batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKD-SDM) Pemprov Kepri, Firdaus mengatakan pihaknya sudah mendapatkan teguran keras dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Terkait persoalan rekomendasi KASN, merupakan kapasitas gubernur untuk membicarakan persoalan tersebut.
“Bukan kapasitas kami (BKD-SMD,red) lagi untuk koordinasi ke KASN. Apalagi kami sudah mendapatkan teguran yang cukup keras,” ujar Firdaus saat di Masjid Raya Dompak, Tanjungpinang, Jumat (21/4).
Ditanya apakah sudah menerima perintah dari Sekda Kepri, Arif Fadilah untuk melakukan konsultasi ke KASN. Mantan Kepala Biro Organisasi (Ortal) tersebut mengaku belum ada. Dirinya juga belum mendapatkan laporan dari bawahan, apakah sudah menerima perintah tersebut secara tertulis atau tidak.
“Belum ada kita terima. Kalau memang perintah pimpinan tentu akan kita laksanakan. Tapi sebelum ada penugaskan, kita tidak berani untuk melangkahi,” tegas Firdaus.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri yang juga merupakan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kepri, Arif Fadilah mengaku siap untuk melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebelum melakukan mutasi, pihaknya akan berkonsultasi dengan KASN dalam waktu dekat ini.
“Saya sudah perintahkan Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kepri untuk berkonsultasi dengan KASN terkait persoalan ini (rekomendasi KASN,red),” ujar Arif Fadilah.
Menurut Arif, konsultasi yang dimaksudkan adalah untuk memastikan, apakah kebijakan yang dibuat sudah benar atau memang ada kekeliruan yang harus diluruskan. Disinggung apakah adanya perubahan nilai, adalah merupakan kebijakan pansel atau interpensi gubernur, Arif enggan mengomentari hal itu.
“Yang jelas, BKD adalah Sekretariat Kepegawaian. Saya tidak tahu apakah ada permainan atau tidak, makanya kita minta penjelasan dari KASN,” tegas Arif.(jpg)
Suasana pameran PKP Fiesta di atrium BCS Mall yang akan berakhir Minggu (23/4) nanti. F.PKP untuk Batam Pos
batampos.co.id – Tinggal satu hari lagi kesempatan, bagi warga Batam yang ingin mendapatkan produk properti terbaik PKP, seperti membeli rumah, ruko dan town house selama pameran PKP Fiesta. Pasalnya setelah menggelar pameran sejak Selasa (28/3) lalu, PKP Fiesta, pameran properti milik developer PT Putera Karyasindo Prakarsa (PKP) akan berakhir, Minggu (23/4).
Berlokasi di atrium BCS, penutupan pameran tersebut sekaligus bersamaan dengan dilakukan penarikan kupon undian dengan hadiah grand prize yang ditunggu yakni sepeda motor Harley Davidson serta 14 hadiah menarik lainnya.
“Jangan sampai Anda terlambat. Tetapi juga perlu kejelian ketika memutuskan membeli sebuah produk properti, baik untuk hunian maupun bisnis. Keputusan yang tepat akan memberi Anda hunian terbaik demi kenyamanan jangka panjang serta lokasi yang tepat bagi keberhasilan bisnis Anda. Di samping itu, produk properti dapat Anda jadikan alat investasi,” ujar Kadiv Marketing Promosi PT PKP, Gentur Herat, Jumat (21/4).
Gentur mengatakan waktu terbaik dan dimana lokasi bagus untuk membeli produk properti, perlu mempertimbangkan kondisi makro-ekonomi, waktu pembelian yang tepat yakni ketika sebuah perusahaan pengembang sedang menggelar pameran. Sebab, ketika pameran, perusahaan pengembang pasti memberikan banyak nilai lebih bagi konsumennya. Sedangkan lokasi yang tepat sangat bergantung kepada visi dan kemampuan perusahaan pengembang dalam mengkreasi dan menstimulisasi lokasi pengembangannya agar tidak hanya nyaman bagi para penghuni tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberhasilan para pebisnis di lokasi tersebut.
Di samping dua hal tersebut, kualitas pengembang properti patut mendapat perhatian. Jangan abaikan reputasi atau rekam jejak pengembang yang menawarkan aneka produknya. Pengembang yang baik yakni yang telah terbukti menghasilkan produk properti berkualitas, menjamin kepastian hukum atas produk properti yang ditawarkan, serta memberi kemudahan-kemudahan transaksi bagi para konsumennya.
