Sejumlah pegawai KPU Natuna terlihat sibuk merima kedatangan perwakilan partai politik disalah satu ruangan kerja di Polsek Bunguran timur. F.Aulia Rahman/Batam Pos.
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna terpaksa pindah, sejumlah pegawai KPU berkantor di Polsek Bunguran Timur sejak kemarin. Pengurus Partai pun harus pindah-pindah, setelah menyerahkan berkas ke KPU, mereka datangi lagi kantor Polsek.
Ketua KPU Natuna Affuandris mengatakan, masalah internet yang lelet di kantor KPU menjadi kendala utama KPU saat ini, apalagi selama proses pemeriksaan dan penelitian
berkas pendaftaran partai politik berlangsung, belum lagi litrik sering padam tak terjadwal.
Dikatakan Affuandris, masalah gangguan internet menjadi kendala utama.
Bahkan meski sudah pindah di polsek pun masih memerlukan waktu lima jam untuk proses penelitian berkas satu partai politik. Karena prosesnya secara online. Mulai pengiriman berkas, penelitian, pemeriksaan hingga tanda terima secara online.
“Sejak hari Minggu kemarin, proses pemeriksaan berkas parpol di Polsek. Tetapi yang pindah hanya operator, didampingi Panwaslu. Penerimaan berkas tetap di kantor KPU,”
ujar Affuandris, Senin (16/10).
Dikatakan Affuandris, kendala jaringan internet di kantor KPU sudah sejak lama. Jika jaringan memadai, proses pemeriksaan, penelitian dan tanda terima berkas cukup setengah jam selesai. Sehingga operator KPU harus pindah, karena jaringan disekitar Polsek Bunguran Timur sedikit lebih lancar.
“Kami menggunakan jaringan telkomsel, kalau jaringan speedy dikantor KPU sudah lama tidak bisa berfungsi, mau login saja tidak bisa,” ujar Affuandris.
Dikatakan Affuandris, pendaftaran partai sebagai peserta pemilu legislatif tahun 2019 mendatang ditutup pukul 00-00 ini, (Malam kemarin,red). Saat ini sudah semua partai politik menyerahkan berkas pendaftara. Namun masih ada partai politik yang perlu melengkapi berkas, dan baru lima partai berkasnya lengkap.
Kapolsek Bunguran Timur Kompol M Sibarani mengatakan, pihaknya memberikan pinjam satu ruangan kepada KPU untuk digunakan operator dalam proses memverifikasi berkas partai politik.
“Dipolsek jaringan internetnya lumayan bagus, bisa internetan sedikit lancara. Karena towernya di belakang kantor kami,” ujar Sibarani.(arn)
batampos.co.id – Polda Kepri awasi media sosial di Kepri melalui satu tugas Cyber Patrol. Setiap komentar dan status masyarakat yang berisikan konten porno, ujaran kebencian, provokasi akan berhadapan dengan UU ITE.
“Oleh sebab itu bermedia sosialah dengan bijak, sesuai aturan yang ada,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga, Senin (16/10).
Cyber Patrol ini dikelola oleh subit II Ditreskrimsus yang menangani kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, atau dunia maya. Satgas Cyber Patrol ini memiliki beberapa komunitas, yang diawaki oleh seluruh instansi yang ada di pemerintahan, atau swasta. “Juga ada beberapa organisasi disana,” tuturnya.
Cara kerja cyber patrol ini, tak hanya mengawasi melalui akun-akun yang dimiliki anggotanya di berbagai medsos. Tapi melalui laporan dari instansi atau komunitas yang bekerjasama dengan Cyber Patrol.
“Misalnya ada ujaran kebencian atau konten porno disebarkan, komunitas atau jajaran di instansi yang kerjasama akan melaporkan hal itu ke kita. Dan langsung ditindak lanjuti,” ucapnya.
Erlangga menuturkan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk berinteraksi di media sosial.
“Tapi ingat ada aturan dan rulenya. Bisa dilihat melalui UU ITE, konten apa saja yang tak boleh disebar atau dibuat,” ungkapnya.
Untuk penanganan terhadap kejahatan cyber ini, Erlangga menuturkan pihaknya akan mengambil langkah tegas. Dan sudah ada beberapa orang masyarakat di Kepri terjerat dengan UU ITE, akibat tindakan mereka di media sosial. “Melanggar UU ITE, tentu ancamannya pidana,” ujarnya.
