Bupati Bintan, Apri sujadi (baju putih) menjenguk salah satu warga yang dirawat di Puskesmas Kawal saat sidak untuk memastikan pelayanan medis yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat di Kabupaten Bintan. F. Kominfo Bintan untuk batampos.
batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi menekankan kepada seluruh petugas medis Puskesmas di Kabupaten Bintan, agar tetap selalu mengutamakan untuk memberikan pelayanan medis terbaik bagi masyarakat.
Ini dilakukan untuk mendukung program berobat gratis yang menjadi fokus Pemkab Bintan, saat ini.
“Semua petugas Puskesmas, mulai dari Kepala hingga perawat harus betul-betul mengutamakan yang namanya pelayanan. Dan pelayanan yang baik harus bisa dirasakan semua warga disini (Bintan, red),” ungkap Apri saat melakukan inspeksi mendadak di Puskesmas Kawal dan Puskesmas Toapaya, Rabu (17/5).
Dalam kunjungan ini Apri juga menyempatkan diri mengecek langsung pelayanan pasien yang sedang menunggu, guna mendapatkan pelayanan dan pertolongan medis.
“Tujuan kami ini untuk memastikan apakah pelayanan berobat gratis sudah berjalan dengan baik atau belum. Tapi setelah kami lihat alhamdullilah pelayanan yang diberikan semuanya berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Politisi partai Demokrat ini juga memberikan arahan terkait beberapa perbaikan sarana dan prasarana penunjang Puskesmas. Hal ini dilakukan demi terwujudnya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya harapkan agar petugas Puskesmas harus bisa tersenyum dalam melayani, bekerja keras, cerdas dan juga ikhlas dalam memberikan pelayananan,” imbuhnya. (cr20)
Foto Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang sepertinya dipermasalahkan pemerintah (kiri). . (Athit Perawongmetha/Reuters, Facebook.)
batampos.co.id – Thailand memaksa Facebook untuk menghapus foto-foto candid Raja Maha Vajiralongkorn hingga pukul 10.00 waktu setempat kemarin (16/5).
Batas waktu itu sudah habis.
Namun, foto-foto putra mendiang Raja Bhumibol Adulyadej yang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan itu masih bisa dilihat. Facebook juga masih bisa diakses secara normal.
’’Pengadilan menerbitkan surat perintah pemblokiran untuk 34 laman dan mengupayakan untuk 97 laman lagi. Tapi, sejauh ini belum ada satu pun yang dikirimkan ke Facebook,’’ kata Takorn Tantasith, pejabat National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) Thailand. Karena itu, pemerintah pun urung memblokir Facebook.
Semula, pemerintah mengancam menutup akses Facebook di Thailand jika sampai batas waktu yang ditetapkan 131 laman yang memuat foto Vajiralongkorn dan seorang perempuan tersebut masih ada. Namun, kesalahan teknis yang dilakukan pengadilan membuat pemerintah tidak berdaya. Foto-foto Vajiralongkorn yang terlihat santai dengan kaus dalam kuning itu pun masih eksis di dunia maya.
Selain karena kesalahan teknis, Takorn menyatakan, pemerintah membatalkan ancamannya karena Facebook sangat kooperatif. Sejak punya kantor perwakilan di Thailand pada 2015, Facebook aktif menghapus unggahan berupa tulisan dan gambar yang bertentangan dengan hukum lese majeste.
Facebook juga memblokir situs-situs tautannya yang memuat konten bernada menghina kerajaan. (BBC/thenation/hep/c22/sof)
Wakil Walikota Batam Amsakar Achamad memberikan penjelasan kepada warga yang demo didepan Kantor Pemko Batam, Selasa (16/5). Para pendemo menolak kenaikan listrik 45 persen olehPLN Batam karena sangat memberatkan. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Batam Amsakar Achmad mengomentari keikutsertaan sejumlah kader Nasdem dalam aksi tolak kenaikan tarif listrik Batam, Selasa (17/5/2017).
Dia menegaskan, aksi kader tersebut merupakan aksi spontan dan bukan atas nama DPC Nasdem Batam, bahkan secara kepartaian terkait listrik Batam belum pernah didiskusikan. Menurutnya, aksi tersebut semata-mata reaksi kader karena kenaikan tarif listrik Batam menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Terus terang soal aksi kemarin yang diikuti kader itu aksi yang spontan. Ini terkait, hajat hidup orang banyak atau kepentingan yang lebih luas,” terang Amsakar, Rabu (17/5).
