Rabu, 1 April 2026
Beranda blog Halaman 13343

Aping Cari Abang Kandungnya, Ati, Pembaca, Bantu Ya….

0
Aping menunjukkan foto abangnya.

batampos.co.id – Aping sudah tiga hari mencari keberadaan abang kandungnya, Ati yang meninggalkan rumahnya di Komplek Pondok Asri, Blok V nomor 2, Seipanas.

Pria yang berusia 48 tahun ini diketahui menderita gangguan kejiwaan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari warga, Ati terlihat di wilayah Bengkong. “Saya sudah beberapa hari ini mencari dan menanyakan keberadaan abang saya kepada beberapa warga. Ada yang menyebutkan ada di Bengkong,”  kata Aping, Jumat (5/5).

“Tapi, saya tidak tahu di mana persis ia berada. Karena di sana juga tidak ada rumah kerabat atau keluarga,” tambahnya.

Aping yang datang ke Batam Pos mengatakan khawatir kepada keselamatan abangnya tersebut. “Takutnya, ia kelaparan. Kemudian ambil makanan orang, lalu dipukul oleh warga yang tidak tahu kondisi abang saya,” ungkapnya.

Ati diketahui terakhir kali mengenakan baju merah berkerah hitam, rambut cepak, berkumis tipis dan berkulit putih.

“Jadi tolong bagi siapa saja yang melihat abang saya, bisa minta tolong diantarkan ke alamat saya atau diinfokan ke nomor telepon 0857 65 37 9006,” jelasnya. (cr18)

Dukung Polri, Papan Bunga Berjejer di Depan Polresta Barelang

0
Seorang pengendara melintas didepan karangan bunga ucapan untuk Kapolri yang terpampang didepan Mapolresta Barelang, Jumat (5/5). Sedikitnya belasan karangan bunga tersebut terpasang didepan Mapolresta Barelang. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Ada pemandangan yang berbeda di depan Polresta Barelang, Jumat (5/5). Depan Polresta yang biasanya dipadati dengan kendaraan yang lalu lalang, kini sedikit padat dengan adanya karangan bunga dari masyarakat yang berisi dukungan terhadap Polri dan Pemerintah.

Papan bunga yang berjumlah belasan itu terpampang dari pintu masuk Polresta Barelang hingga ke pintu keluar Polresta Barelang. Tidak diketahui pasti, maksud masyarakat Kota Batam yang mengirimkan papan bunga tersebut. Sementara, penjaga pos pintu masuk Polresta Barelang tidak begitu mengetahui pasti, kapan papan bunga itu mulai dijejerkan.

Banyaknya karangan bunga di halaman Polresta Barelang ini, mendapatkan perhatian dari berbagai masyarakat yang sedang mengurus administrasi di Polresta Barelang. Beberapa dari mereka, ada yang memberikan positif, dan ada juga dari mereka yang memberikan respon positif.

Salah satunya Ferdi, warga Tiban Center, ia mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap Polri tidak harus mengirimkan papan bunga. Memberikan dukungan terhadap Polri dengan cara mengirimkan papan bunga dinilainya sebagai suatu perbuatan yang berlebihan.

“Menurut saya, mereka yang ngirim itu terlalu lebay. Kalau mau dukung Polri itu, cukup sama-sama membantu menciptakan lingkungan kita yang aman dan kondusif,” katanya.

Sementara, Reyhan, warga Tiban Center, menyambut positif dengan adanya kiriman karangan bunga ini. Menurutnya, instansi Polri yang untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, wajib diberikan apresiasi atas kerja kerasnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

“Apalagi waktu pembebasan warga negara Malaysia kemarin. Kerja keras polisi kita sampai mendapat penghargaan dari polisi Malaysia,” katanya.

Tren karangan bunga ini bermula dari dukungan warga terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, yang kalah dalam Pilkada DKI beberapa waktu yang lalu. Dukungan itu ditunjukkan dengan karangan bunga yang memadati Balai Kota, Jakarta. (cr1)

Wallah…. Istri Boleh Pukul Suami yang Mabuk

0

700 pengantin perempuan yang ikut pernikahan massal di Kota Garhakota, Distrik Sagar, Provinsi Madhya Pradesh, India, Sabtu (29/4) menerima hadiah yang jauh istimewa bila dibandingkan dengan itu semua. Yakni, tongkat pemukul suami.

