Kapolres Karimun, AKBP Armaini didampingi Kasat Reskrim, AKP Dwihatmoko menunjukkan barang bukti hasil pembobolan Toka Mas Naura dan satu tersangka wanita. F.Sandi/batampos.
batampos.co.id – Tim Buser Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Karimun berhasil mengamankan satu orang wanita yang terlibat dalam aksi pembobolan atau pencurian dengan pemberatan (Curat) di Toko Mas Nuara yang berlokasi di Pasar Puan Mainun, Kecamatan Karimun Kamis (13/4) dua pekan lalu.
”Hasil penyelidikan yang kami lakukan akhirnya mengetahui siapa saja pelaku yang terlibat dalam aksi Curat Toko Mas Naura di Pasar Puan Maimun beberapa waktu lalu. Jumlahnya lima orang, salah satunya wanita berinisial T yang sudah ditangkap pekan lalu di tempat tinggalnya di Bengkong, Batam. Dari tangan tersangka ditemukan barang bukti perhiasan dalam bentuk perak berbagai model. Seperti kalung, gelang, anting dan juga cincin diperkirakan nilainya Rp20 juta,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Armain, Selasa (25/4).
Untuk empat orang lagi, kata Kapolres, sudah lari meninggalkan batam dan diperkirakan seluruhnya berada di Pulau Jawa. Namun, keempat pelaku identitasnya sudah diketahui. Masing-masing berinisial Ab, Di, Ed dan Si. Bahkan, salah seorang DPO berinisial Ed merupakan abang kandung dari tersangka T. Untuk barang bukti dalam bentuk emas sudah dibawa keempat pelaku. Sedangkan dalam bentuk perak masih ditangan tersangka.
”Terungkapnya aksi Curat di Toko mas Naura yang menimbulkan kerugian Rp 430 juta berawal dari salah satu barang bukti yang ditinggalkan pelaku di dalam toko mas. Yakni, tabung gas elpiji brigh 12 kg. Dengan adanya tanda pada tabung gas, maka polisi langsung menuju ke tempat yang menjualnya. Dan, di tempat menjual juga ada CCTv dan setelah dilihat rekaman CCTv yang ada di tempat penjualan gas elpiji terlihat seorang perempuan yang membawa tabung gas yang dimaksud. Selain itu, rekaman CCTv di pasar juga dicocokan, ternyata benar salah satu pelaku adalah wanita,” paparnya.
Dikatakan Kapolres, jadi sebelum beraksi di Toko Mas Naura, tersangka T ditugasi mencari tempat tinggal di Pelipit, Kecamatan Karimun. Setelah itu, melakukan pengamatan selama dua hari terhadap toko mas tersebut. Karena, di dalam toko mas tidak ada CCTv dan berangkas untuk menyimpan barang berharga juga kecil. Setelah dapat tempat tinggal tersangka T pulang ke Batam dan datang bersama rombongan ke Tanjungbalai Karimun membawa tabung eksigen dan juga cutting torch atau alat pemotong besi menggunakan gas.
”Pada saat pembobolan terjadi, tersangka T ikut ke lapangan. Namun, yang melakukan pembobolan berangkas hanya dua orang. Sedangkan T bersama dua orang yang lain melakukan penjagaan di luar toko. Aksi kelima pelaku berlangsung mulus sebab dua hari melakukan pantauan dari sore sampai dengan malam hari. Sehingga, sudah mengetahui kapan bisa melakukan aksinya tanpa ketahuan sekuriti pasar,” ungkapnya. (san)
Kondisi jalan antardesa rusak parah. F. Imam Soekarno/batampos.
batampos.co.id – Jalan Desa Lubuk Kecamatan Kundur sepanjang 200 meter mengalami rusak parah. Jalan tanah yang belum diaspal itu, hanya bisa dilewati kendaraan roda dua.
Warga Desa Lubuk cukup lama mengeluhkan kondisi jalan antardesa di Tanjungsari tersebut. Meskipun sudah sering diusulkan pengaspalan, namun sampai sekarang belum pernah terwujud. Apalagi sebatas diperbaiki agar jalan tetap dapat dilalui kendaraan.
Guna bisa dilewati kendaraan, warga terpaksa memasang pasir dalam karung di sepanjang jalan yang rusak tersebut. Warga minta agar pemerintah Karimun segera memperbaiki jalan yang rusak parah.
