Kamis, 23 April 2026
Beranda blog Halaman 13223

Lima Kapal Asing Diamankan Karena Tangkap Ikan Secara Ilegal di Natuna

0

batampos.co.id – Polda Kepri kembali mengamankan lima kapal asing, saat melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Minggu (8/7/2017) lalu. Lima kapal tersebut semuanya berbendera negara Vietnam. Saat ini baik nakhoda dan anak buah kapal (ABK) sedang menjalani pemeriksaan Mapolda Kepri.

“Kami amankan, karena mereka tidak memiliki dokumen lengkap,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol, Erlangga, siang tadi (12/7/2017).

Lima kapal yang saat ini sedang dalam perjalanan dibawa ke Pelabuhan Batuampar tersebut yakni Kapal BV 4851 TS GT 80, dengan nama nakhoda Le Van Houng dan 7 ABK. Dalam kapal tersebut terdapat ikan berbagai jenis sebanyak 200 kg.

Lalu kapal BV 4850 TS dengan nakhoda Nguyen Van dan 2 ABK. Kapal
BV 5209 TS dengan nakhoda Vo Van Luan dan 8 ABK, di dalam kapal terdapat 300 kg ikan berbagai jenis.

Kemudian Kapal BV 5560 TS dengan nahkhoda Nguyen Xuan dan 6 ABK, selain itu diamankan juga ikan berbagai jenis seberat 5 ton.

“BV 5561 TS nahkodanya Tran Van Nu, ada 2 orang ABK. Namun belum ada muatan,” tutur Erlangga .

Kelima kapal asing ini, kata Erlangga melanggar Pasal 27 ayat 2 jo pasal 93 ayat 2 UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang perikanan.  (ska)

Trend Penerimaan Pajak Perhotelan Tumbuh 7 Persen

0
Foto; ist

batampos.co.id – Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, pajak sektor pariwisata yakni hotel, restoran, dan pajak hiburan hingga semester pertama memang belum tercapai 50 persen dari target. Namun ada tren peningkatan hingga 7 persen.

Pajak hotel tercapai 37,56 persen atau Rp 44,04 miliar dari target Rp 117,250 miliar. Pajak restoran baru tercapai 41,39 persen atau Rp 27,79 miliar dari target Rp 67,157 miliar. Sementara pajak hiburan baru tercapai 46,18 persen atau Rp 11,63 miliar dari target Rp 25,174 miliar.

“Ada permasalahan ekonomi, sehingga asumsi awal berubah,” kata Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah.

Namun ia meyakini, pada semester kedua capaian pendapatan akan membaik bahkan melebihi target. Merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya penerimaan sektor ini akan menanjak pada bulan Agustus hingga Desember.

“Saat-saat itu banyak kegiatan, turis banyak yang datang. Dalam waktu dekat ada turis Cina yang datang, penerimaan pasti meningkat,” imbuhnya, optimis.

Ia berpendapat keyakinan ini bukan alasan, dalam catatannya pendapatan sektor pariwisata (hiburan, restoran, hotel) cenderung naik atas 7 persen tiap tahun.

“Pergerakannya sangat bagus. Sekarang walau kelihatannya masih kurang, kami optimis tercapai,” katanya.

Untuk diketahui, tahun 2014 sektor pariwisata menyumbang Rp 127 miliar dengan rincian  pajak hotel Rp 64,1 miliar, pajak restoran Rp 32,4 miliar, sementara pajak hiburan Rp 13,5 miliar.

Tahun 2015, pendapatan sektor harapan ini meningkat menjadi Rp 144 miliar dengan rincian pajak hotel Rp 81,8 miliar, pajak restoran Rp 45,7 miliar serta hiburan Rp 17,06 miliar.

Sementara pada 2016 angka yang disumbang yakni Rp 158 miliar dengan rincian pajak hotel sebesar Rp 88,302 miliar, restoran Rp 51,59 miliar serta hiburan Rp 19 miliar.