Tongkat kayu sepanjang 40 cm tersebut bisa digunakan untuk memukul para suami yang suka mabuk-mabukan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya tongkat itu biasanya dipakai untuk mencuci. Namun, kali ini tongkat dimodifikasi dengan penambahan kata-kata ’

Sharabiyon ke sutara hetu bhent, police nahi bolegi’’ yang artinya hadiah untuk memukul para pemabuk, polisi tidak akan mengintervensi.

Si pemberi hadiah tongkat yang dalam bahasa India disebut mogri tersebut adalah penyelenggara nikah massal. Namanya Gopal Bhargava, salah seorang menteri di Negara Bagian Madhya Pradesh. Sehari-hari dia memiliki tugas di bidang kesejahteraan sosial, panchayati (semacam otonomi tingkat desa), dan pembangunan desa.

Bhargava sering mendapatkan keluhan dari para perempuan bahwa mereka menjadi sansak hidup ketika suaminya mabuk.

’’Ide memberikan mogri ini datang saat seorang perempuan bertanya kepada saya apakah dia harus memukul suaminya dengan alat tersebut agar berhenti minum minuman keras,’’ ujarnya.

Dia langsung memesan 10 ribu mogri khusus tersebut. Pembagian dalam acara nikah massal itu baru kloter pertama.

Para istri tentu saja diberi tahu untuk tidak langsung memukul suaminya, tetapi bernegosiasi lebih dulu. Jika suaminya mulai main tangan dan tidak bisa diajak bicara, biarkan tongkat pemukul itu saja yang berbicara. Bhargava tidak sedang menciptakan, tetapi memberikan solusi agar kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan tidak terus-menerus terjadi.

Jika seluruh perempuan yang diperlakukan kasar berani melawan, tidak tertutup kemungkinan suaminya juga bakal pikir panjang untuk mabuk-mabukan dan memukul istrinya.

’’Pemerintah dan polisi tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Karena itu, penduduk harus maju. Ada banyak contoh dalam sejarah yang menunjukkan bahwa ada perubahan yang lebih baik terjadi ketika massa mengintervensi,’’ tegasnya.

Penjualan minuman keras oplosan di desa-desa di India memang sulit dikendalikan. Tingginya angka kematian akibat minuman keras tidak membuat penduduk jera. Para pria yang mabuk tidak hanya memukuli istrinya. Mereka juga kerap mengambil uang simpanan si istri untuk membeli lebih banyak alkohol.

Pejabat dari Bharatiya Janata Party (BJP) itu tidak hanya memberikan tongkat. Dia juga menasihati agar para pengantin mencegah aktivitas ilegal di lingkungan masing-masing, menanam pohon, dan memastikan anak-anak mereka nanti memperoleh pendidikan yang layak. (BBC/IndianExpress/sha/c14/any)

Ratusan Pejabat Publik Rangkap sebagai Komisaris BUMN

0

batampos.co.id – Pelanggaran terhadap undang-undang tengah marak terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebanyak 222 posisi komisaris ternyata diisi oleh pejabat publik. Padahal, jelas-jelas melanggar UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Rangkap jabatan itu terjadi pada 144 unit BUMN yang ditelusuri Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Di sana, total ada 541 posisi komisaris. Artinya, sekitar 41 persen posisi komisaris diisi oleh figur yang tidak seharusnya.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan, fenomena komisaris yang merangkap jabatan banyak ditemukan di BUMN sektor perbankan, infrastruktur dan konstruksi, pertanian, serta kesehatan khususnya farmasi. Di instansi pemerintahan, mereka mayoritas menjabat direktur jenderal (dirjen) atau setingkat pejabat eselon I kementerian/lembaga negara.

”Paling banyak pejabat (merangkap komisaris) yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat),” jelasnya saat diskusi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, kemarin (4/5).

Fenomena serupa juga subur di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di sana, sekretaris daerah (Sekda) merangkap komisaris.

Alamsyah tidak mau menyebutkan siapa saja pejabat yang terindikasi merangkap jabatan tersebut. Menurutnya, nama-nama itu kini tengah dalam proses verifikasi. Bila sudah selesai, temuan tersebut akan diserahkan ke kementerian terkait. Seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian BUMN.

