batampos.co.id – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pekat Indonesia Bersatu (IB) Kepri, menggugat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Jumat (28/4). Digugatnya Nurdin, karena terlalu lama menentukan Wakil Gubernur Kepri, yang mendampinginya menjalani roda pemerintahan di Provinsi Kepri.
Ketua DPW Pekat IB Edison AA Susanto mengatakan, gugatan yang dilayangkan kepada Gubernur Kepri untuk segera mengisi kekosongan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri yang selama ini belum ada.
“Pekat IB menilai kesendirian Nurdin dalam memimpin Kepri akan merugikan masyarakat dengan pelayanan pemerintahan yang tidak maksimal,” ujar Susanto, ditemui di PN Tanjungpinang, usai mendaftarkan gugatannya.
Dikatakan Susanto, organisasinya melayangkan gugatan ini karena prihatin jalan nya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat yang kurang maksimal.
“Memang ada mekanisme untuk penentuan Wakil Gubernur. Namun sayang, sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda penunjukan pendampingnya,”kata Edison.
Dijelaskan Edison, sebelum melayangkan gugatan ke PN. Pihaknya telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihaknya pun tak ingin, masyarakat Kepri terjebak dengan isu wacana penentuan Wagub Kepri.
“Mudah-mudahan melalui gugatan yang kami layangkan ke PN dapat dimenangkan oleh masyarakat. Agar pak Gubernur segera menunjuk wakilnya,”ucap Edison.
Gugatan yang dilayangkan ke PN Tanjungpinang tersebut, sambung Edison, tergiater dengan nomor register perkara: 23/PDT.G/2017/PN.TPI tanggal 28 April 2017. Dengan terdaftarnya gugatan ini, Pekat IB ingin pengadilan segera memprosesnya.
“Tinggal menunggu proses dari Pengadilan lagi. Kami harap Pengadilan melihat gugatan ini secara objektif. Karena kami hanya ingin Gubernur memiliki wakilnya,”ucapnya.
Sementara itu, kuasa hukum Pekat IB, Riki Rikardo Manik, menambahkan gugatan yang dilakukan pihaknya ini diatur dalam undang-undang untuk mengatur dan mengakomodir warga. Yang mana bentuk gugatan hukum warga negara (citizen Lae duit/actio popularitas).
“Kami tidak ingin masyarakat mengalami pelayanan yang buruk akibat kekosongan Wagub Kepri. Gugatan sudah didaftarkan dan kami menunggu Pemberitahuan dari PN,”pungkasnya.(ias)
batampos.co.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan saat ini tengah berupaya mengaktifkan kembali koperasi yang akan difokuskan bagi masyarakat nelayan di Bintan.
Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Bintan.
Kepala DKP Bintan Fachrimsyah mengatakan untuk mensukseskan rencana tersebut, pihaknya akan menggandeng Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Bintan.
“Dalam hal ini mereka yang memiliki data koperasi. Kita akan mengacu dari data mereka (Dinas Koperasi, red) untuk mengetahui koperasi mana saja yang masih aktif. Khususnya koperasi para nelayan di Bintan,” jelas Fachrim, saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Tambelan, Jumat (28/4).
Ia menjelaskan rencana ini tentunya didukung dari instruksi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, sehingga koperasi nelayan yang masih aktif, khususnya di Bintan akan segera dilaporkan ke KKP RI.
Tak hanya itu, dengan adanya koperasi tersebut, kedepan rencananya juga akan dibentuk sebuah forum bagi para nelayan yang ada disetiap kecamatan.
Hal ini bertujuan agar pendataan sekaligus penyaluran bantuan bisa lebih tepat guna untuk memajukan kesejahteraan masyarakat nelayan Bintan.
“Setelah ada forum ditingkat kecamatan. Selanjunya kita juga segera membentuk pengurus forum ditingkat kabupaten. Jadi setiap ada penyuluhan, dan penyaluran bantuan kita sudah memiliki wadah,” terangnya.
Menurutnya selama ini nelayan Bintan, lebih cenderung bergantung pada hasil tangkapan.
