Gubernur Kepri Nurdin Basirun berdiskusi dengan salah seorang nelayan disalah satu pelantar di Kabupaten Lingga beberapa waktu lalu. F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan luasnya laut di Kepri harus mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi yang besar kalau kita kelola dengan baik, akan mengangkat kesejahteraan masyarakat.
“Sayang laut begini luas, namun penduduk pesisir kurang menikmati kesejahteraan,” kata Nurdin pekan lalu, saat bertemu dengan sejumlah nelayan di Batam.
Menurut Nurdin, bantuan-bantuan pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten kota selalu ada. Misalnya, ada bantuan keramba, bagaimana pengelolaan dan hasilnya bisa maksimal.
“Jangan habis panen tak ada modal lagi,” kata Nurdin.
Nurdin berharap manajemen pengelolaan oleh nelayan harus semakin baik dan bagus. Termasuk manajemen bisnisnya.
Sebagai orang yang pernah juga hidup dengan menjual beli ikan, Nurdin menyampaikan pentingnya pengelolaan yang baik. Kadang toke pembeli ikan, punya banyak cara agar saat nelayan panen harganya ditekan murah.
Para toke, misalnya, kata mantan nakhoda kapal ini menyebutkan, ikan yang sama dipanen nelayan sedang melimpah. Sehingga harga harus jatuh. Demikian juga setelah panen, pesan Nurdin jangan sampai tak berproduksi lagi.
“Kadang dah dapat duit bukan beli bibit baru. Beli kendaraan motor,” kata Nurdin.
Nurdin juga berpesan bantuan-bantuan pemerintah jangan sampai tidak bermanfaat. Nanti, bantuan yang ada, mesinnya dimana, kapalnya entah di mana. Demikian juga ketika memberi bantuan, Nurdin menegaskan instansi terkait jangan asal bantu.
“Beri bantuan yang benar-benar bermanfaat, bukan asal ada proyek,” ingat Nurdin. (bni)
batampos.co.id – Sejumlah Pejabat di lingkungan Badan Perpusatakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepri bersama sebagian Anggota Komisi VI DPRD Provinsi Kepri bersiap-siap melakukan pelesiran kembali di Belanda. Adapun dalihnya adalah untuk melengkapi dokumen pengusulan Sultan Mahmud Riayat Syah III sebagai pahlawan nasional.
Informasi yang didapat di internal BPAD Kepri, saat ini sedang dilakukan pengurusan VISA kunjungan ke Belanda. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kepri yang meminta namanya tidak dikorankan, membenarkan adanya rencana ke negara kincir angin tersebut. Menurut pria tersebut, tujuannya memang untuk melengkapi dokumen Sultan Mahmud Riayat Syah III.
“Kita ambil yang postifnya saja, yakni untuk menuntaskan perjuangan Kepri menjadikan Sultan Mahmud Riayat Syah III sebagai Pahlawan Nasional ketiga dari Kepri,” kata dia menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (1/5) di Tanjungpinang.
Terkait rencana pelesiran ini, Batam Pos berusaha untuk konfirmasi ke Kepala BPAD Kepri, Amir Husin. Akan tetapi, sampai saat ini tidak memberikan respon apapun. Seperti diketahui, pada 2015 lalu BPAD Kepri bersama sejumlah Komisi IV DPRD Kepri juga melakukan kunjungan ke Belanda. Namun hasilnya adalah gagalnya Sultan Mahmud Riayat Syah III menjadi pahlawan nasional.
Rencana kegiatan tersebut tentunya bertentangan dengan perintah yang disampaikan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Beberapa waktu lalu Nurdin mengatakan dirinya akan membatasi setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk melakukan studi banding ke luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan anggaran yang tidak tepat sasaran. Apalagi Provinsi Kepri mengalami defisit anggaran dengan adanya pemangkasan anggaran oleh pusat.
