batampos – Polresta Tanjungpinang tengah mendalami laporan dugaan pencurian yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib (RAT).

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Laporannya sudah kami terima, saat ini sedang kami dalami,” ujar Hamam kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Ia mengungkapkan, setidaknya lima unit mesin pendingin ruangan (AC) hilang dari lingkungan rumah sakit. Meski begitu, ia menyatakan pihaknya tetap akan menyelidiki secara menyeluruh untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut.

“Perkembangan akan kami sampaikan ke masyarakat. Apakah ini benar-benar pencurian atau ada faktor lain,” jelasnya.

Direktur RSUD RAT Tanjungpinang, Bambang Utoyo, membenarkan hilangnya lima unit AC tersebut. Ia menyebut peristiwa itu terjadi pada Sabtu (2/8) dini hari, tepatnya di Gedung Radioterapi.

“Kami baru tahu saat pagi harinya. Bahkan kami temukan casing atau bangkai AC-nya di sekitar gedung, namun komponen utamanya tidak ditemukan,” katanya.

Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyatakan telah menerima laporan mengenai hilangnya unit AC dari RSUD RAT. Ia meminta pihak kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku.

“Memang dimaling. Saya minta Polresta segera mengungkap kasus ini agar tidak terulang,” tegas Ansar. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Polisi Selidiki Hilangnya 5 AC di RSUD Raja Ahmad Thabib pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Lima inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Bintan berhasil masuk sebagai finalis ajang Top Inovasi Pelayanan Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Salah satu inovasi yang mencuri perhatian adalah Bintan Ojek Sampah (BOS), yang diprakarsai oleh Bank Sampah Pensosmas Kelurahan Tanjunguban Selatan.

Ketua Bank Sampah Pensosmas, Miswanto, mengatakan bahwa BOS lolos sebagai finalis kategori Transformasi Digital Pelayanan Publik. Layanan BOS sudah berjalan selama dua tahun terakhir, fokus pada penjemputan dan pengangkutan sampah dari nasabah menuju tempat penimbangan.

“BOS adalah solusi penjemputan dan pengangkutan sampah nasabah. Layanan ini memudahkan masyarakat menyetorkan sampah dalam jumlah besar,” ujar Miswanto, Selasa (5/8).

Dengan layanan ini, nasabah juga semakin teredukasi dalam pemilahan sampah. Hanya sampah yang sudah dipilah, antara organik dan anorganik, yang bisa dijemput oleh BOS.

“Nasabah jadi mahir memilah sampah karena syarat penjemputan adalah sampah yang sudah dipilah,” tambahnya.

Untuk mendukung proses penilaian KemenPAN-RB, pihaknya kini tengah melakukan berbagai persiapan, seperti penguatan kelembagaan dan pengumpulan data pendukung. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah nasabah, volume sampah yang dijemput, dokumentasi lapangan, serta kelengkapan administrasi lainnya.

“Tertib administrasi jadi aspek penting dalam penilaian inovasi pelayanan publik, jadi semua harus terdokumentasi dengan baik,” jelas Miswanto.

Ia berharap, masuknya BOS sebagai finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah serta memberi dampak positif bagi lingkungan. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Inovasi Bintan Ojek Sampah Masuk Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik 2025 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengajukan permohonan izin edar terbatas minuman beralkohol (mikol) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini diambil guna mencari solusi atas polemik peredaran mikol di wilayah perbatasan tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Anambas, Masykur, mengatakan pengajuan izin merupakan hasil pembahasan internal bersama Wakil Bupati Anambas. Menurutnya, izin edar terbatas bertujuan mencegah konflik sosial di tengah masyarakat.

“Langkah ini kami ambil agar tidak terjadi keributan atau konflik sosial terkait mikol. Jadi, kami berencana mengajukan izin edar terbatas ke Pemprov,” ujar Masykur usai rapat, Selasa (5/8).

Masykur menegaskan, Pemkab Anambas tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2019, di mana hanya jenis usaha tertentu yang boleh menjual mikol, seperti supermarket, swalayan, dan hypermarket.

“Kalau toko kelontong, itu tidak bisa. Sudah menyalahi aturan,” tegasnya.