Padahal jika dilatih untuk pengolahan hasil tangkap ikan justru lebih efektif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat nelayan Bintan.
“Kita harus mampu bersaing dengan beberapa pengusaha yang ada. Hanya saja koperasi yang ada tentu perlu mendapat bimbingan serius. Untuk itu kita akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi, untuk membangun kordinasi yang dilanjutkan nantinya ke KKP RI,” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan BP Kawasan Bintan, sudah menetapkan kuota rokok untuk Kawasan bebas Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan, untuk tahun 2017, yakni sebanyak 20 ribu dus.
“Setelah melakukan proses pengkajian panjang selama 4 bulan. Kami sudah putuskan jumlah kuota rokok yang ditetapkan untuk tahun ini (2017, red) ada sekitar 20 ribu dus lebih,” jelas Ketua BP Kawasan Bintan, Saleh Umar, saat melakukan kunjungan kerja bersama rombongan Bupati Bintan, ke Kecamatan Tambelan, Jumat (28/4).
Saleh menjelaskan dari jumlah keseluruhan kuota yang ditetapkan, bukan berarti semuanya akan dikeluarkan. Tentunya akan diberikan batasan.
“Nggak semua kuota yang ditetapkan kami keluarkan. Tapi akan dibatasi juga. Jumlah pastinya akhir bulan nanti (April, red) akan kami umumkan. Tunggu saja,” ungkapnya.
Ia menuturkan hasil penetapan kuota rokok untuk Kawasan bebas tersebut, tentunya sudah melalui proses pengkajian yang panjang diantaranya, dengan memperhitungkan banyaknya jumlah penduduk, dan juga jumlah wisatawan yang berkujung ke Bintan.
“Keputusan yang kami keluarkan ini sudah berdasarkan dari segala aspek yang terukur dengan pertimbangan yang matang,” imbuhnya. (cr20)
Astaka STQ ke IX Natuna di halaman Masjid Agung Natuna porak poranda diterjang angin puting beliung, Kamis (27/4). F Aulia/batampos.
batampos.co.id – Pasca diterpa angin puting beliung hingga merusak bangunan astaka di halaman Masjid Agung, Kamis (27/4) siang kemarin, kegiatan STQ ke IX tingkat Kabupatrn Natuna berjalan normal, tadi malam.
Panitia STQ menyiapkan di dalam ruang masjid menjadi tempat seleksinya para qori dari berbagai cabang yang dilombakan.
Ketua Panitia STQ ke-IX Kabupaten Natuna, Syarifudin mengatakan, rusaknya podium di astaka tidak merubah jadwal qori peserta STQ bertanding.
Panitia katanya, astaka STQ yang rusak terkena terpaan angin puting beliung tidak akan diperbaiki. Mengingat waktu pelaksanaan tidak terkejar, menunggu astaka kembali diperbaiki.
“Bangunan astaka hancur, kayu-kayunya juga sudah tidak bisa dipakai lagi. Besi-besi tenda juga rusak, ada yang patah. Kalau kegiatan tetap diluar, rasanya tidak mungkin. Pemerintah akan keluarkan biaya besar,” ujar Syarifudin, Jumat (28/4).
Sementara dalam jadwal STQ ke IX ini sambungnya, akan ditutup Sabtu (29/4) malam. Dengan kondisi sekarang, penutupan juga akan dilaksanakan sederhana didalam masjid agung.
“Memang sebebarnya sedikit terkendala, karena kegiatannya padat disiang hari. Sabtu malam jadwal penutupan tidak bisa digeser, karena sudah mepet untuk persiapan ke tingkat Provinsi,” ujarnya.
Angin kencang disertai puting beliung di Ranai Kamis siang kemarin sangat mengejutkan warga, pasalnya terjadi dikawasan masjid agung sekitarnya. Selain merusak bangunan astaka, terpaan angin juga merusak atap rumah warga dan satu sekolah terkena imbas.
Bahkan saat kejadian, menyebabkan siswa SMN 2 Ranai ketakutakan saat menjalani proses belajar mengajar. Dan mendadak angin merusak atap sekolah mereka.
