Rabu, 24 Juni 2026
Beranda blog Halaman 13264

BLH Lingga Undang Tim Evaluasi

0

batampos.co.id – Menyiasati untuk lolos dalam penilaian P1 dan terus melaju untuk mendapatkan piala Adipura tahun depan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lingga mengundang Tim Evaluasi untuk memantau sejumlah titik. Hasil pantauan tersebut nantinya akan diserahkan kepada tim peraih Adipura Pemkab Lingga untuk sebagai peningkatan pencapaian.

“Tujuannya agar penilaian P1 mulus tanpa kendala. Masukan dari Tim Evaluasi ini sebagai modal bagi kami untuk memperbaiki yang kurang dan meningkatkan lebih baik lagi,” kata Kepala BLH Kabupaten Lingga, Junaidi Adjam di Dabo Singkep, Senin (9/10) pagi.
Tim evaluasi yang datang ke Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini sebanyak tiga orang yakni dua dari Pusat Pengendalian Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) dan satu orang berasal dari Provinsi Kepri. Ketiga tim evaluati ini nantinya akan didampingi oleh tim peraihan Adipura Pemkab Lingga di bawah naungan BLH Kabupaten Lingga.
Kali ini, BLH fokus untuk memasukkan Dabo Singkep sebagai titik pantau atau sebagai daerah yang menjadi titik pantau. Sehingga Dabo Singkep yang memang telah siap sebagai kota kategori kota sedang dapat meraih piala Adipura pada tahun depan.
“Tahun lalu penilaian terkendala karena belum adanya TPA di Daik Lingga sehingga Lingga hanya meraih sertifikat Adipura saja,” kata Junaidi.
Walau demikian, Pemkab Lingga telah berhasil meraih prestasi yang membanggakan dalam ajang Adipura dibanding kota-kota lain yang ikut pertama kali namun tidak mendapat hasil apapun. Prestasi ini yang menjadikan Pemkab Lingga lebih semangat lagi Untuk merai piala Adipura tahun depan.
Dabo Singkep yang telah memenuhi sarat dan kreteria dalam kategori kota sedang pada ajang bergensi Adipura ini memiliki 14 titik pantau. Dari 14 titik tersebut terdapat 40 item yang mesti dibenahi dan diperbaiki agar lebih bersih, asri dan rindang. Dengan seluruh titik tersebut, Junaidi optimis akan meraih piala Adipura dengan dukungan seluruh masyarakat.
“Setidaknya ajang ini dapat merubah walau secara perlahan, pandangan masyarakat terkait kebersihan sebagai kebutuhan bersama,” tutup Junaidi. (wsa)

Banyak Tower Berdiri Tanpa Izin

0

batampos.co.id -Lemahnya pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda), di wilayah Bintan banyak berdiri tower yang tidak berizin.

“Kalau disesuaikan dengan peraturan, harusnya tower itu sudah disegel duluan sebelum berdiri. Malahan ini sudah sampai beroperasi selama empat tahun, seperti tower di Kampung Bugis Tanjunguban,” jelas Kabid Perizinan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Kabupaten Bintan, Alfeni Harmi, Senin (9/10).

Menurutnya, BPMPD hanya menjalankan kewenangan tugas untuk melayani siapa saja yang mau melakukan perizinan terhadap usahanya.

“Tidak ada kewajiban kami untuk memaksa mereka harus membuat izin, karena tupoksi kami bukan mencari orang yang mau mengurus izin, tapi menunggu dan melayani orang yang mau melakukan perizinan,” tegasnya.

Ia menjelaskan terhadap usaha yang tidak punya izin di lapangan dan tidak mau mengurus izinnya, sangat jelas tupoksinya ada di bagian Penegakan Perda Satpol PP.