Saat ini, satu-satunya tempat legal yang menjual mikol di wilayah Anambas adalah Pulau Bawah Resort. Penjualan hanya diperbolehkan untuk konsumsi internal dan tidak boleh dibawa keluar area resort.

Masykur juga menyinggung temuan mikol yang sempat diamankan dari kapal KM Alferro. Ia menjelaskan bahwa mikol tersebut masuk secara resmi ke Indonesia dan dilengkapi surat jalan dari Bea Cukai. Namun karena tidak ada izin edar di Anambas, distribusinya tetap dianggap ilegal.

“Barang itu resmi, tapi karena Anambas belum punya izin edar, maka statusnya tetap melanggar aturan,” tambahnya.

Ia berharap pengajuan izin edar terbatas ini menjadi jalan tengah yang bijak dalam menyelesaikan persoalan mikol di Anambas.

“Intinya bukan soal mikol semata, tapi bagaimana semua berjalan sesuai jalurnya agar tidak merugikan siapapun,” pungkas Masykur. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Pemkab Anambas Ajukan Izin Edar Mikol ke Pemprov Kepri, Cegah Konflik Sosial pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polresta Tanjungpinang membagikan ratusan atribut dan bendera Merah Putih kepada masyarakat di sejumlah titik jalan utama di kota Tanjungpinang, Selasa (5/8).

Pembagian dilakukan langsung oleh jajaran polisi kepada para pengendara yang melintas. Aksi ini pun disambut antusias oleh masyarakat, bahkan beberapa pengendara langsung memasang atribut merah putih di kendaraan mereka.

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Hamam Wahyudi mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat.

“Dengan pemberian atribut dan bendera Merah Putih ini, kami berharap bisa membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat menjelang 17 Agustus,” ujar Hamam saat turun langsung membagikan bendera di Jalan Merdeka, Tanjungpinang.

Total sebanyak 300 bendera dan atribut Merah Putih dibagikan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Hamam juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing mulai 1 hingga 31 Agustus 2025, sesuai dengan imbauan pemerintah.

“Ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat,” tutupnya. (*)

Reporter: Yusnadi Nazar 

Artikel Polisi Tanjungpinang Bagikan Atribut Merah Putih Sambut HUT ke-80 RI pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Anambas terganggu akibat pemadaman listrik yang masih berlangsung hingga Selasa (5/8).

Pantauan batampos, sejak Senin (4/8), sejumlah warga tampak mendatangi kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan, terutama pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, layanan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sistem online tidak bisa diakses saat listrik padam.

“Saya dari kemarin datang, hari ini datang lagi. Mau buat KTP Anambas, tapi enggak bisa karena mati lampu,” ujar Heru, warga Bengkalis yang tengah mengurus KTP sebagai pendatang.

Heru mengaku tidak terlalu mendesak membuat KTP, tetapi kecewa karena pelayanan publik terhambat. Dari informasi petugas, setidaknya ada enam pemohon yang datang hari ini, namun belum bisa dilayani untuk perekaman dan pencetakan KTP.

“Kalau untuk KTP belum bisa, karena sistemnya online. Listrik mati, jadi tidak bisa diinput. Tapi kalau layanan lain, seperti surat pindah atau KK, masih bisa kita proses secara manual,” jelas salah satu petugas Disdukcapil.

Sekretaris Disdukcapil Anambas, Firmansyah, membenarkan bahwa pelayanan tidak maksimal karena kantor mereka tidak memiliki genset sebagai sumber daya cadangan. UPS (Uninterruptible Power Supply) yang tersedia juga tidak dapat menopang sistem secara penuh karena jaringan internet ikut terganggu.

“Kita tidak punya genset. Ada UPS, tapi tidak cukup. Internet juga mati, jadi memang layanan online seperti KTP tidak bisa berjalan,” ungkapnya.

Pemadaman listrik bergilir di Pulau Siantan sudah terjadi sejak Minggu (27/7) akibat kerusakan dua mesin pembangkit PLN. Akibatnya, pasokan listrik defisit sekitar 800 kilowatt dari kebutuhan total 3.200 kilowatt.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan listrik kembali normal. Warga diminta bersabar dan disarankan untuk datang kembali saat pasokan listrik sudah stabil. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Listrik Padam, Warga Gagal Urus KTP di Disdukcapil Anambas pertama kali tampil pada Kepri.