Selain atap sekolah, merusak tiga atap rumah warga dikawasan esek-esek kampung puak yang tidak jauh dari masjid agung.(arn)
Buruh angkut pelabuhan sedang memindahkan puluhan kotak lembar soal UN SMP dari kapal ke bak truk polisi, Jumat (28/4). F. Sandi/batampos.
batampos.co.id – Sebanyak 96 kotak soal ujian nasional pensil kertas (UNPK) tingkat SMP sampai di Tanjungbalai Karimun kemarin (28/4) pukul 08.30 WIB. Datangnya soal tersebut mendapatkan pengawalan oleh satu orang anggota polisi dan juga staf dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
”Soal UN SMP ini datang sesuai dengan jadwal. Sebab, pada Sabtu (29/4) akan langsung didistribusikan ke Pulau Kundur, Moro, dan Buru. Karena, Selasa (2/5) ujian sudah mulai dilaksanakan. Seperti biasa, soal-soal akan ditempatkan dulu di Polres Karimun. Dan, jika telah didistribusikan ke pualu-pulau tersebut disimpan di Polsek. Dan, setiap kali akan ujian baru mengambil soal ke kantor polisi. Tujuannya, untuk menjaga kerahasiaan soal,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karimun, Herdan.
Khusus untuk Pulau Parit, Kecamatan Karimun ada satu SMP di sana. Namun, di pulau itu tidak ada Polsek. Sehingga, soal tetap disimpan di Polres Karimun. Apalagi, jarak tempuh dari Pulau Karimun ke Pulau Parit juga tidak jauh. Sehingga, tidak menjadi persoalan jika setiap hari sebelum ujian harus datang untuk mengambil soal. Selain itu, tidak semua guru di SMP Parit tinggal di pulau itu, melainkan ada di Pulau Karimun.
”Guru di SMP yang ada di Pulau Parit tidak perlu datang ke Karimun setiap pagi untuk mengambil soal. Sebab, ada beberapa orang guru yang tempat tinggalnya di Karimun. Sehingga, sebelum berangkat ke Pulau Parit terlebih dulu ambil soal di Polres Karimun. Selain itu, kita juga mengingatkan kepada murid dan para orang tua bahwa jangan percaya bahwa ada bocoran soal, sehingga untuk mendapatkannya harus mengeluarkan uang. Jika ada yang menawarkan hal seperti ini segera laporkan ke polisi,” tegas Herdan.
Menyinggung tentang jumlah mata pelajaran yang diujikan, Herdan menyebutkan, jumlah pelajaran yang diujikan itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. ”Yakni, bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA. Setiap hari ujiannya hanya satu mata pelajaran. Dan, tahun ini sedikit ada perbedaan, bahwa untuk Jumat (5/5) dan Sabtu (6/5) tidak ada ujian. Melainkan, digantikan dengan Senin (8/5) untuk mata pelajaran IPA,” paparnya. (san)
batampos.co.id – Aksi pencurian di Kampung Batu Ampar Ranai kembali marak terjadi. Tidak hanya rumah warga yang disantroni pelaku, sebuah surau pun jadi target pencurian.
Bahkan aksi pencurian yang terjadi di kampung Batu Ampar tersebut, berturut-turut selama tiga hari terakhir. Namun korban enggan lapor polisi.
Zam,41, warga kampung Batu Ampar mengaku, sudah dua kali rumah tetangganya kemalingan. Sebelumnya surau Al Hidayah didekat rumahnya juga kemalingan.
“Tadi malam itu rumah warga ada kemalingan, duit dan ponsel hilang. Kemarin peralatan sound sistem di surau raib. Tapi warga enggan melapor ke polisi,” sebut Zam, Jumat (28/4).
Zam mengaku, sangat cemas dengan kejadian kemalingan yang marak terjadi saat ini. Meskipun korban tidak melaporkan secara resmi ke polisi, namun warga mengharapkan patroli di malam hari ditingkatkan ke kampung-kampung.
“Kami minta pak polisi patroli malam-malam di kampung kami. Malingnya itu mungkin masih akan beraksi lagi,” ujar Zam.