Namun, dari penelusuran Jawa Pos, ternyata tidak sulit mencari nama-nama pejabat pementerian yang rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. Diantaranya adalah Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu yang merangkap komisaris Pertamina. Ada pula Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang merangkap menjadi komisaris PT Antam. Lalu Ign Wiratmaja Puja, Dirjen Migas Kementerian ESDM yang merangkap komisaris PT PGN.

Muchtar Husein, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, merangkap komisaris PT Timah. Kemudian, Suprasetyo, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenhub merangkap komisaris PT Angkasa Pura I. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Alamsyah menjelaskan, pejabat yang masuk kategori pelaksana pelayanan publik merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang menjadi bagian kementerian/lembaga negara. Mereka bertugas melayani masyarakat. Penelusuran ORI hanya fokus pada pejabat yang memang memiliki tanggungjawab melayani masyarakat.

Rangkap jabatan tentu saja memunculkan risiko konflik kepentingan. Selain itu, hal tersebut juga juga berpotensi menghambur-hamburkan uang negara. Sebab, pejabat yang bersangkutan memiliki sumber penghasilan ganda. Yakni, bersumber dari pekerjaan sebagai dewan komisaris BUMN dan gaji rutin karena posisinya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Kedua sumber pendapatan itu sama-sama berasal dari negara.

Lantas, seperti apa tindakan pemerintah terhadap pejabat ”bunglon” itu? ORI mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, persoalan itu bukan murni kasus hukum yang memiliki kepastian tentang pasal dan aparat penegak hukum yang menanganinya. ”ORI tidak seperti KPK,” ujar mantan konsultan tersebut.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo menyatakan, posisi komisaris biasanya mendapatkan gaji yang besarnya 30-40 persen dari gaji Direktur Utama (Dirut). Saat ini, upah dirut BUMN rata-rata diatas Rp 100 juta per bulan. Artinya, komisaris bisa mendapatkan bayaran minimal Rp 30-40 juta setiap bulannya. ”Yang besar itu bonus tahunan,” bebernya.

Menurut Waluyo, di mayoritas perusahaan, baik itu milik negara atau swasta, tugas komisaris sejatinya cenderung longgar. Mereka hanya wajib masuk kerja 8 kali dalam sebulan atau dua hari saja selama satu minggu. Umumnya, mereka hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan direksi. ”Memang harus ada perubahan sistem gaji yang dibahas dalam PP (peraturan pemerintah, Red),” terangnya.

Fenomena pejabat instansi pemerintah yang mencari penghasilan tambahan di BUMN sejatinya sudah beberapa kali mendapat kritikan. Selain dewan komisaris, adapula pejabat yang banyak menduduki posisi dewan pengawas sampai direksi teknis perusahaan milik negara. Bahkan, tidak sedikit pejabat itu berasal dari kementerian/lembaga yang memang menjadi regulator BUMN bersangkutan.

Waluyo mengungkapkan, pejabat publik yang merangkap jabatan memang belum sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan pemerintah. Kondisi itu pun dapat mempengaruhi prinsip profesionalitas yang mestinya diusung setiap ASN. ”Bagaimana bisa ASN profesional bila pejabatnya punya afiliasi (dengan perusahaan),” tegasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, fenomena itu sejauh ini belum menyentuh indikasi korupsi dalam. Namun, tidak tertutup kemungkinan pihaknya bakal mendalami dugaan penyimpangan yang terjadi. ”Sejauh ini baru menyentuh elemen reformasi aparatur sipil negara. Ini (rangkap jabatan) memang warisan terdahulu yang belum tuntas,” ungkapnya.

Fenomena rangkap jabatan sulit dihilangkan karena memang belum ada aturan pemberian sanksi tegas terhadap ASN yang melanggar. Fenomena itu memang harus diselesaikan secara menyeluruh lewat reformasi birokrasi. ”Jangan biarkan mencari tambahan (penghasilan) seperti itu,” papar Agus.

Wakil Ketua Komisi II DPR (Bidang Pemerintahan) Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah harus membuat regulasi yang tegas. Menurutnya pejabat PNS tidak boleh rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. ’’Meskipun tujuannya adalah untuk mengamankan kebijakan-kebijakan BUMN,’’ kata politisi Gerindra itu.