Mantan Bupati Karimun tersebut juga mengatakan, selain menyorot studi banding ke luar negeri, perjalanan ke luar daerah yang memang sekiranya tidak perlu jangan dilakukan. Karena meskipun sedikit-sedikit, tetapi apabila dikumpulkan nilainya akan menjadi banyak. Nurdin tetap berharap, kebijakan yang akan dibuat pemerintah pusat tidak membuat anggaran Kepri kembali defisit. (jpg)
batampos.co.id – Seorang warga negara Malaysia bernama Abdul Jalil bin Muhammad Daud, diamankan polisi di parkiran bandara internasional Hang Nadim Batam pada Kamis (27/4) lalu. Ia diduga hendak menyelundupkan tiga calon TKW ke luar negeri.
Menurut Kasat Reskrim Polresta Barelang Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Agung Gima Sunarya, Abdul Jalil yang kelahiran Johor 1965 itu awalnya berjalan bersama tiga wanita yakni Suarni binti Suarni Adar, Eliza Dwi Yuniar dan Sunarti binti Suparman di parkiran kedatangan bandara Hang Nadim Batam.
Ada warga yang curiga dengan mereka. Warga kemudian menanyakan hubungan Abdul Jalil dengan tiga wanita tersebut. Kepada warga, Abdul mengaku sebagai paman dari mereka. Karena makin curiga, Abdul cs dibawa ke Polsek Bandara. Setelah diperiksa ternyata para wanita tersebut telah dibekali paspor dengan tujuan hendak bekerja di Dubai.
Polisi ikut mengamankan barang bukti berupa paspor, boarding pass pesawat Lion Air dari Jakarta ke Batam milik ketiga wanita tersebut juga uang milik Abdul Jalil. Abdul Jalil diduga terlibat kasus penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Pasal 102 UU Nomor 39 tahun 2004). (cr1/spt)
batampos.co.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Junaidi Adjam menyampaikan target yang telah dicapai Kabupaten Tanah Bunda Melayu dalam hal peraihan Adipura Buana telah berjalan hingga 80 persen. Jika beruntung, pada Mei tahun ini, Bupati Lingga akan dipanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI di Jakarta untuk memberikan presentasi terhadap pencapaian kebersihan dan kesehatan di Kabupaten Lingga.
“Tidak semua daerah yang di panggil untuk presentasi,” ujar Junaidi kepada Batam Pos yang ditemui saat membersihkan Jalan Perusahaan, Dabo Singkep, Minggu (30/4) pagi.
Junaidi menambahkan, hingga saat ini pencapaian Kabupaten Lingga dalam hal peraihan Adipura Buana telah mencapai 80 persen keberhasilan. Pasalnya, Junaidi menyampaikan seluruh persyaratan dan indikator penilaian keseluruhannya masuk dalam kreteria penilaian dan terpenuhi.
Hal tersebut diketahui Junaidi setelah kunjungan tim ferivikasi dan Tim juri belum lama ini. Mereka meninjau sebanyak 40 titik pantau dari perkotaan hingga kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) di Singkep Barat.
Sedangkan dua indikator yang sangat berat dan sulit yakni kebersihan dan pengolahan sampah telah dipenuhi Pemkab Lingga sehingga seluruh indikator penilaian masuk karegori dan telah terpenuhi. Indikator kenersihan yakni perkotaan dan perkantoran termasuk dalam kategori bersih.
Indikator lainnya yakni pengolahan sampah, Kabupaten Lingga khususnya Dabo Singkep juga telah memiliki TPA yang baik, bank sampah serta tempat pengolahan sampah dengan skala rius, riduse dan ricikle.
“Intinya semua telah terpenuhi dan tim juti telah memantau seluruh indikator yang memastikan Lingga masuk dalam kreteria kota peraih Adipura Buana,” ujar Junaidi.
Namun lebih jauh lagi, Junaidi menginginkan agar seluruh kegiatan yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup bersama dinas lainnya dan masyarakat tidak hanya berhenti pada kegiatan peraihan adipura saja. Menurutnya yang utama adalah daerah yang bersih dan sehat untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik lagi.
“Setiap insidentil kami tetap akan turun kelapangan membersihkan kawasan kota dan sekitarnya,” kata Junaidi. (wsa)
batampos.co.id – Eko Saputra, 22, dan Radimansyah,18, dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Keduanya dalam keadaan mabuk lalu membawa kendaraan dan mengalami kecelakaan di jalur utama Ranai depan Masjid Agung, sekitara pukul 01.00 WIB, Minggu (30/4).