“Pada saat tower itu lagi dibangun para aparat penegak perda itu ke mana. Kok tiba-tiba sudah tegak baru sadar. Jangan pas sudah tegak baru sibuk. Yang jelas bukan kami loh yang ngawasi itu,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya pengawasan di lapangan perlu ditingkatkan, sehingga ke depannya tidak ada lagi bangunan yang bisa berdiri kalau tidak melakukan perizinan dahulu. (cr20)

Pelajar SD Diingatkan Bahaya Narkoba

0

batampos.co.id – Satuan Reserse (Satres) Narkoab Polres Karimun, kemarin (9/10) melaksanakan penyuluhan terhadap bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya kepada ratusan pelajar sekolah dasar (SD) Negeri 11 Tanjungbatu, Kecamatan Kundur. Salah satu tujuan pelaksaan ini untuk mengingatkan kepada para pelajar sejak usia dini.

”Masalah narkoba sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Dan, kondisi ini sudah menyebar sampai ke tingkat RW. Termasuk juga bahaya terhadap zat adiktif lain. Seperti menghirup lem yang juga dapat menimbulkan efek terhadap mental pelakunya. Untuk itu, kita menyampaikan ini kepada pelajar SD yang masih usia dini,” ujar Kasat Res Narkoba Polres Karimun, AKP Nendra Madyatias kepada Batam Pos.

Selain itu, katanya, dia juga menyampaikan dan sekaligus menghimbau kepada ratusan pelajar SD bahwa jika sudah terjerumus dengan narkoba dan zat adiktif, maka bisa merusak dan menghancurkan masa depan. Karena, fungsi otak dan perilaku orang yang mengkonsmsi narkoba dan zat adiktif itu sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Meski terlihat dari tampilan fisik seperti orang yang sehat.

”Sudah menjadi tanggungjawab bersama, khususnya kita di jajaran Satres Narkoba untuk memberikan penyuluhan terhadap anak-anak generasi penerus bangsa terhadap bahaya narkoba dan zat adiktif. Kepada orang tua juga saya menghimbau untuk selalu mengawasi anak-anaknya,” ungkap Nendra. (san)

Gaji PTT Masih Dibawah UMK

0

batampos.co.id -Anggota DPRD Kabupaten Natun meminta pemerintah menaikan upah para pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemkab Natuna masih di bawah upah minimum Kabupaten (UMK). Meskipun Pemkab Natuna sudah menetapkan UMK tahun 2017 sebesar Rp 2,2 juta.

UMK yang ditetapkan untuk menjadi patokan bagi perusahaan swasta. Namun upah PTT Pemerintah Daerah masih kisaran Rp 1,5 juta. Kondisi tersebut menjadi sorotan para anggota DPRD saat menyampaikan pandangan akhir fraksi APBD Perubahan 2017.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, masukan saran dan pendapat DPRD masih akan dipertimbangkan Pemerintah Daerah. Banyak faktor yang menjadi perhatian Pemerintah, diantaranya adalah kemampuan keuangan daerah.

“Menyesuaikan UMK untuk gaji PTT akan dipelajari, tentu bersama kawan-kawan di TPAD, apakah memungkinkan atau tidak. Terutama kondisi kemampuan keuangan daerah,” sebut Siswandi, Senin (9/10).

Menurut Siswandi, menyesuaikan gaji PTT dengan UMK juga harus dibarengi kinerja PTT. Jika perlu harus dilakukan seleksi kembali pegawai tidak tetap. Dan harus selektif, antara PTT yang memiliki kualitas kerja dan jarang masuk kantor.

“Jangan maunya saja naik gaji, tapi jarang masuk kantor. Tentu Pemerintah harus selektif, disamping kemampuan keuangan daerah. Disamping itu UMK itu untuk diterapkan di perusahaan swasta,” ujar Siswandi. (arn)

Tingkatkan SDM, Ciptakan Lapangan Kerja

0
Para pencari kerja mengikuti pelatihan yang digelar BLK Disnakertran Kabupaten Natuna, Senin (9/10). F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Balai Latihan Kerja (BLK) dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Natuna kembali memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 31 pencari kerja. Hal tersebut sebagai bagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), memberikan peluang kerja dan berantas kemiskinan.

“Pesan pak Bupati, kunci utama dalam pelatihan kerja ini adalah menciptakan mental dan keyakinan. Lapangan kerja tidak harus dicari, namun bisa menciptakan lapangan kerja dengan potensi diri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Natuna Wan Siswandi saat membuka pelatihan kerja di aula Disnakertran Natuna, Senin (9/10).