“Untuk itu, saat ini kami sedang menggelar pameran bertajuk “PKP Fiesta” di atrium BCS Mall. Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, calon konsumen diberi kesempatan untuk lebih matang mengambil keputusan membeli produk properti yang dikembangkan oleh PKP,” terangnya.
Gentur menjelaskan dalam pameran kali ini, pihaknya menawarkan berbagai produk hunian, town house, dan rumah toko (ruko) melalui 13 proyek yang tersebar di berbagai lokasi antara lain di kawasan Batamcentre, Baloi, South Link, hingga Marina dan Tanjung Uncang.
“Harus diakui bahwa Kota Batam mulai mengalami kemacetan lalu lintas. Hal ini cukup menyulitkan mobilitas masyarakat untuk bergerak ke pusat-pusat bisnis yang selama ini terkonsentrasi di kawasan Jodoh, Nagoya dan Batam Centre. Karena itu, PKP membangun kantong-kantong bisnis baru dalam kawasan terpadu dan mandiri, sehingga masyarakat tak perlu keluar jauh dari lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya di dalam kawasan yang kami kembangkan selalu mementingkan roda bisnis dan ekonomi, ada pasar basah, Plaza,area komersial, taman bermain hingga waterboom,” jelas Gentur.
Sebanyak 13 proyek yang dipamerkan di BCS masing-masing Puri Selebriti 1, 2, dan3, Putra Jaya, Ruko Mega Legenda Extention, Ruko Mega Legenda 2, yakni Dream Land 1 dan Marina Dream Land 2 , Dream Land City, Dream Land Square dan Dream Land Park di kawasan Marina, serta proyek baru yang baru masih soft launching yakni ruko Orchid Park Busines Center (OPBC) serta rumah di Wonderland.
Banyak kemudahan dan keuntungan yang dapat diperoleh calon konsumen ketika membeli produk properti, baik rumah, town house, maupun ruko selama pameran berlangsung. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 130 juta seperti Perumahan Putra Jaya.
“Serta harga Fiesta Sale adalah kesempatan menang yang lebih besar karena pembelian sekarang bisa ikut undian berkali- kali,” terangnya.
Lebih rinci, Gentur menjelaskan keunggulan lain bagi calon konsumen, bila membeli pada saat pameran, yakni cara bayar lebih fleksibel, bisa melalui KPR bank maupun mencicil langsung ke pengembang. Tak hanya itu tersedia juga rumah siap huni, serta banyak promo menarik seperti hadiah langsung, subsidi sertifikat, dan gratis uang lingkungan.
“Soal pembiayaan, konsumen tidak perlu khawatir, karena PKP selama ini telah menjalin kerjasama dengan bank-bank pemerintah maupun bank swasta nasional, dan bank syariah. Selain itu pembelian tidak hanya melalui kredit perbankan, tetapi bisa juga tunai bertahap langsung ke developer atau nyicil tanpa bunga,” jelasnya.
Informasi lebih detail mengenai, penawaran ini kunjungi pameran PKP Fiesta di atrium BCS Mall tinggal besok saja. (cr12)
batampos.co.id – Kabupaten Karimun salah satu kabupaten di Provinsi Kepri yang belum mendapatkan rekomendasi rekomendasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan untuk pencairan dana desa (DD). Hal ini disebabkan belum adanya laporan penggunaan dana desa pada tahun lalu dan juga belum siapnya APBDes.
”Dalam rapat beberapa hari lalu dengan OPD terkait salah satu hal yang adalah masalah DD. Dan, dalam rapat tersebut memang ada kendalanya. Yakni, tim teknis yang ada di desa untuk melakukan penyusunan APBDes sangat minim. Sebab, sebelum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pejabat yang menjabat sebagai sekretaris desa (Sekdes) adalah ASN atau PNS. Tapi, sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada batam Pos, Jumat (21/4).