Kapolres Natuna, AKBP Charles Panuju Sinaga melalui Kasat Lantas AKP Awang Sugiharto mengatakan, pengendara dan penumpang sepedamotor Mio dalam pengaruh minuman beralkohol dan lem.
“Kami mengamankan barang bukti, sepeda motor Mio BP 4363 NA warna merah dan sepeda motor Kawasaki Kaze BP 2312 BB warna hitam yang terlibat tabrakan. Dari sepeda motor Mio kita dapat Lem Fox,” ujar Awang.
Dijelaskan Awang, kecelakaan bermula ketika sepeda motor Mio melaju kencang dari arah Ranai menuju Mesjid Agung. Dengan kecepatan tinggi itu mereka langsung berpindah jalur tanpa perhitungan.
Di arah berlawanan, sepedamotor Kawasaki Kaze yang dikendarai Abdul Kholik,24 memboncengi Sohibul Kahfi ,38. Mereka membawa gerobak gandeng di belakang sepedamotor tersebut. Gerobak itu digunakan untuk berdagang usai perhelatan STQ Natuna di kompleks mesjid Agung.
Akibat tabrakan tersebut, penumpang Kawasaki Kaze, Kahfi yang memegang gerobak mengalami luka robek pada dagu dan tangan sebelah kanan. Untung pengendaranya, Abdul hanya mengalami luka lecet pada dagu. Namun sepeda motor mereka rusak dan gerobak pecah berserakan.
“Tapi dua pemuda yang membawa sepedamotor Mio serta penumpangnya mengalami luka serius. Pengendaranya (Nòpi,red) patah tangan kiri, patah kaki kanan dan luka di mulut sampai gigi bagian atas rontok semua. Sama juga Radimansyah, yang diboncenginya. Kaki kanan patah dan luka robek di kaki kiri,” kata Kasat Lantas. (arn)
batampos.co.id – Pemerintah bersiap mencabut subsidi bagi pelanggan listrik daya 450 volt ampere (VA).
Sebelumnya, pemerintah berhasil mencabut subsidi listrik bagi 18,7 juta pelanggan 900 VA sehingga tarifnya telah mengikuti keekonomian.
Pekerja mengganti kabel pada salah satu tiang listrik di jalan Ahmad Yani Tanjungpinang, belum lama ini. Foto.Yusnadi/Batam Pos
Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, subsidi listrik 900 VA kini tinggal dinikmati 4,1 juta pelanggan yang terkategori miskin.
Mereka tetap mendapatkan tarif listrik Rp 605 per kWh.
Proses pencabutan subsidi untuk pelanggan 450 VA yang tergolong mampu juga sudah berjalan.
PLN dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kini sedang memeriksa identitas pelanggan 450 VA dan mencocokkan dengan data masyarakat miskin yang dimiliki TNP2K.
Proses pemeriksaan diperkirakan selesai pada Oktober 2017.
Setelah itu, pemerintah baru bisa menentukan waktu pencabutan subsidi bagi pelanggan 450 VA yang tidak termasuk dalam data TNP2K.
Spesialis Komunikasi Hubungan Luar TNP2K Regi Wahono mengakui, proses pemilahan sedang berjalan.
Pihaknya menargetkan pemilahan selesai pada Agustus atau September mendatang.
Bukan tidak mungkin, pada Oktober data sudah bisa disahkan.
’’Sebelum selesainya pembahasan APBN 2017, pendataan harus selesai,’’ ungkapnya.
Saat ini, jumlah pemakai 450 VA mencapai 27 juta pelanggan. Artinya, terdapat kenaikan empat juta pelanggan.
TNP2K akan menggunakan data terpadu program penanganan fakir miskin (PPFM) untuk menentukan warga yang berhak mendapat tarif subsidi.
’’Mekanismenya sama. PLN akan datang dari pintu ke pintu untuk menyesuaikan data,’’ imbuhnya.
Proses verifikasi lapangan akan dilakukan lagi karena pada tahun lalu hanya dilaksanakan untuk pelanggan 900 VA.