Siswandi mengatakan saat ini Natuna sedang menyongsong program percepatan pembangunan. Untuk mendapatkan peluang kerja, kompetensi individu dan kelompok sangat diperlukan. “Kompetensi keterampilan sumber daya manusia di bidang las, listrik dan menjahit dapat memperkaya keterampilan,” katanya.

Pemerintah pusat sambung Siswandi, terdapat skala prioritas percepatan pembangunan di Natuna. Diantaranya pertahanan, pariwisata, perikanan, migas dan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah akan berupaya menyiapkan program skala prioritas mendukung. Terutama Disnaker, harus bersinergi dengan program priortas pemerintah, misalnya pariwisata.

“Pemerintah Daerah, mungkin saat ini tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Namun memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat, terutama yang sudah diberikan pendidikan dan pelatihan, agar bisa berwirausaha ditengah masyarakat,” sambung Siswandi.

Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemkab Natuna Hussyaini mengatakan, pendidikan dan pelatihan 31 pencari kerja akan dilaksanakan selama satu bulan penuh. Dengan pembagian 15 peserta keahlian menjahir, 8 peserta keahlian mengelas dan 8 peserta keahlian listrik.

“Peserta yang dinilai lolos dalam pendidkan dan pelatihan akan mendapat sertifikat keahlian Kementerian tenaga kerja, dan yang belum lolos, tetap diberikan sertifikat pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan,” ujar Hussyaini. (arn)

DPRD Batam Anggarkan Gaji Guru Lepas Rp 2,6 Miliar

0

 

batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus mengatakan, 150 honor komite yang diusulkan menjadi tenaga kontrak Pemko Batam sudah disetujui di APBD Perubahan 2017. Itu artinya, ke 150 guru komite ini tidak lagi dibayar melalui dana Bos.

“Kita memang sangat butuh tenaga pengajar. Makanya kita anggarkan untuk menerima 150 honor yang statusnya tenaga harian lepas (THL),” kata Yunus, Senin (9/10).

Kenapa dipilih dari guru komite. Alasan Yunus untuk kesejahteraan. Pasalnya, 150 guru komite ini sudah rela mengabdi dan mengajar meskipun hanya dibayar melalui dana BOS. Untuk satu bulannya, gaji guru komite dari dana BOS hanya sebesar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta.

“Kalau sudah THL dan dianggarkan, nanti gaji mereka kan bisa Rp 2,7-Rp 2,9 juta tergantung pendidikannya,” kata Yunus.

Ditambahkan dia, untuk 150 gaji guru THL ini nantinya dianggarkan sebesar Rp 2,6 miliar. Dengan perhitungan 2,9 juta dikali 150 orang dikali enam bulan. “Kenapa enam bulan, karena di APBD perubahan dihitung lagi. Apakah ada penambahan atau bekurang,” jelasnya.

ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

Komisi IV sendiri, lanjut dia, sudah memberikan surat edaran ke pihak sekolah untuk membuka penerimaan guru komite, jika guru komite sebelumnya sudah diangkat menjadi THL. “Guna menutupi kekurangan apabila ada gurunya masuk ke THL. Silakan dibuka,” kata Yunus.

Namun dengan syarat gaji yang diberikan kepada guru honor komite bersumber dari dana Bos.

“Artinya bersedia digaji Rp 1-Rp 1,5 juta,” jelasnya. (rng)

Pemko Batam Lirik Lahan Kampung Tua Sagulung

0

 

ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya mencari lahan untuk keperluan Balai Latihan Kerja (BLK) Kemaritiman yang akan dibangun Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Setelah Kemenaker menolak lahan dibilangan Nongsa, kini lahan yang dilirik yakni di bilangan Sagulung.

“Kami usahakan lahan yang di kampung tua di wilayah Sagulung. Ada yang dekat pantai di sana, (kampung tua) apa namanya itu ya?” kata Rudi, kemarin.

Namun kini, lahan yang ia maksud sedang dicek legalitasnya oleh tim teknis dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam dan tenaga ahli Kemenaker.

“Mereka sedang cari tahu tentang ini,” ucap Rudi.