“Kami perkirakan, jalan yang rusak parah sepanjang 200 meter. Itu merupakan sisa dari pengaspalan jalan beberapa tahun lalu. Sebelumnya sudah ada penimbunan jalan karena lama dibiarkan sehingga kondisi jalan rusak kembali,” sebut Anto, 56 warga setempat, Selasa (25/4) kemarin.
Lebih lanjut dikatakan kondisi jalan yang rusak menyebabkan terganggungaya aktifitas warga. Selain jalan Tanjungsari Lubuk, jalan penghubung antar kecamatan juga rusak parah. Ironisnya sejauh ini belum pernah ada perbaikan yang dilakukan pemerintah Karimun. (ims)
Para pelajar yang tergabung dalam Foraka lagi berdiskusi saat pembentukan. F.Tri Haryono/batampos.
batampos.co.id – Keberadaan Forum Anak Karimun (Foraka) yang baru saja memilih ketua dan kepengurusannya untuk periode 2017-2019 sebagai wadah pengembangan kreativitas para pelajar mulai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Karimun Herita.
”Berdirinya Foraka ini sejak 2013 lalu. Dan sudah menciptakan pelajar yang berkualitas, hingga ada yang sudah sekolah di Cina dan beberapa daerah lainnya,” jelas wanita berjilbab ini, kemarin (25/4).
Tujuan pembentukan kepengurusan Foraka selain sebagai wadah pengembangan kreativitas pelajar juga untuk meningkatkan kreativitas pelajar, jugua untuk meningkatkan efektivitas pengembangan anak anak secara terkoordinasi, terencana dan berkeseinambungan.
Sebanyak 75 pelajar yang tergabung dalam Foraka, mereka belajar bagaimana menyatukan pendapat untuk menghasilkan suatu gagasan yang cermerlang sebagai masukkan kepada Kepala Daerah.
”Di sinilah, para pelajar dari berbagai karakter dan sifat satu dengan yang lainnya berbeda harus bisa disatukan dengan satu suara. Dan saya berharap bisa terbentuk Foraka hingga tingkat Desa/Kelurahan, agar bisa membantu pendampingan anak ketika ada kendala,” paparnya.
Sementara Ketua Foraka Muhammad Nur Hakim mengungkapkan, komitmennya untuk menjadikan kabupaten Karimun sebagai Kota Layak Anak (KLA). Supaya anak-anak Karimun bisa nyaman untuk beraktivitas di luar, dengan memberikan masukkan kepada Pemerintah Daerah dalam pembangunan fasilitas ruang terbuka untuk anak.
”Permainan tradisional sudah ditinggalkan oleh anak-anak zaman sekarang. Padahal permainan tradisional itu, sangat besar manfaatnya untuk mendidik karakter dalam kebersamaan,” ungkapnya. (tri)
batampos.co.id – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Tanjungpinang, Endri Sanopaka menyarankan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun melakukan evaluasi kembali atas kebijakannya dalam memberikan tambahan pendapatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri.
“Memang benar, aturan memperbolehkan adanya tambahan pendapatan bagi pejabat di daerah. Yakni dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” ujar Endri Sanopaka, Selasa (25/4) di Tanjungpinang.
Menurut Endri, kondisi keuangan sekarang ini cendrung tidak stabil. Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menggembirakan. Tentu harus ada efesiensi-efesien yang harus dilakukan. Sehingga rencana pembangunan tidak terganggu.
“Kita lihat beberapa kali APBD Kepri didera defisit. Tetapi anggaran yang diefesiensi adalah anggaran pembangunan. Sebenarnya, kalau dikalkulasikan tunjangan yang diberikan cukup fantastis nilainya. Dari sektor ini bisa dilakukan penyesuai kembali,” paparnya.
Masih kata Endri, gubernur sebagai kepala daerah juga harus bijak dalam membuat kebijakan. Dijelaskannya, tunjangan yang diberikan adalah reward bagi sebuah prestasi. Akan tetapi, apa arti tunjangan kalau kinerja tidak menggembirakan. Idealnya, reward diberikan kalau hasil kerjanya melebih standar yang ditetapkan.
“Ini kebijakan yang sudah terlanjur ada. Sebenarnya remunerasi sudah mengarah pada kinerja pegawai. Terobosan ini lebih baik, daripada membuat kebijakan yang memanjakan,” tutup Endri Sanopaka.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan puluhan miliar APBD Kepri dalam satu tahun anggaran hanya dihabiskan untuk membayar tunjangan pejabat. Atas dasar itu, Gubernur Kepri diharapkan melakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tambahan penghasilan bagi pejabat.
