batampos.co.id – Setelah alot dalam pembahasan perpanjangan kontrak, PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan pemerintah. Persetujuan ini akan membuat Freeport mendapat perpanjangan kontrak di Indonesia hingga 2031.
Persetejuan ini juga mengakhiri perseteruan perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut dengan pemerintah Indonesia yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP no 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan minerba.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan tidak mudah mencapai kesepakatan ini dengan pihak Freeport. Apalagi, presiden Joko Widodo menginginkan penyelesaian kontrak secara baik-baik.
“Perundingan sudah memakan waktu, bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) dan saya sudah ditugaskan Pak Presiden. Ini perundingannya sejak awal tahun ini dan mulai intensif tiga bulan lalu. Dengan berbagai upaya semaksimal yang bisa kita lakukan, dan dengan kerjasama yang baik. Jadi semua instansi pemerintah, dicapai beberapa hal, walaupun ini tidak mudah ya,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Lanjutnya, Jonan membacakan isi kesepakatan pemerintah dengan PTFI. Pertama, Freeport setuju dengan divestasi sebesar 51 persen dan saat ini tengah dalam perundingan untuk membahas harga. Pembahasan ini diusahakan akan tuntas pada pekan ini saat bos Freeport-McMoran, Richard Adkerson sedang berada di Indonesia.
“Mandat Pak Presiden divestasi yang akan dilakukan PT Freeport itu menjadi 51 persen. Total. Pada saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK yang tidak bisa diubah sampai konsensi dan kontrak selesai. Tinggal yang dibahas, harga nanti negoisasi, timingnya masih dibicarakan. Arahan pak presiden, timing harus selesai pekan ini. Mumpung adkerson disini,” jelas dia.
Kedua, PTFI setuju membangun smelter sampai 5 tahun kedepan atau Januari 2022 sejak IUPK diterbitkan. ”
Prinsipnya, detailnya nanti pada tanya pasti. Jadi bahasanya pengolahan dan pemurnian, yang harus selesai Januari 2022,” terangnya.
Ketiga, freeport sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara. Nantinya, besaran penerimaan negara lebih baik dibandingkan penerimaan negara dibawah perjanjian kontrak karya.
“Karena itu, gak ada lagi KK tapi IUPK,” ucapnya.
Terakhir, pemerintah setuju memberikan perpanjangaan izin operasi kepada PTFI dengan sistem 2×10 atau 2 kali diperpajang dengan setiap masa perpanjangan selama 10 tahun.
Itu artinya, Freeport akan mendapat perpanjangan hingga 2031 dan bisa mengajukan perpanjangan lagi lima tahun sebelum kontrak habis.
“Yang memang syaratnya akan ditulis di IUPK, perpanjangan pertama bisa dicatumkan segera, lima tahun kedua nanti bisa diajukan 2021, nanti tergantung syaratnya, pajak misalnya. Bisa lah, saya bilang ke Freeport, 51 persen nanti sahamnya oleh Pemerintah Indonesia, tentunya kita punya kepentingan yang sama besar,” pungkasnya. (cr4/JPC)