Bedanya, jumlah warga yang masih berhak mendapatkan subsidi listrik untuk kelompok itu diperkirakan lebih besar jika dibandingkan dengan penerima subsidi untuk pelanggan 900 VA yang hanya 4,1 juta.
’’Kalau dari data terpadu, ada 14 juta orang miskin yang berhak mendapat subsidi,’’ terangnya.
Saat ini, data pelanggan kelompok 450 VA dari PLN sudah berada di TNP2K. Setelah semua proses verifikasi selesai, datanya akan diberikan kepada Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Pengamat energi Febby Tumiwa menilai, pemerintah memang perlu tegas kepada warga yang memanfaatkan subsidi.
Alasannya, banyak pelanggan 450 VA yang tergolong mampu.
’’Misalnya, pemilik usaha kos-kosan. Mereka, kan, tidak layak disubsidi. Subsidi hanya untuk orang tidak mampu,’’ terangnya.
Namun, Febby menyoroti kriteria orang miskin yang berhak mendapatkan subsidi.
Dia meminta pemerintah tidak sekadar menjadikan data penduduk miskin di TNP2K sebagai dasar pemberian subsidi.
”Pemerintah harus benar-benar turun ke lapangan berbekal definisi yang jelas,” katanya.
Tarif adjustment untuk pelanggan rumah tangga (R1) saat ini adalah Rp 1.467,28 per kWh.
Tarif listrik pelanggan 900 VA nonsubsidi menjadi Rp 1.352 per kWh. Artinya, terjadi kenaikan dari tarif listrik bersubsidi Rp 605 per kWh. (dim/c6/noe)
batampos.co.id – Ketua Panitia Ujian Nasional (UN) Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Atma Dinata mengatakan hasil UN 2017 tingkat SMA/SMK akan diumumkan, Selasa (2/5) secara serentak. Menurut Atma, sesuai intruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hasil secara keseluruhannya akan disampaikan hari ini.
“Penyampaiannya serentak hari ini, apapun hasilnya tentu adalah yang terbaik bagi nama Provinsi Kepri” ujar Atma Dinata menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (1/5) di Tanjungpinang.
Pria yang duduk sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan SMA Disdik Kepri tersebut mengatakan, apapun hasilnya UN tidak terlalu berpengaruh pada kelulusan siswa. Karena yang menentukan kelulusan adalah rapat akhir sekolah. Ia tetap berharap, Kepri bisa mempertahankan raihan UN tahun ini seperti tahun sebelumnya.
Masih kata Atma, sebanyak 20.516 pelajar SMA/SMK sederajat di Kepri yang telah mengikuti UNBK yang digelar pada 3 April sampai 6 April lalu untuk SMK. Sedangkan untuk UNBK SMA akan digelar pada 10 hingga 13 April lalu. Jumlah keseluruhan berada di tujuh Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Kepri.
“Tanjungpinang 2.866 peserta UN SMA/SMK. Kemudian di Kabupaten Bintan jumlahnya 1.706, Batam 10.124, Karimun, 3.090, Natuna 1.155, Lingga sebanyak 1.024.Dimana untuk tingkat SMA/MA totalnya berjumlah 12.848 peserta dan untuk SMK sebanyak 8.032 peserta,” tutup Atma
Seperti diketahui, Provinsi Kepri mencatatkan sejarah baru dalam dunia pendidikan nasional. Pasalnya Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Provinsi Kepri 2016 lalu. Yakni, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meraih predikat terbaik pertama. Sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) peringkat lima nasional. Sedangkan untuk jurusan IPA Kepri berada diperingkat tujuh nasional.(jpg)
Calon penumpang memadati pintu keberangkatan Pelabuhan Internasional Batamcenter, Senin (1/5), Penumpang yang berasal dari Singapura dan Malayasia ini akan pulang usai menikmati liburan di Batam. (Cecep Mulyana/Batam Pos)
batampos.co.id – Pelabuhan Ferry Internasional Batam, arus balik libur panjang para turis asal Singapura dan Malaysia tampak sesak menunggu antrean masuk ke dalam kapal, saat lLibur panjang yang berakhir pada Senin (1/5/2017) .