Menurutnya, sebelum melirik lokasi ini pihaknya sempat menawarkan lahan di pulau Bulang. Namun sayang, lagi-lagi pihak Kemenaker menolak. PAdahal menurutnya, lahan yang juga tak jauh dari bekas kantor camat di wilayah ini di tengah laut.

“Ada bekas kantor camat, bisa tempat mes, tapi katanya terpisah dari Batam agak ribet. Kalau menurut saya, sebenarnya anak (siswa) dan prakteknya bisa fokus,” ucapnya.

Ditanya alasan kenapa lahan di Nongsa ditolak, Rudi menyebutkan lahan tersebut menurut Kemenaker tak terletak persis dekat pantai. Halangan yang lain yakni untuk sampai ke lokasi lahan ini, kapal akan melewati jembatan Nongsa Pura.

“Harus lewat di bawah jembatan Nongsa Pura, kapal tak bisa lewat di bawahnya,” ucapnya.

Untuk diketahui, lahan untuk BLK yang menyerap angaran Rp 150 miliar itu harus ada tahun ini.

“Pemerintah pusat harap cepat tentang ini (lahan) harus selesai tahun ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, belum lama ini. (cr13)

Bebaskan Lahan Waduk PDAM Moro

0
Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo (kiri) ketika memberikan penjelasan kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq tentang pelayanan publik kepada masyarakat terhadap air bersih di Moro. F. dokumentasi PDAM Tirta Karimun untuk Batam Pos

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq meninjau lokasi waduk milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun di Kecamatan Moro, Senin (9/10). Masalah listrik dan pembebasan lahan masih menjadi problem utama yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal.

“Setelah saya lihat langsung, ada dua permasalahan yaitu tentang pembebasan lahan dan listrik. Jadi Pak Direktur PDAM Tirta Karimun, silakan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan lahan di sekitar waduk ini,” kata Rafiq kepada Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo.

Dengan berkoordinasi, lanjut Rafiq, pada tahun 2018 mendatang dapat dianggarkan pembebasan lahan termasuk penambahan daya listrik sebagai penggerak mesin untuk menyalurkan air bersih ke masyarakat. Agar pada tahun 2019 nanti waduk PDAM Tirta Karimun dapat dimaksimalkan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat Moro. Serta dapat menambah sambungan baru kepada masyarakat Moro yang belum mendapatkan air bersih.

“Paling penting bagaimana memaksimalkan air bersih di wilayah Moro. Ketersedian air di waduk cukup banyak, tinggal penambahan infrastruktur,” tuturnya.

Sementara Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan mengukur kembali lahan di sekitar waduk tersebut bersama instansi terkait, termasuk penghitungan kebutuhan daya listrik. Saat ini pelanggan PDAM Tirta Karimun di Moro sudah mencapai 900 pelanggan.

“Cukup banyak pelanggan kami disini (Moro, red). Kami sedang melakukan inventarisir infrastruktur air bersih. Maklum dari dulu hingga saat ini belum ada peremajaan pipa. Semuanya secara bertahap,” ungkapnya.

Hingga tahun 2016 lalu, PDAM Tirta Karimun sudah menginventasikan infrastruktur mencapai Rp 35 miliar yang bersumber dari pusat dan Pemkab Karimun. Dan di tahun 2017 ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menambah pipa satu kilometer dan intake waduk Sei Bati dengan waduk Sentani dengan biaya mencapai Rp 3 miliar. Sedangkan untuk sambung rumah (SR) juga dianggarkan sebesar Rp 2 miliar untuk Pulau Karimun, Kundur dan Moro, melalui APBD murni 2017.

Selain itu, untuk di kawasan pulau pihaknya akan membangun SPAM (sistem pengelolaan air bersih) untuk kebutuhan masyarakat desa, seperti di Desa Parit dan Selat Mie. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur air bersih sejalan dengan yang di pulau-pulau tetap diperhatikan. “Apabila di tahun 2018 dapat terealisasi pembangunan IPA di waduk Sentani dari Pemerintah Pusat, maka empat kecamatan bisa menikmati air bersih di tahun 2019,” tuturnya.