Jika Sekdes masih dijabat oleh ASN, kata Bupati, kemungkinan besar dalam menyusun APBDes akan lebih mudah. Termasuk juga untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran DD tahun lalu. Meski demikian, hari ini (kemarin) dia sudah menerima laporan bahwa jumlah APBDes yang selesai disusun sudah 38 desa. Artinya, hanya 4 desa yang masih melakukan penyusunan. Termasuk penyusunan laporan realisasi dan penggunaan DD tahun sebelumnya. Setelah itu dilaporkan ke Kementerian Keuangan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Karimun, Suwedi secara terpisah menyebutkan, dengan terbatasnya tenaga teknis yang membantu desa dalam menyusun APBDes, sesuai dengan araghan dari Bupati Karimun pihaknya telah menurunkan empat tim ke lapangan untuk membantu percepatan dalam menyusun APBDes.
”Dengan sistim penyusunan ABPBDes tahun ini yang disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Desa, memang tidak gampang. Sebab, apa pun jenis pembangunan yang akan dilaksanakan menggunakan DD harus tergambar dengan jelas di dalam APBDes,” paparnya.
Sebagai contoh, lanjut Suwedi, di suatu desa ingin membangun jalan semenisasi. Proyek tersebut menggunakan DD yang membutuhkan dana Rp100 juta dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 4 meter. Tapi, di dalam APBDes tidak bisa disebutkan begitu saja. Melainkan, di dalam APBdes tersbeut harius dijabarkan secere detil. Mulai dari harga semen, harga pasir, upah tukang dan juga biaya lainnya. Itu yang menyebabkan membutuhkan waktu dalam menyusunnya. (san)
Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyerahkan piala bergilir MTQ kepada Camat Meral Barat, Monalisa, Kamis (20/4). F. Humas Pemkab Karimun/batampos.
batampos.co.id – MTQ IX Kabupaten Karimun resmi berakhir Kamis (20/4) malam lalu. Penutupan sekaligus penyerahan piala bergilir kepada pemenang diserahkan oleh Bupati Aunur Rafiq.
Pelaksanaan MTQ IX yang dipusatkan di Stadion Badang Perkasa, Kecamatan Meral Barat ini, diikuti 318 qori dan qoriah dari 12 kecamatan. Setelah melewati penyisihan, akhirnya kafilah tuan rumah (Meral Barat, red) berhasil keluar sebagai juara umum.
Untuk pelaksanaan MTQ ke X tahun 2018 mendatang, terpilih Kecamatan Ungar sebagai tuan rumah. Hal itu ditetapkan sesuai keputusan Rakerda IV LPTQ Kabupaten Karimun, sehingga masih ada waktu dua tahun untuk mempersiapkan agenda MTQ berikutnya.
“Saya ucapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Karimun, yang telah mensukseskan pelaksanaan MTQ ke IX di kecamatan Meral Barat. Walaupun banyak kekurangan, tapi tetap meriah dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya dalam menggerakan ekonomi kerakyatan,” tuturnya.
Sementara Camat Meral Barat Monalisa ketika dimintai tanggapannya mengatakan, bahwa dirinya tidak bisa apa-apa apabila tidak didukung semua elemen masyarakat Kecamatan Meral Barat. Artinya, para qori dan qoriah yang ikut bertanding mereka didukung oleh orang tua kita secara moril. Sehingga, membuahkan hasil menjadi juara umum MTQ ke IX.
“Alhamdulillah, saya sebagai ketua panitia tidak memikirkan juara. Tapi bagaimana sukses MTQ di wilayah saya ini. Terimakasih kepada orangtua dan masyarakat kecamatan Meral Barat yang telah berhasil meraih juara umum dan sukses pelaksanaan MTQ, dengan nilai tertinggo 64 poin,” ungkapnya sambil menitikan air mata terharu.
Sedangkan, di posisi kedua diraih oleh Kecamatan Meral dengan nilai 50 poin. Disusul Kecamatan Kundur yang mendapatkan nilai 43 poin. Untuk Kecamatan Karimun dan Moro sama-sama meraih 29 poin. Selanjutnya Kecamatan Buru 21 poin, Belat 15 poin, Kundur Utara 10 poin, Ungar dan Kundur Barat sama-sama 8 poin, Tebing dan Durai sama-sama 3 poin. (tri)
Salah seorang juri mendengarkan bacaan Al Quran dari peserta saat berlangsungnya MTQ ke XI di Terminal Sungai Carang, Rabu (19/4) lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id– Perhelatan MTQ Ke XI Tingkat Kota Tanjungpinang yang dilaksankan Pemko Tanjungpinang dari 17 sampai 21 April di Terminal Sungai Carang, Bintan Centre, Batu 9, berjalan sukses dan lancar. Sebab 56 peserta yang dikirim empat kecamatan berhasil menyelesaikan seluruh cabang yang diperlombakan.
