batampos.co.id – Presiden Joko Widodo dalam perjalanannya menuju Turki singgah sejenak di Provinsi Aceh untuk bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (5/7/2017).
Kepada pasangan tersebut, Kepala Negara berharap agar Pemerintah Provinsi Aceh memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi di wilayah yang dipimpinnya.
“Tunjukkan bahwa Aceh aman sehingga investor mau berinvestasi di Aceh. Image Aceh tidak aman harus betul-betul dihilangkan,” ucap Presiden Joko Widodo kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah di ruang tunggu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.
Presiden dan Ibu Negara sendiri dalam kesempatan tersebut hadir di DPRA pada pukul 10.30 WIB. Sesampainya di sana, Presiden dan Ibu Iriana langsung memberikan ucapan selamat kepada keduanya setelah dilantik dan diambil sumpahnya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRA yang dimulai pada pukul 09.15 WIB.
Presiden juga sempat bertemu dengan Gubernur Aceh periode 2012-2017 Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.
Dari DPRA, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan menuju Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, untuk melanjutkan penerbangan menuju Ankara Turki pada pukul 11.20 WIB.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana ialah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (rilis)
batampos.co.id – Terbang ke Turki, Presiden Joko Widodo singgah di Aceh, Rabu (5/7/2017).
Presiden Beri Ucapan Selamat Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Dalam perjalanan menuju Ankara Turki, Presiden dan Ibu Iriana akan singgah terlebih dahulu di Banda Aceh untuk memberikan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 dilaksanakan pada Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00 WIB oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih ini tidak dilakukan di Istana Negara sebagaimana gubernur dan wakil gubernur terpilih provinsi lain.
Dikutip dari laman Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa untuk Provinsi Aceh tidak dilantik langsung oleh Presiden. Payung hukum yang digunakan bukan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Pada Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan gubernur/wakil Gubernur dilakukan oleh mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).(rilis)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman, pada 7-8 Juli 2017.
Pada KTT ini, Presiden akan menyampaikan pesan agar G20 dapat menjadi bagian dari solusi berbagai tantangan global. Utamanya dalam menghadapi ancaman terorisme di mana Presiden akan menjadi pembicara utama dalam sesi tersebut.
Terkait ekonomi dan keuangan global, Presiden akan menyinggung pentingnya aksi bersama anggota 20 dalam memerangi penggelapan pajak. Mengingat G20 harus mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berimbang.
Tak lupa, di sela-sela pertemuan G20, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara sahabat, salah satunya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Sebelum tiba di Hamburg, Jerman, Presiden terlebih dahulu akan berkunjung ke Turki. Kunjungan ke Turki merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Erdogan ke Jakarta pada tahun 2015 yang lalu.
Selain itu, Presiden juga akan memanfaatkan kunjungan tersebut untuk meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang. Di antaranya bidang ekonomi, industri strategis, hingga pemberantasan terorisme.
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan akan bertolak ke Turki dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Rabu, 5 Juli 2017 pukul 07.20 WIB dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dan diperkirakan tiba di Ankara Turki pada Rabu malam, 5 Juli 2017.
Presiden beserta rombongan direncanakan akan kembali tiba di Tanah Air pada Minggu, 9 Juli 2017 mendatang.
Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan tersebut di antaranya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
Kepala BKPM Thomas Lembong,
Plt. Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriatna,
Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi,
Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono,
Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andri Hadi,
Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho,
Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan
Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Ari Setiawan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah terlebih dahulu hadir di Turki untuk mempersiapkan kedatangan Presiden.
Tampak melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Iriana, ialah
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla,
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution,
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan,
Menteri Sekretaris Negara Pratikno,
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian,
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto,
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi dan
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono. (rilis)
batampos.co.id – Belanja pegawai Pemkab Bintan sebesar Rp 453.234 miliar atau 48,88 persen menjadi sorotan saat rapat paripurna penyampaian ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bintan tahun 2016 di Kantor DPRD Bintan, Bandar Seri Bentan, Selasa (4/7). Fraksi PKS dan Fraksi Golkar meminta agar Pemkab mengefisiensikan anggaran belanja pegawai.
Menurut Raja Miskal dari realiasi belanja APBD sebesar Rp 927,083 miliar dari APBD sebesar Rp 1 triliun, tercatat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sebesar Rp 138,324 miliar. Dari realisasi belanja sebesar 92,7 persen itu, 48,88 persen atau Rp 453,234 miliar merupakan belanja pegawai.
“Kita minta agar belanja pegawai diefisiensikan lagi,” katanya.