Kasubdit II Ditreskrimsus AKBP Suherman Zein mengungkapkan setiap grup media sosial, haruslah dapat membuat SOP dan mengingatkan anggotanya agar tak menyebarkan konten yang melanggar UU ITE. Ia mengungkapkan sudah ada beberapa pemilik grup di medsos seperti Facebook diingatkan, dan panggil ke Polda Kepri akibat kelakuan dari anggotanya.
“Sudah ada beberapa orang yang amankan, namun tidak kami tahan. Karena ancaman hukumannya dibawah 5 tahun,” tuturnya.
Akibat menyalahi aturan UU ITE, dari data yang Batam Pos kumpulkan. Ada beberapa orang yang harus berurusan dengan pihak kepolisian, mulai dari menistakan agama, instansi hingga pribadi seseorang. Dan yang melakukan pelanggaranpun tak hanya masyarakat biasa, tapi juga penggiat salah satu organisasi ternama di Kepri. (ska)
Salah satu peserta Dangkong Festival Dance XII. F. Tri Haryono/batam Pos.
batampos.co.id – Dinas Pariwisatan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, menggelar Dangkong Festival Dance XII sekaligus disejalankan dengan memperingati hari jadi ke-18 Kabupaten karimun bertempat di panggung Putri Kemuning Coastal Area, Sabtu (14/10) . Ada 12 grup yang menjadi peserta Dangkong Festival, mereka berasal dari Singapura, Malaysia, Riau Daratan, dan Kepri termasuk tuan rumah kabupaten Karimun.
“Dangkong Festival yang diagendakan setiap tahunnya, sangat memberikan kontribusi dalam melestarikan budaya melayu. Apalagi kedua negara Singapura dan Malaysia adalah serumpun, sehingga bisa menjalin talisilaturahmi yang akan berdampak terhadap kunjungan wisman ke Karimun,” jelas Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
Sedangkan Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, Pemkab Karimun berupaya melestarikan budaya lokal terutama budaya melayu yang setiap tahun diagendakan melalui Dangkong Festival Dance yang sudah memasuki ke 12. Tujuannya, untuk menjadikan destinasi wisata khas kabupaten Karimun yang bisa memberikan efek ekonomi kepada masyarakat itu sendiri.
“Anda bisa lihat, antusias masyarakat melihat festival ini cukup ramai. Yang secara otomatis, pergerakan ekonomi masyarakat berputar dengan berbelanja para peserta Dangkong Festival selama di Karimun,” tuturnya.
Sementara itu Yetty Marliana kepala bidang Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karimun mengungkapkan, peserta Dangkong Festival Dance XII ada 12 group termasuk dari dua negara yaitu Singapura dan Malaysia. Yaitu grup Dian Dancer, Nadi, Azpirasi, Perkumpulan Seni dari Singapura, kemudian Gamutra Terengganu, Majelis Banda Petaling Jaya asal Malaysia.
Sedangkan, dari Provinsi Riau ada Sanggar Seni Joged Pulau Padang, Komunitas Seni Muda Bernas (Kemas) berasal dari kabupaten Kepulauan Meranti, Bina Tasik dari kabupaten Pelalawan. Selanjutnya untuk Provinsi Kepri juga mengirimkan grupnya yaitu Dangkong Tradisional Serumpun Melayu Bersatu dari kabupaten Bintan, Kledang kota Tanjungpinang dan Long Dollah dari tuan rumah Kabupaten Karimun.
“Sebelumnya, kita tayangkan sinopsi hasil karya almarhum Syuryaminsyah dalam acara malam rahma tamah. Dangkong Festival Dance XII telah diagendakan dalam serangkaian hari jadi kabupaten Karimun ke 18,” ungkapnya.
Pantauan di lapangan, ratusan pasang mata menikmati pertunjukan Dangkong Festival Dance XII, sambil membawa keluarga maupun anak-anak. (tri)
Ketua DPD PAN Kab Karimun Anwar Abu Bakar ketika menyerahkan berkas ke KPU Karimun. F. Dok PAN untuk Batam Pos.
batampos.co.id – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Karimun telah mengembalikan berkas verifikasi partai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, Minggu (15/10) lalu. KPU Karimun menyatakan berkas yang diserahkan PAN lengkap, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
“Ini sebagai salah satu syarat Parpol yang wajib kami ikuti. Mulai tingkat pusat hingga daerah, harus sesuai dengan data yang ada di KPU. Dan sudah dinyatakan lengkap berkas yang kita masukkan,” kata Ketua DPD PAN Kabupaten Karimun, Anwar Abu Bakar, Senin (16/10).