Dia menyebutkan, sebelum aksi tersebut berlangsung para kader meminta pendapat dirinya. “Saya sampaikan saya tidak akan menyuruh dan saya juga tidak melarang, ini perkara aspirasi, tolong besok (saat demo) sesuai dengan ketentuan normatif dan jangan destruktif,” papar dia.
Pada demo Selasa (16/5) terlihat jelas bendera partai Nasdem turut dikibarkan, bahkan salah satunya bertuliskan Nasdem Dewan Pimpinan Wilayah Kepulauan Riau. Untuk diketahui, bicara soal partai Nurdin Basiun merupakan Ketua DPW Nasdem Kepri yang kini mejabat sebagai gubernur Kepri.
“Berarti ada unsur dari DPW juga, kalau ternyata ada bendera DPW di situ,” katanya.
Satu hal yang dia tegaskan, dirinya yang juga Wakil Wali Kota Batam bersama Sekretaris DPW Nasdem Kepri Muhamamad Rudi yang juga menjabat Wali Kota Batam tidak punya kepentingan lain selain mengabdi kepada rakyat Batam. Menurutnya, memperjuangkan tarif listrik Batam ditinjau kembali merupakan implementasi kepercayaan rakyat pada diri mereka sebagai pemimpin di daerah.
“Ini kadang-kadang membuat kami Rudi-Amsakar kurang tidur. Tak ada kepentingan kami terkait isi dompet, jualan politik, ini cerita hajat hidup orang banyak, ini cerita kepentingan warga Batam,” terangnya.
Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai pimpinan daerah, Amsakar bersama Rudi berkomitmen memperjuangkan agar angka kenaikan listrik Batam dikaji ulang. Termasuk harapan tarif listrik yang telah diteken Gubernur Kepri Nurdin Basirun beberapa waktu lalu agar ramadhan ini hingga ada keputusan selanjutnya ditangguhkan dan kembali ke tarif lama.
Kepada masyarakat, Amsakar berjanji membawa harapan tersebut ke provinsi dan juga menyampaikan dalam rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Rabu (17/5), kemarin. Menurut dia, FKPD menyepakati agar Pemko Batam menyampaikan surat ‘harapan’ ke pemerintah provinsi Kepri.
“Hari ini (kemarin) kami atas nama Pemerintah Kota Batam akan buat suratnya, besok (hari ini) kami kirim,” pungkasnya. (cr13)
Para Petani dan CEO Crowde Yohanes Sugihtononugroho (Istimewa for JawaPos.com)
batampos.co.id – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia dengan penghasilan dari sektor pertanian yang sangat melimpah. Namun, kenyataannya, para petani di Indonesia 2,3 kali lebih miskin dibandingkan masyarakat pada umumnya.
Ini mendorong Crowde, sebuah perusahaan startup di bidang agrikultur menjembatani petani dan investor melalui sebuah platform digital untuk memberikan dampak positif kepada para petani dan masyarakat Indonesia secara luas. Caranya, dengan membuat platform terbuka bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan cara memberi modal kepada para petani.
“Sistem peminjaman dari bank di Indonesia saat ini masih sulit diakses oleh para petani. Hal ini menyebabkan lintah darat atau tengkulak dengan mudah mengambil untung yang sangat banyak dari petani. Kualitas hidup para petani menurun karena tidak bisa menikmati hasil kerja keras mereka secara utuh akibat besarnya bunga pinjaman,” ungkap CEO Crowde, Yohanes Sugihtononugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (17/5).
Caranya mudah, cukup membuka website Crowde di crowde.co, lalu berinvestasi mulai dari Rp 10 ribu. Selain sudah membantu para petani kemudian keuntungan antara petani dan investor akan dibagi saat hasil panen dengan periode dan ekspektasi keuntungan yang telah ditetapkan.
“Sudah sistematis. Saat awal investasi dan saat panen kami beritahukan kepada investor. Bahkan kami ajak investor meninjau lahan panennya. Kami mengajak para petani di Bogor, Sukabumi, Yogyakarta dan sebagian pulau Jawa. Biar investor mengetahui bagaimana sih yang mereka investasikan dan apa yang ditanam,” tambah Yohanes.
Rata-rata komoditi yang ditanam adalah sayuran yang bisa cepat panen di bawah enam bulan seperti cabai. Selain itu ada juga padi, yang bisa dipanen rata-rata tiga kali panen dalam setahun.
Para petani mengakui dengan adanya sistem ini, mereka tak perlu repot mengembangkan lahan pertanian. Sering juga mereka terjerat modus-modus lintah darat yang meminjamkan modal tinggi.