Riza mengatakan, pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di BUMN, memang memiliki hak untuk menempatkan siapapun sebagai komisaris BUMN. Namun, jangan sampai menimbulkan kesan bagi-bagi kue. Dia juga mengkritisi kebiasaan rezim saat ini yang menempatkan orang bukan kompetensinya sebagai komisaris BUMN.

”Tim sukses, kolega, atau bahkan pengamat yang dulu mendukung Presiden Jokowi saat pilpres, didudukkan sebagai komisaris. Padahal, tidak memiliki kompetensi sesuai bidang usaha BUMN-nya,’’ jelasnya.

Dia mengatakan kebiasaan menempatkan orang yang tidak kompeten sebagai komisaris, bisa merusak kinerja BUMN itu sendiri. Bahkan bisa juga menimbulkan konflik antara jajaran komisaris dengan direksi. (tyo/dee/wan/ang/jpgroup)

Memilukan, Dua Remaja Curi Sepeda hanya untuk Beli Nasi

0
ilustrasi

batampos.co.id – Remaja putra berinisial Iv,15 dan Sh,16, remaja putri kedapatan mencuri sepeda milik warga di Legenda Bali, pada Rabu (4/5) lalu.

Aksi mereka ini diketahui oleh satpam perumahan tersebut. Keduanya pun tertangkap.

Sh yang ditemui Batam Pos di Polsek Batamkota, mengatakan akan menjual sepeda hasil curian itu hanya untuk membeli nasi.

“Baru kali ini Pak, saya sudah lapar. Dua hari belum makan, saya curi untuk beli nasi aja pak,” katanya pada Batam Pos.

Iv dan Sh awalnya tak ada berencana untuk mencuri sepeda tersebut. Saat itu mereka berjalan tak tentu arah dari Batam Center, dan sampai di Legenda Bali. Dalam keadaan perut kosong itu, mereka melihat sepeda milik warga yang terparkir di dalam rumah yang sedang terbuka.

“Saya takut masuk penjara pak, tapi saya ambil saja. Tak tahan, perut saya lapar,” tuturnya.

Iv mengatakan orangtua laki-laki sudah tak ada lagi. Sedangkan orangtua perempuanya bekerja di Malaysia, dan tak pernah balik ke Batam. Pemuda asal Medan ini, sempat mengenyam pendidikan di salah satu SMA negeri di Batam.

“Putus sekolah, saya tinggal di warnet pak. dimana saja, kadang di emperen toko orang,” tuturnya.

Hal yang sama dituturkan oleh Sh, perempuan yang juga putus sekolah itu tak memiliki orangtua perempuan. Sedangkan bapaknya masih ada, tapi tak terlalu memikirkan dirinya.

“Saya lebih sering keluyuran, dan jarang pulang ke rumah,” ungkapnya.

Kanit Polsek Batamkota, Iptu Ikhtiar Nazara membenarkan ada dua remaja yang diserahkan warga. Tapi hingga kini, tak ada satupun warga yang membuat laporan kehilangan sepeda tersebut.

Selain itu mengingat kedua anak ini masih dibawah umur, Ikhtiar mengatakan akan membuat surat perjanjain dan damai terhadap keduanya.

“Untuk pembinaan khusus tak ada, namun sudah kami coba nasehati agar tak mengulang kejadian serupa,” ungkapnya. (ska)

Realisasi DBM SDA Baru Capai 7,91 Persen

0

batampos.co.id – Realisasi fisik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) di triwulan pertama masih sangat rendah. Dari 20 persen target di triwulan pertama, realisasinya baru mencapai di angka 7,91 persen.

“Masih sangat rendah. Data ini kami terima terima dari DBM SDA,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura usai menggelar RDP Laporan Kinerja Triwulan I APBD 2017 bersama DBM SDA, Jumat (5/5).

Menurut dia, DBM SDA sendiri melaksanakan enam program yang terdiri dari 44 program kegiatan dengan total anggaran Rp 356,2 miliar. Adapun rincian programnya ialah pembangunan peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 230 miliar, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp 46 miliar, program pengendalian banjir dan perbaikan jaringan Rp 43 miliar, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana hinterland Rp 16,7 miliar, pelayanan administrasi perkantoran Rp 24 miliar dan sarana prasarana aparatur Rp 2,9 miliar.