Menurut Rudy, Pergub ini menjadi celah, untuk mendapatkan APBD. Sehingga menjadi pundi-pundi pendapatan di luar gaji dan tunjangan yang jelas didapat oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Disebutkannya, tunjangan yang diberikan kepada pejabat adalah berupa tunjangan struktural, prestasi kerja, tunjangan kelanggan profesi, honor (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
Selain itu ada juga tunjangan beban kerja. Akan tetapi tunjangan beban kerja hanya dinikmati sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.(jpg)
Seorang ASN melakukan absen dengan finger print di Kantor Gubkepri Dompak beberapa waktu lalu. Banyak ASN yang protes diterapkannya finger print ini. F.Yusnadi/Batam Pos.
batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Arif Fadilah menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sudah menyempurnakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2017 tentang disiplin pegawai. Sehingga tidak perlu lagi untuk direvisi.
“Sudah kita sempurnakan dan menyesuaikan dengan aspirasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini sedang dilakukan proses sosialiasi ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri,” ujar Arif Fadilah menjawab pertanyaan media usai menghadiri sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Rabu (25/4).
Masih kata Arif, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan penerapan Pergub itu nanti. Apalagi didalamnya sudah jelas mengenai petunjuk teknis (juknis) maupun petunjuk pelaksanaannya (juklak). Menurut Arif, adanya peraturan ini adalah untuk membentuk disiplin pegawai.
“Pak gubernur sangat menginginkan ASN di lingkungan Pemprov Kepri disiplin dan punya kinerja yang bagus. Pergub Disiplin ini juga untuk kebaikan kita bersama,” papar Arif. Ditanya kapan akan diberlakukan kembali Pergub tersebut. Mantan Sekda Karimun itu mengatakan tetap mengacu pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Karena masih dalam tahap penyempurnaan, maka akan diberlakukan kembali pada 1 Mei mendatang.
“Kita berharap, semua ASN dapat mendukung program kerja ini. Selain itu adalah memberikan yang terbaik, atas tanggungjawab yang diamanahkan,” tutup Arif.
Terpisah, SB salah satu ASN di lingkungan Pemprov mengaku, meskipun sempat dibatalkan penerapannya di bulan April ini. Akan tetapi tunjangan kerjanya tetap dipangkas. Bahkan sampai saat ini, apa yang menjadi haknya masih belum dikembalikan.
“Sebelum dibatalkan, tunjangan sudah dipotong duluan. Jujur kita berharap tunjangan tersebut segera dikembalikan,” ujar SB, kemarin.
Sebelumnya, Pejabat Eselon IV Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Sumantri Ardi meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun melakukan revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2017 tentang kedisiplinan pegawai. Menurutnya masih banyak aturan yang harus dirubah, karena merugikan.
“Didalam Undang-Undang (UU) Kepegawaian, setiap ASN berhak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan. Artinya itu hak yang wajib dan tidak boleh diganggu gugat,” ujar Sumatri Ardi Menurut Sumatri, gaji dan tunjangan adalah bagian dan kesejahteraan pegawai. Ditegaskannya, apabila Pergub tersebut dipaksakan penerapannya, tanpa adanya revisi, jelas Pergub tersebut tidak berprikemanusiaan. Sehingga tidak bisa dibayangkan, apabila gaji honorer yang dipotong.
“Hal-hal seperti ini harusnya ada pengecualian. Jangan sampai, peraturan yang dibuat menimbulkan sumpah serapah kepada pimpinan,” jelas Sumantri Ardi.(jpg)
batampos.co.id – Muhammad Suryawan, 33, babak belur dihajar massa, karena ketahuan mencuri hape milik Syakirang, 29, warga Jalan Rumah Sakit, Gang Kepaya, Senin (24/4) sekitar pukul 19.30 WIB.
Informasi yang dihimpun, peristiwa pencurian tersebut berawal ketika pemilik hape tersebut tertidur pulas di rumahnya karena saat itu listrik sedang padam. Pelaku yang melihat ada kesempatan langsung masuk ke rumah korban melalui pintu depan, kemudian mencekik dan mengambil hape Nokia milik korban.
Kapolsek Tanjungpinang Barat, AKP Yuhendri, membenarkan adanya penangkapan maling yang dilakukan oleh warga. Saat ini, pihaknya pun sudah melakukan penambahan terhadap yang bersangkutan.