“Batam masih punya potensi yang baik. Kini, Wali Kota punya program meningkatkan pariwisata, kami yakin ini akan medongkrak penerimaan daerah kelak,” pungkasnya.
(leo/cr13/rng)

Selain Iman Sutiawan, Kader Gerindra Juga Polisikan Onward Siahaan

0


batampos.co.id – Penyelidikan kasus penipuan yang menyeret nama Ketua DPW Partai Gerindra Kepri Iman Sutiawan masih dikembangkan penyidik. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Iman, selanjutnya penyidik akan kembali memeriksa Bendahara Partai Gerindra, Widya Dermayanti.

Sebenarnya tak hanya Iman Sutiawan yang juga Wakil Ketua DPRD Batam yang dilaporkan ke polisi. Ada empat petingi Dewan Pimpinan Wilayah Gerindra Kepri yang dilaporkan oleh Ridwan.

Selain iman, ada nama anggota DPRD Kepri Onward Siahaan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Gerindra Kepri juga Ketua Organisasi Kader dan Kekaryaan (OKK), Hendri serta endahara Partai, Widya Dermayanti,

“Semua yang dilaporkan oleh korban (Ridwan, red) akan kita periksa. Dari keterangan penyidik tadi, selanjutnya akan memanggil bendahara Gerindra. Saya belum tahu kapan akan dipanggil, yang pasti secepatnya akan dilakukan pemanggilan,” Ujar Wakasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Herman Kelly, sore tadi (12/7/2017).

“Sejauh ini baru ketuanya yang kita panggil. Ada beberapa orang yang dilaporkan. Ridwan tadi (Rabu, red) juga ke sini (Sat Reskrim Polresta Barelang, red) untuk diambil keterangan tambahan jam 10 tadi,” tuturnya. (cr1)

Jaksa Hancurkan Ratusan Ponsel BB Pidana

0

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri Batam memusnahkan ratusan unit telepon genggam, ribuan gram narkotika dan makanan serta obat-obatan yang disita dalam berbagai kasus pidana di kantor korps adhyaksanitu pagi tadi (12/7/2017).

Kepala Kejaksaan Negeri Batam Batam, Roch Adi Wibowo mengatakan ratusan unit ponsel dan narkotika itu merupakan barang bukti dari perkara yang sudah incrah (berkekuatan hukum tetap). Barang bukti tersebut harus segera dimusnahkan karena sudah menumpuk dan membahayakan.

“Jadi karena sudah menumpuk dan perkara sudah incrah, makanya kita musnahkan. Kalau disimpan lama-lama akan membahayakan kami juga,” ujar pria yang akrab disapa Bowo ini.

Dilanjutkan Bowo, kegiatan pemusnahan juga bersempena dengan peringatan Hari Bakti Adhyaksa yang ke-57 tahun. Dimana hari puncak ulang tahun kejaksaan akan dilaksanakan 22 Juli mendatang dengan upacara di Kantor Kejaksaan.

“Ini juga rangkaian peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke 57,” terang Bowo.

Barang bukti yang dimusnakan berupa makanan dan obat-obatan tanpa ijin edar sebanyak 1.674 kemasan, happy five sebanyak 8 butir dari 2 perkara, ganja sebanyak 1.193,5 gram dari 31 perkara, 248,5 butir dari 14 perkara, sabu sebanyak 3.349,087 gram dari 328 perkara dan ponsel 205 unit dari 205 perkara. (she)

Untuk Sementara, Orangtua Beli Seragam Putih Merah atau Putih Biru Dulu

0
Sejumlah warga membeli seragam sekolah. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Banyak orangtua mengaku kebingungan dengan seragam sekolah yang akan digunakan untuk anak-anak mereka setelah masuk sekolah nanti. Pasalnya sampai saat ini seluruh SD dan SMP negeri tidak mengadakan seragam sekolah.

“Gurunya bilang seragam beli masing-masing saja karena sekolah tidak boleh jual,” ujar Adef, salah satu orangtua siang tadi (12/7/2017).