Kapolres Natuna AKBP Charles Panuju Sinaga menegaskan, polisi membutuhkan kerjasama masyarakat. Warga enggan melapor ini tidak benar. Padahal Polres sudah buat program panic button untuk telepon berbasis android.
Program ini dibuat untuk mempermudah komunikasi masyarakat dengan polisi. Sehingga penyampaian informasi, keluhan, saran dan lainnya dapat di sampaikan dengan cepat.
“Kami butuh kerjasama masyarakat, tidak benar kalau enggan melapor. Laporan masyarakat tetap kami tindak lanjuti dengan cepat,” sebut Kapolres.
Kapolsek Bunguran Timur Kompol M Sibarani membenarkan adanya pencurian yang terjadi beberapa tempat di Ranai. Namun hingga saat ini belum satu pun warga membuat laporan resmi ke Polsek.
“Anggota sudah mengecek ke tempat kejadian. Tapi belum ada warga yang lapor secara resmi,” ujar Kapolsek.(arn)
batampos.co.id – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Batam Provinsi Kepri Yulius Sacramento Tarigan menghimbau kepada masyarakat Karimun agar ikut mengawasi peredaran produk impor tanpa izin menjelang bulan Suci Ramadan maupun menjelang Lebaran nantinya.
Sebab, Karimun sama dengan wilayah lainnya sebagai daerah perbatasan yang dapat langsung masuk produk-produk tanpa izin. Sehingga, masyarakat mudah mendapatkannya terutama, produk-produk komestik dan makanan.
”Kita tetap melakukan pengawasan terus ditingkatkan yang berkoordinasi lintas sektoral bersama dinas-dinas yang ada di kabupaten/kota. Serta pengawasan khusus dengan melakukan sidak secara acak, namun peranan masyarakat juga sangat diharapkan,” kata Kepala BPOM Batam Kepri, belum lama ini saat berkunjung ke Tanjungbalai Karimun.
Lanjutnya, biasanya disaat hari-hari besar terjadi permintaan kebutuhan oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh pedagang yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan pribadi secara ilegal. Dan tidak memperdulikan dampak terhadap konsumen yang membeli produk-produk impor tanpa izin. Untuk mengantisipasi, pihaknya juga akan melakukan pembinaan terhadap distributor maupun pedagang agar tidak menjual produk impor tanpa izin.
”Tetap ada pembinaan, tapi kalau mereka membandel akan kita proses. Dan ada sanksi pidananya bagi siapa saja yang memproduksi, mengedarkan produk-produk tidak memiliki izin edar dengan denda bisa mencapai Miliar rupiah,” tuturnya.
Dan salah satunya diadakan sosialisasi Program Gerakan Obat dan Pangan Aman dengan peserta sekitar 500 kader posyandu, pelajar dan mahasiswa belum lama ini di Tanjungbalai Karimun. Tujuannya, agar dapat lebih cermat dan teliti dalam membeli produk impor dengan mengecek kode izin edar pada kemasan produk.
”Biasanya yang menjadi tren disaat hari kebesaran yaitu produk kosmetik dan maknan. Jangan tertipu dengan harga murah, ” pesannya. (tri)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, mengharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Kepri untuk mengatasi sampah di laut. Hal itu, karena sampah di daerah pelantar merupakan tanggungjawab Pemprov Kepri yang disebut dengan nol mil.
Walikota Tanjungpinag, Lis Darmansyah, mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan dari Pemprov Kepri untuk mengatasi sampah yang berada di daerah pesisir.
”Iya khusus sampah laut, kami akan berkoordinasi dengan Pemprov untuk membantu mengatasinya,” ujar Lis, Jumat (28/4).
Dikatakan Lis, untuk sampah di daerah pelantar ini merupakan tanggung jawab dari Pemprov yang disebut dengan nol mil. Pihaknya tidak mempunyai wewenang berlebihan di nol mil.
”ini yang perlu kami dudukan dengan Pemprov,” kata Lis.
Adapun dukungan yang dimaksud, sambung Lis, yakni adanya sinergitas dalam upaya membersihkan sampah laut dengan membuat jaring pembatas sampah agar sampah tidak masuk ke pemukiman warga.