Tak ayal pihak pelabuhan terpaksa melakukan sejumlah manajemen demi mengatur kelancaran arus penumpang melewati pintu pemeriksaan. Bahkan petugas jaga pun diperbanyak untuk mengantisipasi kejadian yang tak diiinginkan.
Pantauan Batam Pos, ratusan penumpang yang hendak meninggalkan Batam menuju Singapura dan Malaysia tampak antre. Mereka berbaris dan menunggu giliran masuk karena ruang tunggu keberangkatan penuh.
Supervisor Pelabuhan Internasional Batamcenter, Frans Siagian mengatakan, peningkatan jumlah penumpang terjadi pada arus keberangkatan. Ruang tunggu keberangkatan sudah dipadati penumpang yang merupakan warga negara asing (WNA) sejak Senin pagi.
“Kalau arus balik ke Batam memang meningkat dibanding hari biasa. Namun arus balik ke Singapura dan Malaysia jauh lebih meningkat sejak pagi tadi (kemarin, red),” ujar Frans.
Menurut dia, agar tidak terjadi desak-desakan di ruang tunggu, pihaknya menutup beberapa jalur menuju ruang keberangkatan. Bahkan sebelum masuk ruang keberangkatan, para penumpang harus melewati beberapa kali antrean.
Antrean pertama di bawah tangga eskalator, kemudian di atas tangga eskalator dan selanjutnya konter pegecapan paspor menuju ruang tunggu. “Beberapa jalur kami tutup agar tak ada desak-desakan. Jadi semua penumpang wajib antre sebelum masuk ruang keberangkatan. Bahkan untuk jalur yang dari Megamal saja kami tutup,” terang Frans.
Frans memerkirakan jumlah penumpang meningkat beberapa kali lipat dibanding akhir pekan biasa. Hal itu disebab banyaknya WNA, terutama dari Singapura dan Malaysia. “Untuk data tak bisa saya sebutkan, yang pasti jauh meningkat. Rata-rata mereka datang dari Singapura dan Malaysia,” sebut Frans.
Adhar, petugas keamanan Pelabuhan menambahkan, untuk penjagaan dan keamanan hampir seluruh petugas disiagakan. “Dimaksimalkan, ada 36 petugas keamanan. Kalau hari biasa hanya 14 orang. Namun kini dimaksimalkan dari yang shift pagi hingga malam,” beber Adhar. (she/iil/JPG)
batampos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang meningkatkan pengawasan warga negara asing (WNA) di Tanjungpinang, khususnya kepada pekerja seks komersial (PSK). Meski begitu, hingga saat ini Imigrasi belum menemukan adanya PSK asing yang masuk ke Tanjungpinang dan Bintan untuk bekerja.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Kasi Wasdakim) Imigrasi Tanjungpinang, Babay Baenullah, mengatakan meski pihaknya belum menemukan adanya PSK asing di Tanjungpinang dan Bintan. Pihaknya, mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui adanya WNA ilegal dan PSK asing agar melaporkan ke pihaknya untuk ditindaklanjuti.
“Memang belum ada sekarang kami temukan PSK asing di Bintan dan Tanjungpinang. Kami tetap mengawasinya jangan sampai mereka masuk kesini. Untuk itu kami harapkan kerjasama dari warga yang mengetahui untuk melaporkan,”ujar Babay, Senin (1/5).
Dikatakan Babay, belum lama ini. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, meluncurkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) di Tanjungpinang dan Bintan. Pihaknya pun telah mensosialisasikan aplikasi tersebut di Hotel, Resort dan penginapan.
“Lewat sistem online pemilik hotel atau masyarakat yang membawa orang asing tidak perlu jauh-jauh lagi melapor ke kantor imigrasi. Cukup melaporkan keberadaan orang asing lewat aplikasi tersebut di website http.www.imigrasi.go.id,”kata Babay.