Sekretaris Fraksi Golkar Bintan, Fiven Sumanti menambahkan, belanja pegawai yang cukup besar itu belum termasuk belanja pegawai di dalam kegiatan belanja langsung. “Di pos belanja langsung, kan ada lagi untuk honor pegawai,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam yang mendengarkan pandangan masing-masing fraksi telah menampung berbagai pandangan fraksi. Ia mengatakan, beberapa point yang akan dilakukan pembenahan yakni meningkatkan profesionalisme pegawai sehingga dapat meningkatkan realisasi belanja pembangunan. (cr21)
batampos.co.id – Aparat kepolisian dituntut kerja keras untuk membasmi pelaku kriminal jalanan yang semakin meresahkan belakangan ini.
Penangkapan Sarawi,20, Al,15, Rolan,18 serta Pa,16 empat pelaku begal yang menganiaya Sri Wardana hingga tewas oleh Polsek Batuaji, Sabtu (1/6) lalu belum menjamin keamanan dan kenyamanan warga saat berada di jalan raya.
Pasalnya sampai sampai saat ini warga mengaku, belum merasa aman jika berpergian di malam hari. Para pelaku kriminal jalanan seperti kelompok Sarawi diduga masih banyak yang berkeliaran dan menghantui jalan-jalan yang sepi.
Warga di Marina misalkan mengaku situasi jalan di sepanjang jalan Marina City hingga ke jalan Ahmad Dahlan Seitaming, masih cukup rawan saat ini. Para pelaku begal dan pelaku pemalakan masih berkeliaran di sepanjang jalan tersebut. Para pelaku umumnya adalah kelompok remaja bersepeda motor yang berkeliaran hingga larut malam.
“Semalam masih banyak yang bekeliaran. Sampai pagi malah mereka balap-balapan dan nongkrong di sini,” ujar Usman, salah satu petugas keamanan salah satu hotel di Marina.
Meskipun tak memergoki langsung melakukan aksi pemalakan atau begal pada malam itu, namun keberadaan kelompok remaja tersebut kata Usman, sangat mengkuatirkan sebab mereka kerap membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti warga yang melintas.
“Kami yang ada di sekitar sini sudah tak nyaman sebenarnya dengan keadaan seperti ini. Apalagi di sini banyak wisatawan yang nginap. Tapi itu tadi, kami hanya bisa melihat dan mengeluh seperti ini. Tak berani kami usir atau larang mereka karena mereka berkelompok dan bawa pisau atau parang,” kata Usman.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, sambung Usman imbasnya tidak saja pada bertambahnya korban kriminal jalanan lainnya, tapi juga memperburuk kondisi pariwisata Batam.
“Sempat ada korban dari wisatawan, tentu akan berpengaruh nantinya. Orang akan takut ke Batam kalau jalanan seram seperti ini,” ujar Usman.
Keluhan serupa juga disampaikan warga yang berdiam di simpang Tobing, jalan Diponegoro, Seitamiang. Kelompok remaja yang kerap berbuat onar seperti kelompok Sarawi tersebut masih berkeliaran sampai malam kemarin. Mereka kuatir jika kelompok-kelompok tersebut kembali membegal ataupun menganiaya pengguna jalan di sepanjang jalan tersebut.
“Apalagi di jalan ini cukup sepi saat malam hari. Jadi memang belum tenang,” ujar Linda, warga di Simpang Tobing.
Untuk itu warga berharap agar aparat kepolisian rutin melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap para pelaku kriminal jalanan tersebut.
“Kalau saya tengok, masih kurang patroli polisi. Kalau sudah jam 12 malam keatas sudah sepih jalanan ini. Tak ada lagi mobil polisi yang lewat makanya mereka (pelaku kriminal) bebas berkeliaran,” ujar Linda.
Senada disampaikan warga di daerah Dapur 12, Sagulung yang berharap agar aparat kepolisian rutin mengawasi lokasi jalan di sana. Selama ini aksi begal, pemalakan dan jambret masih sering terjadi di sekitar jalan tersebut. Tidak sedikit warga yang jadi korban keganasan kelompok kriminal tersebut.
“Harusnya polisi rutin dan tegas. Patroli dan pengawasan ditingkatkan lagi. Kalau dapat pelakunya langsung ditembak saja,” kata Ian, warga perumahan Mandalai, Sagulung.
Sementara itu pihak kepolisian sendiri mengaku, sudah merespon keluhan dan kekuatiran warga tersebut dengan giat melakukan patroli pengamanan ataupun penindakan terhadap pelaku kriminal. Namun karena wilayah yang cukup luas dan pelaku yang sering berpindah-pindah tempat, cukup menyulitkan polisi untuk melakukan pengawasan atau penindakan.