Salah satu syarat verifikasi Parpol adalah pengumpulan e-KTP dan KTA yang sesuai dengan data di KPU. Data tersebut harus sinkron dengan parpol bersangkutan di dalam Sipol (System Informasi Politik) yang ada di KPU. Sehingga tahap awal verifikasi parpol di daerah sudah selesai. Sedangkan proses penjaringan bakal calon (balon) anggota legislatif untuk Pemilu 2019 mendatang sudah ada yang masuk.
Balon yang diusung oleh partai PAN tidak semuanya dari kader atau pengurus PAN, namun bisa dari masyarakat umum. Siapa pun boleh ikut serta dalam Pemilu Legislatif nanti. Sedangkan target keterwakilan di DPRD Kabupaten Karimun nanti yaitu lima kursi dan DPRD Provinsi Kepri satu kursi. Untuk DPRD Karimun akan diraih melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Karimun satu kursi, Dapil Meral-Tebing-Meral Barat satu kursi, Dapil Kundur-Kundur Barat-Kundur Utara-Belat-Ungar dua kursi dan Dapil Moro-Durai satu kursi.
“Target kami lima kursi untuk di DPRD Kabupaten Karimun, kemudian satu kursi di DPRD Provinsi Kepri. Sedangkan untuk Pusat masih dalam tahap pembahasan, termasuk keterwakilan perempuan harus ada 30 persen,” tuturnya.
Untuk mencapai target, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana proses pencalonan wakil rakyat, salah satunya verifikasi Parpol ke KPU. Dengan demikian DPD PAN kabupaten Karimun benar-benar siap menyukseskan Pemilu serentak di tahun 2019 mendatang.
“Intinya, kita mengajak masyarakat untuk berpolitik secara sehat. Memberikan kebebasan untuk memilih wakil rakyat, melalui Parpol PAN yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara pantauan di KPU Karimun, parpol besar sudah melakukan penyerahan verifikasi termasuk parpol baru. Ada pula beberapa parpol yang ada keterwakilan di DPRD Karimun maupun pusat yang belum menyerahkan berkas verifikasi parpol hingga batas waktu pukul 24.00 WIB, kemarin (16/10) sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat.(tri)
Bupati Karimun Aunur Rafiq foto bersama dengan Forum Anak Kabupaten Karimun. F Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq mengukuhkan 47 pelajar yang berasal dari berbagai sekolah di kabupaten Karimun dalam wadah Forum Anak Kabupaten (Forakka) periode 2017 – 2019. Pengukuhan yang dilakukan Senin (16/3), Bupati mengatakan keberadaan Forakka sangat dibutuhkan saat ini, untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk berorganisasi.
“Anak-anakku sekalian, manfaatkan Forakka untuk berkreasi dan berkreativitas. Ingat, masa depan ditentukan mulai sekarang. Sebagai generasi penerus harus mampu mandiri, mengingat tantangan masa depan cukup berat,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kanak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Khairita mengatakan, pengukuhan Forakka juga bagian dari peringatan Hari Anak Nasional (HAN) walaupun sudah berlalu. Karena peringatan HAN di kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan kebijakan daerah. Kebetulan di Karimun pelaksanaannya jadi bagian dalam peringatan hari jadi ke-18 Kabupaten Karimun.
“Peranan keluarga sangat penting untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sehingga bisa memantau langsung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh,” jelasnya.
Lanjut Khairita lagi, apabila ada kasus maupun masalah terhadap anak, bisa menghubungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karimun melalui media online, dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi media sosial seperti whatsApp, FB maupun telepon untuk pengaduan anak mulai usia 0 hingga 18 tahun. Metode pengaduan tersebut disebut Cetar (cepat, tanggap terhadap reaksi apapun terhadap anak)
P2TP2A ini mitra kerja dalam perlindungan anak. Semua orang bisa memanfaatkan metode pengaduan tersebut, agar bisa mencarikan solusi terhadap anak yang bermasalah,” ungkapnya.
Namun demikian, paling penting adalah peranan keluarga dalam memantau pertumbuhan anak. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak lazim terhadap anak bisa diketahui secepatnya, agar bisa diketahui akar permasalahan terhadap anak itu.Pelantikan Forakka diisi dengan berbagai aktraksi yang ditampilkan oleh para pelajar. (tri)
Gambar sejumlah pejabat yang pernah menjabat dan masih menjabat kepala BP Batam, Senin (16/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pada tahun 1970-an Pulau Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina.
berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau dikenal sebagai Otorita Batam (OB), sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.