“Fisik baru 7,91 dan realisasi keuangan Rp 28,7 miliar atau 7,88 persen,” kata Nyanyang.

Ia menambahkan, dari 217 paket di DBM SDA, yang realisasi baru 15 paket yakni, drainase, peluasan jalan, PJU. Sedangkan 202 paket lainnya masih tahap pelelangan.

“Mereka mengaku terkendala lelang,” sambungnya.

Nyanyang mewanti-wanti agar anggaran yang sudah dikucurkan untuk DBM SDA bisa terealisasi maksimal.

“Jangan sampai apa yang sudah kita anggarkan di 2017 ini tidak terealisasi dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan (Silpa). Realisasi fisik ini kan menyangkut kebutuhan masyarakat Batam,” jelasnya. (rng)

Menpar: Indonesia Harus Nomor 1!

0

Destinasi wisata halal yang kini dikenal juga dengan sebutan family friendly di Indonesia semakin mendapat tempat di kalangan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ataupun non-OKI.

Merujuk MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017, destinasi wisata halal di Indonesia makin kondang. Posisi Indonesia sebagai penyedia destinasi wisata halal bahkan menanjak di antara 130 negara yang disurvei. Merujuk GMTI yang dirilis Rabu (3/5), Indonesia berada di peringkat ketiga dengan nilai 72,6.

Posisi Indonesia berada di bawah Malaysia dan Uni Emirat Arab (UAE). Malaysia berada di posisi teratas dengan skor 82,5, sedangkan UAE di urutan kedua dengan nilai 76,9.

Padahal, posisi Indonesia pada GMTI 2017 di peringkat keempat setelah Malaysia, UAE dan Turki. Skor Indonesia pada GMTI 2016 adalah 70,6.

Pada GMTI 2016, skor Malaysia adalah 81,9. Selanjutnya ada UAE  dengan 74,7. Sedangkan skor Turki adalah 73,9.

Namun, Turki justru merosot ke urutna keempat pada GMTI 2017. Skornya 72,4.

CEO CrescentRating & HalalTrip Fazal Bahardeen mengungkapkan, penelitian menunjukkan pasar wisata muslim di Asia bakal tumbuh pesat. Nilainya bahkan diperkirakan mencapai USD 220 miliar pada 2020.

Menurutnya, pasar itu akan terus tumbuh. Bahkan pada 2026 diproyeksikan mencapai USD 300 miliar.

Fazal pun secara khusus mengamati Indonesia yang serius menggarap sektor wisata halal. “Indonesia telah menanamkan investasi yang besar terhadap sektor ini dan hal tersebut tercermin pada peningkatan yang dicapai Indonesia dalam peringkat secara keseluruhan selama dua tahun berturut-turut,” tuturnya.

Merujuk GMTI 2017, peningkatan peringkat Indonesia disebabkan  para traveler muda menginginkan pilihan yang lebih banyak, pengalaman yang unik, serta konektivitas. Ternyata, gaya hidup muslim dalam hal fesyen ternyata terhubung dengan sempurna dengan pasar wisata itu.

“Kami tentunya melihat adanya pengaruh dari generasi kaum wisatawan muda, milenial dan Gen Z yang menggabungkan teknologi dengan keinginan yang nyata untuk menjelajahi dunia sambil tetap memerhatikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kepercayaan mereka,” jelasnya.

Sedangkan Safdar Khan selaku Division President of Indonesia, Malaysia and Brunei Mastercard mengatakan, pasar wisata muslim tetap menjadi sebuah pendorong yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan pada sektor wisata di seluruh dunia. Dalam hitungannya, pengeluaran wisatawan pemburu wisata halal pada 2016 mencapai USD 155 miliar.

Safdar mengelakan, teknologi juga makin meningkatkan jumlah wisatawan pencari wisata halal. “Mulai fase perencanaan hingga fase pengalaman serta fase berbagi (sharing, red). Peluang ini yang kami manfaatkan,” tegas Safdar.

Lantas, apa reaksi Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya? Menteri yang juga kampiun marketing itu tak mau cepat puas.