“Atasan juga sudah instruksi tembak di tempat kepada pelaku kriminal. Tapi itu tadi, tidak semua tempat dan setiap waktu kami ada. Upaya patroli ataupun penindakan sudah kami maksimalkan selama ini,” ujar Kapolsek Batuaji Kompol Sujoko.
Bahkan lokasi-lokasi rawan kriminal jalanan seperti Seitamiang hingga Marina misalkan, patroli pengawasan melibatkan dua polsek termasuk Polsek Sekupang. Namun disaat polisi melakukan patroli para pelaku kriminal jalanan tersebut mengelak atau bersembunyi.
“Patroli 24 jam sebenarnya di jalan itu. Tapi itu tadi ada saja cela kosong yang membuat jalanan itu jadi rawan,” kata Kapolsek Sekupang Kompol Ferri Afrizon.
Senada disampaikan oleh Kapolsek Sagulung AKP Hendrianto yang mengaku sudah mengerahkan kekuatan maksimal untuk menekan angka kriminal jalanan di wilayah Sagulung. Namun karena kurangnya personil serta kesadaran warga untuk mengamankan diri dan keluarga masih minim, sehingga aksi kriminal masih saja sering terjadi.
Untuk itu kepolisian tetap menghimbau agar masyarakat tetap membentengi diri dengan memperhatikan keamanan pribadi atau keluarga di lingkungan tempat tinggal ataupun saat di jalan raya. (eja)
Bupati kepulauan Anambas Abdul Haris menjenguk pasien malaria yang dirawat di puskesmas Tarempa kemarin. F. Syahid/Batam Pos.
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meski waspada terhadap kesehatan warga pasalnya saat ini sudah mulai ada penyakit malaria di kabupaten termuda di Kepri ini.
Senin (3/7) kemarin ada satu pasien asal Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan yang terserang malaria dan harus dirawat secara intensif di ruang perawatan puskesmas Tarempa.
Melihat peristiwa ini Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, langsung mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk segera menangani permasalahan ini. Pihaknya meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasi dengan baik dan segera mencari sumber permasalahan.
“Dinas kesehatan, kami minta untuk menangani masalah ini dengan baik,” ungkap Haris ketika meninjau langsung sejumlah pasien yang sedang dirawat di puskesmas Tarempa senin (3/7) kemarin.
Haris, sangat khawatir dengan keselamatan pasien tersebut karena kebetulan sedang hamil tua sehingga dikhawatirkan dapat menjangkit pada janin pasien. “Kami minta pasien ini ditangani secepatnya karena pasien ini sedang hamil,” ungkapnya.
Diakuinya jika pasien yang sedang hamil tersebut ingin melahirkan di Batam. Oleh karena itu setelah malaria bisa ditangani dan dinyatakan sembuh, dirinya meminta agar pasien tersebut dirujuk ke Batam. “Nanti kalau malarianya sudah sembuh berikan rujukan ke Batam,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan kabupaten kepulauan anambas Herianto, mengatakan setelah mendapatkan intruksi dari Bupati, pihaknya langsung melakukan tindakan antisipasi dengan mengutus petugas kesehatan untuk mengecek lokasi. Setelah itu pada hari ini Selasa (4/7) sudah ada tim untuk melakukan fogging didesa Tiangau.
“Hari ini sudah dilakukan fogging disana,” ungkapnya kemarin.
Diakuinya jika sebenarnya di Anambas ini sebenarnya tidak ada malaria. Jika ada biasanya pasien tersebut merupakan pendatang. “Malaria ini datangnya dari luar,” jelasnya. (sya)
batampos.co.id – Utang pemerintah mencapai Rp 3.672,33 triliun hingga Mei 2017. Jumlah utang sebesar itu dilansir Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
Berdasar data tersebut, utang itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sejumlah Rp 2.943,73 triliun (80,2 persen) dan pinjaman Rp 728,60 triliun (19,8 persen).
Penambahan utang neto selama Mei 2017 sejumlah Rp 4,92 triliun dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 11,03 triliun dan pelunasan pinjaman (neto) senilai Rp 6,11 triliun.
Sepanjang Mei 2017, telah dilakukan lelang penerbitan SBN dengan total penerbitan (bruto) mencapai Rp 38,09 triliun, sedang penarikan pinjaman (bruto) sebesar Rp 1,24 triliun.
Pembayaran kewajiban utang Mei 2017 mencapai Rp 62,98 triliun. Itu terdiri dari pembayaran pokok utang jatuh tempo Rp 39,89 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 23,09 triliun.
