Rabu, 1 April 2026
Beranda blog Halaman 13398

Peserta JKN-KIS di Lingga 42 Persen

0

batampos.co.id – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Lingga hanya sebesar 42 persen dengan jumlah peserta yakni 43,410 dari total penduduk sebesar 100,2000 ribu jiwa. Untuk itu, sebagai operator, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ( PJS) Kesehatan terus melakukan terobosan untuk mempermudah masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Provinsi Kepri dr Lenny Marlina Tiurma Uli Manalu dalam jumpa persnya menyampaikan, telah menemui Kepala Daerah Kabupaten Lingga untuk memberikan bantuan terhadap masyarakatnya agar mudah mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Karena sesuai amanat UU, pemerintah wajib memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya. Jika masyarakat miskin masih ada sebenarnya dana APBD Lingga dapat membantu mereka untuk menjadi peserta JKN-KIS,” ujar Lenny dalam jumpa persnya di Ball Room Hetel One, Dabo Singkep, Kamis (20/4) siang.

Selain itu, ini Lenny juga membuat trobosan yakni dengan meletakkan sejumlah kotak agar masyarakat dapat meletakkan persyaratan untuk menjadi peserta JKN-KIS.

Lenny juga mengatakan untuk masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS hanya Kartu Keluarga (KK), KTP dan buku rekening. Pendaftaran dapat dilakukan di Bank BRI dan Bank Mandiri sebagai mitra BPJS Kesehatan saat ini. Namun kedepan masih masih banyak tempat pendaftaran seperti bank lainnya yang akan berkerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Kantor Pos dan Pegadaian juga mitra BPJS Kesehatan untuk masyarakat agar lebih mudah mendaftar,” ujar Lenny.

Lenny juga memastikan pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS gratis tanpa biaya apapun. Peserta hanya diwajibkan membayar iyuran sesuai klasifikasi yang dipilih peserta yakni tarif iyuran bagi peserta kelas satu sebesar Rp 80 ribu, kelas dua sebesar Rp 51 ribu dan kelas tiga sebesar Rp 25 ribu dibayar perbulan. (wsa)

BPKAD Dapat Tunjangan Berlipat

0

batampos.co.id – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri, AS menyebutkan ada kebijakan keliru yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri. Yakni pemberian tunjangan yang tidak lazim, karena tidak terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.

“Semua ASN di BPKAD mendapatkan tunjangan yang tidak lazim, diluar gaji dan tunjangan prestasi yang sah,” ujar AS, Kamis (20/4) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Masih kata AS, honor maupun Tenaga Harian Lepas (THL) juga mendapatkan jatah. Ditegaskannya, persoalan ini menjadi tanda tanya besar. Karena tidak ada dasar hukumnya untuk pemberian tunjangan tersebut. Sedangkan OPD yang lain tidak diberlakukan uang lembur.

“Ketika ada uang lembur maka itu digunakan khusus untuk orang-orang sekretariat. Padahal sebenarnya lembur merupakan bagian dari setiap pegawai yang mengerjakan kegiatan di OPD,” paparnya.

Terkait persoalan ini, Kepala BPKAD Provinsi Kepri, Andri Rizal belum bisa dikonfirmasi. Terpisah, salah satu kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri membenarkan persoalan ini menjadi gejolak ditengah-tengah ASN yang ada di lingkungan OPD.

“Tunjangan tersebut hanya ada di OPD BPKAD saja. Sudah pasti, kebijakan ini mengundang reakasi tentunya dari ASN-ASN yang berada di OPD yang lain,” ujarnya.

Belum lama ini, Anggota Komisi I DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov dengan lantang mengatakan, Pemprov Kepri jangan sembarangan membuat aturan kalau tidak jelas juklak dan juknisnya. Persoalan-persoalan yang terjadi, seperti kebijakan fingerprint dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) harusnya menjadi media evaluasi.