Acara yang mengusung tema “Melalui MTQ Kita Jadikan Alquran Sebagai Pedoman Hidup Dalam Kebhinekaan dan Toleransi Membentuk Generasi Qurani” ini sudah selesai dilaksanakan dan penutupannya, Jumat (21/4) malam oleh Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, dan Sekda Tanjungpinang Riono.
Dihadiri juga oleh Ketua Pengerak PKK Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, Ketua GOW Tanjungpinang Juariah Syahrul, dan Ketua Darma Wanita Tanjungpinang Ersa Famella, DPRD Tanjungpinang, FKPD Tanjungpinang, seluruh Kepala OPD beserta kecamatan dan kelurahan.
Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemko Tanjungpinang, Riwayat mengatakan seluruh cabang perlombaan dalam MTQ Ke XI ini sudah dilaksanakan. Mulai dari Pawai Taruf, stand bazar, membaca alquran, seni kasidah, marhaban, dan berzanji.
“Seluruh cabang sudah diikuti oleh peserta. Jadi tinggal pengumuman pemenangnya saja. Insyaallah, Jumat (21/4) malam ini diumumkan,” ujar Riwayat.
56 peserta yang berhasil menyelesaikan beberapa cabang membaca Alquran, kata Riwayat berasal dari empat kecamatan. Diantaranya Kecamatan Tanjungpinang Timur mengirimkan 14 peserta, Kecamatan Bukit Bestari mengirimkan 14 peserta, Kecamatan Tanjungpinang Barat mengirimkan 14 peserta dan Kecamatan Tanjungpinang Kota mengirimkan 14 peserta.
Sedangkan cabang yang diikuti mereka, lanjut Riwayat yaitu Tilawah Alquran golongan anak-anak untuk putra dan putri dan golongan dewasa untuk putra dan putri. Kemudian cabang Hifzil Alquran golongan 1, 5, dan 10 Juz untuk putra dan putri.
“Setiap kecamatan melibatkan 14 peserta. Diantaranya Tartil putra dan putri diikuti dua orang, Tilawah anak-anak dua orang, remaja dua orang dan dewasa dua orang. Kemudian hifzil 1,5,dan 10 jus diikuti masing-masing dua orang juga,” bebernya.
Ditanyan hasil penilaian yang diperoleh masing-masing peserta, Riwayat mengaku tidak tahu karena sangat rahasia. Sebab penilaian itu bukan dirinya yang melakukan melainkan 53 dewan hakim yang profesional. Sehingga penilaiannya terjamin, akurat dan sangat ketat.
“Bagi qori dan qoriah, hafiz dan hafizah, muhasir dan muhasirah yang berhasil menang akan diikutsertakan dalam seleksi STQ Tingkat Provinsi Kepri. Diharapkan mereka dapat menoreh prestasi diajang tersebut,” ungkapnya. (ary)
batampos.co.id – Kapolsek Dabo Singkep, AKP Mangiring Hutagaol telah banyak membuat program terobosan untuk meningkatkan keamanan di wilayah kerjanya. Salah satu program terbaru yakni merangkul seluruh pekerja becak angkutan barang di pelabuhan Dabo Singkep dengan membuat koperasi.
“Kami hanya sebagai pembina saja. Intinya koperasi ini bertujuan agar pekerja becak angutan barang dapat meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Mangiring kepada Batam Pos, Jumat (21/4) pagi.
Terobosan ini tentunya berdampak pada peningkatan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Menurut Kapolsek berkumis tipis itu, peningkatan pendapatan bagi masyarakat tentunya berbanding lurus dengan peningkatan keamanan di suatu daerah.
Koperasi ini bernama Singkep Becak Makmur (SBM) ini tentunya akan memberikan kemudahan kepada seluruh anggotanya untuk mendapatkan keperluan mereka. Selain itu, kedepannya SBM akan mengatur perubahan becak atau kendaraan yang lebih layak bagi seluruh pesertanya.
Menurut Babin di pelabuhan itu Rijalul Fikri, pekerja becak angkut barang di pelabuhan Dabo Singkep ada yang telah belerja hingga puluhan tahun namun tidak ada perubahan peningkatan pendapatan maupun perubahan becak angkut barang yang lebiha layak.