“Iya ada, sudah kami tahan. Yang bersangkutan diamankan warga dan diserahkan ke kami,”ujar Yuhe, Selasa (25/4).
Dikatakan Yuhe, saat korban dicekik oleh pelaku. Korban pun sempat memberikan perlawanan dan berkelahi dengan pelaku. Namun, pelaku langsung melarikan diri dan dikejar korban sambil berteriak maling. Mendengar teriakan itu warga turut mengejar pelaku.
“Pelaku tertangkap setelah sempat terjadi kejar-kejaran sama warga di seputaran perkampungan itu,”kata Yuhe.
Saat ini, sambung Yuhe, pelaku sudah berada di dalam sel dan sedang menjalani pemeriksaan intensif atas perbuatannya tersebut.
“Pelaku kami jerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Ancaman hukumannya tujuh tahun penjara,” pungkas Yuhe.(ias)
Petugas mengamankan ABK Kapal Tanker di perairan Tanjung Uma, Batam. F.Lantamal IV untuk Batam Pos
batampos.co.id – Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Tanjungpinang, berhasil menangkap dua Kapal Tanker MT Brama Ocean, berbendera Malabo GT 314 dan MT Orca, berbendera Fiji GT 127, yang kabur dari pengawasan APPM Agency, Maritim Malaysia di Tanjung Penyusop, Kota Tinggi, Malaysia.
Penangkapan terhadap kedua kapal tersebut berawal dari informasi yang dikirim APMM Malaysia, ke Lantamal IV. Kemudian Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, pun langsung memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan pengumpulan data terhadap kemungkinan kedua kapal tersebut berlayar ke perairan Kepri.
Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Kolonel Laut (P) Ribut Eko Suyatno, mengatakan kapal tersebut diamankan pihaknya di perairan Tanjunguma, Batam. Penangkapan sendiri setelah pihaknya, melakukan pengejaran beberapa wilayah perairan diantaranya di Batam, Bintan dan Karimun.
“Kapal tersebut diamankan, Minggu (23/4) lalu. Yang mana tim WFQR langsung dipimpin Asintel, langsung on board penyisiran. Kapal itu dapat di perairan Tanjunguma,” ujar Ribut, Selasa (25/4).
Dikatakan Ribut, saat menemukan kapal tersebut. Pihaknya, langsung melakukan pemeriksaan terkait kapal untuk memastikan sesuai data yang dikirim APMM Malaysia.
“Setelah dilakukan pemeriksaan. Sesuai data ada kecocokan. Untuk itu langsung diamankan,”kata Ribut.
Diterangkan Ribut, saat diamankan kapal tersebut sedang lego jangkar. Saat itu, tim hanya menemui satu orang di atas kapal MT Orca. Pengakuan pria berinisial M itu, total keseluruhan orang yang berada di dalam kapal sebanyak enam orang.
“Satu orang berada di kapal. Sedangkan lima orang lainnya sedang ke darat. Untuk menghilangkan jejak, kapal yang dibawa kabur ini di cat ulang oleh mereka. Bahkan, nama kapal di lambung kiri dan kanan dihilangkan untuk mengelabui petugas,”terang Ribut. Sedangkan kapal MT Brama Ocean, sambung Ribut, ditemukan pihaknya saat sedang sandar di sebelah kapal MT Orca. Di kapal tersebut ,terdapat empat orang yang terdiri dari satu Nakhoda, dan tiga ABK.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka membawa kabur kapal tersebut karena perintah pria berinisial A warga negara Indonesia,”ucapnya.
Saat ini, kedua kapal tersebut telah diamankan di dermaga Yos Sudarso, Mako Lantamal IV Tanjungpinang guna proses hukum lebih lanjut.
“Untuk Nakhoda dan ABK kedua kapal itu, masih kami lakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut,”pungkasnya.(ias)
batampos.co.id – Dalam Pergub Kepri Nomor 21/2017 tentang Tarif PLN Batam ternyata berlaku tarif bersifat progresif. PLN Batam dan Dinas ESDM Kepri menyebutnya tarif sistem blok. Artinya, tarif yang dikenakan kepada konsumen tidak tetap, tetapi bisa naik jika sudah melewati skala batas pemakaian.
”Kita ingin tahu progresif tarif atau single tarif, kalau bukan progresif kenapa pakai sistem blok,” ucap Fachry Agusta dari Yayasan Lembaga Konsumen Batam.