“Harus bijak dalam membuat kebijakan. Jangan demi kepentingan, aturan yang ada diabaikan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.(jpg)

Sepi Peminat, Dua Paket Dilelang Ulang

0

batampos.co.id – Unit layanan pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Karimun untuk bulan ini harus melakukan pelelangan dua kali terhadap dua jenis barang disebabkan sepi peminat.

Sejak Januari sampai bulan ini jumlah paket yang masuk untuk dilelang secara online itu ada 36. Dari jumlah tersebut 34 sudah selesai dilelang. Namun, sisanya ada dua paket harus melakukan dua kali lelang.

”Keduanya adalah pengadaan makanan untuk pelajar SMP Binaan dengan nilai Rp546 juta. Kemudian, pengadaan hemodialis atau alat pencuci darah yang nilainya sebesar Rp250 juta,” ujar Kepala Bagian ULP Kanbupaten Karimun, Tejaria, Kamis (20/4).

Masing-masing barang tersebut, harus dilakukan lelang dua kali disebabkan tidak ada yang memasukkan permohonan untuk dilelang. Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh tim di ULP penyebab tidak adanya nilai barang yang diadakan dianggap tidak menguntungkan. Sebagai contoh, kalau dilihat dari nilai pengadaan makan dan minum untuk SMP Binaan sebesar Rp546 juta mungkin besar.

”Nilai anggaran proyek pengadaan makan itu untuk satu tahun dan jumlah pelajar dalam sekolah itu ratusan orang banyaknya. Dan, kalau dilihat harga kebutuhan sembako saat ini sudah tidak memadai lagi. Sebab, sebagian besar barang makanan yang ada di daerah kita didatangkan dari luar daerah. Sehingga, diperkirakan nilai pengadaan ini tidak meungubntungkan, sebaliknya bisa merugikan,” jelas Tejaria.

Menyinggung tentang total nilai 36 paket yang masuk ke ULP, Tejaria menyebutkan, total seluruh itu mencapai Rp14,8 miliar. Namun, karena ada dua paket yang saat ini masih proses dilakukan lelang ulang, maka yang sudah selesai dilelang itu nilainya Rp12,9 miliar. Sebagian besar dari 36 paket tersebut adalah lelang yang berkaitan dengan konsultan perencanaan.

”Untuk proyek fisik belum. Sebab, tunggu selesai dulu perencanaan baru masuk fisik. Kedfuanya ada kaitan,” ungkap Tejaria. (san)

Fingerprint Bisa Tingkatkan Disiplin Pegawai

0

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menegaskan, polemik penggunaan sistem pencatat kehadiran menggunakan mesin pemindai sidik jari mesti lekas disudahi. Tidak baik, kata dia, jika hal ini terus berlarut-larut.

Menurut Jumaga, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan bersikap tegas pada aturan yang telah ditetapkan. “Pemprov Kepri harus tegas menegakkan disiplin pegawainya. Jangan sampai ada istilahnya anak kandung dan anak tiri itu,” ungkap Jumaga, kemarin.

Bila pemerintahan provinsi diibaratkan sebagai sebuah bahtera, gubernur adalah nahkodanya. Sebab itu, tidak boleh tidak, mesti dapat bersikap tegas kepada para ABK-nya. Jika tidak, bahtera dapat kehilangan keseimbangan dan tidak akan pernah sampai ke tujuan.

Gubernur Nurdin, kata Jumaga, memang harus ambil sikap. Supaya tidak hilang wibawanya di tengah arus polemik semacam ini. “Dimana-mana nahkoda kapal itu harus tegas, keselamatan kapal ada di tangannya,” ujar Jumaga.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, jikalau memang jadwal gubernur yang terlampau padat mengunjungi daerah-daerah, sekretaris dan para asisten dan para staf ahlinya harus siap menutupi celah-celah peluang konflik. Karena ditegaskan Jumaga, perangkat kerja itu memang harus dapat membantu gubernur dan bukan malah menambah masalah.