“Selama ini kami para petani cukup mengalami kesulitan modal dalam mengembangkan pertanian kami, sebagai petani kecil tentu sangat sulit mendapatkan kredit dari bank, sedangkan bila kami bekerjasama dengan tengkulak, bunganya sangat tinggi,” ungkap Iwan salah seorang petani cabai asal Bogor.
Crowde hadir sebagai solusi untuk permasalahan di bidang agraria. Begitu banyak kesempatan menarik dan menguntungkan bagi Teman Crowde, yakni para investor, yang dapat turut membantu para petani meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Crowde memberi kesempatan berinvestasi yang menguntungkan bagi Teman Crowde maupun petani dengan sistem bagi hasil setelah panen, sesuai dengan persentase modal investasi yang diberikan.
Petani yang bergabung dalam platform ini telah terseleksi. Mereka telah memiliki pasar untuk hasil panennya sehingga para investor tak perlu takut dalam hal pemasaran. Sedikitnya ada 350 petani yang sudah bergabung dengan jumlah investor sebanyak 1000 orang. (cr1/JPG)
Giant Bow tipe 80 seperti inilah yang mengalami insiden di Natuna kemarin. Senjata bikinan Tiongkok ini bisa memuntahkan 2.000 peluru dalam semenit. (FERY PRADOLO/INDOPOS/JPG)
batampos.co.id – Meriam Giant Bow yang mengalami insiden kemarin (17/5) adalah alutsista buatan Norinco, perusahaan persenjataan asal Tiongkok, merek Chang Chong
Dipergunakan sejak 2003, meriam tersebut adalah salah satu senjata andalan yang dimiliki TNI.
Tiongkok bukanlah yang pertama membuat senjata jenis itu.
Giant Bow tipe 80 dengan peluru kaliber 23 milimeter yang nahas kemarin disebut-sebut terinspirasi ZU-23-2 buatan Rusia.
Giant Bow adalah senjata yang diandalkan untuk menangkal serangan udara. Karena itu, di antara 19 unit yang dimiliki Indonesia, satu disiagakan untuk melindungi angkasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Dalam satu menit, Giant Bow bisa memuntahkan 1.500 sampai 2.000 peluru. Kecepatan luncur proyektil dari meriam itu adalah 970 meter per detik. Dengan jarak tembak pada sudut vertikal maksimum 1.500 meter dan sudut horizontal maksimum 2.000 meter.
Menurut pengamat militer Wawan Purwanto, setiap senjata yang dibeli TNI pasti sudah melewati pengecekan kualitas. “Pasti dicek,” ucapnya kepada Jawa Pos kemarin.
Wawan yakin spesifikasi dan kapasitas meriam tersebut sudah sesuai dengan standar TNI-AD.
Wawan menyatakan bahwa insiden di Natuna kemarin tidak lantas menjadikan meriam Giant Bow sebagai kambing hitam. Harus dilakukan analisis untuk menentukan apakah meriam itu tidak dipakai lagi atau sebaliknya. “Nggak bisa salahkan senjata,” tegas dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan, meriam buatan China merek Chang Chong itu masuk ke Indonesia pada 2008.
“Jadi kalau disebut usang memang belum lah. Masih laik kalau menurut hemat saya, sangat laik untuk ukuran baru tujuh tahun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).
Senjata itu dibeli oleh TNI dan ditempatkan di batalyon artileri pertahanan udara kostrad.
“Misal batalyon Arhanud I Kostrad Divisi Infanteri I yang berkedudukan di Tangerang,” tutur pria yang akrab disapa Kang TB itu.
Karena itu, komisi I DPR, katanya, sudah meminta dengan hormat kepada TNI untuk melaporkan hasil investigasi penyebab mengapa meriam tersebut bisa meledak.
“Kami akan meminta untuk menjelaskannya di komisi I, kepada TNI khususnya TNI AD. Mengapa sebab sebab itu, nanti hasilnya seperti apa, ya kami lakukan sebuah keputusan yang terbaik,” tutur politikus PDIP itu.
Sebelumnya, saat gladi bersih Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/5) pukul 11.00 WIB, meriam buatan China merek Chang Chong meledak. Akibatnya, empat prajurit tewas dan tujuh lainnya luka-luka. (dna/JPG/syn/c9/ang)
batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi meminta kepada seluruh camat dan lurah se-Kabupaten Bintan untuk mengutamakan disiplin dalam menjalankan sistem pemerintahan, serta juga pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Dirinya juga mengharapkan agar beberapa pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan hendaknya benar-benar bisa berjalan efektif dan efisien.
Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Camat Gunung Kijang dan Kantor Lurah Kawal, Rabu (17/5). Dalam kunjungan kerjanya, Apri juga melakukan pengecekan absensi kehadiran pegawai. Menurutnya hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang bertugas.