Dia mengatakan, skema tarif ini justru ’jebakan Batman’ untuk masyarakat. Pasalnya, tarif yang dibagi jadi tiga blok tarif, 0-20 Kwh, 21-59 Kwh, 60-ke atas tersebut, pemberlakukannya berdasarkan blok tarif tertinggi yang dipakai masyarakat. Contohnya, jika masyarakat memakai lebih satu Kwh saja dari blok I, masyarakat harus membayar dengan hitungan sesuai blok II.
Maka dari itu, ia merekomendasikan agar kata ’seluruh pemakaian’ dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 21 Tahun 2017 direvisi. ”Hilangkan saja kata itu, ini menjebak masyarakat, bayarnya nanti banyak jadinya,” sebut dia.
Menanggapi ini, perwakilan Dinas ESDM Kepri, Marzuki mengatakan mengacu pada bab lima Pergub 21, tarif listrik Batam reguler menggunakan istilah batas hemat. ”Ini dilakuan supaya penggunaan listrik efisien,” ucapnya.
Senada dengan hal ini, Head of Commercial PLN Batam, Solider Sinaga cara ini agar masyarakat lebih hemat dalam memakai listrik. ”Semakin banyak berarti dia mampu, makanya kita terapkan tarif yang seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu penetapan tarif baru listrik Batam yang menuai gejolak di masyarakat memunculkan desakan agar PLN Batam membuka laporan keuangan mereka agar klaim kerugian yang disampaikan selama ini bisa dibuktikan.
”Saya percaya PLN merugi karena sudah diaudit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Audit BPKP menyebutkan ada kerugian. Dan itu dilampirkan dalam usulan kenaikan tarif,” kata Amjon.
Sekretaris Perusahaan PLN Batam Syamsul Bahri mengatakan, selain diaudit BPKP, PLN batam juga diaudit kantor auditor publik nomor 4 dunia, Price Waterhouse Cooper. ”Itu bukan klaim kami. Itu hasil audit auditor publik,” katanya. (cr13)
Penumpang pompong menggunakan jaket keselamatan (Life Jacket) saat hendak menyebrang ke Pulau Penyengat, Sabtu (27/8). Life Jacket wajib digunakan saat menggunakan transportasi laut untuk menjaga keselamatan penumpang selama berada dilaut. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengintruksikan kepada penambang pompong Pulau Penyengat untuk mewajibkan penumpangnya menggunakan life jacket. Sebab life jacket berperan penting dalam memberikan keselamatan nyawa penumpang ketika berada di laut.
“Penambang pompong wajib mengingatkan penumpangnya gunakan life jacket. Kami gak mau insiden pompong terbalik terulang kembali,” ujar Lis dihadapan peserta penyuluhan peningkatan Kemampuan SDM Perhubungan Laut, di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Tanjungpinang, Selasa (25/4).
Dari hasil tinjauannya, kata Lis pemakaian life jacket semakin berkurang. Tercatat dari 200 penumpang yang hilir mudik ke Pulau Penyengat setiap pekannya, hanya 40 persen saja berminat menggunakan life jacket. Selebihnya enggan menggunakan karena kondisi life jacket itu bau dan kotor.
Fenomena minimnya kesadaran keselamatan belayar ini, lanjut Lis tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena dapat membahayakan jiwa penumpang selama aktivitas penyebrangan antar pulau. Apalagi kondisi alam sulit diprediksi jadi utamakanlah keselamatan dibandingkan penampilan atau bergaya.
“Gak ada yang mampu pastikan baik dan buruknya cuaca. Jadi antisipasilah hal yang tidak diinginkan dengan melengkapi alat keselamatan. Sehingga jika musibah melanda tak sampai menelan korban jiwa maupun korban nyawa,” bebernya.
Agar penumpang pompong berminat menggunakan life jacket, sambung Lis diminta para penambang lebih jeli memikirkannya. Seperti mencari formulasi wewangian ataupun sabun pembersih yang tepat sehingga life jacket terjamin kebersihannya. Sedangkan untuk ketersediaannya akan diadakan melalui APBD maupun kerjasama pihak terkait.