“Tapi kayanya tidak jalan,” kata Jumaga.

Padahal, dalam penilaian Jumaga, pemberlakuan pencatatan kehadiran menggunakan mesin pemindai sidik jari adalah upaya yang baik. Artinya, sambung dia, harus didukung demi meningkatkan disiplin pegawai. Karena itu, jika ada keluhan atau gangguan menyangkut sistem, hal itu yang kemudian mesti dibenahi dan bukan malah menghilangkan terobosan ini.

DPRD Kepri sendiri, kata Jumaga, belum mau mengambil tindakan dan ikut campur perkara ini. Namun, jika mengingat ada serentetan polemik yang kini sedang dihadapi Pemprov Kepri, bukan tidak mungkin akan masuk dalam pembahasan rapat pimpinan DPRD Kepri.

“Nanti kalau memang dirasa perlu untuk hearing, ya kami panggil mereka. Kami kan mitra kerja mereka,” pungkas Jumaga. (aya)

Satpol PP dan Satlinmas Harus Ramah Kepada Masyarakat

0

 

Sekda Kepri TS Arif Fadilla memeriksa barisan saat peringatan HUT ke-67 Satpol PP dan ke-55 Satlinmas di halaman Kantor Gubernur, Dompak, Kamis (20/4) F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.

batampos.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arief Fadillah menjadi inspektur upacara dalam uperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-55, di halaman Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/4). Upacara berjalan khidmat dan diselingi dengan berbagai atraksi dari jajaran anggota Satpol PP dari seluruh Kabupaten dab kota se Kepri.

Pada kesempatan ini Sekda membacakan Amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumoo, yang mana dia memberikan apresiasi dan bangga atas pengabdian yang telah dilakukan Satpol PP dan Satlinmas selama ini.

Ulang Tahun Satpol PP sendiri jatuh pada tanggal 3 Maret yang lalu. Mendagri mengungkapkan dirgahayu dan rasa terima kasih untuk Satpol PP dan Satlinmas. Satpol PP dan Satlinmas adalah garda terdepan dalam menegakkan peraturan di daerah serta perlindungan terhadap masyarakat.

“Atas nama pemerintah, saya mengucapkan Dirgahayu Satpol PP ke-67 dan Dirgahayu ke-55 untuk Satlinmas serta turut bangga atas pengabdian yang telah dilakukan,” ujar Sekda.

Keberadaan Satpol PP menurut Sekda akan berpotensi lebih kuat tentunya apabila dibantu oleh Satlinmas. Serta dengan bertambahnya usia Satpol PP dan Satlinmas, pemerintah terus menekankan pentingnya dialog serta mengajak Satpol PP dan Satlinmas tetap bersikap ramah kepada masyarakat.

“Dalam menjalankan tugas, Satpol PP harus mengedepankan dialog dan terus ramah terhadap masyarakat,” tutur Arif melalui naskah pidato yang ia baca.

Usai pelaksanaan Upacara, Satpol PP dari masing masing Kab/Kota menggelar Atraksi dan Skil yang mereka miliki.

Hadir dalam pelaksanaan Upacara tersebut, FKPD Provinsi Kepri, KasiPenKum Kajati Kepri Wiwin Iskandar serta kepala OPD Provinsi Kepri. (bni)

41 Calon Pelamar Bintara Tak Lulus, 102 Pelamar Lanjut

0

batampos.co.id – Sebanyak 41 calon pelamar anggota Polri khusus jalur Bintara yang mendaftar di Polres Bintan, gagal ikut seleksi di Mapolda Kepri. Semuanya dinyatakan gugur sebelum mengikuti seleksi, karena faktor tinggi badan yang tidak sesuai kriteria.

“Dari 143 pelamar yang mengikuti pendaftaran awal disini (Bintan, red) hanya 102 pelamar yang lulus dan bisa ikut seleksi selanjutnya di Polda Kepri,” kata
Kepala Bagian Sumber Daya (Kabag Sumda) Polres Bintan, Kompol Suhaili, di ruang kerjanya, Kamis (20/4).