Terpisah, Kepala Sekolah SMPN 3 Batam, Wiwik Darwiyanti mengatakan untuk saat ini orangtua murid membeli seragam putih dan pramuka terlebih dahulu.

“Kan banyak di pasaran, silakan dibeli, karena pihak sekolah tidak menyediakan baju seragam,” ujarnya.

Mengenai baju olahraga, batik, dan melayu, pihaknya belum tahu seperti apa, karena hingga saat ini sekolah tidak boleh mengadakan baju seragam untuk siswa. “Itu kami masih tunggu arahan dari pimpinan, yang jelas hingga saat ini tak ada, siswa bisa beli sendiri,” kata perempuan berkacamata ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari juga angkat bicara mengenai polemik baju seragam ini. Menurutnya pihak sekolah bisa menjalin komunikasi dengan orangtua  terlebih dahulu.

“Selama ini yang dikelukan karena harga seragam mahal bila dibandingka dengan di pasaran, mungkin ini bisa dicarikan solusinya baju tetap ada namun harganya terjangkau orangtua,” ujarnya.(cr17)

Warga Batam, Telat Bayar PBB Denda 2 Persen per Bulan, Loh…

0
ilustrasi

batampos.co.id – Wajib pajak yang telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya.

Jika ada penunggakan atau kekurangan pembayaran pajak sejak tanggal jatuh tempo. PBB yang tidak dibayar, maka dikenakan denda administrasi.

Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

“Denda ketika jatuh tempo itu dua persen per bulan dan maksimal 24 bulan,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, Selasa (11/7).

Pembayaran PBB sendiri, kata Raja sudah dimulai sejak Januari lalu dan jatuh tempo 31 Agustus. Denda akan diberikan minimal satu bulan setelah tanggal batas akhir pembayaran.

PBB Batam sendiri, tahun 2017 ditargetkan Rp 131,5 miliar. Dengan rincian PBB perdesaan dan perkotaan Rp 106,5 miliar dan piutang PBB perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 25 miliar.

Hingga per 11 Juli 2017, realisasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan Batam baru mencapai angka Rp 31 miliar.

“Kita mengharapkan masyarakat untuk segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Terutama untuk mendukung kelancaran pembangunan Kota batam,” ucapnya.

Ia pun yakin kebijakan penataan dan peningkatan infrastruktur yg dilakukan Walikota Batam akan memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan pendapatan sektor pariwisata. (rng)

Sudah Setahun, Gaji dan Pesangon Belum Dibayar Perusda

0
Rapat kerja komisi III DPRD Natuna bersama Pemkab Natuna dan perwakilan Perusda di Gedung DPRD Natuna, Selasa (11/7). F. Aulia Rahman/ Batam Pos.

batampos.co.id – DPRD Natuna mempertanyakan hutang gaji karyawan Perusahaan Daerah (Perusda) hingga saat ini sudah satu tahun belum dibayarkan. Ada ratusan karyawan yang di PHK, namun hak-hak nya belum dipenuhi.

Ketua Komisi III DPRD Natuna Harken mengatakan, hingga saat ini belum terdapat kejelasan kapan Perusda memberikan hak-hak karyawan yang sudah di PHK. Bahkan Pemerintah Daerah juga belum punya solusi untuk menyehatkan Perusda yang sedang kolaps atau gulung tikar.

“Sebenarnya rapat ini kami minta solusi persoalan Perusda kepada Pemerintah Daerah, apalagi sudah ditunjuk Dirut defenitif, tapi tidak hadir pemangku kebijakannya,” sebut Harken saat rapat kerja bersama Pemerintah Daerah dan Perusda di DPRD,Selasa (11/7).

Seperti diketahui, rapat kerja yang harusnya dihadiri Sekda Natuna Wan Siswandi tersebut, namun hanya diwakili oleh Kabag Ekonomi, Khaidir. Menyebabkan rapat kerja DPRD yang pimpin wakil ketua III DPRD Natuna Daeng Amhar tersebut dihentikan setelah Kabag Ekonomi menyatakan tidak punya kewenangan membuat kebijakan untuk solusi Perusda yang sudah kolaps.