“Jika ada pemilik modal yang menyediakan angkutan lebih baik tentunya mereka akan tersingkir,” ujar Rijalul.
Sesuai perintah dari Kapolsek, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah babin masing-masing, maka Rijalul membentuk koperasi di bawah naungan Polsek Dabo Singkep sebagai pembina.
Selain program ini, Polsek Dabo Singkep juga telah menjalankan sejumlah program sosial seperti Polsek Peduli dengan membantu warga yang kurang mampu untuk perbaikan rumah mereka. (wsa)
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam memimpin upacara 17 hari bulan yang disejalankan Peringatan Hari Otonom dan Hari Kartini di halaman Kantor Bupati Bintan, Jumat (21/4). F. Humas Pemkab Bintan untuk Batam Pos
batampos.co.id – Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam mengungkapkan salah satu faktor penting dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terlepas dari peranan penting seorang perempuan. Menurutnya, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki.
“Dimana kodrat seorang perempuan sebagai ibu dan juga pendamping suami dalam rumah tangga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kemajuan suatu bangsa,” terang Dalmasri, saat memimpin upacara 17 hari bulan yang disejalankan dengan Peringatan Hari Otonom dan Hari Kartini tingkat Kabupaten Bintan di halaman Kantor Bupati Bintan, Jumat (21/4).
Pemkab Bintan, lanjut Dalmasri saat ini juga mengedapankan emansipasi wanita. Terbukti berjalannya roda pemerintahan daerah tidak terlepas dari kaum perempuan yang memiliki tanggungjawab yang sama dengan laki-laki.
Dimana saat ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting (fungsional) di pemerintahan, mulai dari Kepala Desa, Camat, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tentunya ini menunjukkan bahwa Pemkab Bintan, selalu memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita, agar bisa bersaing untuk menduduki jabatan yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
“Saya ucapkan selamat Hari Kartini bagi seluruh kaum perempuan. Diharapkan kedepannya kaum perempuan dapat sepenuhnya menyadari betapa pentingnya peranan dan kemampuan perempuan dalam menegakkan kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Dengan tidak mengorbankan pengabdian yang sesungguhnya kepada keluarga tercinta,” terangnya.
Dalmasri juga mengajak seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) Bintan, agar dapat memanfaatkan otonomi daerah sebagai titik fokus penting, guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan masing-masing ASN harus bisa memaksimalkan potensi yang ada saat ini untuk bisa lebih memajukan pengembangan Kabupaten Bintan,” kata Politisi partai Golkar ini. (cr20)
batampos.co.id -Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kepri, Onward Siahaan mendesak DPRD Kepri untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur Kepri. Sehingga bisa menentukan arah kebijakan, apakah menolak atau menerima calon yang sudah ada.
“Yurisprudensi sudah jelas, kita bisa melihat proses pemilihan Wagub di Provinsi Sumatera. Selain itu bisa berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Onward Siahaan menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (21/4) di Tanjungpinang.
Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, apabila sudah ada Pansus, bisa ditentukan tata tertib (tatib) Pilwagub Kepri seperti apa. Karena sebuah peraturan yang dibuat oleh DPRD adalah kolektif kolegian, artinya bukan diputuskan perindividu.
“Ketua DPRD tidak punya hak untuk memutuskan secara sepihak. Sehingga lebih baik, untuk segera membentuk pansus,” papar Onward.
Menurut, Wakil Rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batam tersebut, dengan adanya pansus, DPRD bisa leluasa dalam menentukan arah kebijakan seperti apa. Masih kata Onward, dasar untuk menentukan sikap adalah Tatib yang sudah dibuat oleh Pansus.
“Kepri daerah yang luas, Gubernur akan sangat keteteran kalau dirinya hanya bekerja sendiri. Untuk persoalan ini, harus kita lepaskan ego sektoral. Karena Kepri memang benar-benar membutuhkan Wagub,” tegasnya.
Disinggung apakah sudah melihat berkas pengunduran diri Isdianto sebagai sebagai Pejabat Negara. Terkait persoalan itu, Onward mengatakan dirinya sudah mendengar adanya pernyataan pengunduran diri yang disampaikan Isdianto. Dikatakannya, untuk pengunduran diri dari ASN membutuhkan proses yang panjang.