Indikator risiko utang Mei 2017 menunjukkan sedikit perubahan untuk risiko tingkat bunga. Di mana, variable rate ratio berada di kisaran 11,3 dan refixing rate di level 19,3.
Sedang indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 37,2 persen menjadi 38,6 persen dari total outstanding.
Dibanding bulan sebelumnya, rata-rata perdagangan SBN di pasar sekunder Mei 2017 cenderung meningkat.
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (Cadev) akhir Mei 2017 mencapai USD 124,95 miliar. Angka itu lebih tinggi dibanding posisi April 2017 sebesar USD 123,25 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara menyebut peningkatan itu terutama dipengaruhi penerimaan devisa dari penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah, serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas.
”Penerimaan devisa itu melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri dan SBBI valas jatuh tempo,” tutur Tirta melalui keterangan resmi, seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group).
Porsi kepemilikan asing atas SBN dapat diperdagangkan Mei 2017 mencapai 39,15 persen. Mayoritas investor asing masih memegang SBN dengan jangka menengah-panjang di atas 5 tahun.
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), baik domestik maupun SUN Valas, pada akhir Mei turun dibanding posisi akhir 2016, rata-rata penurunan mencapai 59 basis points (bps) untuk SUN domestik dan 17 bps untuk SUN berdenominasi dolar AS.
Posisi cadangan devisa per Mei 2017 itu menurut Tirta cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi itu juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. (jpnn)
Kaesang Pengarep dalam vlog berjudul #BapakMintaProyek di YouTube.
batampos.co.id – Video yang diunggah Kaesang Pangarep putra Presiden Joko Widodo, akhirnya berbuntut dengan laporan seorang warga ke ke Polresta Bekasi Kota, Minggu (2/7) lalu.
Kaesang dilaporkan atas kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian bermuatan SARA oleh warga Bekasi Muhammad Hidayat S.
Surat laporan Muhammad atas Kaesang bernomor LP/1049/K/VI.2017/SPKT/Restro Bekasi Kota.
Kasubbag Humas Polres Metro Bekasi Komisaris Erna Ruswing membenarkan adanya pelaporan tersebut. Dia menjelaskan, instansinya terbuka bagi siapa saja yang ingin melaporkan tindakan melawan hukum.
Tak terkecuali putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan pejabat tinggi lain.
“Sekarang masih dalam proses. Kami sedang pastikan apakah benar yang dilaporkan putra bungsu Pak Jokowi,” kata Erna, Rabu (5/7) kepada GoBekasi (Jawa Pos Grup). (jpnn)
batampos.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Lingga Riono mengatakan telah terbentuk panitia khusus (pansus) untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD tahun 2016. Pansus ini diisi oleh seluruh fraksi dengan diketuai Sui Hok dan tiga pimpinan Dewan sebagai koordinator.
“Pansus ini nanti memproses laporan pertanggungjawaban APBD 2016 sebagai pintu masuk pembahasan APBD Perubahan,” ujar Riono di Jago, Selasa (4/7) pagi.
Lebih lanjut Riono menambahkan, pansus tersebut saat ini dalam tahap pembahasan dan selanjutnya akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya pansus menggelar rapat dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Riono memperkirakan pembahasan APBD Perubahan akan sedikit telat akibat laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 baru diterima mereka pada pertengahan Juni. Sehingga pembahasan APBD Perubahan diperkirakan sedikit terlambat.
Selain itu, pada APBD Perubahan tahun ini, Riono memperkirakan akan terjadi pemangkasan anggaran sekitar 3 persin sampai 5 persen. Hal ini dikarenakan ada isu yang menyatakan terjadinya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) pada angka 3 sampai 5 persen.
“Namun kami berharap kepada pusat agar Pemkab Lingga tidak mendapat pemangkasan DBH,” kata Riono.
Alasan Riono agar Pemkab Lingga tidak mendapat potongan karena Bunda Tanah Melayu salah satu daerah di Provinsi Kepri yang memiliki APBD paling rendah yakni sebesar Rp 754 milyar. Selain itu, Kabupaten Lingga adalah salah satu daerah perbatasan yang membutuhkan bantuan dan perhatian khusus.
“APBN Perubahan diperkirakan akan sah-kan pada 28 Juli. Yah setelah itu baru APBD Perubahan Lingga mungkin dapat di sah-kan,” tutup Riono. (wsa)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo dalam perjalanannya menuju Turki singgah sejenak di Provinsi Aceh untuk bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (5/7/2017).
batampos.co.id – Terbang ke Turki, Presiden Joko Widodo singgah di Aceh, Rabu (5/7/2017).