“Jasa Raharja dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri memberikan bantuan kepada penampang pompong. Seperti life jacket, lifebuoys, dan lampu navigasi sedangkan dari pemerintah akan diserahkan langsung kepada Dishub Tanjungpinang,” akunya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Tanjungpinang, Abu Mansur mengatakan kegiatan ini digelar agar penambang pompong, supir lori dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kota ini memahami pentingnya keselamatan kerja. Kemudian peserta juga dapat mengetahui teknik-teknik ketika memberikan pertolongan kepada orang lain atau penumpang.
“Penyuluhan ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dilingkup kerja masing-masing. Maka diminta para peserta bisa mengikutinya dengan serius,” katanya.
Selain penyuluhan, kata Abu peserta juga mendapatkan bantuan alat-alat keselamatan secara gratis. Diantaranya dari Jasa Rahaja dan BI Perwakilan Kepri berupa 25 unit life jacket, 25 unit lifebbuoys dan 25 unit lampu navigasi. Sedangkan dari APBD Tanjungpinang berupa seragam kerja untuk supir lori dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
“Peserta yang mengikuti acara ini sebanyak 70 orang. Namun yang menerima bantuan dari Jasa Rahaja dan BI Kepri hanya 25 orang. Sedangkan sisanya dibantu oleh APBD,” ungkapnya. (ary)
batampos.co.id – Meskipun Singapura kini menanamkan investasinya di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Kendal, namun Batam masih tetap menjadi pilihan menarik. Banyak investor Singapura bersiap menanamkan modalnya dengan membuka usaha baru maupun memperluas usahan yang sudah ada.
”Iya, Kepri khususnya Batam masih tetap menarik bagi investor kami di Singapura,” ujar Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura, saat bertemu Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Graha Kepri, Selasa (25/4). Vivian didampingi Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar, Konsulat Singapura untuk Batam Gavin Chay, dan dirjen serta tujuh sektetaris Kementerian Luar Negeri Singapura.
Lalu mengapa banyak yang ragu? Vivian punya alasan mendasar. Menurutnya, meski Batam kawasan terbaik, namun banyak investor Singapura masih menunggu kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan usaha mereka.
Vivian mengatakan sejumlah investor Singapura sangat tahu regulasi di Batam sering berubah-ubah. Bahkan, dua lembaga pemerintahan, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam tidak akur. Kondisi ini kian membuat investor ragu berinvestasi di Batam.
”Minat berinvestasi sangat tinggi, tapi kalau tidak ada kepastian hukum, siapa yang berani?” ujarnya.
Tak hanya itu, persoalan kecepatan layanan perizinan, keamanan wilayah, juga menjadi pertimbangan utama bagi investor Singapura untuk menanamkan modalnya di Batam dan wilayah lainnya di Kepri.
Menurutnya, Batam-Singapura saling membutuhkan, sehingga selayaknya ada jaminan kepastian hukum, keamanan, kecepatan layanan perizinan. Dengan begitu, keraguan investor bisa hilang.
”Makanya kami tanya langsung ke Pak Gubernur soal kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan layanan perizinan itu,” kata Vivian.
Gubernur sendiri mengakui keluhan investor Singapura yang disampaikan melalui Menlu negara tersebut. Namun Nurdin menegaskan, berbagai upaya terus dilakukan pihaknya untuk menarik investor ke Kepri, khususnya dari Singapura. Hasilnya, ada kemajuan ke arah yang lebih baik, meski belum bisa memuaskan semua kalangan.
Nurdin juga menegaskan ia dan jajaran pemerintah kabupaten/kota di Kepri akan terus berupaya memperbaiki pelayanan. Termasuk bekerjasama dengan berbagai kalangan untuk meningkatkan rasa aman bagi investor.
Terkait hubungan Pemko dan BP Batam yang tak harmonis, Nurdin mengaku sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo dan sudah menjadi bahasan serius Presiden. Ia optimis, Presiden akan membuat hubungan BP dan Pemko Batam menjadi lebih baik lagi.
Selain itu, pemerintah pusat juga sudah memberikan sinyal untuk membuka kawasan Rempang-Galang sebagai kawasan investasi baru. Investor yang selama ini kesulitan mendapatkan
”Beberapa aturannya sedang disusun oleh pusat. Sementara untuk situasi keamanan sendiri, sejauh ini sangat kondusif,” bebernya.
Dalam pertemuan singkat itu, Nurdin turut menawarkan daerah lain kepada Menlu Vivian untuk berinvestasi. Bintan, Karimun, dan Lingga dengan wilayah yang cukup luas. Kemudian Natuna dan Anambas dengan pesona alamnya yang memikat. Cocok untuk pengembangan kawasan pariwisata.
