah aparat menerima banyaknya keluahan dari masyarakat yang merasa haknya sebagai pengguna jalan di ambil oleh para sopir kendaraan umum. Selama ini, kendaraan umum selalu ngetem sembarangan dan ugal-ugalan yang tentunya kondisi ini tentunya membahayakan pengendara lain.
Parahnya lagi, mereka juga sering berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sepenjang jalan yang telah terpasang rambu dilarang parkir maupun rambu dilarang berhenti.
Frediano mengatakan, jajaran Satlantas Polresta Barelang akan mengirim surat kepada organda masing-masing angkutan umum tersebut, agar menertibkan sopir-sopirnya yang tidak bisa mematuhi aturan lalu lintas maupun mendata para sopir ilegal.
“Pada saat ini, memang sudah waktunya untuk melakukan penertiban. Kita dari kepolisian tentunya akan mendampingi Dishub untuk kegiatan ini,” bebernya.
Seperti diketahui, banyak angkot di Batam yang kondisinya sudah sangat tidak layak, sopir ugal-ugalan dan sering menabrak warga, ditambah lagi sopir tembak bebas beroperasi. Walau sudah sering dikeluhkan warga, kondisi itu tetap saja kurang diperhatikan aparat. (cr1)
batampos.co.id – Realisasi pendapatan Pemko Batam hingga triwulan ke III, baru mencapai 87 persen.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan ada tiga komponen pendapatan kini belum memenuhi target. Di antaranya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Parkir.
“Terutama BPHTB dan PBB, (capaian) keduanya punya korelasi dengan keadaan saat ini,” kata Amsakar, usai rapat evaluasi, kemarin.
Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), BPHTB baru mencapai Rp 133 miliar dari target (perubahan) Rp 250 miliar, sementara PBB P2 baru terealisasi Rp 110 miliar dari target 131 miliar.
Amsakar menyebutkan, hal ini berakar dari masalah mandeknya kepengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Merujuk pada capaian dan masalah yang ia beberkan tersebut, Amsakar mengaku Pemko Batam berat mengejar sisa target hingga akhir tahun. Walau demikian, ia mengaku pihaknya tak patah semangat, untuk itu ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, terlebih dinas penghasil bekerja makasimal hingga akhir tahun.
“Triwulan empat, OPD harus full. Paling tidak capaian sampai akhir tahun 95 persen,” imbuhnya.
Amsakar juga mengomentari pendapatan dari sektor parkir. Menurutnya, sektor yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) ini capaiannya rendah dibanding sumber pendapatan lain di instansi yang dikepalai Yusfa Hendri tersebut.
“Sekarang baru Rp 5 miliar dari target Rp 6 miliar. Upaya peningkatan pendapatan dari parkir ini saya sudah perintahakan Yusfa,” ucapnya. Untuk diketahui, target Rp 6 miliar merupakan target perubahan dari yang semula Rp 30 miliar. (cr13)
batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah telah membuka poli akupuntur dan resmi beroperasi, Senin (16/10). Artinya RSUD Embung Fatimah merupakan satu-satunya rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan akupuntur medik yang ada di Kepri dan Riau.
“Hari ini sudah dibuka. Kita punya dua dokter spesialis akupuntur dan satu perawat yang siap melayani pasien,” ujar PLT Direktur RSUD, Didi Kusmarjadi saat dikonfirmasi.
Dua dokter yang melayani poli akupuntur tersebut adalah dr. Oey Beatrice Hakim Sp.Ak dan dr. Mohammad Fadly. Sp.Ak. Keduanya ini merupakan lulusan pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr Beatrice sendiri sudah membidangi ilmu akupuntur sejak tahun 2000.
Didi mengatakan pelayanan poli ini akan dibuka setiap hari sesuai dengan jadwal jam kerja. Keberadaan poli klinik terapi akupuntur sebagai bentuk wujud keseriusan RSUD Embung Fatimah untuk berbenah diri, melengkapi fasilitas kesehatan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk berobat di daerah sendiri dapat terpenuhi.