“Kalau menurut wewenang, laut itu harusnya mereka (Pemprov) yang menjaga, walaupun mereka mau kita tetap melaksanakannya, ini harus didukung dari Pemerintah Provinsi,” ucap Lis.
Lis juga berkeinginan menjadikan laut di Tanjungpinang bersih dari sampah, karena sampah tersebut sangat menganggu pemandangan dan estetika di Kota Gurindam ini.
“Ya kalau memang mau sampah laut bersih, kita sama-sama lah membersihnya, karena ini memang porsinya wewenang Pemprov,”sebutnya.
Diterangkan Lis, sampah laut itu harus ditangani serius. Dalam dua minggu membersihkan samapah di daerah pelantar II itu tidak habis-habis sampah yang dibersihkan.
”Perhari samapah laut bisa mencapai lima ton, untuk sampah laut ini tidak bisa berhenti atau selesai, kita harus secara continue melakukan pembersihan,”pungkasnya.(ias)
batampos.co.id – Presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie, mengatakan solusi terbaik mengatasi konflik kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemko Batam yang memicu melambatnya pertumbuhan ekonomi di Batam, adalah menjadikan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) sebagai provinsi khusus ekonomi.
Hal itu diungkapkan Habibie saat berbincang dengan Batam Pos dan beberapa jurnalis lain di Nogosaya Restaurant, Turi Beach Resort, Nongsa, Batam, Jumat (28/4). Saat bertanya jawab dengan media, Habibie didampingi Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan para deputi BP Batam.
Mantan ketua Otorita Batam (kini BP Batam) itu, mengatakan untuk memajukan Batam, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada cita-cita awal Batam, yakni menjadikan Batam sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional.
Semua itu baru bisa dicapai jika semua pihak bersatu. Tidak ada lagi saling sikut kepentingan satu sama lain. “Ya, back to basic. Menjadikan Batam, Rempang, dan Galang sebagai provinsi khusus ekonomi, itu solusinya,” tegasnya.
“Kalau Provinsi Khusus Barelang berhasil, kita perluas jadi Barelang-Bin yaitu Barelang Bintan. Tapi, sekarang, fokus ke Provinsi Khusus Barelang saja dulu,” katanya.
Ide itu, kata Habibie, sudah lama ia rancang. Ia menjelaskan, provinsi khusus ekonomi itu nantinya akan dipimpin seorang gubernur yang ditunjuk langsung. Sang gubernur diambil dari BP Batam.
“Kenapa dari BP Batam? Karena sumberdaya manusia BP Batam adalah orang-orang profesional, dan profesionalisme itu berkelanjutan hingga saat ini,” tegas Habibie.
Habibie menyatakan usul menjadikan Barelang sebagai provinsi khusus ini segera akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo setelah ia kembali ke Jakarta.
“Saya datang ke sini untuk mengetahui semua masalah. Kalau saya sudah tahu, baru bisa saya bicarakan dengan Presiden. Pasti, ini pasti akan saya sampaikan ke Presiden. Batam harus maju. Sekarang semua orang dari daerah di Indonesia ada di Batam. Batam milik kita semua. Bukan milik satu kelompok atau golongan. Karena itu, masalah ini harus selesai,” paparnya.
Ia menyerukan semua kalangan di Batam untuk bersatu membawa Batam menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Masyarakat jangan mau ditunggangi pihak-pihak atau kelompok dari dalam atau luar negeri yang tidak ingin melihat Batam maju.
BJ Habibie foto: yusuf hidayat / batampos
“Jangan habiskan waktu untuk adu domba. Semua itu hanya menghilangkan peluang dan kesempatan membangun Batam,” tegasnya.
Ia menegaskan, ide menyatukan Batam, Rempang, dan Galang dalam satu bingkai pemerintahan dengan status provinsi khusus ekonomi, tidak ada tujuan lain selain keinginan melihat Batam maju dan moderen sesuai cita-cita awalnya.
“Jadi saya bilang begini bukan karena ingin jadi kepala BP Batam lagi atau jadi presiden, tidak, saya sudah 81 tahun, saya hanya ingin Batam maju,” ujarnya.