Diterapkannya aplikasi tersebut, sambung Babay, dalam rangka menjalankan aturan keimigrasian Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pejabat imigrasi dapat meminta keterangan semua orang yang memberikan penginapan kepada orang asing, pemilik tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempanya jika diminta petugas imigrasi. Bagi pemilik hotel dan penginapan yang tidak melaporkan keberadaan orang asing bisa dipidana tiga bulan kurungan penjara atau denda 25 juta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 UUD Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
“APOA ini untuk pengawasan pergerakan orang asing di dalam negeri. Selama ini kesulitan untuk mengawasi orang asing dengan banyaknya masuknya orang asing ke Indonesia,” ucapnya.
Terpisah, Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Rinto Gunawan, yang dikonfirmasi terkait maraknya WNA yang bermasalah akhir-akhir ini di Kepri. Mengatakan permasalahan tersebut bukan dari pengawasan yang kurang dari petugas. Namun, petugas tidak bisa membatasi WNA yang masuk ke Indonesia, khususnya Kepri.
“Pengawasan tetap dilaksanakan, bahkan meminta bantuan masyarakat agar segera melaporkan jika mengetahui. Dari informasi itu akan kami tindaklanjuti,”pungkasnya.(ias)
batampos.co.id – Pembaca batampos.co.id ketahuilah tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 VA kembali naik per 1 Mei kemarin.
Di Batam ada sekira 4.400 pelanggan pada golongan itu.
TDL yang mesti dibayar 18,7 juta pelanggan itu kini naik Rp 329 per kWh menjadi Rp 1.352.
Sesuai dengan Permen ESDM 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PLN, kenaikan bulan ini merupakan yang terakhir.
Setelah itu, masyarakat yang masih menggunakan listrik daya 900 VA nonsubsidi, tarifnya disesuaikan dengan harga keekonomian. Saat ini tarif pelanggan rumah tangga nonsubsidi adalah Rp 1.467,28 per kWh. Itu berarti, pengguna daya 900 VA kembali merasakan kenaikan tarif.
Namun, itu tidak termasuk tiga tahap kenaikan yang berjalan sejak Januari, Maret, dan Mei. Angkanya bergantung tarif baru yang berlaku pada Juli karena nanti tarifnya sama dengan golongan 1.300 VA.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng menyatakan, proses kenaikan tarif sampai tahap akhir berjalan lancar. Tidak ada resistansi yang berarti karena masyarakat mampu sudah mengerti pentingnya subsidi tepat sasaran.
Ilustrasi
“Subsidi listrik 2016 mencapai Rp 60,44 triliun. Dengan subsidi tepat sasaran, diharapkan pada 2017 bisa ditekan menjadi Rp 45 triliun,” ujarnya kepada Jawa Pos, (30/4/2017).
Dia menyatakan, ada target penghematan sampai Rp 15,44 triliun yang nanti digunakan untuk pendanaan listrik pedesaan. Termasuk 7 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik di daerah terluar, tertinggal, dan terisolasi atau terpencil. Melalui penghematan itu, diharapkan pada akhir 2019 rasio elektrifikasi Indonesia bisa 97,35 persen.
Di tempat terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko menegaskan lagi soal tahap ketiga yang menjadi akhir kenaikan tarif. Dia berharap tidak ada resistansi dari masyarakat. Sebab, semangat kenaikan tarif itu adalah mencabut subsidi dari pelanggan yang mampu.
Sejak kenaikan tarif dilakukan pada Januari, dia mengungkapkan, sudah ada pengaduan dari masyarakat. Jumlahnya mencapai 27.300 pelanggan atau kurang dari 0,1 persen dari 18,7 juta pelanggan mampu yang subsidinya dicabut.
Dari jumlah aduan itu, 13 ribuan pengaduan ada dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Itu berarti akan mendapat subsidi. ”Sisanya sekitar 14 ribuan pengaduan masih diverifikasi TNP2K dan diserahkan ke Kemensos untuk dicek kembali,” jelasnya.
Setelah kenaikan tarif 900 VA selesai, Kementerian ESDM akan melakukan hal yang sama terhadap pelanggan 450 VA. Dasarnya sama, ada dugaan subsidi untuk masyarakat miskin bocor dan dinikmati masyarakat mampu. Soal kapan kenaikan dilakukan, Sujatmiko belum bisa memastikan. (dim/c10/oki)