Dari laporan manajemen Perusda kata Harken, setiap bulan Perusda harus mengeluarkan beban gaji sebesar Rp 70 juta. Sementara pendapatan perusda kurang dari biaya yang harus dikeluarkan.

“Perusda yang kolaps ini harus punya solusinya dan regulasi yang tepat. Kalau tidak punya, ditutup saja,” sebut Harken.

Kabag Ekonomi Pemkab Natuna, Khaidir mengatakan, dengan hutang Perusda dan kondisi keuangan saat ini belum bisa membuat kebijakan. Baik memberikan suntikan dana segar atau lainnya.

Menurut Khaidir, membubarkan perusda adalah keputusan akhir setelah kondisi ambruknya keuangan Perusda. Namun selagi bisa diselamatkan, akan dicoba dengan solusinya.

“Selagi bisa diselamatkan ya diselamatkan. Kalau tidak bisa, ya ditutup dan membentuk lembaga baru. Tetapi itukan keputusan akhir,” kata Khaidir.

Perusda yang dirikan sejak tahun 2001 hingga saat ini bergantung pada dana segar APBD, meski sudah punya aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti kapal tankap dan lainnya. Setidaknya sudah puluhan miliar bahkan ratusan miliar anggaran APBD sudah digelontorkan untuk Perusda Natuna. Saat ini hanya pasar tradisional masih berjalan usahanya.(arn)

Apri: Investasi Bintan Relatif Stabil

0

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi menegaskan, iklim investasi
di Kabupaten Bintan masih kondusif apabila dibandingkan investasi daerah lain. Sementara itu kabar beberapa perusahaan di Kabupaten Bintan akan relokasi, DPRD Bintan menegaskan, kabar itu tak benar alias hoax.

Bupati Bintan Apri Sujadi kepada Batam Pos mengatakan, kemudahan berinvestasi telah diberikan Pemkab Bintan kepada pengusaha, seperti program klik Bintan. Hanya, krisis ekonomi yang berlaku sekarang, kondisinya global. “Bintan masih relatif stabil dibandingkan daerah lainnya. Kemudahan sudah banyak (diberikan), hanya iklim investasi kurang sehat,” kata Apri.

Sebelumnya itu beredar kabar beberapa perusahaan di Bintan bakal relokasi, salah satunya diisukan Honeywell. Dari penelusuran Batam Pos, ke Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tenaga Kerja (TK) Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, seorang kabid mengakui, dirinya mendengar kabar tersebut. Hanya, kepastian, dia menyarankan ke bagian tenaga kerja.

Eva, staf di bidang tenaga kerja BPMPD PTSP TK Bintan mengatakan, dia belum menerima laporan rencana tersebut. Karena, bidangnya hanya tenaga kerja. “Pengawasan, tanyakan ke Provinsi,” sarannya.

Kabid Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, Sefiandi Bakar menyarankan menanyakan langsung ke stafnya bagian tenaga kerja di Bintan. Lilik, pegawai Disnaker Kepri untuk Bintan, mengatakan, pengakhiran hubungan industrial (HI) sebaiknya ditanya ke Disnaker Bintan.

“Kita mengawasi, kalau ada yang mau relokasi, biasanya ke hubungan industrial di kabupaten, juga soal pemutusan hubungan kerja, tanyakan ke HI” sebutnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bintan Umar Ali Rangkuti mengakui, mendengar kabar tersebut dari pekerja di Honeywell. “Kaget, karena apabila Honeywell sampai relokasi, ke Johor. Sedikit banyak akan berdampak ke PT AMC, karena produknya dari Honeywell,” sebut Umar.

Ia memastikan kabar itu, ke pihak manajemen di Lobam. “Ternyata tidak benar, sebatas kabar burung, hoax. Kami berharap investasi di Kabupaten Bintan terus ada, sehingga perekonomian Bintan tidak terganggu. Kami juga minta pekerja tetap tenang bekerja, dan tidak panik,” katanya.