Berikut sosok yang pernah ikut mengembangkan Pulau Batam.
Ibnu Sutowo (1971 – 1976)
J.B. Sumarlin (1976 – 1978)
B.J. Habibie (1978 – Maret 1998)
J.E. Habibie (Maret 1998 – Juli 1998)
Ismeth Abdullah (Juli 1998 – April 2005)
Mustofa Widjaja (April 2005 – Mei 2016)
Hatanto ReksoDipoetro (Mei 2016 – Oktober 2017)
Lukita D Tuwo (akan dilantik 16 Oktober 2017 – )
Pulau Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau.
Pulau Batam merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura.
Hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris.
Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. (*)
Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian bersama ibu Kapolda menggunting pita peresmian gedung Bhayangkara Fisabililah SPN Polda Kepri di Tanjungbatu Senin 16/10 kemarin. F. Imam Soekarno/Batam Pos.
batampos.co.id – Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian meresmikan pemakaian gedung Bhayangkara Fisabilillah Sekolah Polisi Negara (SPN) Tanjungbatu, Senin (16/10) kemarin. Saat peresmian, Kapolda didampingi Kadis Kominfo Pemprov Kepri Guntur Sakti mewakili Gubernur Kepri.
Bangunan yang diresmikan terdiri 10 kelas dan satu ruangan dosen. Bangunan ini merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepri. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penekanan tombol sirene diiringi pelepasan balon, pelepasan burung merpati.
Dalam sambutanya Irjen Pol Sam Budigusdian menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Kepri, dan kabupaten Karimun atas hibah gedung ruang kelas. Termasuk pengaspalan jalan. Dukungan ini bentuk dari komitmen pemerintah Provinsi Kepri dan Karimun untuk kemajuan sekolah polisi negara (SPN) Polda Kepri di Tanjungbatu. Hibah gedung untuk melengkapi fasilitas proses pembentukan bintara polri di SPN Tanjungbatu. Saat ini terdapat 227 siswa yang sedang belajar.
“Alhamdulillah kuota terus bertambah, jika pada angkatan pertama sebanyak 200 siswa, angkatan ke dua 227 dan tahun depan sebanyak 300 siswa. Dalam hal ini membutuhkan persiapan dan diminta seluruh polres masing-masing daerah untuk mempersiapkan diri bagi remaja putra dan putrid yang berminat menjadi binta polri,” tegas Kapolda.
Ditambahkan fasilitas yang akan dibangun pada tahun depan untuk melengkapi fasilitas SPN yakni pembangunan barak dan dapur. Pembangunan gedung bhayangkara fisabililah dianggarkan APBD Provinsi Kepri sebesar Rp3,39 miliar, dan dikerjakan PT. Paku Bangun Jaya slaku kontraktor lokal.
Kapolda juga meninjau setiap ruangan gedung tersebut sepertinya cukup puas melihat dengan kualitas bangunanya. Selain itu juga bantuan kursi lipat dari BRI, dan 22 set air condition (AC) dari Hendi seorang pengusaha. (ims)
batampos.co.id – Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, ditutup pada pukul 00.00 WIB Senin (16/10) kemarin. Namun penyerahan berkas kepada KPU Tanjungpinang hingga Senin sore kemarin, masih menyisakan lima partai yang belum terdaftar.
Lima partai, diketahui belum menyerahkan berkas kepada KPU Tanjungpinang yakni Partai Indonesia Kerja, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Bulan Bintang. “Beberapa partai memang menyerahkan berkas di sore terakhir ini, Masih di jam kerja. Tapi memang kami tunggu sampai tengah malam nanti,” tutur Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, Senin (16/10) di kantornya kemarin.
Sementara parpol yang telah diterima berkasnya oleh KPU Tanjungpinang, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, Perindo, PSI, PPP, Gerindra, Nasdem, Hanura, Partai Berkarya, Partai Idaman, dan Partai Garuda.
Pada batas akhir waktu pendaftaran, setiap parpol diharapkan telah melengkapi seluruh persyaratan. Terutama jumlah Kartu Tanda Anggota (KTA) masing-masing parpol, minimal 207 KTA. “Jadi yang mendaftar hingga akhir nanti, kami terima seluruhnya. Kecuali mereka yang tak memenuhi syarat minimal jumlah KTA,” terang pria berkacamata ini.