Suhaili menuturkan dari 102 pelamar yang lulus, 80 pelamar diantaranya, Bintara laki-laki, dan 22 pelamar adalah calon polwan.

“Mereka sudah berangkat ke Polda Kepri di Batam, dari Minggu kemarin,” ujarnya.

Selain pelamar dari jalur Bintara, lanjutnya terdata juga ada 11 pelamar taruna Akademi Polisi (Akpol) yang mendaftar, dan hanya 6 orang yang dinyatakan terverifikasi dan bisa melanjutkan seleksi selanjutnya di Polda Kepri. Diantaranya, seleksi administrasi, kesehatan, psikologi dan lainnya.

Sementara itu, untuk pelamar jalur Tantama juga tercatat ada 7 pelamar yang mendaftar, dan semuanya dinyatakan lulus terverifikasi.

Suhaili menyebutkan antusias masyarakat untuk bergabung ke Korps Bhayangkara tahun ini cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dimana tahun lalu jumlah pelamar tidak lebih dari 100 pelamar.

“Kami melihat tahun ini animo masyarakat memang cukup tinggi, tentunya ini sangat positif,” ungkapnya.

Suhaili menjelaskan terkait banyaknya jumlah pelamar yang tidak lulus verifikasi ditingkat Polres Bintan, tentunya disebabkan banyak faktor. Seperti tinggi badan yang tidak sesuai dengan kriteria anggota Polri, yakni laki-laki harus memiliki tinggi badan 165 cm, Sedangkan perempuan minimal memiliki tinggi badan 160 cm.

Selain faktor tinggi badan, lanjutnya banyak juga dari pelamar yang tidak lulus, karena disebabkan usianya melebihi batas dari usia maksimal 21 tahun.

“Ada juga pelamar yang sudah mendaftar, tapi tidak datang lagi sampai batas akhir waktu penyerahan berkas kembali,” sebutnya.

Sementara itu, Staff Sumda Polres Bintan Iptu Adiyanto menyebutkan apabila para pelamar yang mengikuti seleksi lanjutan di Polda Kepri, lulus tentunya segera akan mengikuti pendidikan selama beberapa bulan kedepan.

Seperti pelamar jalur bintara mengikuti pendidikan selama 7 bulan, dan calon Tamtama Polri mengikuti pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Kepri di Kundur.
“Terkhusus Taruna Akpol (Akademi Polisi) pendidikannya 4 tahun,” imbuhnya. (cr20)

DPAD Gelar Bimtek Pengelolaan Perpustakaan SMP

0
Dalmasri Syam. F.Humas Pemkab Bintan untuk Batampos.

batampos.co.id – Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Bintan menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan perpustakaan sekolahan tingkat SMP di Aula Hotel Hermes Agro, Batu 26, Kecamatan Toapaya, Kamis (20/4).

Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan SDM pengelolaan perpustakaan ini diikuti 60 peserta dari seluruh SMP se Kabupaten Bintan. Hadir juga Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, Kepala DPAD Bintan, Edi Pribadi, dan nara sumber dari Perpustakaan Nasional, Suhariyanto.

Kepala DPAD Bintan, Edi Pribadi mengatakan jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 163 unit. Diantaranya perpustakaan khusus tingkat SD sebanyak 77, perpustakaan SMP sebanyak 26, perpustakaan SMA sebanyak 9 dan perpustakaan yang berada di pedesaan dan kelurahan sebanyak 51.

“Pengelola perpustakaan harus memiliki SDM yang tinggi. Karena perpustakaan yang akan disajikan lebih menarik sehingga dapat memacu pelajar SMP gemar membaca,” ujar Edi.

Agar SDM pengelola perpustakaan dapat memenuhi kriteria yang diinginkan, kata Edi pihaknya akan membina para peserta yang berasal dari seluruh SMP. Melalui pembinaan, lanjut Edi peserta akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan.