“Harusnya bisa nomor satu! Kalau dilihat dari datanya pasti bisa. Guyonannya, kalau tanah air enggak nomor satu jurinya kenapa tuh?” ujarnya.

Arief tak mau bicara tanpa data. Dia lantas menyodorkan angka  pertumbuhan wisatawan destinasi halal pada 2016 yang mencapai 2,7 juta orang atau meningkat 20 persen.

Tahun ini, Arief menargetkan wisman di destinasi halal mencapai 3,7 juta atau naik 30 persen. “Tumbuh 25 persen saja atau 3,1 juta hingga 3,2 juta pertumbuhan juga sudah baik,” jelasnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, perkembangan destinasi wisata halal di Indonesia yang paling terlihat ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau di sebelah timur Bali itu ternyata menjadi destinasi favorit bagi pasangan muslim yang hendak berbulan madu.

Pertumbuhannya angka pencari wisatawan halal di Lombok pada 2016 tumbuh 50 persen dibanding 2015. “Yang paling terbaik dan hasilnya kelihatan adalah NTB, Lombok itu growth dan okupansi hotel 80 persen,” katanya.

Indonesia pada 2015 menyabet 3 penghargaan pada World Halal Tourism Award 2013 di Abu Dhabi. Tapi pada ajang serupa 2016, Indonesia menyabet 12 dari 16 penghargaan.

Di antara 12 penghargaan itu, tiga di antaranya milik Lombok. Yakni untuk kategori World’s Best Halal Beach Resort, World’s Best Halal Tourism Website, serta World¡¯s Best Halal Honeymoon Destination.

“NTB juga punya ayam taliwang untuk kuliner halal,” tegasnya. (*)

Music On Vacation di Pasir Putih Atapupu

0
ilustrasi

Kota Atambua menjadi salah satu destinasi crossborder yang dikembangkan oleh Menpar Arief Yahya. Demam wisata pun mulai nampak.

Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pun akan menggelar Music On Vacation yang akan dilaksanakan di salah satu lokasi wisata unggulan di Belu, Pantai Pasir Putih Atapupu, Atambua NTT, 14 Mei, mendatang.

“Pesertanya juga bakal hadir dari negara tetangga Timor Leste, sampai sekarang pendaftaran masih terus jalan. Kita adakan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun,” ujar Bupati Belu Willy Lay didampingi Kepala Dinas Pariwisata Belu Johanes Andes Prihatin.

Lebih lanjut Willy mengatakan, selain kompetisi band, akan juga diadakan kompetisi dance Turun Naik Dace Competittion, ada juga Zumba Color Fun, penampilan Shareback Band.

“Rencananya ini akan kami adakan setiap bulan, agar semua acara berjalan dengan konsisten, dan masyarakat Timor Leste terus berdatangan,” tambah Johanes.

Johanes juga berjanji acaranya akan diadakan tidak monoton dan berinovasi dari bulan ke bulan. Kata pria yang biasa disapa Jap itu, pihaknya juga sudah mempersiapkan 10 kalender event di tahun 2017 yang semua tujuannya untuk mensasar wisatawan mancanegara dalam hal ini Timor Leste.

“Infrastuktur sudah aman, dan sudah sangat mudah menuju Indonesia dari Timor Leste, jalanan sudah bagus dari tiga pintu masuk kita,” ujar Jap.

Jap juga sangat percaya diri untuk melakukan semua kegiatan yang kaitannya dengan pariwisata, karena pariwisata juga menjadi program prioritas pemerintah kabupaten Belu di program kerja lima tahun ke depan di bawah pemerintahan Bupati willy.

“Ada percepatan infrastruktur, kedua pariwisata dan yang terakhir adalah pertanian, ini yang akan jadi konsentrasi kami di lima tahun ke depan,” ujar Jap.

Pria yang selalu berpakaian rapih itu menambahkan, dengan ketiga program prioritas itu, maka perekonomian masyarakat di seluruh Belu termasuk ibukota Atambua akan semakin membaik dan makmur.

“Pariwisata itu langsung ke elemen paling bawah, dalam hal ini uangnya langsung ke masyarakat. Saya juga senang dengan pemikiran Menteri Pariwisata Arief Yahya yang menggenjot perekonomian rakyat dengan pariwisata,” ujarnya.