Konsekuensi gugur, lajut Robby, berlaku seketika jumlah KTA tak terpenuhi. Hal ini mengacu pada Undang Undang Pemilu No 7 tahun 2017. Yang membunyikan syaratnya yakni, kartu tanda anggota harus 1:1000 jumlah penduduk di wilayah setempat.
Sementara itu, Robby memaparkan, proses lanjutan langsung berjalan hari (17/10) ini sampai dengan 15 November mendatang. Yang merupakan tahapan penelitian administrasi oleh KPU Tanjungpinang. Selanjutnya, penyampaian hasil penelitian administrasi dilanjutkan pada 16-17 November. Kemudian 18 November sampai dengan 1 Desember merupakan perbaikan administrasi oleh parpol.
Selanjutnya, KPU kembali melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan pada 2-11 Desember. Lalu hasilnya disampaikan kepada KPU pada 12-15 Desember. (aya)
batampos.co.id – Keluarga korban Yuliana Pratiwi,27, yang ditemukan tewas di dalam septic tank, belakang Komplek Ruko Sei Datuk, Kijang, mendesak polisi agar kasus tersebut bisa diungkap.
“Sudah 10 bulan kasusnya berjalan, tapi sampai sekarang tak juga bisa diungkap apa motif kematian adik kami itu (Pratiwi, red). Kan kami ingin mengetahui penyebab kematiannya,” ungkap kakak kedua, Pratiwi, Fenty Herawati, 42, Senin (16/10).
Menurut Fenty, sejak dilakukannya pembongkaran makam Adiknya, Tiwi, 14 Januari lalu sejak itulah tidak ada komunikasi keluarganya dengan pihak kepolisian membahas kasus adiknya yang ditemukan tewas 6 Januari 2017 lalu.
“Terakhir komunikasi sama polisi saat makam adik kami dibongkar. Setelah itu, tidak ada lagi sampai hari ini. Saya dan keluarga juga pengen tahu apa yang membuat adik kami itu bisa meninggal, serta siapa pelakunya,” tegas Fenty.
Untuk itu, ia berharap agar pihak kepolisian bisa segera mengungkap kematian adik tercintanya itu. “Kami sangat menginginkan sekali polisi bisa bertindak cepat untuk mengungkap kasus ini. Kalau dibunuh ya bilang di bunuh, jangan kami dibiarkan penasaran menunggu atas ketidakpastian penyebab kematian adik kami itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunoto, mengaku pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap kasus tersebut.
“Kasus ini masih didalami oleh tim reskrim. Kita tunggu saja nanti hasilnya,” ujar Guntur.
Terkait dugaan kematian Pratiwi, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada unsur pembunuhan atau tidak, sebab pendalaman kasus masih dilakukan hingga saat ini.
“Terakhir kita sudah menerima hasil autopsi dari Polda Kepri. Ini yang masih didalami oleh tim kita. Mudah-mudahan kasus ini bisa secepatnya diungkap,” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – Seluruh unsur pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam diganti. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi terbatas Dewan Kawasan (DK) Batam di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/10) malam.
Para pimpinan baru BP Batam ini rencananya akan dilantik pada Kamis (19/10).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan ada empat tugas berat yang menanti pimpinan baru BP Batam tersebut.
segera mengakhiri ketidakharmonisan antara BP Batam dan Pemko Batam,
kemudian mendorong investasi dan perkembangan ekonomi Batam,
mewujudkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.
memperbaiki organisasi sehingga lebih efektif. Dengan harapan, percepatan ekonomi di Batam bisa diwujudkan.
“Ini kan masa transisi saja ini. Melakukan perubahan-perubahan untuk membentuk KEK Batam,” tegas Darmin menjawab pertanyaan Batam Pos, usai rapat.
Lukita D Tuwo
Darmin menyebutkan, Dewan Kawasan menunjuk Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam.
Ia akan dibantu lima anggota atau deputi. Yakni
Deputi I Purwiyanto,
Deputi II Yusmar Anggadinata,
Deputi III Dwianto Eko Winaryo,
Deputi IV Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto,
Deputi V Bambang Purwanto.
Dua deputi terakhir merupakan anggota TNI dan Polri aktif.
Darmin mengungkapkan, alasan penggantian Kepala BP Batam karena melihat kerja sama atau komunikasi Kepala BP Batam sebelumnya dengan Pemerintah Kota Batam, masyarakat, organisasi, dan investor tidak berjalan dengan baik. Kemudian kinerja ekonomi Batam tidak baik.