Dimana lanjutnya langkah ini merupakan salah satu bagian dari pengendalian pekerjaan sebagai seorang pemimpin yang harus terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta pembangunan di daerah.
“Masing-masing sudah memiliki kewajiban dan tanggungjawab. Laksanakanlah apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang abdi negara,” jelasnya.
Kunjungan tersebut, juga dimanfaatkan untuk melihat beberapa pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan Kartu Keluarga (KK), surat pengantar dan lain sebagainya.
“Saya akan selalu turun langsung dan melihat pelayanan kepada masyarakat, agar semua program Pemkab Bintan dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Tanjung Datuk Desa Trluk Buton Natuna menelan korban. Empat personel dari Bataliyon Arhanud Komando Setraegi Angkatan Darat (Kostrad) tewas dalam kecelakaan.
Menurut informasi di lapangan, insiden tersebut diduga disebabkan kecelakan meriam macet dan meledak, sekitar pukul 11.21 WIB, Rabu (17/5). Korban yang meninggal adalah Kapten Arh Heru, Pratu Ibnu Hidayat, Praka Edy dan Pratu Marwan.
Sementara korban yang masih dalam perawatan, yakni
Pratu Bayu Agung
– Leher sebelah kanan luka kena percikan peluru
– Paha sebelah kanan luka kena percikan peluru
( Sedang dievakuasi ke RSU )
Serda Alpredo Siahaan
– Jari tangan kanan putus
– Paha kamar luka kena percikan peluru
( Sudah dievakuasi ke RSU )
Prada Danar
– Paha kanan luka kena percikan peluru
( Sdh dievakuasi ke RSU )
Pratu Ridai
– Lutut kaki kiri kena serpihan peluru
( Dirawat di Tenda Kes lapangan )
Pratu Didi Hardianto
– Luka tangan kiri kena serpihan peluru
( Dirawat di tenda lapangan )
Sertu Blego Switage
– Tangan kiri kena serpihan peluru
– Perut luka kena serpihan peluru
Menurut tenaga medis di RSUD, saat ini masih beberapa prajurit yang dirawat kondisi luka ringan. Sementara luka berat langsung dirujuk ke Pontinak. (arn)
Sidang Ahmad Mahbub alias Abob di PN Batam beberapa waktu lalu. foto: Febbie Anggieta/Batam Pos
batampos.co.id – Achmad Machbub alias Abob hanya divonis 1 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Batam, Rabu (17/5/2017). Ia dinyatakan terbukti bersalah melanggar undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Vonis ini lebh ringan dari tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan.
“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pidana dalam pasal 109 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Hakim ketua Endi Nurindra dalam amar putusannya kemarin.
Meski dinyatakan bersalah, terdakwa hanya dijatuhkan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan. Artinya, terdakwa tidak mendekam di penjara jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa dua tahun percobaannya itu.
Atas putusan itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukum (PH) Rifai Ibrahim, menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga dinyatakan jaksa penuntut umum (JPU) Martua. “Kedua pihak diberikan waktu satu minggu untuk menyatakan sikap. sidang ditutup,” ucap Endi menutup persidangan.
Diketahui, dalam perkaranya terdakwa Abob selaku Direktur PT Powerland bersama komisarisnya, Afuan, melakukan kegiatan pengembangan kawasan wisata terpadu seluas 681.850 meter persegi (68,18 Ha) di wilayah Tiban Utara, Tanjunguma, Lubukbaja dan wilayah Tiban Indah, Sekupang, untuk menarik minat investor.
Namun dalam pengembangan proyek reklamasi tersebut, PT Powerland belum mengantongi izin-izin terkait lahan yang akan dikembangkan itu. (nji)
Petugas Medis melakukan pemeriksaan pasien di Puskesmas Pancur Tanjungpinang, Senin (18/1). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dengan persentase wilayah daratan yang kurang dari tujuh persen menjadi tantangan dalam kerja peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Hal ini termasuk perkara persebaran tenaga kesehatan yang menjangkau jauh hinggapulau-pulau terdepan.
Anggota DPRD Kepri, Onward Siahaan menyoroti hal ini sebagai tugas besar yang harus dituntaskan oleh Dinas Kesehatan Kepri. Terlebih persoalan ini sudah ada dan belum teratasi dari tahun ke tahun.
“Kami mengharapkan kendala dan permasalahan tersebut di tahun 2017 ini tidak akan timbul kembali. Ini kerja besar yang harus dilakukan,” kata Onward, kemarin.