Untuk berbagai kegiatan, Jap juga berjanji mengkombinasikan dengan alam dan destinasi yang dimiliki Atambua. Salah satunya adalah tempat pelaksanaan perhelatan Music dan Dance ini, Pasir Putih Atapupu. Pantai ini wajib didatangi wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara saat liburan ke Atambua, NTT. Rasanya seperti pantai pribadi.

Hanya 6 km dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI-Timor Leste di Motaain, ada sebuah pantai yang indah di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Dari pusat Kota Atambua jaraknya 30 km yang ditempuh dengan mobil sekitar 50 menit.

Pantai ini tepat berada di tepi Jalan Raya Nasional Trans Timor. Jadi aksesnya sangat gampang. Tinggal masuk ke gapura, parkir mobil dan kita bisa langsung menikmati pantainya.

Pantai Pasir Putih Atapupu memang seperti namanya. Pasir putih menghampar di sepanjang pantai. Ombaknya tenang dengan angin semilir yang membuat kita terbuai.

Kerumunan hutan bakau di ujung kanan dan kiri menjadi pembatas Pantai Pasir Putih Atapupu.

Di balik hutan bakau di sisi barat, ada Pantai Sukaerlaran yang tidak kalah indahnya. Dengan menikmati garis pantai pasir putih ini sudah asyik sekali. Batu karang terkadang menyembut di bibir pantai, jadi hati-hati saja agar tidak terpeleset.

Namun masih banyak bagian pantai yang merupakan pasir mulus dan air laut yang jernih. Saya melihat satu keluarga menikmati sore di Pantai Atapupu dengan riang gembira. Pantai Pasir Putih Atapupu adalah pantai yang menghadap ke matahari terbenam.

Kalau beruntung, kita bisa melihat sunset yang cantik jelita. Namun jangan berlama-lama setelah matahari terbenam, karena daerah ini masih sangat sepi dan gelap. Jadi begitu selesai sunset, lebih baik segera kembali ke Kota Atambua sambil berburu wisata kuliner malam.

“Ingat jangan buang sampah sembarangan, silahkan buat acara anak muda yang inovatif, namun lingkungan tetap harus dijaga dengan baik,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya. (*)

Borobudur, Mahakarya Budaya Dunia

0

Menteri Pariwisata pun menggunakan desain stupa candi Budha terbesar dunia itu sebagai materi promosi di hampir seluruh belahan dunia. Itulah, kekuatan karya budaya bangsa yang membuat Joglosemar dijadikan satu dari 10 destinasi prioritas.

Itu pula yang melatarbelakangi Workshop Sosialisasi Kebijakan Kemenpar bagi Jurnalis di kawasan Joglosemar –Jogja Solo Semarang– di Hotel Sheraton, Jogja, Kamis (4/5). Para jurnalis pun antusias dengan suasana diskusi yang mencerahkan itu.

Menpar Arief menyebut, tidak lama lagi Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur akan terbentuk. Akan dibangun kawasan otoritatif di jarak 10 kilometer dari pusat candi Borobudur itu. Kawasan itulah yang kelak akan dibuat KEK Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata yang lokasikan jauh dari zona 1, 2 dan 3.

Membayangkan KEK itu, kata Arief Yahya, seperti Nusa Dua di Bali. Jaraknya juga cukup jauh dari Kuta, Sanur, maupun Tanah Lot yang menjadi ikon Pulau Dewata. “Pusat amenitasnya nanti ada di sana,” ungkap Arief Yahya.

Ada konsep menarik mengenai pengembangan Borobudur itu sendiri oleh Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (TWCBPRB) Edy Setijono. “Mengembangkan Borobudur harus tidak boleh mendegradasikannya sebagai World Class Heritage. Borobudur harus diletakkan sebagai Inspiring Heritage,” katanya.

Mengembangkan Borobudur tidak boleh menjadikannya sekedar sebagai “Taman Hiburan.” Borobudur harus ditempatkan sebagai “living monument” atau “living museum.” Borobudur harus menjadi inspirasi peradaban. Kemenpar memang sama sekali tidak menyentuh zona 1, yang menjadi bidang garapan Kebudayaan.

Juga tidak mengutak atik zona 2 dan 3 yang menjadi area Pemda. Tetapi kawasan itu masuk dalam wilayah koordinatif BOP Borobudur.