Edi menghimbau agar peserta fokus mengikuti kegiatan tersebut. Sebab nara sumber akan memaparkan bagaimana tatacara maupun teknik dalam mengelola atau memperoses bahan pustaka sedemikian menarik. Namun tidak lepas dari sistem tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

“Jadi dengan teknik yang tepat akan menciptakan perpustakaan yang menarik. Sehingga pelajar juga akan tertarik untuk membaca segala buku yang ada,” bebernya.

Besar harapan Edi kepala sekolah beserta Dinas Pendidikan (Disdik) juga memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan perpustakaan disetiap sekolahan. Sebab untuk menumbuhkan gemar membaca dikalangan pelajar tidak hanya dibebankan kepada keahliannya petugas perpustakaan saja.Tetapi juga dibutuhkan komitmen bersama dari pihak lain.

“Kalau bisa kita minta kepala sekolah dan Disdik menempatkan pustakawan di perpustakan sekolahan. Dengan memiliki tenaga profesional akan mencipatakan perpustakaan yang maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam mengatakan Pemkab Bintan menginginkan petugas pengelola perpustakaan SMP serius mengikuti kegiatan ini. Sebab banyak manfaat yang bisa diperoleh baik tatakelolanya maupun sistem yang diterapkan.

“Kami inginkan petugas bisa bekerja maksimal dalam mengelola perpustakaan. Karena dengan keseriusan itulah mampu menumbuh kembangkan minat baca para pelajar,” katanya.

Dalmasri sedikit mengulas tingkat minat baca di Indonesia. Bedasarkan survei UNESCO, minat baca masyarakat dinegara ini baru 0,001 persen. Artinya, kata Dalmasri dalam seribu masyarakat hanya satu orang saja yang gemar membaca.

Kemudian, lanjut Dalmasri literasi minat baca masyarakat Indonesia sangat tertinggal. Dari 61 negara didunia Indonesia urutan ke 60 atau dua terbawah setelah Afrika Selatan. Maka diperlukan gebrakan atau terobosan jitu pemerintah dalam meningkatkan gemar membaca sejak dini.

“Gebrakan Pemkab Bintan sudah nyata. Karena sudah menyediakan perpustakaan apung (kapal perpustakaan) keliling pulau-pulau. Kemudian juga disediakan mobil perpustakaan keliling,” bebernya.

Agar budaya gemar membaca meningkat di Kabupaten Bintan, sambung Dalmasri tahun ini Pemkab Bintan akan membangun gedung perpustakaan di Kijang. Perpustakaan yang dinamakan Gedung Pintar itu akan didirikan dua lantai. Didalamnya memiliki fasilitas lengkap bahkan juga ada ruangan terbukanya (outdor). (ary)

LPTQ Gelar Rakerda IV, Evaluasi Program 2016

0
Ketua LPTQ Karimun, Anwar Hasyim saat memaparkan program kerja pada Rakerda IV LPTQ di Gedung Balai Adat Melayu Poros, kamis (20/4). F. Tri Haryono/batampos

batampos.co.id – Bupati Aunur Rafiq membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-IV Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Karimun, Kamis (20/4) kemarin. Mengambil tempat di gedung Balai Adat Melayu Poros, Bupati mengajak kepada pengurus LPTQ untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap ustad, dan ustazah di TPQ maupun DTA dengan jumlah 2.000 guru pengajar termasuk qori dan qoriah di setiap cabang.

”Melalui raker LPTQ inilah, bagaimana menetapkan langkah-langkah dan kebijakan strategi dalam rangkat meningkatkan mutu bacaan dan pemahaman serta minat baca dan menghafal Alquran di Kabupaten Karimun. Kita sudah melaksanakan satu hari satu ayat bagi pelajar muslim,” ujar Aunur Rafiq.