Personalia Honeywell, Budisila hingga berita diterbitkan belum berhasil dihubungi. (cr21)

Warga 3 Desa Mendapat Layanan Kesehatan Gratis

0
Petugas kesehatan dari TNI AU melayani masyarakat yang antre minta dilayani kesehatannya, sejak pagi di Markas Satrad 213 Bintan di Desa Sri Bintan, Selasa (11/7).

batampos.co.id – Warga tiga desa di Bintan yakni Desa Bintan Buyu,
Desa Sri Bintan dan Desa Ekang Anculai mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Kegiatan yang diadakan di Markas Satuan Radar (Satrad) 213 Bintan, Selasa (11/7), itu digagas Pangkalan Udara (Lanud) Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang pada Hari Bhakti Dirgantara TNI AU ke -70.

Adi warga Desa Sri Bintan mengatakan, dirinya sangat senang ada layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Karena membuat dirinya tahu kondisi terkini tubuhnya. “Tadi cek tensi, kolestrol, gula darah dan asam urat,” kata pria berusia 42 tahun.

Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel (Pnb) Wahyu Anggona mengatakan, ini merupakan kepedulian TNI AU terhadap masyarakat Bintan. Masyarakat Bintan menurut Wahyu sudah sangat berkontribusi di segala program TNI AU. “Kami merasa terpanggil di sini, makanya dibuat kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis,” katanya.

Selain itu, ia menambahkan, Lanud RHF Tanjungpinang akan melakukan anjangsana ke Rumah Bahagia dan Panti Jompo di Bintan serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP).

Sementara, Dansatrad 213 Bintan, Letkol Lek Iman Wiranto mengatakan, kegiatan ini merupakan manifest kemanunggalan TNI AU dan masyarakat di Kabupaten Bintan. Diharapkannya ke depan hubungan keduanya terus terjalin dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI. (cr21)

King of King, Durian Asli Bintan Digemari Turis

0
Penjual sedang melayani pembeli dari Tanjungpinang, yang memilih durian King of King di Pondok, di Lintas Barat, arah Tanjunguban, Selasa (11/7) kemarin.

batampos.co.id – Pulau Bintan diincar turis bukan hanya karena panorama wisata
di Lagoi dan Trikora. King of King, durian asli Bintan kini pun menjadi incaran turis.

“Tiap weekend, banyak turis asal Singapura, Korea, Jepang dan paling banyak dari Cina singgah di pondok kami, untuk mencicipi durian King of King Bintan,” ujar Ameng pemilik pondok King of King, Selasa (11/7).

Durian asli Bintan ini, menurutnya sangat langka. Pohon durian King of King, sudah berusia ratusan tahun dan tingginya, tidak setinggi pohon durian lainnya. Selain itu rasa serta aroma durian King of King Bintan sangat beda dari varietas durian lain seperti durian tambang, mentega dan lainnya. “Rasanya ada pahit, manis dan dagingnya tebal,” ungkap Ameng.

Tidak heran apabila harga durian King of King asli Bintan selangit. Dia menyebut, durian King of King Bintan seharga Rp 120 hingga Rp 150 per kilo. “Kalau durian lain, seperti durian Tambang dan Mentega berkisar Rp 40-90 ribu per kilo,” katanya.

Pria asli Bintan Buyu ini menambahkan saat ini, per hari, dia mampu menjual sekitar 700 kilo durian. Bila ramai seperti akhir pekan, pondoknya mampu menjual hingga 1 ton durian.

“Bukan hanya king of king, tapi varietas lainnya. Tahun ini, pasokan durian sedikit dari Sekuning, tapi banyak dari Gesek dan Wacopek,” tukasnya.

Seorang warga Tanjungpinang, yang kebetulan berada di pondok tersebut mengatakan, dirinya memang sudah menjadi langganan durian King of King Bintan. “Kalau mau cari durian King, seperti durian Musang King ya di sini,” sebutnya. (cr21)