Ditambahkannya, bahwasanya persebaran tenaga kesehatan yang merata di seantero Kepulauan Riau ini adalah sebuah keharusan. Menjadi hal perlu agar pemenuhan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun menjadi lebih baik lagi. Sebab itu, kata Onward, Dinas Kesehatan harus segera mencari jalan keluarnya. Kalau memang ada keterbatasan anggaran, kata dia, ada baiknya dilaporkan agar segera bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Kami mengharapkan pemerataan tenaga kesehatan yang merata di Kepri ini. Sehingga, dalam penanganan kesehatan bagi masyarakat dapat dirasakan secara merata juga. Kami maklumi faktor SDM kesehatan di Kepri masih kurang apalagi di daerah terpencil, sebab tenaga kesehatan enggan ditempatkan di daerah terluar,” ungkapnya.
Sementara itu Kapala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan pemerataan tenaga kesehatan baik keberadaan dokter umum, dokter spesialis dan juga perawat, sebenarnya Pemprov Kepri sudah mengusahakan segala hal yang mereka bisa. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, Pemprov Kepri, kata dia, telah meyekolahkan cukup banyak anak daerah di jurusan kedoktetan yang nantinya akan ditempatkan diseluruh Kepri.
“Sudah menjadi tekad Pak Gubernur untuk memperhatikan dan menjadi yang utama dalam kesehatan bagi masyarakat Kepri ini. Saya juga akan bekerja secara maksimal dan sebaik mungkin untuk memeperbaiki kekurangan tersebut,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, dr Yusrizal tidak menampik bahwasanya hingga kini persebaran dokter-dokter ke pulau-pulau belum merata.
“Biasanya ada 100 dokter dengan status pegawai tidak tetap (PTT) setiap tahunnya. Tapi karena tahun ini terjadi defisit, maka yang ada hanya 68 dokter saja. Kalau 100 dokter saja belum cukup, apalagi hanya 68,” sebut Yusrizal.
Sebagian penyebaran dokter tersebut lebih banyak di Batam. Sehingga hal ini menyebabkan keberadaan dokter-dokter di pulau masih terbilang jauh dari cukup. Yusrizal meminta Dinas Kesehatan Provinsi Kepri bisa mengambil ketegasan dengan tidak memberikan pilihan tentang lokasi penempatan.
“Daerah seperti Anambas, Natuna, dan Lingga itu kurang dokter. Jadi seharusnya ditempatkan saja dengan membesarkan porsi daerah-daerah yang minim dokter. Jangan justru kebalik,” ungkapnya.
Ketegasan yang dirasa Yusrizal sebagai sesuatu yang wajar mengingat gaji yang diberikan kepada dokter-dokter PTT itu terbilang sangat lumayan. Untuk diketahui bahwasanya gaji untuk dokter di daerah sangat terpencil mencapai Rp 10 juta. Sedangkan daerah terpencil sebesar Rp 8 juta. dan daerah biasa senilai Rp 6 juta.
“Ini pun sebenarnya menjadi salah satu upaya untuk menarik para dokter PTT untuk bekerja di daerah terpencil,” pungkas Yusrizal. (aya)
Suasana razia di beberapa tempat hiburan malam di Tanjung Pinang. Foto : dok. BNN Kepri.
batampos.co.id – Satu minggu menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) telah menetapkan jadwal jam buka tutup tempat hiburan malam (THM). Tahun ini, disepakati THM akan tutup selama 12 hari.
“Tahun ini kita usulkan penutupan tempat hiburan menjadi empat hari di awal, tengah, dan akhir ramadan. Jadi totalnya 12 hari,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi usai memimpin rapat bersama FKPD di lantai V Kantor Wali Kota Batam, Rabu (17/5).
Wali Kota mengatakan, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya tutup tiga hari di awal, tiga hari di tengah, dan tiga hari di akhir Ramadan. Meski demikian, sambung Rudi, tidak ada alasan khusus atas penambahan jadwal tutup THM ini. “MUI inginnya malah tutup total, hal ini ditujukan agar umat muslim lebih kusyuk dalam beribadah,” sebut Rudi.
Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) akan mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha THM ini untuk membahas jadwal penutupan tersebut. “Kami harapkan mereka setuju dengan usulan ini, nanti surat edarannya menyusul,” ucap mantan Wakil Wali Kota Batam ini.
Rudi menambahkan, untuk jam operasional THM selain jadwal tutup total, THM boleh beroperasi mulai pukul 21.00 WIB hingga 02.00 WIB. Sementara soal jam operasional, disepakati untuk jasa rekreasi dan jasa hiburan dimulai pukul 21.00-02.00 WIB.
Selain permasalahan THM, Rudi juga telah meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menyurati perusahaan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri datang. (cr17)