Sementara Wakil Bupati Anwar Hasyim yang juga Ketua LPTQ Karimun memaparkan, rakerda dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program LPTQ Kabupaten Karimun selama tahun 2016 lalu. Kemudian, menyusun prograk kerja tahun 2017 yang mengacu kepada program kerja lima tahun (2017-2021) yang sudah ditetapkan pada Musda tahun 2016 lalu.

”Selain melakukan evaluasi program LPTQ Kabupaten Karimun, kita juga ingin bagaimana melakukan kaderisasi terhadap dewan hakim ke depannya. Melalui pelaksanaan MTQ saat inilah, kita bisa mencari kaderisasi dewan hakim yang sesuai dengan kreteria,” jelas Anwar.

Lanjutnya pihaknya akan menentukan kecamatan mana saja sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-X ke depan. Mengingat, masih ada dua kecamatan yang belum menjadi tuan rumah yaitu Kecamatan Ungar dan Belat. (tri)

Bazar Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan

0
Ketua PKK Karimun, Raja Asnah (tengah, berjilbab merah muda) melihat kerajinan tangan di salah satu stan bazar MTQ IX di stadion Badang Perkasa, Rabu (19/4). F. Dokumentasi Humas Pemkab Karimun untuk batampos.

batampos.co.id – Pelaksanaan MTQ ke-IX Kabupaten Karimun memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan. Bazar mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut diakui oleh ketua panitia MTQ yang juga Camat Meral Barat, Monalisa.

Seperti misalnya stan bazar di area MTQ yang selalu ramai diserbu pengunjung yang hendak membeli barang yang dijual di stan bazar.

“Setiap sore dan malam hari, stan selalu ramai oleh pengunjung. Berbagai jenis kuliner, pakaian dan masih banyak lainnya yang dijual di stan bazar MTQ. Omzet penjualan pun juga lumayan,” ujar Monalisa, Kamis (20/4).

Pada MTQ kali ini jumlah stan bazar kecamatan dan instansi pemerintah ada 20. Kemudian untuk stan bazar masyarakat, ada 150 kios yang dikelola sendiri atau dikelola RT setempat. Sehingga memberikan efek ekonomi kerakyatan ke masyarakat setempat untuk berjualan.

“Di stan bazar kecamatan juga ramai dikunjungi. Rata-rata warga berburu khas kecamatan masing-masing, seperti berburu kuliner di saat sore dan malam hari,” terang Monalisa. (tri)

Wantimpres akan Ke Anambas

0

batampos.co.id – Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra belum lama ini datang ke istana kepresidenan untuk menemui dewan pertimbangan presiden (wantimpres).

Kedatangan Wan untuk membicarakan mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Anambas yang saat ini masih memerlukan pengembangan seperti pembangunan sejumlah jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, ketersediaan air bersih hingga perkembangan telekomunikasi dan informatika yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah pusat.

“Sebenarnya yang seharusnya datang ke Jakarta itu Bupati. Tapi karena saat itu bertepatan dengan kedatangan Panglima TNI ke Anambas, maka atas perintah Bupati, kita yang datang ke Jakarta,” ujar Wan Zuhendra, Kamis (20/4).

Kedatangannya ke istana presiden disambut baik wantimpres yang saat itu ada yakni Sudarto Danu Subroto dan Trisna Dewani. Menurutnya apa yang telah disampaikan ke wantimpres akan langsung disampaikan ke presiden.

Dirinya meyakini, dalam waktu dekat ini wantimpres akan segera datang. Meski dirinya tidak tahu jadwal tepatnya namun diperkirakan sebelum hari raya wantimpres sudah datang. “Dalam waktu dekat ini wantimpres akan datang ke Anambas,” jelasnya.

Namun ketika ditanya mengenai kedatangan presiden RI ke IV untuk meersmikan bandara Letung, dirinya enggan menjawab dengan pasti karena setelah disampaikan kepada wantimpres, jawabannya juga belum pasti karena keputusannya ada pada presiden. (sya)