”Yang jelas di wilayah tersebut tak sesusah di Batam. Kalau ada yang menghambat, temui saya. Saya langsung urus,” tegas Nurdin.
Usai menemui Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Vivian juga menemui Wali Kota Batam di Hotel Best Western Premier Panbil. Tujuannya sama, yakni ingin meminta kepastian hukum sekaligus meminta penjelasan soal hubungan Pemko dan BP Batam yang cenderung tak harmonis.
Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar juga membenarkan pertemuan awal Pemerintah Singapura dengan Kepri untuk menyampaikan keluhan para investor Singapura yang berencana berinvestasi di Batam. Keluhan itu juga bakal disampaikan pada President Joko Widodo yang berencana kembali melawat ke Singapura September nanti.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai pertemuan mengatakan, Menlu Singapura menanyakan kondisi Batam. Vivian juga menanyakan kepastian hukum bagi investor dan termasuk hubungan Pemko dan BP Batam yang belum diselesaikan. ”Dia tidak ngomong dualisme tapi kepastian hukum. Kita yakinkan bahwa Pak Jokowi serius menangani hal ini,” kata Rudi.
Menurut Rudi, kepastian hukum ini sangat penting. Apalagi investor Singapura menjadi yang terbesar menanamkan modalnya di Batam.
Duta Besar Singapura untuk Indonesia, sambung Rudi, juga menyampaikan, bahwa sudah banyak perusahaan Singapura yang ada di Batam pindah ke Kendal, namun Rudi meminta tidak ada lagi yang pindah karena Batam akan terus berbenah.
”Singapura dekat Batam dan investasi di Batam sudah sampai 20-30 tahun, kenapa harus pindah. Fasilitas kan sama dengan yang ada di sini,” lanjut Rudi.
Hanya saja di sana kepastian hukumnya jelas. Apalagi Batam usianya sudah mencapai 40 tahun. Sementara untuk mengubah regulasi membutuhkan waktu. ”Makanya saya tegaskan, Batam akan mengarah ke sana. Kepastian hukum akan sama dengan Kendal,” tuturnya.
Selain dua hal ini, Menlu Singapura berjanji bakal membantu menyampaikan ke Presiden Jokowi. Mereka tak ingin investor terganggu, karena investasi di Batam sangat besar. Dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jokowi kepada perdana menteri Singapura dua tahun lalu.
”Kalau dari bahasanya mereka mau regulasi cepat selesai. Permintaan mereka itu sama dengan tujuan kita yakni regulasi satu garis, sehingga ketika ada orang berinvestasi tidak berbelit-belit seperti saat ini,” bebernya.
Menurut Rudi, sistem apa saja yang dibuat hari ini, sama saja. Namun siapa yang mimpin harus berani. ”Kalau ada investasi masuk tangkap dulu, dokumen diselesaikan belakangan. Kalau saya akan demikian supaya orang berani masuk,” pungkas Rudi.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan juga berkesempatan bertemu dengan pengusaha di Hotel Best Western Premier Panbil. Hadir dalam pertemuan itu CEO Citramas Group Kris Wiluan, Direktur PT Sat Nusapersada Tbk Abidin Hasibuan, dan Pimpinan Panbil Group, Johanes Kennedy Aritonang.
”Mereka (Singapura) melihat begitu banyak kesempatan kerjasama. Apalagi letak Singapura dengan Batam dekat, ” ucap Kris Wiluan.
Menurutnya, agenda pertemuan dengan pengusaha lebih terarah pada pembicaraan bagaimana meningkatkan kerjasama investasi antara Singapura dan Indonesia, khususnya Batam.
”Intinya bagaimana meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi, antara Batam dengan Singapura, antara Kepri dan Singapura,” ujarnya.
Kini, lanjut dia banyak negara Eropa maupun dari Cina ingin berinvestasi ke Indonesia. ”Singapura bisa memfasilitasi bersama-sama dengan Indonesia agar berinvestasi di Indonesia, khususnya Batam,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan Panbil Group, Johanes Kennedy mengatakan pihaknya menyampaikan harapan agar wisatawan Singapura sering mengunjungi Batam. ”Kita ingin wisatawan Singapura banyak ke Batam, supaya ada limpahan. Di sana cukup besar, kita ingin sebagian datang ke Batam,” kata Johanes. (cr13/ rng)