Menurut Darmin, reorganisasi dan penggantian Kepala BP Batam telah melalui evaluasi sebelumnya.
“Kami tadi (dalam rapat terbatas) sudah memaparkan seperti apa evaluasinya. Nantilah pada waktu pelantikan kita jelaskan,” kata Darmin, tadi malam.
Lebih lanjut, Darmin mengatakan tidak ada fit and proper test yang berliku-liku dalam pemilihan kepala baru BP Batam dan lima deputinya. Fit dan proper test langsung saja dilakukan dalam rapat terbatas.
“Fit dan proper test itu ya kami bahas dalam rapat aja tadi. Lah saya ini memang sudah mengecek dan ini kita sudah bicarakan dalam rapat jadi seperti yang lalu juga itu kita putuskan dalam rapat,” jelas Darmin.
Selain mengganti nama-nama pimpinan BP Batam, DK Batam juga merombak formasi pimpinan BP Batam. Yakni posisi wakil kepala BP Batam tidak ada lagi. Juga, ada perubahan tugas dan fungsi pada tiga deputi.
“Anggota 5 tetap ada. Hanya Wakil Kepala yang tidak ada,” ujar Lukita kepada Batam Pos usai rapat di Ruang Mahakam tadi malam.
Lukita enggan berkomentar banyak, tadi malam. Alasannya, ia belum dilantik sebagai kepala BP Batam. Namun intinya, kata dia, ia dan lima anggotanya akan bekerja memperbaiki perekonomian Batam.
Sementara Wali Kota Batam yang juga anggota Dewan Kawasan (DK) Batam, Muhammad Rudi, mengatakan nama-nama pimpinan baru BP Batam yang diplenokan tadi malam sudah sah.
“Tinggal dilantik. Rencananya hari Kamis (19/10).”
Setelah dilantik, kata Rudi, pimpinan baru BP Batam ini diminta menyiapkan peralihan status Batam dari kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Masa transisi itu dua tahun,” katanya.
Ia mengatakan, segala sesuatu yang menyangkut urusan perubahan status tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Termasuk soal pembagian wilayah dan kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.
Rudi mengaku puas dengan perombakan pimpinan BP Batam ini. Menurut dia, figur para pimpinan baru BP Batam ini memiliki karakter yang terbuka dan komunikatif. Hal ini, kata dia, berbeda dengan pimpinan BP Batam saat ini yang dinilai tertutup.
“Ini keinginan semua pihak. Sesuai harapan Presiden. Mudah-mudahan Batam lebih baik,” kata Rudi.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun berharap pimpinan BP Batam yang baru bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan semua pemangku kepentingan di Batam.
“Kalau komunikasi baik, semua masalah bisa diselesaikan. Tujuannya, kita semua berharap Batam bisa lebih baik,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kepri yang juga anggota DK Batam, Jumaga Nadeak. Dia optimistis keenam pimpinan baru BP Batam akan bekerja lebih baik dari pimpinan sebelumnya.
“Karena Pak Lukita itu ketua tim teknis (Dewan Kawasan Batam). Selama ini beliau sduah menerima masukan dan keluhan semua pihak soal Batam. Ibaratnya sudah tahu seluruh penyakit di Batam ini,” kata Jumaga saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (16/10).
Ia mengatakan Lukita paham betul dengan semua permasalahan di Batam. Penyebab lambatnya ekonomi Batam ini sudah diketahui oleh Lukita. Jadi menurut Jumaga, Lukita tak lagi canggung saat diminta menakhodai BP Batam.
Dalam rapat tadi malam, Lukita Cs diberi waktu maksimal dua tahun untuk memperbaiki perekonomian Batam. Mereke diberi target EBM 27. Yakni pertumbuhan ekonomi Batam naik dari 2 persen menjadi 7 persen dalam kurun waktu dua tahun.
Permasalahan dualisme juga diminta segera diselesaikan oleh Lukita Cs.
“Nantinya khusus untuk investor dan KEK lahannya dikelola BP Batam. Sedangkan permukiman dikelola Pemko Batam,” ungkapnya.
Pembagian kewenangan dan wilayah kerja ini nantinya akan disahkan dalam nota kesepahaman atau MoU antara BP Batam dan Pemko Batam, dalam waktu dekat ini. (uma/ska/leo)
Lukita enggan berkomentar banyak, tadi malam. Alasannya, ia belum dilantik sebagai kepala BP Batam. Namun intinya, kata dia, ia dan lima anggotanya akan bekerja memperbaiki perekonomian Batam.