Dia mengakui beratnya kalau pengelolaan air bersih. “Butuh waktu lama, minimal 5 tahun pembangunan infrastrukturlah,” ucapnya. (tri)

Ada Pawai Pembangunan dan Makan Lakse

0

batampos.co.id – Kabupaten Karimun genap berusia 18 tahun pada Kamis (12/10). Berbagai agenda telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun untuk memeriahkannya.

Diawali dengan upacara bendera di lapangan panggung rakyat Coastal Area. Seluruh peserta upacara harus mengenakan pakaian melayu. Selanjutnya dilaksanakan malam syukuran di rumah dinas bupati.

“Peringatan hari jadi Kabupaten Karimun nantinya diperingati dengan syukuran di rumah dinas Bupati. Pada pagi harinya, dilaksanakan upacara terlebih dahulu,” jelas Kabag Humas Pemkab Karimun Eko Riswanto, Senin (9/10).

Siang harinya, lanjut Eko, dilakukan peresmian ruang perawatan tubercolosis (TB) resisten obat di RSUD H Muhammad Sani. Lalu pada Jumat (13/8) malam, dihelat malam ramah tamah di rumah kediaman Bupati dari peserta Dangkong Dance Festival Kabupaten Karimun.

Pada Sabtu (14/10), cukup banyak kegiatan dilaksanakan. Mulai pawai budaya nusantara, pawai pembangunan, hingga menggelar jajanan nusantara dengan menyajikan makanan khas Melayu yakni lakse. Pada malam harinya dilaksanakan Dangkong Dance Festival di Coastal Area.

“Puncak kegiatan ditutup dengan tablig akbar,” ujarnya.

Selain itu juga, disejalankan dengan agenda peringatan hari anak nasional dan pelantikan forum anak Kabupaten Karimun di Gedung Nasional. Coastal Area saat ini sudah mulai diramaikan dengan pemasangan umbul-umbul. (tri)

Dishub Rancang Pelabuhan Beton

0

batampos.co.id – Mulai tahun ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karimun akan merancang pelabuhan yang menjadi milik Pemkab untuk diubah secara bertahap menjadi pelabuhan beton. Sehingga lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat pulau yang biasa menggunakan pelabuhan.

“Saat ini, pelabuhan milik Pemkab Karimun itu jumlahnya lebih dari 100 titik. Sebagian besar pelabuhan rakyat yang menjadi tanggung jawab kami itu jenisnya terbuat dari kayu. Sehingga pada saat air surut kapal penumpang yang datang atau berangkat, penumpang harus turun atau naik tangga. Tapi, posisi naik tangga itu bukan posisi miring, melainkan lurus ke atas. Tentu saja menyulitkan,” ujar Kepala Dishub Kabupate Karimun, Fajar Horison, Senin (9/10).

Untuk itu, katanya, mulai saat ini Dishub sudah melakukan inventarisasi pelabuhan kayu mana saja yang ada di pulau-pulau yang menjadi prioritas untuk dijadikan pelabuhan beton. Meski demikian, pihaknya tetap perlu mendesain bentuk pelabuhan beton. Sehingga meski penumpang tetap akan naik tangga, namun saat digunakan posisinya tidak memanjat agar tidak membahayakan.

“Hanya saja, ada usulan permintaan yang kita terima agar pelabuhan kayu yang ada di pulau-pulau diganti dengan bentuk ponton terapung. Kalau seperti itu, kita khawatir biaya perawatannya akan lebih besar lagi setiap tahun. Kalau ponton bocor, pelabuhan tidak bisa digunakan karena harus diperbaiki dulu. Kalau pelabuhan beton perawatannya lebih minim biaya,” ungkapnya.

Menyinggung biaya perawatan ratusan pelabuhan rakyat milik pemerintah daerah, Fajar menyebutkan, setiap tahun dari APBD dianggarkan biaya perawatan sekitar Rp 200 juta. “Biaya perawatan memang harus dianggarkan. Karena, setiap tahun ada pelabuhan yang ada di pulau-pulau itu yang rusak, karena terbuat dari kayu dan ada juga sebagian sudah semi permanen tiangnya ada yang patah,” jelasnya. (san)