Menurutnya, banyak yang bisa dilakukan jika ingin menjadikan Batam lebih maju. Salah satunya menghidupkan industri di Batam untuk pemenuhan berbagai kebutuhan, mulai dari perangkat lunak, perangkat keras, hingga merakitnya menjadi produk berguna. Mulai dari bahan kebutuhan yang sederhana hingga yang berteknologi tinggi.
“Pesawat saja bisa kita buat. Satu-satunya negara di Asia yang punya kemampuan membangun pesawat selain di Amerika dan Kanada, ya Indonesia. Jangan kira bangsa Indonesia bangsa yang tak mampu,” tegasnya.
Produk-produk tersebut tidak hanya berorientasi ekspor, tapi juga untuk pasar dalam negeri. “Jangan terlalu tergantung pasar internasional, pasar lokal kita itu dari Sabang hingga Marauke,” ungkapnya.
Ide Cemerlang
Di tempat terpisah, anggota DPRD Provinsi Kepri Onward Siahaan setuju Batam dijadikan provinsi khusus ekonomi. Menurutnya, dari awal dibentuk, Batam memang untuk menjadi pusat pertumbuhan investasi di Indonesia.
“Pak Habibie itu orang yang cerdas. Memang sudah saatnya Batam ini menjadi daerah khusus ekonomi. Kalau tidak, maka persoalan di Batam tidak akan selesai,” katanya.
Menurut Onward, pada 2016 lalu, DPRD Kepri sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengembangan kawasan Batam. Arahnya untuk mendorong Batam dijadikan daerah khusus ekonomi. Termasuk untuk menyelesaikan masalah dualisme di Batam.
“Tak bisa dipungkiri masalah dualisme ini yang membuat perizinan dan investasi di Batam melambat. Ini harus diselesaikan,” katanya.
Politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini mengurus perizinan untuk investasi lebih mudah di kawasan industri di luar Batam.
“Ini keluhan pengusaha. Lebih mudah urus izin di kawasan industri di Jawa atau daerah lain dibanding Batam,” katanya.
Presiden ketiga RI BJ Habibie (kanan) tampak senang melihat foto dan beritanya terbit di halaman utama Batam Pos di Restoran Nagosaya Turi Beach Resort, Jumat (28/4). F. Yusuf Hidayat/Batam Pos
Maka salah satunya adalah dengan menyatukan dualisme kewenangan tersebut. Pansus Pengembangan Kawasan Batam meminta daerah khusus ekonomi yang dimaksud adalah setingkat provinsi. Di mana kepala daerahnya adalah gubernur.
“Misalnya daerah khusus Jakarta. Kekhususanya adalah ibukota negara. Batam juga kekhususannya adalah perekonomian,” katanya.
Sama seperti Jakarta, menurut Onward, nantinya Gubernur akan memiliki deputi atau setingkat walikota untuk mengurusi dua hal. “Bisa saja ada deputi yang menangani pemerintahan atau kependudukan dan ada deputi yang menangani investasi. Deputi ditunjuk langsung,” katanya.
Dari beberapa kali kunjungan Pansus, pembentukan daerah khusus Batam ini sangat memungkinkan.
“Kami sudah bertemu pakar tata negara Jimly Asshidiqie. Dan beliau menyatakan bahwa ini sangat memungkinkan,” katanya.
Onward juga mengapresiasi Habibie yang punya inisiatif untuk berbicara langsung dengan Presiden Jokowi tentang kondisi Batam terkini. Ia berharap Batam bisa lebih maju ke depan. (nur/ian)
Menpar Arief Yahya sering menganalisa dari 3S, size marketnya lebar, sustainable growth-nya tinggi, dan spread labanya besar.
“Karena itu, makin banyak MICE, makin cepat industri dan turunannya berkembang!” kata Menteri Arief.
Masuk akal, jika Kemenpar terus mensupport aktivitas marketing MICE (meetings incentives, conferences, exhibitions). Salah satu yang ditunjukkan adalah dukungan di acara Konvensi Nasional MICE-INAMICE 2017 yang digelar di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Rabu (26/4) malam. Konvensi ini dihadiri perwakilan Politeknik dan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yang memiliki program MICE.