Meski demikian, diakuinya, ketersediaan alat medik akupuntur di RSUD masih terbatas.
“Alat masih kurang. Mereka masih menggunakan alat sendiri. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita anggarkan untuk peralatan mediknya,” ujar Didi.
Dr. Oey Beatrice Hakim Sp.Ak mengatakan pengobatan akupuntur bisa dijadikan terapi penunjang berbagai penyakit. Sehingga sangat bagus untuk mempercepat proses penyembuhan. Poli ini sendiri melayani pasien penderita berbagai penyakit seperti stroke, gangguan peredaran darah, nyeri bahkan kecantikan. Pengobatan penyakit ini mengandalkan jarum, lampu pemanas dan elektro simulator.
“Poli ini akan melayani pasien rawat inap,” kata Beatrice yang didampingi dr. Mohammad Fadly. Sp.Ak di ruang kerjanya.
Untuk terapi satu pasien, dibutuhkan waktu kurang lebih 45 sampai 50 menit. Keduanya berharap, dengan adanya poli akupuntur, masyarakat Batam tidak lagi kebingungan untuk mendapatkan pengobatan jarum suntik tersebut. Pengobatan akupuntur akan dilakukan sesuai dengan rekam medik yang diderita pasien.
“Jadi harus ada surat rujukan dari dokter,” tutup Beatrice . (cr19)
Buruh pabrik pulang kerja dari perusahaan di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk, Rabu (12/7/2017). F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah mengatur agar UMP agar ditetapkan berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. UMP ini akan menjadi dasar dari penetapan UMK di Batam.
Dalam Surat Edaran dengan nomor B.337/M.Naker/PHIJSK-Upah/X/2017 tersebut, Kemenaker menyarankan agar kenaikan upah berada di angka 8,71 persen. Nilai ini diperoleh dari inflasi nasional tahun berjalan sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen. Sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
Gubernur wajib menetapkan UMP pada tanggal 1 November 2017 dan UMK ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2017. Disini Gubernur dapat menetapkan UMK Batam yang dianggap mampu membayar UMK lebih tinggi dari UMP.
Lalu bagaimana pendapat instansi negara dan pengusaha. Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pihaknya sangat berharap agar kedua belah pihak yakni kaum buruh dan kalangan pengusaha bisa menjaga situasi tetap kondusif.
“Iya kita masih pelajari aturannya. Selain itu, demi meningkatkan gairah investasi, maka BP Batam akan terus memfokuskan diri untuk percepatan dan penyederhanaan perizinan online,” katanya.
Dan untuk itu, peranan kedua belah pihak untuk menjaga iklim investasi menjadi sangat penting.”Apapun produk pemerintah mari kita kawal bersama. Pemerintah saat ini adalah pemerintah yang sangat dipercaya oleh rakyat sesuai hasil survey lembaga internasional,” katanya lagi.
Sedangkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan.
“Kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan PP pengupahan,” katanya.
PP yang ada saat ini kata Jadi merupakan pedoman yang pas dalam menentukan UMK.
“Produknya sudah tepat karena menyesuaikan kondisi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” katanya lagi.
Sedangkan Wakil Ketua Bidang Transportasi Umum, Forwarder dan Kepelabuhanan Kadin Kepri, Osman Hasyim mengatakan permintaan buruh yang ingin UMK naik sebanyak 50 Dollar Amerika tidak bisa dituruti pengusaha.
“Kami sudah membicarakannya dalam rapat internal. Dan kami tidak sanggup jika nilainya sebanyak itu,” katanya.
Permintaan buruh dianggap kontraproduktif dengan PP 78 Tahun 2015.
“Jika terus menuntut seperti itu, Batam akan kehilangan daya saing. Karena ketika kita disibukkan oleh penentuan nilai UMK, maka Malaysia sudah sibuk mempersiapkan insentif baru untuk investor,” paparnya.(leo)