“Sebagai the big library civilization, khasanah perpustakaan peradaban. Harus digali content-nya. Karena Borobudur adalah pusat ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban kita di zaman dulu,” ujar Edy Setijono dalam paparannya saat menjadi narasumber itu.

Workshop yang diadakan Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata ini diikuti 50 jurnalis dari kawasan Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang dan Magelang). Selain Edy Setijono, juga hadir sebagai narasumber. Bupati Sleman Sri Purnomo,  Sekretaris Kemenpar Ukus Kuswara MM, Bidang SDM Asita Yogya Herry Rudyanto, dan Staf Ahli Menpar Bidang Komunikasi, M Noer Sadono.

Dalam konteks menjadikan Borobudur sebagai inspirasi peradaban itulah, TWCBPRB selalu membuat tema tahunan dalam promosi Borobudur. Tema Sounds of Music yang diusung tahun 2016 dengan mengeksplorasi tentang relief yang menggambarkan adanya tekonologi musik dawai. Ternyata, lanjut Edy Setijono, teknologi musik dawai kita sudah advance pada masa itu. Sudah ada peradaban musik pada zaman itu.

“Lalu pada tahun 2017 ini, tema kita Fashion of Borobudur. Dari eksplorasi kami ternyata sosok perempuan yang terpahat di relief memiliki rambut rapi. Tak ada perempuan yang terpahat dengan rambut asal-asalan. Hair-stylist pada abad ke-7 ternyata sudah bagus sekali,” tambah Tyo, panggilan akrab Edy Setijono.

Ke depan tema yang diangkat Agriculture of Borobudur karena teknologi cocok tanam yang luar biasa bisa kita gali dari relief. Lalu berikutnya tema Transportation of Borobudur. Begitu seterusnya.

“Dengan cara ini, pecinta musik yang datang ke Borobudur akan menggali soal musik lebih banyak. Yang dari pertanian bisa belajar tentang teknologi pertanian masa lalu yang bisa dikembangkan di masa mendatang,” tandas pria yang pernah menjadi Direktur Dagadu ini.

Borobudur yang sudah diakui dunia merupakan sumber inspirasi. Namun, warisan masa lalu itu bukan untuk diagung-agungkan saja. Heritage, lanjut Tyo, harus menjadi sumber inspirasi untuk karya baru pada masa sekarang. Sebagai warisan budaya dunia (world class heritage) dengan logo Unesco, nilai Borobudur sangat luar biasa. (*)

Yudha : Segera Lakukan Perekaman E-KTP

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, Yudha Inangsa mengimbau pelajar yang baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) segera melakukan perekaman data di setiap kecamatan masing-masing.

Hal ini dilakukan sebagai syarat untuk bisa mendapatkan surat keterangan pengganti e-KTP. Dimana nantinya akan diperlukan untuk mencari kerja maupun syarat dalam melanjutkan pendidikan.

“Kami sudah menyediakan Surat pengganti e-KTP yang berlaku secara umum. Termasuk bagi remaja yang baru tamat SMA tahun ini (2017, red). Mereka bisa mengurusnya dari sekarang, karena nantinya pasti akan sangat dibutuhkan,” jelas Yudha, di ruang kerjanya, Kamis (4/5).

Hal ini lanjutnya, sekaligus mempermudah pencetakan e-KTP yang akan dilakukan pada tahap kedua nanti.

“Sembari fokus menyelesaikan pencetakan e-KTP tahap satu, kami juga mengingatkan bagi yang belum merekam data bisa segera dilakukan sekarang, karena tidak lama lagi blanko tahap kedua segera datang,” jelasnya.

Yudha menambahkan, pihaknya menargetkan akhir bulan Mei seluruh pencetakan e-KTP dipastikan sudah selesai, dan segera akan diberikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan, untuk dibagikan kepada masyarakat, termasuk yang berada di daerah terluar, seperti Kecamatan Tambelan.

“Untuk pembagian e-KTP nanti, kami akan berikan sekaligus setelah emua pencetakannya selesai. Namun kalau ada yang membutuhkan bisa langsung datang ke disdukcapil, kami akan prioritaskan untuk langsung berikan,” imbuhnya. (cr20)