Mengangkat tema “Peningkatan Daya Saing Destinasi MICE Indonesia melalui Penguatan Industri dan Professionalisme SDM MICE”, untuk memberikan semangat dan wujud kekompakan stakeholder MICE dalam Indonesia Incoporated dan sinergi Pentahelix Kepariwisataan.
“Diperlukan keterlibatan pemerintah terkait dengan sinergitas Pentahelix yang melibatkankan pelaku bisnis, akademisi, komunitas, dan media untuk menaikan daya saing MICE Indonesia secara holistik di era global Masyarakat ASEAN,” ujar Ketua Sidang Konvensi Nasional MICE-INAMICE 2017, Wisnu Budi Sulaeman.
Pria yang juga anggota Tim Percepatan Wisata MICE Kemenpar ini menjelaskan, latar belakang konvensi ini dari motivasi wisatawan asing yang datang ke Indonesia melalui sebuah wisata leisure maupun wisata bisnis MICE.
“Hal ini yang mendasari SDM dari tiap-tiap motif wisata berbeda kualifikasi. Baik motif leisure maupun bisnis, daya saing destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan SDM Industri untuk memberikan semua kebutuhan dan memenuhi harapan pengunjung selain peran dan dukungan pemerintah,” jelas Wisnu.
Dalam rangkaian acara Konvensi ini, terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman terkait peningkatan kualitas daya saing global, pengumpulan data, dan pengembangan destinasi MICE Indonesia antara Kemenpar (Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata) dengan walikota Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) dan Politeknik Negeri Jakarta.
Nota Kesepahaman meliputi menyusun kebijakan percepatan destinasi MICE Joglosemar, penyediaan data penyelenggaraan kegiatan MICE nasional dan internasional, memfasilitasi peningkatan kepemilikan sertifikat usaha bagi perusahaan yang bergerak di bidang MICE, sosialisasi Permen Pariwisata Nomor 2 tahun 2017, dan peningkatan kompetensi SDM yang professional di bidang MICE.
“Dengan semangat yang sama, Joglosemar dan Politeknik Negeri Jakarta, Nota Kesepahaman ini menjadi awal mewujudkan Joglosemar MICE Destination Incorporated untuk meningkatkan daya saing peringkat menuju kota MICE dunia,” ujar Kepala Bidang Promosi Perjalanan Insentif Hendri Karnoza Asdep Bisnis dan Pemerintah Kemenpar.
Selain itu, lanjut Hendri, dengan datangnya perwakilan politeknik dari seluruh Indonesia ini, pihaknya sekaligus ingin memberikan tambahan wawasan terkait Wonderful Indonesia, khususnya 10 destinasi prioritas atau yang dikenal 10 Bali Baru.
“Selain memberikan dukungan di acara, kita juga ingin lebih mengenalkan Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia dan destinasi-destinasi prioritas kepada para perwakilan yang datang dari berbagai daerah ini. Kami juga memberikan sedikit rekomendasi bagi yang ingin berwisata belanja di Jakarta ini, selain itu juga ada pergerakan wisatawan nusantara, di mana disini akan muncul peningkatan ekonomi masyarakat, ” kata Hendri.
Selain itu, juga ada acara INAMICE Award 2017 yang diinisiasi pelaku industri dan asosiasi MICE bersama akademisi. INAMICE Award 2017 ini untuk memberikan apresiasi dan motivasi terhadap destinasi yang mampu memenuhi kriteria penilaian para juri yang berkompeten.
Adapun yang menjadi juri antara lain Wisnu Budi Sulaeman, Drs. Heri Setyawan M.Si, dan Adjat Sudrajat. Sementara kriteria penilaian antara lain kemampuan memenuhi kriteria dan indikator destinasi MICE, kesiapan SDM MICE, aktivitas kegiatan MICE dan jumlah kegiatan MICE yang tercatat pada organisasi dan asosiasi bidang MICE nasional maupun internasional. (*)