“Kalau memang sudah menjadi calon tetap, tentu pengunduran diri bisa digesa oleh Pansus. Sekarang ini, tentu cukup dengan pernyataan pengunduran diri,” tutup Onward.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKD-SDM) Pemprov Kepri, Firdaus mengaku belum ada melihat berkas pengunduran diri yang disampaikan Isdianto kepada pihaknya. Menurut Firdaus, kalau sudah ada tentu akan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Belum ada kita terima untuk pengajuan pengunduran diri. Kalau sudah mundur, tentu tidak duduk dijabatan seperti sekarang ini,” ujar Firdaus.(jpg)
batampos.co.id – Polres Tanjungpinang masih menunggu penetapan denda tilang oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, yang akan diterapkan dalam program E-Tilang di wilayah Kota Tanjungpinang.
“Kami sudah koordinasi dengan Kejaksaan Negeri, PN Tanjungpinang, Bank yang ditunjuk untuk penetapan denda tilang,” ujar Kapolres
Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro, Jumat (21/4).
Dikatakan Joko, penetapan denda tilang ini sangat perlu diterapkan di Kota Tanjungpinang. Hal itu, untuk kemudahan bagi pengendara motor yang melanggar peraturan lalu lintas membayar dendanya.
“Nanti pengendara langsung bisa mengetahui berapa biaya yang harus dibayarkan. Akan ada tabel biaya yang diberlakukan. Itu nanti PN yang mengeluarkan,” kata Joko.
Pemberlakukan denda tilang sendiri, sambung Joko untuk menghindari pemikiran negatif masyarakat terhadap petugas dilapangan.
Nantinya, setelah diterapkan masyarakat tidak berhubungan langsung dengan petugas.
“Pengendara cukup mengambil bukti denda tilang dan langsung
membayar denda melalui bank yang ditunjuk,” ucap Joko.
Diterangkan Joko, diberlakukannya E-Tilang, berdasarkan
undang-undang lalu lintas. Namun untuk denda tilang yang
diputuskan PN, tentunya melihat kondisi perekonomian masyarakat di Kota Tanjungpinang sendiri.
“PN Tanjungpinang melihat dulu kondisi perekonomian masyarakat sebelum memutuskan biaya denda yang akan diterapkan dalam program E-Tilang itu,” pungkasnya. (ias)
batampos.co.id – Asisten III Pemprov Kepri, Muhammad Hasbi
yang membidangi Kesra dan Umum mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2017 akan diberlakukan kembali, terhitung 1 Mei mendatang. Atas dasar itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri diharapkan dapat mendukung kebijakan ini.
“Tidak perlu dipersoalkan lagi. Aturan mainnya sudah jelas, karena dalam Pergub tersebut sudah dijelaskan juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) nya,” ujar Muhammad Hasbi, Jumat (21/4) di Masjid Raya Dompak, Tanjungpinang.
Ditegaskannya, untuk memperjelaskan persoalan ini, pihaknya sudah memanggil kembali setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian yang disampaikan kepada seluruh staf.
“Pergub tersebut sebenarnya sudah sangat fleksibel. Dan sudah
menyesuaikan dengan aktivitas ASN dalam bekerja. Baik itu di
kantor maupun ketika mendapat dinas luar,” paparnya.
Menurut Mantan Pejabat Karimun tersebut, adanya polemik untuk penerapakan Pergub Disiplin ini adalah terkekangnya ASN-ASN yang malas untuk bekerja. Ditegaskannya lagi, ASN digaji atas keringat rakyat, tentu harus bekerja keras. Bukan bermalas-malasan untuk datang.
“Melalui kebijakan ini, kita bisa melihat ASN-ASN yang malas untuk bekerja. Jarang masuk kantor, dan hanya menikmati gaji buta,” tegas Hasbi.
Masih kata Hasbi, bagi ASN yang mendapatkan tugas luar, sehingga tidak bisa melakukan fingerprint diberikan kemudahan melalui surat dinas. Sehingga tidak ada kekhawatiran gaji ataupun tunjang kena potong. Ditegaskan juga, ASN yang kena punishment adalah yang melanggar ketentuan yang ada.
“Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, yang penting ikut peraturan yang ada. Berikan yang terbaik, tingkatkan kualitas kinerja kita sebagai abdi negara,” tutup Hasbi.
